Top Up E-Money Ada Biaya Administrasi Dilaporkan ke Ombudsman

oleh

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman Zainal mengajak semua pihak menunggu keluarnya peraturan tentang pengisian ulang uang elektronik (top up e-money). Hal itu diungkapkan Agusman menanggapi dilaporkannya Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo ke Ombudsman karena dianggap merugikan masyarakat terkait rencana pengenaan biaya top up e-money.

“Ketentuannya kan belum keluar,” kata dia kepada Tempo, Senin, 18 September 2017. Agusman
memastikan bahwa Bank Indonesia selalu mengedepankan perlindungan konsumen.

Senin siang, 18 September 2017, pengacara yang fokus pada isu perlindungan konsumen David Tobing melaporkan Gubernur Bank Indonesia ke Ombudsman Republik Indonesia. Dalam laporannya, dia meminta Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk membatalkan rencana penerbitan kebijakan pengenaan biaya untuk isi ulang kartu elektronik dan melindungi hak konsumen untuk melakukan transaksi dengan menggunakan uang kertas dan logam.

Rencana kebijakan BI terkait pengenaan biaya isi ulang kartu uang elektronik alias e-Money yang berkisar antara Rp 1.500 hingga Rp 2.000, menurut dia, patut diduga merupakan bentuk tindakan maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan pada pengusaha. “Alasannya buat infastruktur bank. Masak pengusaha dimodalin sama konsumen? Aneh banget,” ujarnya kepada Tempo, Senin 18 September 2017.
Dia menilai kebijakan itu hanya akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan berpotensi menimbulkan ketidakadlilan serta diskriminasi bagi konsumen. Keuntungan yang dimaksud adalah berupa terciptanya efisiensi pada pengelola jalan tol, misalnya, dan peningkatan dana pihak ketiga yang diperoleh bank.

Selain itu, dia berujar lembaga perbankan yang menerbitkan uang elektronik bakal mendapatkan dana murah dan bahkan gratis lantaran uang elektronik tidak berbunga. Belum lagi dengan adanya dukungan BI terhadap rencana pengelola jalan tol yang mewajibkan pembayaran nontunai menggunakan kartu uang elektronik atau e-toll.

Rencana kebijakan BI tersebut pun, kata David, diduga melanggar hak konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mata uang rupiah kertas maupun logam dan patut diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1), 33 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Dalam ketentuan tersebut, dia berujar, telah diatur secara tegas bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran. Adapun bila melanggar, akan diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta. “Uang elektronik itu hanya ada di peraturan BI bukan UU,” ujar David Tobing. Belum diketahu kapan aturan BI tentang biaya top up e-money ini keluar. (tempo.co)