Antisipasi Angkot Mogok, Pemkot Bandung Kerahkan Ratusan Armada

by

Mengantisipasi aksi tidak beroperasinya angkutan kota di Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial menggelar rapat koordinasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, termasuk BUMD dan kepolisian hadir di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jumat, 6 Oktober 2017.

Sebagaimana diberitakan, kelompok masyarakat yang menamai dirinya Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate pada tanggal 10-13 Oktober 2017. Mereka adalah para pengemudi angkutan umum, terdiri dari angkutan kota, bus kecil, dan elf se-Jawa Barat yang menuntut pembekuan angkutan umum daring kepada pemerintah pusat.

Unjuk rasa tersebut akan mengakibatkan tidak beroperasinya angkutan kota selama tiga hari. Untuk itu, pemerintah kota memandang perlu untuk melakukan tindakan antisipasi agar aktivitas warga tidak terganggu.

“Yang harus diperhatikan adalah bahwa mereka yang berunjuk rasa sebagian adalah warga kita (Kota Bandung). Para pengguna transportasi yang terkena dampak juga warga kita. Jadi kita harus pikirkan keduanya,” tutur Oded dalam arahannya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi menuturkan pihaknya telah menyiapkan ratusan armada untuk menggantikan posisi angkutan kota.

“Langkah yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan seluruh SKPD dan unsur terkait. Kita juga upayakan agar bus kota DAMRI, TMB (Trans Metro Bandung), Bus sekolah dan bus buruh tetap beroperasi sebagaimana mestinya,” tutur Didi.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, ada 222 unit kendaraan yang akan beroperasi di 19 koridor. Jumlah tersebut terdiri dari 40 unit TMB, 79 bus Damri dalam kota, 36 bus sekolah, 75 Damri AKDP, dan 2 unit bus buruh.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga memperbantukan kendaraan bis, terdiri dari 14 unit bus besar untuk melayani 8 rute dan 8 unit bus sedang yang melayani 4 rute. Ada pula 28 kendaraan operasional milik para pejabat Dinas Perhubungan yang akan bersiaga di 20 titik.

“Kami juga menerima bantuan dari SKPD lain jika ada yang mau memperbantukan kendaraan operasionalnya. Namun data dan rutenya masih kami proses,” ungkap Didi.

Menyumbangkan kendaraan dinas

Saat rapat berlangsung, hampir semua instansi bersedia untuk menyumbangkan kendaraan dinasnya agar dipakai sebagai moda transportasi masyarakat, misalnya Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, BUMN, BUMD, dan lain-lain. Para camat dan lurah juga akan mengerahkan aset kendaraan operasional di kewilayahan.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga telah mengampanyekan kepada publik melalui berbagai media agar bersedia untuk menjadi relawan. Warga yang memiliki kendaraan roda dua dan roda empat bisa membantu mengangkut warga lain, terutama siswa yang akan berangkat sekolah.

“Kami imbau volunteer untuk menempelkan stiker relawan yang bisa mereka cetak sendiri, ditempel di kendaraannya. Jadi nanti warga bisa tahu bisa nebeng ke siapa,” katanya.

Cara ini, lanjut Didi, digunakan untuk menghimpun kepedulian warga untuk saling berbagi tumpangan, terutama untuk tujuan yang searah. Dengan begitu, diharapkan bisa semakin banyak mendapat bantuan.

Didi menuturkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal angkutan-angkutan bantuan itu. Pengawalan dilakukan di dalam bis maupun di jalan yang dilalui oleh angkutan bantuan. Sebab, unjuk rasa ini akan melibatkan kurang lebih 15.000 massa dan 7750 unit angkutan umum se-Jawa Barat, terdiri dari angkot, taksi, dan elf.

“Kita ingin semuanya aman. Demo boleh karena itu bagian dari proses demokrasi. Tapi situasi harus tetap kondusif,” ujarnya.***

(PR)