Tampung Massa Eks Gafatar, Gubernur Aher: Kami Pulangkan Setelah Dibina

28 January 2016

ex gafatar jabarSebanyak 192 orang eks Gafatar ditampung di Dinsos Jabar guna proses pembinaan. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan mereka bisa kembali pulang ke kampung halamannya setelah mendapatkan pembinaan.

Rencananya eks Gafatar asal sejumlah daerah di Jabar ini dibina selama sepekan. “Kami tak ingin memulangkan mereka dalam posisi yang belum selesai. Kalau sudah selesai (dibina), kami pulangkan,” kata Aher, sapaan Heryawan, kepada wartawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (27/1/2016).

Rombongan eks pengikut Gafatar asal Jabar yang sempat berada di Kalimantan Barat itu diberangkatkan dari Jakarta menuju Kantor Dinsos Jabar, Kota Cimahi, pada Selasa (26/1) kemarin. Petugas Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana bergerak untuk memulihkan traumatik dan pemahaman para eks Gafatar.

Setelah dinilai sudah sehat jasmani dan rohani, Pemprov Jabar segera memulangkan mereka. “Misalnya sudah sehat agama, trauma dan psikisnya, kami berani memulangkan,” ucap Aher.

(detik.com)

Jenazah Afif Terduga Teroris Thamrin Dimakamkan di Subang

28 January 2016

peti jenazah afifJenazah Sunakim alias Afif dimakamkan oleh keluarga di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Afif merupakan salah satu pelaku teror di Thamrin, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebutkan proses pemakaman Afif berlangsung pada Rabu malam (27/1), pukul 20.00 hingga 21.30 WIB.

“Afif dimakamkan di TPU Kampung Krajan, Desa Kalensari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang,” kata Pudjo via pesan singkat, Kamis (28/1/2016).

Jenazah Afif yang dimasukkan dalam peti kayu bernomor RS/1/0004 diserahkan pihak RS Polri dan Densus 88 kepada keluarganya pada Rabu sore kemarin. Setelah itu jenazah Afif dibawa menggunakan mobil ambulans ke kampung halamannya di Subang.

Selama kegiatan pemakaman, sambung Pudjo, puluhan polisi berjaga di lokasi TPU. “Polres Subang menurunkan 40 personel,” kata Pudjo.

(detik.com)

Sebelum Dipulangkan, Eks Gafatar Akan Dibina Pemkab Bogor

27 January 2016

GAFATAR BOGOR 270116Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, akan memberikan pembinaan dan bimbingan mental maupun keagamaan kepada para mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebelum dikembalikan ke pihak keluarga.

“Kami sudah sepakat dengan MUI untuk melakukan pembinaan mental kepada para mantan anggota Gafatar ini saat mereka kembali ke Kabupaten Bogor,” kata Bupati Bogor, Nurhayanti, di Cibinong, Rabu (27/1/2016).

Ia mengungkapkan, pembinaan mental dan bimbingan akan diberikan sebelum 42 mantan anggota Gafatar dikembalikan ke pihak keluarganya atau kampung halamannya.

“Sebelum mereka dipulangkan, kami pastikan dulu kondisi mentalnya. Kami berikan bimbingan agama agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar dengan keimanan yang sebenarnya,” ucapnya.

Menurutnya, belum diketahui pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembinaan mental dan spiritual para mantan anggota Gafatar tersebut. Namun yang pasti, mereka baru akan dikembalikan ke keluarga ketika sudah dapat diterima masyarakat.

“Saat ini posisi mereka juga masih di Jakarta dan Bandung, belum ada di Kabupaten Bogor. Yang pasti, sebelum pulang ke keluarga, mereka harus diberikan pembinaan dulu supaya dapat diterima kembali,” ucapnya.

Selain itu, Nurhayanti mengemukakan, akan diberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa menerima mantan anggota Gafatar. Hal ini agar tidak memicu konflik yang tidak diinginkan.

“Aparat di wilayah juga memberikan pemahaman dan pengawasan agar warga bisa menerima kembali kehadiran mantan anggota Gafatar. Jadi, meminimalkan adanya penolakan atau hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

(Okezone)

Saung Angklung Udjo Butuh “Teman” untuk Kembangkan Pariwisata Jabar

27 January 2016

SAUNG UJO 270116Kunjungan wisatawan lokal ke Saung Angklung Udjo (SAU) setiap harinya mencapai 1.000 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan kunjungan wisatawan manca negara.

“Kalau wisatawan asingnya sedikit,” ujar Direktur SAU, Taufik Hidayat Udjo kepada Kompas.com di Bandung, Selasa (26/1/2016).

Berbicara soal masalah ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menarik wisatawan mancanegara tersebut ke Jawa Barat.

Menurut penuturan beberapa turis, mereka enggan datang ke Jawa Barat yang terbilang mahal. Misalnya, ketika objek wisata Tangkuban Parahu menaikkan harga tiket masuk dari Rp 150.000 menjadi Rp 300.000 tahun lalu.

Turis dan agen travel mengeluhkan kenaikan tiket masuk ini, karena tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang berarti.

Padahal banyak tempat wisata di Jabar sangat indah, misalnya Green Canyon di Pangandaran. Namun untuk menuju ke sana, infrastrukturnya sangat buruk. Sehingga menghabiskan waktu dan tentunya biaya yang tinggi.

Kondisi ini membuat Jawa Barat hanya dijadikan daerah perlintasan yang bisa disinggahi ataupun dilewati begitu saja oleh para turis.

“Untuk mendatangkan turis asing ke SAU, kami butuh teman. Kami butuh mitra. Tidak mungkin turis asing ke Jabar hanya untuk ke SAU, itu terlalu mahal,” tuturnya.

Walaupun diakuinya, ada beberapa turis yang sengaja datang ke Jabar hanya untuk melihat pertunjukkan di SAU.

Seperti turis dari Belanda yang sudah datang ke SAU sebanyak 11 kali, atau turis Australia yang pada 2015 lalu datang ke SAU untuk ke-22 kalinya.

“Tempat wisata Jabar harus dibenahi. SAU tidak bisa sendiri. Kalau nanti SAU tidak ada, tamu mau ke mana lagi?” ujar Taufik.

Selama ini yang terlihat berkembang cukup pesat adalah wisata lokal, seperti di Kota Bandung. Bandung memiliki banyak tempat wisata baru seperti floating market, farm house dan lainnya.

(Kompas)

Lindungi Penyandang Disablitas, Pemkab Bekasi Bentuk Raperda

26 January 2016

DISABILITAS 260116Diperlukan payung hukum bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi hak-haknya.Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Bekasi berencana menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemberian hak bagi penyandang disabilitas.

“Dirasa perlu adanya payung hukum atau Peraturan Daerah sebagai upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Dimana sampai dengan saat ini masih banyak mengalami hambatan, antara lain karena masih rendahnya penilaian masyarakat terhadap kapasitas dan potensinya, kurangnya partisipasi masyarakat serta sikap dan pribadi dari penyandang disabilitas sendiri,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi.

Selama ini, lanjut Edi mereka seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama seperti masyarakat lainnya.

Nantinya dalam penyusunan Raperda nantinya dibutuhkan masukan dan dukungan dari seluruh pihak yang peduli terhadap penyandang disabilitas.

Raperda ini merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1998 tentang upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Menurut hasil pendataan, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi sebanyak 3000 jiwa, dan hal itu tersebar di seluruh kecamatan.

(Poskota)

Waspada, 91 Orang Warga Bogor Meninggal Akibat DBD Sebagian Besar Anak-anak

23 January 2016

DBD 230116Sebanyak 91 orang warga Kabupaten Bogor meninggal dunia setelah dinyatakan positif terserang Demam Berdarah Dengue (DBD).
Jumlah tersebut merupakan data warga yang meninggal dunia selama kurun waktu tiga tahun terakhir yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr Camelia W Sumaryana menjelaskan, dari hasil pelaporan yang masuk ke Dinas kesehatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Di tahun 2013 dari 1342 kasus dan 25 orang dinyatakan meninggal dunia.
Tahun 2014 angkat penderita naik cukup signifikan yakni 1834 kasus dan 39 orang dinyatakan meninggal.
Terakhir di tahun 2015 turun lagi menjadi1443 Kasus dan 27 orang dinyatakan meninggal akibat DBD.

“Sebagian besar yang menjadi korban merupakan anak kecil. Untuk januari tahun ini data yang masuk dari Puskesmas ke kami baru 40 kasus, kalau dari rumah sakit belum ada laporan,” ujarnya, Jumat (22/1/2016).
Dia menyarankan, agar masyarakat selalau menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan melakukan 3M.
Yakni, Menutup, Membersihkan, dan Mengubur barang yang bisa menampung air yang bisa menimbulkan jentik nyamuk.
“Seluruh masyarakat untuk mulai menerapkan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan PHBS karena beberapa kasus penyakit di Kabupaten Bogor ditimbulkan akibat lingkungan yang kotor,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dari 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor ada sejumlah daerah endemis yang harus diwaspadai.
Daerah tersebut, Cileungsi, Cibinong, Gunungputri, Bojonggede, Sukaraja, Citereup, Jonggol, Ciomas, Ciampea dan Klapanunggal.
Dari hasil pelaporan petugas kesehatan yang berada di masing-masing wilayah, pihaknya tidak hanya memfokuskan bagi penderita DBD saja.

Namun, penyakit lain seperti Diare, Campak dan Hepatitis terus dilakukan pemantauan yang juga berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Ada juga penyakit diare, campak dan hepatitis yang dipantau terus,” tandasnya.

(Tribunnews)

70 Persen Curanmor Terjadi di Perumahan, Polisi di Bandung Terapkan Zona Aman

23 January 2016

curanmor bandungTren pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung tak lagi merambah tempat parkir dan pinggir jalan. Para pelaku kini menyasar target, terutama sepeda motor, di lingkungan perumahan. Karena itu, Polrestabes Bandung menerapkan strategi berupa Zona Aman.

“Dulu sehari itu bisa lima kasus pencurian sepeda motor. Kalau sekarang, satu hari dua kasus curanmor, paling tinggi itu kasusnya terjadi di komplek-komplek perumahan,” ucap Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Angesta Romano Yoyol di Perumahan Batununggal Indah, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (22/1/2016).

Dia tak membantah lingkungan perumahan sebagai titik rawan tindakan curanmor. Meski begitu, berulang kali polisi sukses menangkap pelaku kejahatan spesialis kendaraan roda dua.

“Ya saya katakan kritis untuk kasus curanmor,” kata Yoyol menambahkan.

Menurut Yoyol, berdasarkan catatannya, 70 persen kasus pencurian sepeda motor berlangsung di kompleks atau perumahan, sisanya atau 30 persen terjadi di jalanan. Tingginya angka tersebut membuat Yoyol dan anak buahnya menyusun siasat mempersempit ruang gerak pelaku.

“Maling sekarang sudah berani menggondol motor di perumahan. Lima menit parkir, motor langsung raib dibawa pelaku. Maka itu, kami membuat program Zona Aman di perumahan-perumahan,” ujarnya.

Langkah awal menggulirkan program tersebut, Yoyol memilih Perumahan Batununggal Indah sebagai proyek percontohan. Setelah itu, ke depannya seluruh area komplek di Kota Bandung serentak memberlakukan Zona Aman.

“Saya sudah sampaikan tiap Polsek targetnya satu bulan ada dua tempat Zona Aman,” ucap Yoyol.

Seperti apa penerapan Zona Aman? Yoyol menyebut pola antisipasi kejahatan di perumahan ini melibatkan satpam dan polisi. Dia menjelaskan, biasanya lingkungan kompleks memiliki sejumlah akses masuk dan keluar kendaraan.

“Kenapa maling bisa leluasa beraksi? Ya karena banyak jalan keluarnya. Pintu masuk dan keluar kompleks itu misalnya ada lima hingga enam. Tetapi yang dijaga satpam itu cuma sebagian. Adanya kawasan Zona Aman, maka hanya satu pintu yang dibuka dan dijaga, akses lainnya ditutup atau dipasang portal. Sehingga enggak sembarangan orang tak dikenal gampang masuk,” tutur Yoyol.

Selama ini, sambung Yoyol, jam rawan pencurian motor di Kota Bandung terjadi mulai pukul 01.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB. Menurut dia, rentan waktu tersebut dipilih pelaku karena umumnya penghuni rumah sudah tidur dan memanfaatkan kelengahan satpam.

“Zona Aman ini mengaktifkan satpam dan polisi. Anggota polsek bergerak melakukan patroli. Satpam lainnya menjaga satu akses keluar masuk kendaraan. Pengelola komplek pun kami minta memasang kamera CCTV. Cara seperti itu tentunya dapat mengantisipasi dan mendeteksi pelaku kriminal,” ujar Yoyol.

(detik.com)

Seorang Warga Sukabumi Ditangkap Densus 88 di Depok, Keluarga Kaget

23 January 2016

surat densusKeluarga besar Titin (61), kaget ketika mendapat surat pemberitahuan dari Mabes Polri bahwa salah satu anggota keluarganya diduga terlibat aksi terorisme dan telah ditangkap di Depok. Dalam surat itu disebut jika Siadih Supriatna (28) yang tercatat sebagai warga Kampung Ciutara, Kecamatan Parungkuda, Sukabumi, telah ditangkap oleh Densus 88 Mabes Polri pada Jumat (15/1) pekan lalu.

Keluarga Siadih baru menerima surat tersebut pada Jumat (22/1/2016) siang. Mereka mengaku tidak percaya jika Siadih yang dikenal pendiam dan jarang bergaul tersebut diduga terlibat aksi terorisme.

“Dia orangnya agak pendiam, cukup aktif dalam kegiatan keagamaan, salah satunya kegiatan remaja masjid. Terakhir yang saya tau si akang kerja sebagai office boy di salah satu universitas di Bogor,” ujar adik kandung Siadih, Neti Kusmawati (24) kepada wartawan.

Menurut Neti, kakaknya itu sudah dikarunai seorang anak dari hasil pernikahan dengan perempuan asal Jawa Tengah. Neti juga tahu jika kakaknya itu kerap tinggal di rumah istrinya.

“Kontak terakhir empat bulan lalu, saat Idul Fitri dia menghubungi ibu dan mengabarkan sudah bekerja di Bogor. Setelah kontak terakhir itu si akang sulit dihubungi nomernya gak aktif,” sambung Neti.

Sementara itu, menurut keterangan sang kakak Totok Kusmanto (36), pihak keluarga pasrah dengan kejadian yang menimpa sang adik. Menurut Totok adiknya yang lama merantau tersebut meski berada dirumah jarang bicara, dan lebih banyak mengurung diri di kamar.

“Adik saya itu pendiam, tapi aktif di keagamaan. Saya belum pernah menemukan ia mendalami atau mempelajari buku yang berbau jihad. Makanya kami kaget ada pemberitahuan penangkapan atas nama adik saya, saya kaget sekaligus tak percaya adik saya diduga sebagai teroris,” kata Totok.

Pengamatan detikcom, dalam surat bernomor B/96/I/2016/Densus tanggal 15 Januari 2016 disebut jika Siadih mempunyai beragam nama samaran yakni alias Adi, alias Ceking, alias Memet dan alias Doni Alamsyah.

Disebut juga jika Siadih dibekuk Densus 88 pada Jumat (15/1) lalu di daerah Depok. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Siadih diduga terlibat dalam jaringan teroris yang sepakat akan melakukan gangguan dan merusak objek vital dan fasilitas umum di kota-kota besar.

Ridwan Kamil, Gula Manis Rebutan Parpol di Pilkada DKI

22 January 2016

EMILSosok Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mulai digadang-gadang masuk dalam kontestasi politik di DKI Jakarta.

Hal ini karena namanya sering disebut di berbagai macam survei sebagai orang yang mampu menyaingi elektabilitas dan popularitas orang nomor 1 di Jakarta yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang juga hendak maju dalam Pilkada 2017.

Sejumlah partai politik pun mulai kasak-kusuk menyusun strategi, termasuk mendekati calon-calon yang dianggap potensial untuk diajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Nama Ridwan termasuk dalam radar partai-partai politik itu.

Diharapkan Gerindra

Partai pertama yang mencantumkan nama Ridwan Kamil sebagai kandidat cagub adalah Partai Gerindra. Ridwan Kamil menjadi kandidat yang berasal dari eksternal partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik mengungkapkan bagaimana Ridwan Kamil bisa masuk dalam bursa cagub mereka.

“Itu kan karena ada usulan masyarakat. Saya harus serap semua usulan itu, kan enggak boleh saya abaikan. Nanti malah marah,” ujar Taufik.

Dalam waktu dekat ini, Ridwan Kamil diundang untuk menghadiri pertemuan dengan Prabowo Subianto bersama tujuh kandidat cagub Gerindra lainnya pada 27 Januari mendatang. Ketua tim penjaringan cagub, Syarif, begitu yakin Ridwan Kamil akan datang.

“Ridwan Kamil sudah kami kirim surat yang lalu. Dia menjawab, kalau tidak ada umrah, sepulang dari umrah dia akan hadir,” ujar Syarif.

PDI-P tertarik

Tidak hanya Partai Gerindra saja yang melirik Ridwan Kamil. Faktanya, PDI Perjuangan juga mulai menghembuskan wacana untuk mencalonkan Ridwan Kamil.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui bahwa sejumlah nama wali kota diusulkan para kader PDI-P. Beberapa di antaranya adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“PDI-P akan mendengar bagamana pendapat dari struktural partai kami melihat harapan yang hidup dari masyarakat DKI,” kata Hasto.

Bagi PDI-P, Ridwan Kamil, diakui memiliki aspek positif dalam pembangunan di Kota Bandung. Ridwan dinilai mampu menjadikan Bandung sebagai kota yang memiliki historis mengenai rekam jejak kepeloporan Bung Karno.

PKS juga pertimbangkan Ridwan Kamil

Kemudian, ada lagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru saja mengungkapkan kemungkinan untuk mengusung Ridwan Kamil.

Menurut Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo saat ini Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai sedang menggodok sejumlah nama yang muncul berdasarkan hasil penjaringan dan survei internal yang dilakukan PKS pada November-Desember 2015.

Usulan nama Ridwan Kamil muncul sebagai cagub dari kalangan eksternal. Syakir mengatakan kandidat-kandidat yang dipertimbangkan PKS tidak jauh berbeda dengan hasil survei selama ini. Namun, kepastian soal siapa yang akan diusung PKS tetap akan ditentukan oleh DPP.

“Hasil survei ya mirip-mirip dengan rilis lembaga survei yang lain. Cuma, rilis survei bukan satu-satunya sumber pengambilan keputusan. Cuma karena posisi decision maker-nya di DPP, kami tidak bisa memberikan jawaban. Tetapi, pokoknya kita inginnya yang terbaik,” ujar dia.

Siapa yang dipilih?

Tiga partai di atas merupakan tiga partai besar yang memiliki perolehan kursi terbesar di DKI Jakarta.

Di posisi pertama, ada PDI Perjuangan yang memperoleh 28 kursi di DPRD DKI. Perolehan kursi PDI-P paling banyak dan bisa mengusung calon gubernur sendiri tanpa perlu berkoalisi.

Di urutan kedua, terdapat Partai Gerindra yang memiliki perolehan kursi sebanyak 15 kursi. Partai ini harus berkoalisi jika ingin mengusung cagub. Namun, Gerindra tidak membutuhkan banyak dukungan kursi karena dia hanya membutuhkan tambahan 5 kursi saja. Partai Gerindra sudah bisa mengusung meski hanya berkoalisi dengan 1 partai.

Di urutan ketiga, ada PKS yang memiliki 11 kursi di DPRD DKI. PKS jelas membutuhkan koalisi agar bisa mengusung cagub.

Melihat peta tersebut, pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan kemungkinan Ridwan Kamil akan memilih PDI-P. Sebab, PDI-P memiliki kekuatan yang paling besar diantara tiga partai di atas.

“Kalau PDI-P yang melobi Ridwan Kamil, lebih besar peluang PDI-P sebenarnya. Karena PDI-P bisa mengusung Ridwan Kamil tanpa harus berkoalisi,” ujar Hasan.

Diminati tiga partai besar, Ridwan Kamil belum mau banyak berkomentar mengenai Pilkada DKI 2017. Belum terlihat jelas, partai mana yang akan dipilih Ridwan Kamil sebagai kendaraan untuk maju menjadi DKI 1.

Langkah apa yang akan diambil Ridwan Kamil selanjutnya?

(Kompas)

Pedagang Sapi di Bandung Mogok Jualan

20 January 2016

DAGINGPara pedagang daging sapi di Kabupaten Bandung mengancam mogok jualan pada Rabu (hari ini). Ancaman itu dipicu adanya kenaikan harga daging sapi potong Rp 10.000/kg per Selasa (19/1/2016) .

Dengan adanya kenaikan harga sapi potong itu akan memberatkan para pedagang pengecer daging sapi karena akan membebani para konsumen. Selain itu menurunkan omset penjualan daging sapi, seperti kejadian sebelumnya anjlok hingga 30 persen. “Mulai Rabu (20/1/2016), para pedagang daging sapi potong di pasar-pasar tradisional akan mogok dan tidak berjualan,” kata Anggota DPRD Kabupaten Bandung Yayat Sumirat kepada galamedianews.com, Selasa (19/1/2016).

Menurut Yayat, adanya pengakuan para pedagang daging sapi potong itu, setelah berkomunikasi dengan asosiasi pedagang daging sapi potong Indonesia.

“Mereka mengeluhkan adanya kenaikan daging sapi potong sebesar Rp 10.000/kg. Berdasarkan informasi dari para pedagang, adanya kenaikan harga daging sapi potong dari bandar ke para pemotong hewan sapi potong itu, katanya karena dikenai pajak Rp 10.000,” katanya.

Menurutnya, para pedagang juga mengaku heran dengan dikenakannya pajak sampai 10 persen atau sekitar Rp 10.000/kg itu. Karena paling tidak pajak itu hanya dikenakan 5 persen atau sekitar Rp 5.000.

“Dengan adanya kenaikan harga daging sapi potong sebesar Rp 10.000/kg, hewan sapi dari bandar ke pemotong akan mengalami lonjakan sebesar Rp 96.000/kg dari sebelumnya Rp 86.000/kg,” kata Yayat.

Kemudian, kata Yayat, dari pemotong ke para pengecer jatuhnya sebesar Rp 110.000-Rp 115.000/kg. Sehingga pengecer menjualnya ke para konsumen sebesar Rp 120.000/kg.

“Dengan harga penjualan Rp 120.000/kg akan memberatkan para konsumen. Sehingga, omset penjualan pun anjlok. Saat harga daging sebesar Rp 110.000/kg juga, omset penjualan sudah turun 30 persen. Apalagi, saat ini harganya Rp 120.000/kg,” kata dia.

Menurut Yayat, dengan adanya harga daging sapi yang mahal, konsumen beralih ke daging ayam potong. Karena daging ayam potong mahal dan tembus Rp 40.000/kg, akhirnya konsumen mengeluhkan tingginya harga kebutuhan tersebut.

“Menyikapi persoalan di lapangan seperti itu, kami dari Komisi B DPRD Kab. Bandung akan memanggil para bandar atau pengusaha daging sapi. Di Kab. Bandung juga cukup banyak bandar dan pengusaha daging sapi, untuk dimintai keterangannya terkait melonjaknya harga daging sapi potong di tingkat bandar,” katanya.

Menyikapi persoalan ini, kata dia, pemerintahan terkait harus segera dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan operasi pasar daging sapi. Jangan sampai persediaan daging sapi di pasaran kosong yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah terkait juga harus turun langsung ke lapangan, dan mengumpulkan para bandar atau pengusaha daging sapi yang ada di Kab. Bandung,” harapnya.

Hal itu untuk mengetahui titik persoalan penyebab kenaikan harga daging sapi di tingkat bandar atau pengusaha. “Jangan sampai, para pengecer daging sapi di pasaran mogok jualan,” pungkasnya.

(Galamedia)

« Previous PageNext Page »