web analytics

Sepekan Jelang Lebaran, Pelabuhan Merak Mulai Dipadati Antrean Kendaran

22 July 2014   6 views

01merakArus kendaraan roda empat di pelabuhan Merak, Banten pada H-6 menjelang hari raya idul fitri atau lebaran mulai terlihat di 5 dermaga yang tersedia di pelabuhan, Selasa (22/7/2014).

Antrean yang semula didominasi oleh truk sejak beberapa hari lalu, kini mulai berganti dipadati oleh bus angkutan umum dan mobil pribadi para pemudik yang hendak menyeberang menuju pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Marfudin, seorang pemudik yang tiap tahun pulang ke kampung halaman berharap kepada pemerintah dan PT. ASDP Ferry Cabang Merak bisa meningkatkan kualitas layanan.

“Selain agar bisa cepat masuk kapal, peningkatan fasilitas yang menunjang bagi calon penumpang kapal juga dibutuhkan,” ungkap pria yang akrab disapa Udin ini.

Pantauan detikcom sejak dini hari pukul 02:00 WIB di pelabuhan Merak, ribuan kendaran roda empat ini telah mengantri sejak memasuki pelataran gerbang masuk antrian. Hal tersebut membuat para pengendara harus menunggu kendaraannya naik keatas kapal bahkan hingga lebih dari 2 jam.

“Kecewa sama pelayanannya, saya sudah nunggu 2 jam lebih. Sebelumnya gak begini, padahal dermaga ada banyak,” tegas Ali, seorang pemudik yang berasal dari Bogor, Jawa Barat.
(detik.com)

Ini Gebrakan Pertama JK jika Menjabat sebagai Wakil Presiden Mendatang

22 July 2014   10 views

jokowi-jkCalon wakil presiden Jusuf Kalla siap melakukan gebrakan untuk membangkitkan roda perekonomian Indonesia. Ia yakin bahwa semuanya dapat lebih mudah dilakukan dengan kebijakan dan politik anggaran yang tegas.

Kalla menjelaskan, saat ini Indonesia tengah berada dalam situasi sulit karena menghadapi defisit anggaran. Di luar itu, utang negara juga bertambah dan daya ekspor menurun.

“Orang sampai lupa, ekspor itu bukan soal mengirim barang, tapi soal memasukkan nilai. Percuma kita ekspor ratusan ton kalau hanya sedikit yang masuk ke Indonesia,” kata Kalla, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014) malam.

Dalam kondisi sulit seperti ini, kata Kalla, ada tiga hal penting yang harus dilakukan Indonesia yaitu mengelola kebijakan, anggaran, dan meningkatkan semangat kewirausahaan. Menurut Kalla, ketiga hal itu saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan.

“Sering orang nanya kepada saya, apa prioritas setahun pertama? Sebulan pertama mempelajari semua hal, kedua menjalankan organisasi, dan memperbaiki anggaran. Itu harus dilakukan 1-2 bulan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pengelolaan kebijakan dan anggaran merupakan dua kekuatan utama yang dimiliki oleh pemerintah. Namun, Kalla menganggap kekuatan itu tak dioptimalkan dengan baik oleh pemerintahan saat ini.

Beberapa evaluasi yang diberikan Kalla untuk pemerintahan saat ini adalah karena anggaran yang tersedia tak mampu memberikan stimulus pada pembangunan. Pasalnya, anggaran pembangunan telah banyak dialirkan untuk subsidi yang tak produktif dan biaya pegawai.

Kalla mencatat, hanya sekitar 10 persen anggaran yang benar-benar dialirkan untuk pembangunan. Semua itu semakin parah, imbuh Kalla, saat ada perubahan nilai di mana beban tanggung jawab yang seharusnya diemban atasan justru dialihkan ke tingkat bawah.

Akhirnya jajaran di bawah lambat membuat keputusan lantaran khawatir tersandung masalah setelahnya.

“Akibatnya, semua menteri makin bertumpuk suratnya, makin takut ambil keputusan, mana yang prioritas tidak tahu lagi karena kekhawatiran. Sebenarnya tidak sulit, dan kita ingin tarik tanggung jawab itu ke atas,” tandasnya.
(kompas.com)

Upss! Kritikan Menlu AS untuk Israel Tak Sengaja Terdengar Via Mikrofon

22 July 2014   5 views

johnkerryafpdlmMenteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat John Kerry secara tak sengaja terdengar mengkritik Israel terkait konflik Gaza. Suara Kerry saat mengobrol dengan pejabat Departemen Luar Negeri AS terdengar via mikrofon.

Insiden ini terjadi ketika Menlu Kerry hendak tampil dalam wawancara televisi program talk show politik ‘Fox News Sunday’ pada Minggu (20/7) waktu setempat. Terdengar suara Kerry membicarakan soal tentara-tentara Israel yang tewas dalam konflik Gaza, dengan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Jonathan Finer.

“Saya harap mereka tidak berpikir bahwa itu undangan untuk melakukan lebih lagi,” ucap Kerry seperti dilansir AFP, Senin (21/7/2014).

“Lebih baik itu menjadi peringatan bagi mereka,” imbuhnya dalam percakapan yang seharusnya tak didengar publik tersebut.

Menlu Kerry yang terdengar frustrasi kemudian berkata: “Ini merupakan operasi yang tidak tepat, ini operasi yang tidak tepat.” Dari nada suaranya, terdengar Kerry frustrasi atas tingginya jumlah warga sipil yang tewas dalam operasi militer Israel di Gaza.

Tercatat, sejauh ini lebih dari 500 orang tewas akibat gempuran Israel, baik via udara maupun darat. Sebagian besar korban tewas dilaporkan merupakan warga sipil Palestina.

“Kita harus pergi ke sana. Saya pikir, Jon, kita harus pergi malam ini. Saya pikir, ini gila jika hanya duduk saja. Ayok pergi,” ucap Menlu Kerry terdengar secara tak sengaja via mikrofon.

Ketika dikonfrontir oleh pembawa acara Fox, Chris Wallace soal perkataannya tersebut, Menlu Kerry kembali menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri.

“Saya pikir ini situasi yang sangat, sangat sulit, jelas sangat sulit,” jawab Kerry.

“Anda mendapati orang-orang keluar dari terowongan… Dan kami mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri terhadap roket yang terus datang. Hamas memulai serangan roket, setelah Israel berusaha mencari pembunuh tiga remaja Israel — Anda tahu, satu anak Amerika, tiga warga muda Israel. Ini sangat tercela,” jelasnya.

“Ini sangat sulit melakukan operasi semacam ini. Saya jelas bereaksi bahwa … siapa saja harus menghormati anak-anak dan warga sipil,” cetus Kerry.
Menlu Kerry kemudian mendorong kelompok Hamas untuk memahami dan bersikap lebih masuk akal dengan menerima gencatan senjata, demi menyelamatkan nyawa. Menlu Kerry pergi ke Kairo, Mesir pada Senin (21/7) ini untuk membahas krisis Gaza dengan sejumlah pihak.

(detik.com)

Polres Bandung Gunakan Helicam Pantau Kemacetan

21 July 2014   2 views

helicam-pantau-kemacetanUntuk memantau kemacetan Polres Bandung memasang CCTV di beberapa titik. Selain itu kepolisian juga menggunakan helicam untuk memantau kemacetan.

Kapolres Bandung, AKBP Jamaludin mengatakan, helicam tersebut digunakan untuk membantu petugas jika terjadi kemacetan. Jarak jangkauan helicam tersebut sekitar satu kilometer.

“Kalau macet dan personil tak ada helicam bisa digunakan untuk memonitor. Jadi bisa membantu petugas,” kata Jamaludin, Senin (21/7).

Pihaknya juga memasang CCTV di sepanjang jalur mudik. Mulai dari Cileunyi, Turunan Nagreg hingga Simpang Nagreg. Hingga saat ini diakui Jamaludin sudah tak ada masalah untuk jalur mudik.

“Jalur tidak ada masalah. Paling hanya di Cijapati yang masih kurang PJU (Penerangan Jalan Umum). Tapi hanya di beberapa titik,” katanya.

(jabar.tribunnews.com)

Truk Terguling di Jalan Surapati

21 July 2014   44 views

truk-terguling-di-surapatiSebuah truk fuso bernomor polisi D 9419 AC terguling di Jalan Surapati setelah jembatan layang Pasupati, beberapa saat lalu. Truk ini menimpa mobil Honda Freed bernomor polisi D 1165 PE.

Polisi saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap sopir kedua mobil. Kemudian mereka juga sibuk mengatur lalu lintas.
Kejadian ini membuat macet kawasan Gasibu dan Jalan Pasupati terutama kendaraan dari arah barat ke timur.
(tribunnews.com)

Massa Dilarang Demo Mulai Radius 200 Meter dari KPU Besok

21 July 2014   4 views

polisiPolri melarang massa untuk melakukan aksi demo di sekitar gedung KPU pada saat rapat pleno rekapitulasi Pilpres Selasa, 22 Juli besok. Massa pendemo dilarang melakukan aksi mulai ring 3 KPU dengan radius hingga 200 meter.

“Kita cegah, tidak boleh masuk ke KPU,” tegas Kapolri Jenderal Sutarman kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Kapolri mengatakan, untuk mengantisipasi gelombang massa yang akan datang ke KPU, jajarannya akan melakukan penyekatan di wilayah yang berbatasan dengan Polda Metro Jaya.

“(Penutupan gelombang massa di) 3 Titik dari Banten dan 7 titik dari Bandung,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, pihaknya tidak melarang akan adanya aksi demo besok. Tetapi, massa yang akan melakukan aksi demo diharapkan menyampaikan pemberitahuan ke aparat kepolisian melalui korlapnya.

“Dalam undang-undang boleh, tetapi ada aturan tempat dan waktunya,” ujar Rikwanto.

Untuk unjuk rasa di sekitar kantor KPU, Rikwanto menyatakan hal itu tidak diperbolehkan karena akan mengganggu proses rapat pleno.

“Mulai ring 3 tidak boleh (ada demo). Kalau di sekitar Bundaran HI boleh,” ujar Rikwanto.
(detik.com)

Kemen PU Yakin Jalur Mudik Aman, Hanya Jembatan Comal yang Perlu Diperhatikan

21 July 2014   5 views

jembatan comalKementerian Pekerjaan Umum (PU) yakin jalur mudik sudah siap. Hanya tinggal jembatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah yang harus diperhatikan.

“Iya, tinggal di situ, jalur nasional, termasuk Kadipaten itu sudah selesai semua. Jadi tahun ini sebetulnya, kesiapan jalur utama untuk lebaran kita sudah lebih siap semua. Tapi kita belum boleh terlalu bersenang-senang ya, artinya, comal itu yang harus diperhatikan,” terang Dirjen Bina Marga Djoko Murdjanto di Jakarta, Senin (21/7/2014).

Menurut dia, salah satu alasannya yakni jalur Comal tidak ada titik alternatif yang memadai.

“Kalau itu ada jembatan, sekilo sebelumnya, itu ada alternatifnya. Nah untuk comal itu tidak ada. Jadi kalo mau muter itu jauh ya. Tapi jalur untuk muter itu aman. Karena jalur alternatif ya harus pelan-pelan, tidak boleh kencang-kencang,” terang dia.

Pihak PU juga sudah melakukan pembatasan untuk kendaraan yang melintas di lokasi. Akan ada percobaan lebih dahulu.

“Ini nanti masuk pertama kali hanya sedan saja, kita liat, kalau sedan oke, berikutnya bus-nya bisa masuk. Kalau bus tidak ada masalah, kita tingkatkan lagi ke yang lain. Jadi kita awasi terus. Kalau ada penurunan ya kita hentikan. Ada tim 24 jam yang mengawasi. Karena perilakunya sangat dinamis. Jadi, 1 jam pertama itu akan beda dengan 1 jam berikutnya,” tegas dia

Lalu bagaimana dengan jalur lain kesiapannya? “110 persen lah ya. Sudah beres semua. Kita tidak bisa berpura-pura, orang-orang mau lewatin situ,” tutupnya.
(detik.com)

Lingkar Nagrek Tak Masalah, Rancaekek Masih Belum Rampung

19 July 2014   8 views

nagrekLingkar Nagrek menjadi salah satu alur ‘horor’ kemacetan setiap musim mudik tiba. Kemacetan di titik ini bisa mencapai berjam-jam lamanya.

Salah satu penyebab kemacetan adalah adanya perlintasan kereta api sebidang pada jalur yang menuju Jawa Tengah via Malangbong. Selain itu kontur jalan yang naik turun dan kepadatan volume kendaraan juga berpengaruh.

“Kalau Nagrek ini relatif bagus. Tadi kita juga sudah simulasikan bersama Pak Wakapolda Jabar. Untuk sarana dan prasarana juga sudah bagus. Tinggal kita lihat volume kendaraan saja nantinya,” ujar Kapolres Kabupaten Bandung AKBP Jamaluddin di Mako Yonif 330, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/7/2014) malam.

Menurut Jamaluddin justru bukan Nagrek yang menjadi masalah tahun ini, tetapi Rancaekek. Di wilayah tersebut tepatnya dari arah Cijapati masih belum rampung pembangunannya.

“Kita sudah bicarakan dengan dinas PU dan Dishub. Target H-7 pokoknya sudah harus selesai,” imbuh Jamaluddin.

Bila jalanan di Rancaekek tersebut masih rusak, dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetah hingga pintu tol keluar Cileunyi. Pintu tol tersebut juga menjadi salah satu titik potensi kemacetan karena ada persimpangan yang mengarah ke Sumedang dan ke Nagrek.

Sementara untuk lingkar nagrek sendiri, detikcom mencoba melintasi beberapa kali dan memang kondisi jalan sangat mulus. Hal yang menjadi kendala adalah apabila ada kendaraan besar yang tidak kuat menanjak sehingga kendaraan mati.

“Di Nagrek sendiri titik kemacetan di Limbangan. Kalau sudah macet hingga ekornya sampai Kabupaten Bandung, maka kami akan kordinasikan kepada Polres Garut untuk membuat satu arah saja,” pungkas Jamaluddin. (detik)

Kontroversi Registrasi Kartu SIM Prabayar

19 July 2014   5 views

241933_pembayaran-konsep-mobile-payment-atau-epayment-lewat-ponsel_663_382Program registrasi prabayar sejatinya dilakukan untuk kepentingan banyak pihak. Dari sisi operator, untuk mengurangi jumlah kartu sim yang terbuang percuma akibat perpindahan pelanggan, selain juga untuk memberikan layanan yang maksimal berdasarkan database pelanggan.

Bagi para pelanggan, meminimalisir kejahatan penipuan melalui sms atau telepon.  Registrasi prabayar ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Jika belajar dari program ini 9 tahun lalu, pemerintah ingin melakukan perubahan besar-besaran terkait dengan registrasi prabayar. Pemerintah melakukan perombakan kebijakan untuk mempermudah prosesnya, baik untuk pelanggan maupun operator. Registrasi pun memiliki sanksi yang lebih keras. Seolah tidak ingin ada kelonggaran agar terhindar dari kesalahan yang sama ketika 2005 lalu.

Namun justru hal yang lebih penting masih dilupakan oleh pemangku kebijakan. Meski telah melakukan pendaftaran dengan identitas yang lengkap, belum tentu data yang diberikan benar adanya. Harus ada sistem yang bisa digunakan untuk memvalidasi info atau data diri yang diberikan oleh pelanggan sehingga pembaharuan registrasi yang untuk kedua kalinya ini tidak sia-sia

Setidaknya ada beberapa hal yang berubah dari kebijakan registrasi ini. Tahun 2005, pemerintah sangat ingin menertibkan data pelanggan seluler, dipicu oleh maraknya sms dan telepon yang digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk penipuan.

Dibuatlah jalur SMS khusus bernomor 4444 sebagai media bagi para pelanggan mendaftarkan kartu seluler mereka. Ancamannya, kartu tidak akan bisa digunakan jika pelanggan menolak registrasi.

Dalam implementasinya, diketahui, banyak nomor yang sudah tak aktif lagi. Dari total 65 juta pelanggan selular kala itu, seperempatnya merupakan nomor ‘tidur’.  Walhasil, operator telekomunikasi harus merevisi jumlah pelanggan yang telah kadung dipublikasi. Churn pelanggan mencapai 25 persen.

Setelah 9 tahun berlalu, churn masih terjadi. Registrasi pelanggan ternyata dilakukan oleh para distributor langsung dengan data yang tidak valid. Menurut Ketua ATSI, Alexander Rusli, yang juga Direktur Utama Indosat, saat ini setidaknya 15 persen kartu sim terbuang percuma.

Angka tersebut sama dengan 500 juta kartu sim yang terbuang setiap tahunnya. Untuk menghitung kerugian yang dialami operator, Alexander menghargai produksi satu sim card dan kemasannya  mencapai Rp3.000 sampai Rp5.000. Jika ada 500 juta kartu terbuang percuma, setidaknya Rp2,5 triliun per tahun dari hampir semua operator.

“Kalau angka yang kita ketahui, secara umum, churn reguler bisa 15 persen . Jika proses registrasi prabayar tahap dua ini berjalan lancar, setidaknya churn akan diminimalisir, bisa hanya 7 persen saja. Menyelamatkan hampir setengahnya,” ujar Alexander.

Meski menolak mengakui berapa jumlah churn kartu prabayar yang dialami, Telkomsel menegaskan jika dari 135 juta pelanggan, 98 persen merupakan pelanggan prabayar. Namun XL lebih berani mengakui. Meski total pelanggan di perusahaan milik Malaysia itu berkisar 99 persen namu churn yang terjadi cukup besar.

“Dari sim card yang terjual rata-rata setiap bulannya sekitar 10 juta unit, dengan churn rata-rata sekitar 15 persen per bulan,” kata VP Corporate Communication XL, Turina Farouk.

Pengamat telekomunikasi Doni Darwin memprediksi ada hanya ada satu sim card aktif di antara 10 sim card yang terjual.  Dia pun menyambut baik sikap pemerintah yang mau memperketat registrasi pelanggan. Dengan syarat, pemerintah mau belajar dari pengalaman implementasi registrasi prabayar tahap satu yang dilakukan sembilan tahun lalu.

Makin Ketat

Sebelum memperketat proses registrasi para pengguna seluler prabayar, pemerintah dan regulator memberikan kesempatan kedua kepada pengguna untuk inisiatif melakukan registrasi ulang jika tidak yakin dengan kelengkapan data diri saat pendaftaran melalui SMS 4444.

Jika hingga batas waktu yang ditentukan, yakni Agustus, masih banyak data yang tidak valid maka pemerintah dan regulator berhak untuk memblokir kartu sim pengguna, bahkan sampai dihanguskan.

Saat pengguna membeli kartu baru, maka saat itulah diberlakukan proses registrasi yang ketat. Pasalnya, pendaftaran prabayar tidak bisa dilakukan sendiri lagi. Para pengguna harus datang ke outlet penjualan untuk mengaktifkan kartu mereka melalui proses registrasi di outlet tersebut.

Menurut Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Riant Nugroho, jumlah outlet resmi dan gerai yang bekerja sama dengan operator tiga besar yakni Telkomsel 500 ribu, Indosat dan XL mempunyai masing-masing 300 ribu.

ATSI maupun operator sejatinya masih ragu dengan keterlibatan outlet ini. Pasalnya, pengawasan dan koordinasi terhadap outlet akan memakan banyak effort bagi operator.

“Kalau gerai yang punya operator, kita bisa kontrol. Yang kita takutkan tuh gerai di luar kuasa kita karena mereka tidak ada result. Sementara ini kita implementasi dulu. Masalah mereka apa, terus kita review lagi nanti,” papar Alexander.

“Yang menjadi tantangan terbesar adalah membuat petugas penjualan di level outlet mampu memahami pentingnya registrasi pelanggan prabayar sehingga dengan sukarela mau membantu program pemerintah dalam mensukseskan registrasi prabayar,” ujar Adita.

“Ada 1.1 juta outlet dan banyak yang tidak berada di naungan distributor. Jika pelanggan harus datang ke outlet, lalu bagaimana dengan pelanggan di pelosok? Apakah harus ke kota hanya untuk memberikan data mereka? Energi operator selular akan habis hanya untuk urusan ini” ujar Doni Darwin.

Selain pendaftaran di outlet, pengguna harus mengeluarkan KTP sebagai kelengkapan data kepemilikan sim card. Saat inilah diketahui, mana pengguna di bawah 17 tahun dan mana yang di atasnya. Pelajar yang ingin memiliki sim card akan sulit mendapatkan komunikasi karena kartu pelajar tidak masuk dalam kategori identitas yang bisa diregistrasi. Oleh karena itu para pelajar atau pengguna telekomunikasi di bawah usia 17 tahun harus menyertakan KTP orang tua sebagai penjamin.

Pertanyakan Validasi

Bagi operator, meski mereka mengaku belum mengalami kerugian materiil, dukungan tetap diberikan terhadap registrasi prabayar yang semakin ketat ini. Yang menjadi kekhawatiran adalah proses validasi yang belum juga bisa dilakukan sejak implementasi 2005 lalu untuk memastikan keakuratan data. Selama ini tidak ada data yang bisa dijadikan alat komparasi.

“Data akurat yang diberikan pelanggan bisa juga menjadi dasar kami untuk mengembangkan bisnis, misalnya untuk layanan mobile advertising. Validasi akan tetap menjadi tantangan bagi operator,” kata Adita.

“Misalnya di negara luar sudah ada data atau kode yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku untuk all puposes (single data source). Data ini seperti numerisasi penduduk dimana dari mulai orang tua sampai anak mempunyai no induk tersendiri (Human barcoding) dan dapat digunakan untuk pendaftaran apapun (tidak dibatasi hanya untuk pemilik KTP/dewasa).

Jika semua system terintegrasi dengan baik dan otomatis data pemilik Simcard dapat termonitor dengan baik pula.,” kata Turina.

Menurut Doni, sejak dulu isunya sama. Validasi. Selama Indonesia tidak punya data kependudukan akurat, sama saja. Operator dan para outlet dibebani pekerjaan sia-sia dengan registrasi.

Lebih lanjut Doni menyarankan pemerintah untuk memfokuskan diri pada pola registrasi ulang pelanggan yang masih eksis saat ini dan memikirkan proses validasi.

“Tahun 2005 pelanggan sudah sukarela melakukan pendaftaran ke 4444. Namun tidak ada upaya untuk memvalidasi. Operator tidak mungkin dateng ke rumah pelanggan, memvalidasi satu per satu. Tapi bisa dengan outbound call atau meminta pelanggan untuk mengirimkan NPWP atau KTP melalui fax atau email. Mirip seperti validasi di perbankan,” usulnya.

Menurutnya pola validasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan merupakan proses yang paling mungkin dan masuk akal. Hanya mungkin, yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana memvalidasi pelanggan yang menggunakan sim card untuk layanan data atau M2M.

“Perbankan rigid saja, validasinya masih nakal. Tapi mengadopsi pola validasi bank paling masuk akal,” kata dia.

Outbound call memang paling memungkinkan karena operator tidak membutuhkan upaya dan biaya lebih untuk melakukannya. Sedangkan pengiriman NPWP atau KTP membutuhkan effort lebih dan kerelaan dari pengguna. Jarang ada pengguna yang mau melakukan hal ini.

Setidaknya, ini bisa menjadi alternatif proses validasi data pelanggan sambil menunggu integrasi dengan data kependudukan pemerintah (e-KTP). Yang penting, pemerintah tidak mengulangi pekerjaan sia-sia untuk kali kedua. (viva.co.id)

Dishubkominfo Kabupaten Cianjur Siapkan 275 Armada Mudik

19 July 2014   1 views

illustrasi-mudik-lebaranRatusan pemudik asal Kabupaten Cianjur di wilayah selatan diperkirakan akan mudik pada hari raya Idulfitri tahun ini.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Cianjur menyiapkan 275 armada angkutan umum (angkum) untuk mengangkut warga Kabupaten Cianjur yang ingin mudik ke wilayah Cianjur Selatan.

“Untuk penambahan tidak ada karena Kabupaten Cianjur memang hanya daerah perlintasan. Tapi armada dipersiapkan untuk warga yang mudik ke Kabupaten Cianjur. Dan jumlah itu cukup untuk membawa penumpang ke tempat tujuannya,” kata Kabid Angkutan Umum, Afif Darmawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/7).

Terkait dengan tarif angkum tersebut, lanjut Afif, dipastikan tidak akan ada kenaikan. Selain tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak mengeluarkan tuslah. Tarifnya kmemungkinan besar akan disesuaikan dengan patokan harga yang dituangkan dalam peraturan bupati tentang tarif angkum.

“Di dalam peraturan bupati itu sudah ada patokannya. Baik itu batas atas dan batas bawah. Biasanya kalau ada hari raya, tarif angkum yang digunakan adalah batas atas,” kata Afif.(tribunnews.com)

« Previous PageNext Page »