web analytics

Kota Bandung dikepung banjir & macet

19 March 2014   17 views

hAyVTvI9FkHujan yang mengguyur Kota Bandung sejak Selasa (18/3/2014) siang membuat sejumlah ruas jalan di kota itu terendam banjir. Kemacetan pun tidak terhindarkan.

Beberapa ruas jalan yang terendam  di antaranya Jalan Pasteur, Jalan Pasirkoja, Jalan Supratman, Jalan Jakarta, Jalan Cihampelas, Jalan Sekeloa, Jalan Tubagus Ismail, dan Jalan Setrasari.

Ketinggian banjir cukup beragam, bahkan  ada beberapa daerah yang cukup parah. Di Jalan Pasteur misalnya, banjir membuat mobil tidak bisa melintas. Kendaraan menuju Gerbang Tol Pasteur pun macet  5 kilometer lebih hingga Jembatan Pasupati.

Kendaraan juga banyak yang mogok seperti di Jalan Pasteur, Jalan Supratman, Jalan Cihampelas dan Jalan Jakarta.

Di Kota Bandung, kondisi serupa sering terulang ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.(sindonews.com)

Sepuluh Camat Kab.Pangandaran Dilantik Sebagai PPATS

19 March 2014   12 views

IMG-20140319-01738Sebanyak 10 camat yang ada di 10 kecamatan wilayah Pemerintahan Kabupaten Pangandaran dilantik dan diambil sumpah jabatan.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan camat tersebut yakni sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Mereka yang dilantik adalah camat dari Kecamatan Padaherang, Mangunjaya, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cigugur, Langkaplancar, Cijulang, Cimerak.

Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ciamis, Riswan Suhendi, dan Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy.

Acara dilaksanakan di Aula Hotel Sinar Rahayu, di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Rabu (19/3/2014).

(pikiran-rakyat.com)

Republik Crimea Resmi Bergabung ke Rusia, Lepas dari Ukraina

19 March 2014   17 views

244388_perjanjian-masuknya-crimea-dan-sevastopol-jadi-bagian-rusia_663_382Rusia mulai memproses masuknya Crimea menjadi bagian negara itu. Dengan demikian, Crimea tidak lagi menjadi bagian dari Ukraina, seperti yang diminta mayoritas penduduk di semenanjung itu melalui referendum Minggu kemarin.

Menurut Russia Today, dimulainya proses aneksasi Crimea ke Russia diresmikan melalui penandatanganan traktat yang berlangsung di Moskow pada Selasa waktu setempat. Sevastopol, kota khusus yang berada di Crimea selatan, juga menjadi bagian dari Rusia. Sevastopol selama ini juga menjadi pangkalan militer Rusia di sebelah selatan.

Penandatanganan traktat itu melibatkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Perdana Menteri Crimea, Sergei Aksyonov, Ketua Parlemen Crimea, Vladimir Konstantinov dan Wali Kota Sevastopol, Alexei Chalily. Kesepakatan itu memuat sepuluh pasal yang segera berlaku begitu diratifikasi parlemen Rusia.

Selanjutnya, Putin meminta parlemen Rusia untuk meratifikasi kesepakatan itu. “Saya minta pengesahan dua entitas baru dalam Federasi Rusia, Republik Crimea dan Sevastopol,” kata Putin di sidang parlemen.

Dalam traktat tersebut, Rusia menjamin penduduk di Crimea dan Sevastopol berhak menggunakan bahasa mereka. Di wilayah itu, akan ada tiga bahasa resmi, yaitu Ukraina, Rusia dan Tatar, yaitu kelompok etnis di Crimea.

Dengan pengesahan traktat itu, penduduk Crimea dan Sevastopol akan dianggap sebagai warga Rusia. Transisi status di Crimea dan Sevastopol itu akan berlangsung hingga 1 Januari 2015.

Selama masa transisi, kedua pihak akan menyelesaikan masalah-masalah teknis dan administratif. Di Crimea, mata uang rubel dari Rusia berlaku resmi selain mata uang setempat, hryvna. Menurut traktat, hryvna masih dianggap sebagai mata uang utama di Crimea dan Sevastopol hingga 1 Januari 2016.

Sementara itu, menurut kantor berita Reuters, Amerika Serikat mengecam perjanjian aneksasi itu sambil mengancam menambah sanksi atas para pejabat maupun politisi Rusia dan Crimea. “Akan ada tambahan [sanksi] lagi,” kata juru bicara Gedung Putih, Jay Carney.(viva.co.id)

Politik Uang dan Pelibatan Anak, Dominasi Awal Kampanye

19 March 2014   16 views

244241_anak-anak-di-kampanye-terbuka-pkpi_663_382Tubuh-tubuh mungil itu tampak kelelahan. Raut wajahnya sayu. Mereka ikut berdesakan di antara ribuan simpatisan yang sibuk menyerukan yel-yel partai. 

 
Bukan keinginan mereka untuk berada di tengah-tengah aktivitas kampanye. Kebanyakan anak, bahkan balita itu justru diajak turut serta oleh orangtua mereka. Padahal sudah jelas, dalam peraturan terbaru Komisi Pemilihan Umum melarang keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam aktivitas kampanye.
 
Pemandangan tersebut terlihat dalam kampanye terbuka hari pertama Partai Keadilan Sejahtera yang dihelat di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu 16 Maret 2014 lalu. Dalam kampanye yang menghadirkan Presiden PKS Anis Matta sebagai juru kampanye itu, tampak kerumunan massa yang terdiri dari anak-anak di bawah umur.
 
Kondisi serupa terjadi dalam kampanye terbuka Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dilangsungkan di GOR Mampang, Jakarta Selatan, Senin 17 Maret kemarin. Di tengah kerumunan massa kampanye dari kalangan kader, simpatisan PKPI itu tampak banyak anak di bawah umur. Bahkan, dalam kampanye yang menyuguhkan hiburan musik dangdut itu, mereka turut berjingkrak-jingkrak bersama orang dewasa lainnya.
 
Ketua Umum PKPI, Sutiyoso, saat dikonfirmasi mengenai banyaknya anak-anak yang mengikuti kampanye partainya, mengaku tak bisa melarang anak-anak tersebut.
 
“Kalau anak-anak kecil datang dari kiri kanan kan tidak bisa kami tolak. Tetapi kami tidak pernah membawa anak kecil, tak ada untungnya,” kata Sutiyoso saat ditemui usai kampanye.
 
Menurut dia, setiap ada acara hiburan yang mengundang keramaian, selalu banyak anak-anak yang datang. Hal itu dianggap hal yang lumrah terjadi.
 
“Kalau ada musik kan ada orang banyak, di mana-mana memang terjadi hal seperti itu. Yang terpenting anak-anak tersebut aman,” imbuhnya.
 
Senada dengan Sutiyoso, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin, mengakui ada anak-anak yang dibawa orangtuanya mengikuti kampanye partainya di GBK. Namun PKS membantah melakukan mobilisasi anak-anak. Mereka mengaku tak bisa melarang para kader dan simpatisan untuk tidak membawa anak-anaknya dengan alasan tidak bisa meninggalkan anak dan orang lain untuk dititipkan.
 
“Tapi, kalau tidak bisa dititipkan juga, bisa dipegang erat-erat. Sedikit positifnya mungkin bisa menjadi pembelajaran politik di masa dini,” kata dia.
 
Namun, ternyata bukan hanya satu atau dua partai politik yang melakukan pelanggaran ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat bahwa semua partai politik melakukan pelanggaran saat kampanye rapat umum atau terbuka hari pertama. 
 
Setelah dua hari pelaksanaan kampanye pemilu, Bawaslu sudah menerima sekitar 25 laporan pelanggaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan menurut Ketua Bawaslu, Muhammad, pelanggaran paling masif adalah dengan melibatkan anak-anak saat kampanye.
 
“Semua parpol melakukan pelanggaran. Saya kira ini hal yang terus berulang. Tapi karena ini tahapan Pemilu, harus ditindak. Kami proses temuan ini,” kata Muhammad di Jakarta.
 
Menurut Muhammad, pihaknya selalu berkoordinasi sekaligus memperingatkan liaison officer (LO) masing-masing partai mengenai pelanggaran tersebut. Apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang, kata dia, Bawaslu tak segan memberikan sanksi terberat kepada mereka.
 
“Partai yang bersangkutan tak diberi kesempatan pada waktu kampanye berikutnya. KPU sudah tetapkan sampai 5 April 2014. Kalau sanksi itu ditegakkan kesempatan (kampanye) itu berkurang dan ini merugikan parpol.”
 
“Pelanggaran pertama semua partai dapat teguran karena melibatkan anak-anak. Kami sudah surati KPU supaya diberi teguran pertama kalau teguran berulang Bawaslu akan tegas, parpol diskualifikasi,” tambahnya.
 
Bawaslu juga akan menegur partai politik yang dalam kampanye terbuka melibatkan anak-anak. Bawaslu berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, kampanye membawa anak dinilai sebagai bentuk eksploitasi anak.
 
Salah satu partai politik yang akan dimintai klarifikasi oleh Bawaslu terkait pelanggaran kampanye terbuka ini adalah PKS. Bawaslu akan mengklarifikasi kepada Presiden PKS, Anis Matta, mengenai pelibatan anak-anak dalam kampanye partainya.
 
Menurut Muhammad, saat ini masih dilakukan pendalaman untuk penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan PKS dalam kampanye akbar yang dilakukan di Gelora Bung Karno (GBK).
 
Selain itu, Bawaslu juga akan mengklarifikasi mengenai pernyataan PKS yang menilai pelibatan anak-anak dalam kampanye adalah untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Sementara ini, pihak Bawaslu masih melakukan penanganan dugaan pelanggaran. 
 
“Sudah menjadi putusan Bawaslu untuk mengklarifikasi ini,” kata Muhammad.
 
Menurut Muhammad, proses penyelesaian mengenai dugaan pelanggaran ini adalah meminta klarifikasi dari terlapor. Ini dilakukan karena Bawaslu perlu objektif dan mendengar alasan dari terlapor.
 
“Untuk pernyataan pendidikan politik dini, kita ingin tahu alasannya. Kepentingannya apa dan setelah kita klarifikasi baru kita putuskan sanksinya,” katanya lagi.
 
KPAI tolak pelibatan anak dalam kampanye
 
Bawaslu menilai kecenderungan yang terjadi, partai tampak belum siap memobilisir massa pemilih sehingga tetap melibatkan anak-anak. Untuk itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Bawaslu mengawasi peserta pemilu yang melibatkan anak-anak dalam kampanye terbuka.
 
Permintaan itu telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MoU agar anak jangan sampai dilibatkan dalam kampanye.
 
Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, orangtua yang membawa anaknya dalam kampanye terbuka peserta pemilu 2014 bisa dipidana. Dia mendasarkan itu pada Pasal 87 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
 
“Hukumannya ancaman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta bagi orangtua,” kata Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua KPAI di Jakarta.
 
Menurut dia, pernyataan orang tua yang menyatakan tidak punya tempat untuk menitipkan anaknya saat kampanye tidak bisa dijadikan alasan. “Menempatkan anak di tempat pengasuhan akan lebih baik daripada anak diikutsertakan dalam kampanye,” ujarnya.
 
KPAI juga merilis data pengaduan pelibatan anak dalam kampanye pemilihan umum 2014 yang masuk ke lembaganya. Komisioner KPAI, Susanto, mengatakan hampir semua partai melakukan pelanggaran itu.
 
Susanto mengatakan, resume pengaduan itu akan segera dibuat. Selain berdasarkan pengaduan, mereka juga melakukan pemantauan lapangan serta berdasarkan liputan media massa.
 
“Hampir semua parpol masih melibatkan anak-anak dalam kampanye. Di antaranya Gerindra, Hanura, Nasdem, Golkar, Demokrat, PDIP, PKPI, PPP, PAN, dan PKB. Rekor tertinggi pelibatan anak dipegang PKS,” kata Susanto.
 
Hasil pengawasan KPAI, tipologi pelibatan anak semakin variatif, mulai memakai alat peraga kampanye, ikut berkerumun di area kampanye, memakai motor disertai alat peraga kampanye, menjadi penghibur kampanye, hingga menyebarkan peraga kampanye.
 
KPAI mendesak Bawaslu, Panwaslu dan Kepolisian agar bertindak tegas terhadap parpol atau caleg yang melibatkan anak-anak dalam kampanye. Jika ditemukan fakta pelanggaran dan pidana, jangan segan-segan untuk memproses pelaku secara hukum. 
 
“Negara tidak boleh kalah dengan pelanggar hak anak. KPAI mengingatkan keberadaan UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak adalah untuk dijadikan acuan, bukan sengaja untuk dilanggar,” ujarnya. 
 
Ihwal pelibatan anak dalam kampanye, UU Pemilu tidak mengaturnya sebagai larangan. Namun, Komisi Pemilihan Umum yang bertugas menjadi penyelenggara pemilu menetapkan aturan main bahwa anak-anak tidak boleh dimobilisasi dalam kampanye dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 15/2013 tentang Pedoman Kampanye, yakni pada poin (k) yang menyebutkan, “peserta pemilu dilarang memobilisasi WNI yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih”.
 
Bunyi pasal di UU Perlindungan Anak sebenarnya juga tidak mengatur secara eksplisit pelarangan pelibatan anak dalam kampanye. Berikut ini bunyi pasal 87 UU 23/2002 yang menjadi rujukan KPAI.
 
Pasal 87: Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 
Politik uang ditemukan
 
Selain pelibatan anak, Bawaslu juga menemukan pelanggaran kampanye lainnya, seperti politik uang atau money politics. Meski Ketua Bawaslu, Muhammad, masih enggan menyebut parpol yang dimaksud, ia memastikan laporan terkait pelanggaran tersebut terus masuk dari daerah.
 
Bawaslu, kata Muhammad, mendapat laporan tentang adanya aktivitas money politics dari aparat pengawas yang tersebar di berbagai daerah. Ia pun menjelaskan, politik uang kini makin bervariasi modusnya. 
 
“Kita memang tidak bisa menghindar atas cost politik, apakah itu masuk money politics kita lihat, ada rumusnya,” ujarnya.
 
Sementara itu, Kepala Polisi RI Jenderal Sutarman, mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan adanya praktik politik uang dalam kampanye pemilu legislatif yang sudah berlangsung selama tiga hari ini.
 
“Ada beberapa laporan money politics. Saat jalan-jalan ke kampung saya pernah menemukan di Sidoarjo sudah ada laporan tentang politik uang dan ada beberpa daerah sehingga kita evaluasi terus,” kata Sutarman di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa 18 Maret 2014.
 
Sutarman mengatakan, politik uang ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Sidoarjo. Tetapi Sutarman enggan mengatakan, partai mana yang telah melakukan politik uang dalam berkampanye yang baru berlangsung dua hari itu. [Baca selengkapnya di sini]
 
“Saya tidak mau melihat dari partai-partai dari mana tapi jumlahnya saja. Biar tidak menimbulkan seolah-olah nanti menyerang. Jadi saya berdiri netral di atas semua,” katanya.
 
Menurut Sutarman, jika bukti itu sudah lengkap, maka pelaku akan dipidana minimal selama enam bulan. “Kalau pelanggaran itu pidana ada buktinya ada saksi-saksinya dan itu akan diserahkan kepada penyidik karena penyidikan tindakan pemilu ini sangat singkat 14 hari,” katanya.
 
Karena itu, Sutarman meminta kepada masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu untuk melapor ke Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Diharapkan dalam 14 hari penyidik akan menyelesaikan laporan itu dan menetapkan saksi.
 
“Setelah Gakkumdu, itu diolah sehingga panwaslu dan bawaslu akan melaporkan kepada penyidik, dari situ saya hitung harinya sudah dilengkapi barang bukti dan keterangan-keterangan saksi. Tentunya supaya dalam waktu 14 hari tidak terlampaui, kalau terlampaui akan kadaluarsa kalau berdasarkan delik pemilu itu tidak dapat diteruskan,” katanya.
 
Seperti diketahui, pada hari pertama kampanye terbuka di Karawang, Jawa Barat, diwarnai dengan aksi pembagian uang atau money politics. Aksi itu dilakukan oleh sejumlah calon anggota legislatif DPRD dan DPR RI salah satu partai.
 
Mereka tanpa malu-malu melemparkan uang kepada para simpatisannya. Bahkan, massa nyaris ricuh lantaran saling berebut uang yang dilemparkan para calon pemimpin mereka dari atas panggung.
 
Massa saling dorong, bahkan nyaris adu jotos, demi mendapatkan uang yang dilempar para caleg itu.
 
Terkait pelanggaran tersebut, anggota Panwascam setempat berjanji akan mengklarifikasi masalah itu kepada pengurus partai yang bersangkutan. (viva.co.id)
 

Seni Berokan Indramayu, Seni Para Wali Untuk Tolak Bala

15 March 2014   23 views

DSCF2345Berokan adalah salah satu seni sebagai sarana syiar islam jaman para wali. Kini seni tersebutsudah berubah pungsi, selain sebagai sarana hiburan trdisional, seni berokan juga masih dipercaya adat sebagai kesenian tolak bala.

Demikian dikatakan Darman(68) warga desa Tanjungkerta kecamatan Kroya kabupaten indramanyu kemarin di rumahnya.

Menurut Darman yang mengaku turunan ke XII dari kake moyangnya sebagai penerus Seni Berokan, mengatakan bahwa kesenian berokan ini adalah sebagai alat sarana Si’ar Agama Islam dari jamaan para wali ( Kanjeng Sunan Kalijaga).

Dijelaskannya, kesenian tersebut dimainkan berpindah pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, ketika orang sudah berkumpul, kesenia bisa dimainkan dengan sarat para penontonnya mengucapkan “dua kalimat sahadat” dan seterusnya.

Kesenian yang diciptakan Kajeng sunan Kalijaga tersebut, sekarang menjadi seni tredisional indramayu, selain berfungsi sebagai kesenian, seni tersebut juga dipercaya sebagai seni tolak bala.

Kepercayaan tolak bala melalui seni tersebut, itu dilakukan bila di daerah tertentu lagi banyak musibah,baik penyakit manusia maupun hama tanaman, konon katanya mampu mengusir roh-roh jahat, sehingga kondisi daerah tersebut menjadi tenang kembali.

Berokan ratusan tahun yang mempunyai khodam bernama Ki kuncung atau ki Cuplak,dan dimiliki turunan ke XII tersebut, yang kini menjadi kramat baginya, katanya sewaktu waktu, berokan tua itu berbunyi sendiri, dan itu katanya menandakan, untuk memulai perjalanan tolak bala berpindah pindah dari desa yang satu ke desa yang lainya.

Adapun sebagai imbalannya, masyarakat sudah pada mengerti sendiri, tanpa diminta mereka mau memberi.Rata- rata masyarakat memberinya bukan uang, melainkan ada yang memberi beras dan juga ada yang mengasih padi, itu seikhlasnya yang disampaikan Darman.(mediajabarkita.com)

Radar Militer Lacak Pesawat Malaysia Terbang ke Andaman

15 March 2014   29 views

243364_kantor-malaysia-airlines-di-bandara-soekarno-hatta_663_382Dua orang sumber mengatakan, radar militer berhasil melacak bukti pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370, secara sengaja diterbangkan ke Semenanjung Malaysia menuju Pulau Andaman, India.

 Menurut dua sumber tersebut, sebuah pesawat yang tidak terindentifikasi dan diyakini penyelidik pesawat nahas, MAS mengikuti sebuah rute di antara navigasi titik koordinat tujuan akhir ke Timur Tengah atau Benua Eropa.
Dilansir laman The Star, Jumat 14 Maret 2014, pesawat jenis boeing 777-200 ER itu terakhir kali terdeteksi di radar militer di barat laut tepi pantai Malaysia. Berdasarkan posisi terakhir itu, menunjukkan bahwa pesawat terbang menuju Pulau Andaman di India.
Pulau Andaman merupakan rangkaian pulau di antara Laut Andaman dan Teluk Bengal.
Sementara menurut sumber ketiga yang mengikuti proses penyelidikan sejak awal mengatakan, proses pencarian kini berfokus kepada teori soal individu yang secara sengaja membalikkan arah penerbangan. Dari informasi yang dilontarkan sumber tadi, pesawat MAS malah mengikuti koridor yang dikenal pilot sebagai N571 dan P628.
Rute dengan koridor penerbangan itu biasanya diambil oleh pesawat penerbangan komersial dari Asia Tenggara menuju ke Timur Tengah atau Eropa. Informasi soal rute tersebut bisa ditemukan dalam sebuah dokumen publik yang dipublikasikan oleh pejabat penerbangan regional.
Jalur penerbangan pesawat MAS yang terlacak di radar militer ini, membuat indikasi pembajakan atau sabotase kian menguat. Pasalnya rute yang diambil melenceng jauh dari Kuala Lumpur menuju Beijing.
“Apa yang dapat kami katakan yaitu kami tengah menyelidiki kemungkinan sabotase. Aksi pembajakan juga masuk ke dalam dugaan utama,” kata sumber yang menjabat sebagai pejabat kepolisian Malaysia.
Ketiga narasumber itu menolak mengungkap identitasnya, karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk berbicara kepada media dan isi penyelidikan sangat sensitif.
Komentar ketiga narasumber ini merupakan petunjuk yang paling jelas diungkap untuk kali pertama setelah sebelumnya banyak petunjuk yang keliru. Menindaklanjuti temuan itu, alutsista Angkatan Laut dari beberapa negara lalu memfokuskan pencarian di Samudera Hindia dan Laut Andaman.
Sebelumnya kepolisian Negeri Jiran mengatakan, mereka tengah menyelidiki kemungkinan adanya penumpang atau kru yang memiliki masalah pribadi atau psikologis sehingga memicu terjadinya aksi pembajakan, sabotase atau kerusakan mekanik pesawat.
Namun, hingga saat ini pejabat dari Kementerian Malaysia belum bisa dimintai komentarnya terkait temuan baru tersebut.
Kemungkinan bahwa pesawat hilang kontak dengan menara pengawas dan tidak terlihat radar sipil, semakin menguatkan bahwa seseorang di pesawat secara sengaja mematikan sistem komunikasi.
Kali terakhir pesawat terlihat di layar radar sipil pukul 01:30 waktu setempat pada Sabtu, 8 Maret 2014. Padahal, pesawat yang mengangkut 227 penumpang dan 12 kru itu, kurang dari sejam lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur.
Dua sumber itu membenarkan pesawat kehilangan kontak saat berada di ketinggian 35 ribu kaki di timur tepi Pantai Malaysia, saat tengah menuju Vietnam, dengan titik navigasi disebut “Igari”. Saat itu waktu menujukkan pukul 01:21 dini hari.
Militer menduga pesawat kemudian berbalik tajam ke arah barat dengan menuju titik navigasi yang disebut “Vampi”, di bagian timur laut Provinsi Aceh. Dari sana, pesawat diduga terbang selatan Pulau Phuket, Thailand dan terakhir terlihat menuju barat laut titik navigasi yang disebut “Igrex” dengan titik navigasi P628.
Dengan rute P628, biasanya pesawat akan mengudara menuju Pulau Andaman dan terbang menuju Benua Eropa.
Sumber itu juga mengatakan bahwa Malaysia telah meminta data mentah radar dari beberapa negara tetangga seperti Indonesia, Thailand dan India yang memiliki pangkalan laut di Pulau Andaman. (viva.co.id)

Dikabarkan Punya Hotel di Bali, Ini Jawaban Anas

15 March 2014   20 views

237503_anas-urbaningrum_663_382Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sejumlah aset milik Anas pun telah disita oleh penyidik KPK.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu dikabarkan mempunyai aset berupa hotel di kawasan Seminyak, Bali. Namun, saat dikonfirmasi, Anas mengelak untuk menjawabnya.
“Hotel apa, di Bali ada banyak hotel, ada hotel bintang 5, bintang 4, hotel melati juga ada,” ujar Anas usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jumat 14 Maret 2014.
Saat didesak terus mengenai kepemilikan hotel di Pulau Dewata itu, Anas masih enggan untuk menjawabnya. “Doakan saja 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, sampeyan doakan saja mudah-mudahan,” tuturnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pada Rabu 5 Maret 2014. Anas disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Terkait penetapan itu, KPK telah menyita sejumlah aset mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu yang diduga terkait pencucian uang. Antara lain, 2 bidang tanah di Kelurahan Mantrijero, Yogjakarta dengan luas 7.670 M2 dan 200 M2 atas nama Attabik Ali, Tanah dan bangunan di Jalan Selat Makasar C9/22 di Duren Sawit, Jakarta Timur serta tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul atas nama Dina Az, anak Attabik Ali. (viva.co.id)

Disdik Harus Tindak Tegas Sekolah yang Lakukan Politik Praktis

15 March 2014   20 views

gedung_disdik031Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  pasal 4 ayat (12) yang berbunyi PNS dilarang memberikan  dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu netralitas harus dijaga, salah satunya sekolah juga harus terhindar dari politik praktis.
“Kalau ternyata terbukti ada sekolah yang melakukan politik praktis, kami imbau Kadisdik untuk melakukan tindakan,” kata Dewan Pembina FGII Hartono, di Gedung Indonesia Menggugat, Jumat (14/3).
Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Panwaslu seharusnya sudah mengantisipasi hal tersebut. Karena bisa saja ada oknum yang memanfaatkan guru dan murid pada saat jelang Pemilu ini.
“Sekolah, dalam hal ini guru dan murid harus netral dari segala pengaruh politik,” katanya.
Sementara, Anggota Dewan FGII, Agus Setya Mulyadi mengatakan FGII mengkritisi beberapa hal tersebut bukan berarti menggiring guru dan murid untuk golput atay tidak memilih, tapi lebih untuk bersama-sama menjaga agar pelaksanaan pemilu ini tidak dicederai oleh oknum-oknum yang memanfaatkan segala cara. (tribunnews.com)

Pesawat Malaysia Diduga Mendarat di Pulau Andaman

14 March 2014   30 views

140314andamanPenelusuran radar terkini menunjukkan bahwa pesawat Malaysia Airlines yang hilang sejak sepekan lalu, Sabtu (8/3/2014), terbang menuju salah satu pulau di kepulauan NIkobar dan Andaman, India.

Menteri Transportasi Malaysia Hishammuddin Hussein, Jumat (14/3/2014) mengonfirmasi pencarian tim internasional dikembangkan ke Samudra India, sisi berlawanan dari Malaysia sejak hilang kontak dengan pesawat tersebut.

India juga mulai mencari ratusan pulau kecil yang tak berpenghuni di Laut Andaman. Hanya 37 dari 572 pulau yang berpenghuni. Kebanyakan ada di wilayah India, dan sebagian kecil di utara masuk wilayah Myanmar.(pikiran-rakyat.com)

Solusi Snowden Lumpuhkan Penyadapan Pemerintah

12 March 2014   19 views

212499_edward-snowden_663_382Mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden geram dengan program pengawasan oleh badan pemerintah AS itu.

Untuk itu, Snowden mendesak perusahaan teknologi dunia untuk mengadopsi metode enkripsi yang lebih baik guna melindungi pengguna dari pengawasan pemerintah.
Hal itu disampaikan Snowden dalam telekonferensi melalui video Google+ HangOut dengan peserta konferensi SXSW di Austin, Texas, Amerika Serikat, dilansir Wall Street Journal, Selasa 11 Maret 2014.
Snowden memperingatkan, jika perusahaan teknologi tak segara bertindak, dikhawatirkan intelijen akan mengubah program pengawasannya.
“Ada respon kebijakan yang diperlukan, tapi perlu respon teknik juga,” ujar Snowden yang berada di Rusia.
Dalam kesempatan wawancara interaktif melalui Twitter dengan peserta konferensi, Snowden menegaskan tak kapok membocorkan dokumen rahasia milik NSA.
“Akankah saya melakukannya lagi?, tentu saya iya,” tegas Snowden.
Ia mengaku bersumpah mendukung dan membela konstitusi dalam rangka penjaga privasi pengguna internet.
“Saya melihat konstitusi dilanggar dalam skala yang masif,” kata dia menegaskan.
Snowden mendesak perusahaan internet harus mengadopsi sistem enkripsi yang dikenal sebagai enkripsi end to end, yang mengacak setiap langkah komunikasi seperti email dari komputer pengirim ke perangkat komputasi penerima.
Dengan meluasnya penggunaan enkripsi, kata Snowden, akan menyulitkan pemerintah dalam pengumpulan trafik internet dalam jumlah yang masif, sebab praktik ini akan terdeteksi.
“Teknologi enkripsi memiliki potensi menaikkan biaya pengawasan pada titik yang mana enkripsi tak lagi pantas digunakan secara ekonomi untuk memata-matai semua orang,” jelas Chris Soghoian, advokat privasi American Civil Liberties Union (ACLU), organisasi non profit yang memperjuangkan hak dan kebebasan individu AS.
Soghoian berada di panggung SXSW untuk mewawancarai Snowden selama telekonferensi.(viva.co.id)

« Previous PageNext Page »

PERSIB

Sejarah Hari Ini (17 April): Persib Juara Perserikatan Terakhir, 1994

Tepat hari ini, 20 tahun yang lalu digelar laga bersejarah di kompetisi sepakbola... 

Persib Bandung Siap Hadapi Tantangan Ajax Amsterdam

Pelatih Persib Bandung Djadjang Nurdjaman mengaku senang timnya direncanakan akan... 

Hari Ini Bobotoh-The Jack Mania Berdamai di Bogor

Pendukung Persib Bandung (Bototoh) dan suporter Persija Jakarta (The Jack Mania)... 

Informasi Sebelumnya