web analytics

Massa Dilarang Demo Mulai Radius 200 Meter dari KPU Besok

21 July 2014   4 views

polisiPolri melarang massa untuk melakukan aksi demo di sekitar gedung KPU pada saat rapat pleno rekapitulasi Pilpres Selasa, 22 Juli besok. Massa pendemo dilarang melakukan aksi mulai ring 3 KPU dengan radius hingga 200 meter.

“Kita cegah, tidak boleh masuk ke KPU,” tegas Kapolri Jenderal Sutarman kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Kapolri mengatakan, untuk mengantisipasi gelombang massa yang akan datang ke KPU, jajarannya akan melakukan penyekatan di wilayah yang berbatasan dengan Polda Metro Jaya.

“(Penutupan gelombang massa di) 3 Titik dari Banten dan 7 titik dari Bandung,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, pihaknya tidak melarang akan adanya aksi demo besok. Tetapi, massa yang akan melakukan aksi demo diharapkan menyampaikan pemberitahuan ke aparat kepolisian melalui korlapnya.

“Dalam undang-undang boleh, tetapi ada aturan tempat dan waktunya,” ujar Rikwanto.

Untuk unjuk rasa di sekitar kantor KPU, Rikwanto menyatakan hal itu tidak diperbolehkan karena akan mengganggu proses rapat pleno.

“Mulai ring 3 tidak boleh (ada demo). Kalau di sekitar Bundaran HI boleh,” ujar Rikwanto.
(detik.com)

Kemen PU Yakin Jalur Mudik Aman, Hanya Jembatan Comal yang Perlu Diperhatikan

21 July 2014   5 views

jembatan comalKementerian Pekerjaan Umum (PU) yakin jalur mudik sudah siap. Hanya tinggal jembatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah yang harus diperhatikan.

“Iya, tinggal di situ, jalur nasional, termasuk Kadipaten itu sudah selesai semua. Jadi tahun ini sebetulnya, kesiapan jalur utama untuk lebaran kita sudah lebih siap semua. Tapi kita belum boleh terlalu bersenang-senang ya, artinya, comal itu yang harus diperhatikan,” terang Dirjen Bina Marga Djoko Murdjanto di Jakarta, Senin (21/7/2014).

Menurut dia, salah satu alasannya yakni jalur Comal tidak ada titik alternatif yang memadai.

“Kalau itu ada jembatan, sekilo sebelumnya, itu ada alternatifnya. Nah untuk comal itu tidak ada. Jadi kalo mau muter itu jauh ya. Tapi jalur untuk muter itu aman. Karena jalur alternatif ya harus pelan-pelan, tidak boleh kencang-kencang,” terang dia.

Pihak PU juga sudah melakukan pembatasan untuk kendaraan yang melintas di lokasi. Akan ada percobaan lebih dahulu.

“Ini nanti masuk pertama kali hanya sedan saja, kita liat, kalau sedan oke, berikutnya bus-nya bisa masuk. Kalau bus tidak ada masalah, kita tingkatkan lagi ke yang lain. Jadi kita awasi terus. Kalau ada penurunan ya kita hentikan. Ada tim 24 jam yang mengawasi. Karena perilakunya sangat dinamis. Jadi, 1 jam pertama itu akan beda dengan 1 jam berikutnya,” tegas dia

Lalu bagaimana dengan jalur lain kesiapannya? “110 persen lah ya. Sudah beres semua. Kita tidak bisa berpura-pura, orang-orang mau lewatin situ,” tutupnya.
(detik.com)

Lingkar Nagrek Tak Masalah, Rancaekek Masih Belum Rampung

19 July 2014   8 views

nagrekLingkar Nagrek menjadi salah satu alur ‘horor’ kemacetan setiap musim mudik tiba. Kemacetan di titik ini bisa mencapai berjam-jam lamanya.

Salah satu penyebab kemacetan adalah adanya perlintasan kereta api sebidang pada jalur yang menuju Jawa Tengah via Malangbong. Selain itu kontur jalan yang naik turun dan kepadatan volume kendaraan juga berpengaruh.

“Kalau Nagrek ini relatif bagus. Tadi kita juga sudah simulasikan bersama Pak Wakapolda Jabar. Untuk sarana dan prasarana juga sudah bagus. Tinggal kita lihat volume kendaraan saja nantinya,” ujar Kapolres Kabupaten Bandung AKBP Jamaluddin di Mako Yonif 330, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/7/2014) malam.

Menurut Jamaluddin justru bukan Nagrek yang menjadi masalah tahun ini, tetapi Rancaekek. Di wilayah tersebut tepatnya dari arah Cijapati masih belum rampung pembangunannya.

“Kita sudah bicarakan dengan dinas PU dan Dishub. Target H-7 pokoknya sudah harus selesai,” imbuh Jamaluddin.

Bila jalanan di Rancaekek tersebut masih rusak, dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetah hingga pintu tol keluar Cileunyi. Pintu tol tersebut juga menjadi salah satu titik potensi kemacetan karena ada persimpangan yang mengarah ke Sumedang dan ke Nagrek.

Sementara untuk lingkar nagrek sendiri, detikcom mencoba melintasi beberapa kali dan memang kondisi jalan sangat mulus. Hal yang menjadi kendala adalah apabila ada kendaraan besar yang tidak kuat menanjak sehingga kendaraan mati.

“Di Nagrek sendiri titik kemacetan di Limbangan. Kalau sudah macet hingga ekornya sampai Kabupaten Bandung, maka kami akan kordinasikan kepada Polres Garut untuk membuat satu arah saja,” pungkas Jamaluddin. (detik)

Kontroversi Registrasi Kartu SIM Prabayar

19 July 2014   5 views

241933_pembayaran-konsep-mobile-payment-atau-epayment-lewat-ponsel_663_382Program registrasi prabayar sejatinya dilakukan untuk kepentingan banyak pihak. Dari sisi operator, untuk mengurangi jumlah kartu sim yang terbuang percuma akibat perpindahan pelanggan, selain juga untuk memberikan layanan yang maksimal berdasarkan database pelanggan.

Bagi para pelanggan, meminimalisir kejahatan penipuan melalui sms atau telepon.  Registrasi prabayar ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Jika belajar dari program ini 9 tahun lalu, pemerintah ingin melakukan perubahan besar-besaran terkait dengan registrasi prabayar. Pemerintah melakukan perombakan kebijakan untuk mempermudah prosesnya, baik untuk pelanggan maupun operator. Registrasi pun memiliki sanksi yang lebih keras. Seolah tidak ingin ada kelonggaran agar terhindar dari kesalahan yang sama ketika 2005 lalu.

Namun justru hal yang lebih penting masih dilupakan oleh pemangku kebijakan. Meski telah melakukan pendaftaran dengan identitas yang lengkap, belum tentu data yang diberikan benar adanya. Harus ada sistem yang bisa digunakan untuk memvalidasi info atau data diri yang diberikan oleh pelanggan sehingga pembaharuan registrasi yang untuk kedua kalinya ini tidak sia-sia

Setidaknya ada beberapa hal yang berubah dari kebijakan registrasi ini. Tahun 2005, pemerintah sangat ingin menertibkan data pelanggan seluler, dipicu oleh maraknya sms dan telepon yang digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk penipuan.

Dibuatlah jalur SMS khusus bernomor 4444 sebagai media bagi para pelanggan mendaftarkan kartu seluler mereka. Ancamannya, kartu tidak akan bisa digunakan jika pelanggan menolak registrasi.

Dalam implementasinya, diketahui, banyak nomor yang sudah tak aktif lagi. Dari total 65 juta pelanggan selular kala itu, seperempatnya merupakan nomor ‘tidur’.  Walhasil, operator telekomunikasi harus merevisi jumlah pelanggan yang telah kadung dipublikasi. Churn pelanggan mencapai 25 persen.

Setelah 9 tahun berlalu, churn masih terjadi. Registrasi pelanggan ternyata dilakukan oleh para distributor langsung dengan data yang tidak valid. Menurut Ketua ATSI, Alexander Rusli, yang juga Direktur Utama Indosat, saat ini setidaknya 15 persen kartu sim terbuang percuma.

Angka tersebut sama dengan 500 juta kartu sim yang terbuang setiap tahunnya. Untuk menghitung kerugian yang dialami operator, Alexander menghargai produksi satu sim card dan kemasannya  mencapai Rp3.000 sampai Rp5.000. Jika ada 500 juta kartu terbuang percuma, setidaknya Rp2,5 triliun per tahun dari hampir semua operator.

“Kalau angka yang kita ketahui, secara umum, churn reguler bisa 15 persen . Jika proses registrasi prabayar tahap dua ini berjalan lancar, setidaknya churn akan diminimalisir, bisa hanya 7 persen saja. Menyelamatkan hampir setengahnya,” ujar Alexander.

Meski menolak mengakui berapa jumlah churn kartu prabayar yang dialami, Telkomsel menegaskan jika dari 135 juta pelanggan, 98 persen merupakan pelanggan prabayar. Namun XL lebih berani mengakui. Meski total pelanggan di perusahaan milik Malaysia itu berkisar 99 persen namu churn yang terjadi cukup besar.

“Dari sim card yang terjual rata-rata setiap bulannya sekitar 10 juta unit, dengan churn rata-rata sekitar 15 persen per bulan,” kata VP Corporate Communication XL, Turina Farouk.

Pengamat telekomunikasi Doni Darwin memprediksi ada hanya ada satu sim card aktif di antara 10 sim card yang terjual.  Dia pun menyambut baik sikap pemerintah yang mau memperketat registrasi pelanggan. Dengan syarat, pemerintah mau belajar dari pengalaman implementasi registrasi prabayar tahap satu yang dilakukan sembilan tahun lalu.

Makin Ketat

Sebelum memperketat proses registrasi para pengguna seluler prabayar, pemerintah dan regulator memberikan kesempatan kedua kepada pengguna untuk inisiatif melakukan registrasi ulang jika tidak yakin dengan kelengkapan data diri saat pendaftaran melalui SMS 4444.

Jika hingga batas waktu yang ditentukan, yakni Agustus, masih banyak data yang tidak valid maka pemerintah dan regulator berhak untuk memblokir kartu sim pengguna, bahkan sampai dihanguskan.

Saat pengguna membeli kartu baru, maka saat itulah diberlakukan proses registrasi yang ketat. Pasalnya, pendaftaran prabayar tidak bisa dilakukan sendiri lagi. Para pengguna harus datang ke outlet penjualan untuk mengaktifkan kartu mereka melalui proses registrasi di outlet tersebut.

Menurut Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Riant Nugroho, jumlah outlet resmi dan gerai yang bekerja sama dengan operator tiga besar yakni Telkomsel 500 ribu, Indosat dan XL mempunyai masing-masing 300 ribu.

ATSI maupun operator sejatinya masih ragu dengan keterlibatan outlet ini. Pasalnya, pengawasan dan koordinasi terhadap outlet akan memakan banyak effort bagi operator.

“Kalau gerai yang punya operator, kita bisa kontrol. Yang kita takutkan tuh gerai di luar kuasa kita karena mereka tidak ada result. Sementara ini kita implementasi dulu. Masalah mereka apa, terus kita review lagi nanti,” papar Alexander.

“Yang menjadi tantangan terbesar adalah membuat petugas penjualan di level outlet mampu memahami pentingnya registrasi pelanggan prabayar sehingga dengan sukarela mau membantu program pemerintah dalam mensukseskan registrasi prabayar,” ujar Adita.

“Ada 1.1 juta outlet dan banyak yang tidak berada di naungan distributor. Jika pelanggan harus datang ke outlet, lalu bagaimana dengan pelanggan di pelosok? Apakah harus ke kota hanya untuk memberikan data mereka? Energi operator selular akan habis hanya untuk urusan ini” ujar Doni Darwin.

Selain pendaftaran di outlet, pengguna harus mengeluarkan KTP sebagai kelengkapan data kepemilikan sim card. Saat inilah diketahui, mana pengguna di bawah 17 tahun dan mana yang di atasnya. Pelajar yang ingin memiliki sim card akan sulit mendapatkan komunikasi karena kartu pelajar tidak masuk dalam kategori identitas yang bisa diregistrasi. Oleh karena itu para pelajar atau pengguna telekomunikasi di bawah usia 17 tahun harus menyertakan KTP orang tua sebagai penjamin.

Pertanyakan Validasi

Bagi operator, meski mereka mengaku belum mengalami kerugian materiil, dukungan tetap diberikan terhadap registrasi prabayar yang semakin ketat ini. Yang menjadi kekhawatiran adalah proses validasi yang belum juga bisa dilakukan sejak implementasi 2005 lalu untuk memastikan keakuratan data. Selama ini tidak ada data yang bisa dijadikan alat komparasi.

“Data akurat yang diberikan pelanggan bisa juga menjadi dasar kami untuk mengembangkan bisnis, misalnya untuk layanan mobile advertising. Validasi akan tetap menjadi tantangan bagi operator,” kata Adita.

“Misalnya di negara luar sudah ada data atau kode yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku untuk all puposes (single data source). Data ini seperti numerisasi penduduk dimana dari mulai orang tua sampai anak mempunyai no induk tersendiri (Human barcoding) dan dapat digunakan untuk pendaftaran apapun (tidak dibatasi hanya untuk pemilik KTP/dewasa).

Jika semua system terintegrasi dengan baik dan otomatis data pemilik Simcard dapat termonitor dengan baik pula.,” kata Turina.

Menurut Doni, sejak dulu isunya sama. Validasi. Selama Indonesia tidak punya data kependudukan akurat, sama saja. Operator dan para outlet dibebani pekerjaan sia-sia dengan registrasi.

Lebih lanjut Doni menyarankan pemerintah untuk memfokuskan diri pada pola registrasi ulang pelanggan yang masih eksis saat ini dan memikirkan proses validasi.

“Tahun 2005 pelanggan sudah sukarela melakukan pendaftaran ke 4444. Namun tidak ada upaya untuk memvalidasi. Operator tidak mungkin dateng ke rumah pelanggan, memvalidasi satu per satu. Tapi bisa dengan outbound call atau meminta pelanggan untuk mengirimkan NPWP atau KTP melalui fax atau email. Mirip seperti validasi di perbankan,” usulnya.

Menurutnya pola validasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan merupakan proses yang paling mungkin dan masuk akal. Hanya mungkin, yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana memvalidasi pelanggan yang menggunakan sim card untuk layanan data atau M2M.

“Perbankan rigid saja, validasinya masih nakal. Tapi mengadopsi pola validasi bank paling masuk akal,” kata dia.

Outbound call memang paling memungkinkan karena operator tidak membutuhkan upaya dan biaya lebih untuk melakukannya. Sedangkan pengiriman NPWP atau KTP membutuhkan effort lebih dan kerelaan dari pengguna. Jarang ada pengguna yang mau melakukan hal ini.

Setidaknya, ini bisa menjadi alternatif proses validasi data pelanggan sambil menunggu integrasi dengan data kependudukan pemerintah (e-KTP). Yang penting, pemerintah tidak mengulangi pekerjaan sia-sia untuk kali kedua. (viva.co.id)

Dishubkominfo Kabupaten Cianjur Siapkan 275 Armada Mudik

19 July 2014   1 views

illustrasi-mudik-lebaranRatusan pemudik asal Kabupaten Cianjur di wilayah selatan diperkirakan akan mudik pada hari raya Idulfitri tahun ini.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Cianjur menyiapkan 275 armada angkutan umum (angkum) untuk mengangkut warga Kabupaten Cianjur yang ingin mudik ke wilayah Cianjur Selatan.

“Untuk penambahan tidak ada karena Kabupaten Cianjur memang hanya daerah perlintasan. Tapi armada dipersiapkan untuk warga yang mudik ke Kabupaten Cianjur. Dan jumlah itu cukup untuk membawa penumpang ke tempat tujuannya,” kata Kabid Angkutan Umum, Afif Darmawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/7).

Terkait dengan tarif angkum tersebut, lanjut Afif, dipastikan tidak akan ada kenaikan. Selain tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak mengeluarkan tuslah. Tarifnya kmemungkinan besar akan disesuaikan dengan patokan harga yang dituangkan dalam peraturan bupati tentang tarif angkum.

“Di dalam peraturan bupati itu sudah ada patokannya. Baik itu batas atas dan batas bawah. Biasanya kalau ada hari raya, tarif angkum yang digunakan adalah batas atas,” kata Afif.(tribunnews.com)

Gubernur Jabar Ingatkan Masyarakat Berperan Aktif Agar Tak Terjadi Macet

19 July 2014   4 views

aher-mudiklebaranGubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengaku tak masalah jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) tak merespon usulannya agar libur Lebaran 2014 digeser ke H-5 Lebaran. Dengan begitu, masyarakat harus berperan aktif agar tak terjadi kemacetan di mana-mana gara-gara mudik serentak di H-2 Lebaran.

“Saya sih tak masalah. Ya paling masyarakat harus berperan aktif agar tak terjadi macet,” katanya saat membuka pameran dalam rangka Hari Koperasi 2014 tingkat Jawa Barat di Alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon, Jumat (18/7) sore.

Menurut Heryawan, tadinya ia melayangkan surat ke Kemenpan & RB agar tak terjadi penumpukan pemudik karena libur terlalu mepet ke Lebaran. “Tahun lalu kan libur mulai H-6 Lebaran, tapi tahun ini H-2. Otomatis semua orang akan mudik bersamaan, dan ini yang berpotensi macet,” katanya.

Seharusnya, kata Heryawan, Kemenpan & RB mempertimbangkan hal itu. “Semoga saja pikirannya nanti berubah. Saya sih masih punya harapan (usulan bisa dikabulkan),” ujarnya.

Meski pada akhirnya ternyata libur PNS tetap dimulai H-2 Lebaran, Heryawan berharap pegawai swasta bisa libur lebih awal. Dengan begitu, para pegawai swasta bisa mudik lebih dulu dan tak terjadi kemacetan parah pada H-2 atau H-1 Lebaran.

Jabar, kata dia, merupakan salah satu provinsi yang dilintasi pemudik setiap Lebaran tiba. Ada belasan juta kendaraan yang melintasi Jabar, baik di Jalur Pantura, Selatan maupun Jalur Tengah. (tribunnews.com)

Belum Ada Tambahan WNI yang jadi Korban Tewas MH17

19 July 2014   0 views

261202_kantor-malaysia-airlines-di-jakarta_663_382Pejabat penerangan dan konsuler KBRI di Den Haag, Vivie Damayanti, mengatakan hingga kini belum ada informasi mengenai tambahan WNI yang jadi korban tewas Malaysia Airlines MH17. Saat ini, jumlah WNI yang diketahui menumpang pesawat nahas itu masih 12 orang.
Demikian ungkap Vivie ketika dihubungi VIVAnews melalui telepon pada Jumat, 18 Juli 2014. Vivie mengatakan proses identifikasi dokumen dan manifes pesawat masih terus dilakukan.
“Belum ada penambahan WNI dan semoga saja tidak ada lagi,” ujar Vivie.
Saat ini, lanjut Vivie, ada sekitar 15 identitas lagi yang tengah diselidiki.
Ditanya mengenai keluarga korban WNI di Belanda yang mulai mendatangi KBRI, Vivie menyebut sejak awal peristiwa jatuhnya pesawat, KBRI Den Haag telah mengunggah informasi di akun resmi Facebook mereka.
“Kami meminta kepada semua WNI di Belanda, apabila ada yang merasa memiliki kerabat atau keluarga yang menjadi penumpang MH17. Walau sudah banyak yang melapor, namun ada juga yang diketahui tidak menumpang pesawat itu,” kata Vivie.
Vivie juga belum mengetahui soal adanya santunan awal yang diberikan oleh MAS senilai US$5000 atau setara Rp58.300.000, karena belum diinformasikan oleh maskapai dan Pemerintah Malaysia. Dia juga mengatakan KBRI di Den Haag siap memfasilitasi kunjungan WNI ke Ukraina, jika memang dibutuhkan.
“Yang kami dengar MAS memang rencananya akan mengirim keluarga dekat korban ke Ukraina. Apabila itu yang terjadi, maka kami siap bantu. Namun, kan hingga hari ini belum ada informasi resmi,” kata dia.
Kekhawatiran jumlah korban WNI yang tewas dalam musibah MH17, karena masih adanya para penumpang yang belum diketahui kewarganegaraannya. Dari hasil laporan terakhir yang dirilis stasiun berita Channel News Asia, warga Belanda yang tewas bertambah.
Sebanyak 173 penumpang asal Belanda, 44 warga Malaysia (sudah termasuk kru pesawat), lalu 12 WNI termasuk seorang balita, sembilan warga Inggris, empat berasal dari Jerman, tiga Filipina, satu Kanada dan satu Selandia Baru.
MAS membenarkan masih ada empat penumpang lainnya yang belum diketahui kewarganegaraannya. Maskapai milik negeri Jiran itu, turut menyebut, MAS akan mengirim sebuah tim ke Ukraina pada hari ini untuk membantu mereka investigasi.(viva.co.id)

Rumah Sakit Indonesia di Gaza siap beroperasi

18 July 2014   13 views

rsi-gazaRumah Sakit (RS) Indonesia yang dibangun di Gaza, Palestina, siap beroperasi menyusul kondisi darurat dan minimnya fasilitas penanganan korban tewas serta luka-luka yang terus berjatuhan di wilayah tersebut.

“Sebetulnya, RS Indonesia ini akan dibuka pada Desember, tetapi karena desakan warga Palestina akan kita buka kapan pun itu kita siap,” kata Ketua Divisi Konstruksi Mer-C, Idrus Alatas, saat konferensi di Jakarta, Jumat.

Idrus menyebutkan pembukaan darurat ini akan mengoperasikan unit-unit, sebagai berikut unit IGD dan kamar tindakan beroperasi maksimal, unit ICU beroperasi dengan 10 tempat tidur dengan lima ventilator, poliklinik beroperasi maksimal, laboratorium beroperasi maksimal dan radiologi hanya dilengkapi Sinar-X portable/mobile.

Selain itu, lanjut dia, termasuk kamar bedah dari kapasitas empat kamar, baru beroperasi satu kamar dan unit rawat inap dengan kapasitas 50 tempat tidur. Pihaknya juga tengah menyiapkan tim bedah untuk diberangkatkan ke Gaza sambil menunggu adanya koordinasi dengan KBRI di Mesir dan Kedutaan Besar Mesir di Jakarta.

“Sebelumnya, kami sudah berkunjung ke Kedutaan Besar Mesir di Jakarta untuk berkoordinasi karena selama ini kita melewati jalur Gaza atas izin Mesir,” katanya.

Idrus menyebutkan sebanyak tiga orang dokter bedah dan dua perawat yang siap diberangkatkan ke Gaza.

“Semoga ini dapat menjadi amal baik yang mempersatukan hati rakyat Indonesia dan Palestina, sebagai bukti kemanusiaan yang tidak mengenal batas dan jarak,” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut juga dilakukan telekonfrensi melalui media sosial Skype dengan relawan Mer-C di Gaza, Nur Ikhwan Abadi.

Ikhwan mengatakan kondisi rumah sakit di sana sangat memprihatinkan dan banyak korban yang tak tertangani.

“Masih sibuk menangani korban, banyak korban mengalami luka parah, kakinya putus, korban luka ringan disarankan langsung pulang karena kapasitas rumah sakit yang terbatas. Mereka mengharapkan RS Indonesia beroperasi. Kondisi rumah sakit di sini sangat tidak memungkinkan,” katanya.

(antara)

Polisi Berlakukan One Way di Jalur Tengah dari Jatinangor, Sumedang sampai ke Tomo

18 July 2014   2 views

polisiPolres Sumedang akan memberlakukan sistem one way di jalur Bandung-Sumedang-Cirebon saat arus mudik. Sistem one way dilakukan di beberapa titik ruas jalan mulai dari Jatinangor, Sumedang sampai ke Tomo.
Jalur tengah sendiri merupakan jalur alternatif jika jalur Pantura atau selatan padat. Polisi biasa mengalihkan sebagan kendaraan ke jalur tengah ini.
“Jika terjadi antrian kendaraan yang panjang dari arah Bandung menuju Cirebon maka akan diberlakukan sistem one way,” kata Wakapolres Kompol Indra Hermawan usai rakor kesiapan menghadapi lebaran di aula Cadas Pangeran Polres Sumedang, Jumat (18/7).
Menurutnya, untuk memberlakukan sistem one way ini, Polres menyiapkan 42 personel sebagai tim urai serta ratusan anggota di lokasi jalan yang akan digunakan one way. “Saat ini ada empat titik yang akan menggunakan sistem one way.
Pemberlakukan one way dilakukan jika ada antrian kendaraan yang panjang dari arah Bandung dan ekornya berada di Jatinangor-Cileunyi,” kata Wakapolres. Polisi sediri mulai melakukan simulasi one way di jalur Jatinangor-Sumedang, Jumat siang (18/7).
“Jadi kalau antrian kendaraan dan ekornya sudah ada di Jatinangor sampai ke mulut gerbang tol di Cileunyi maka segera dilakukan one way. Begiti juga untuk titik lainnya diberlakukan one way kalau ada antrian panjang kendaraan,” katanya.
Titik pertama one way ada di Cinanjung, perbatasan Jatinangor-Tanjungsari. “Kalau one diberlakukan maka kendaraan dari arah Sumedang dihentikan di depan SMA Tanjungsari dan sebagian kendaraan dialihkan di pertigaan Simpang, Pamulihan menuju Cimanggung,” katanya.
Saat one way diberlakukan maka hanya satu arah kendaraan dari arah barat dan polisi juga bersiaga di pertigaan serta perempatan jalan untuk menghentikan kendaraan masuk ke jalur berlawanan.
Titik kedua one way adalah dari Tunturan Tanjungsari sampai Mapolsek Pamulihan. Kemudian dari Cadas Pangeran sampai perempatan Mapolres serta dari bunedaran Alamsari sampai Cimalaka.
“Kondisi jalan mulai Jatinangor-Tomo sepanjang 60 km sudah diperbaik dan ditambal yang bolongnya,” kata Wakalopres.

(tribunnews)

Pemasangan Jembatan Darurat Comal di Pemalang Tuntas Lima Hari

18 July 2014   6 views

comalKementerian Pekerajaan Umum tengah memperbaiki jembatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah, yang amblas sejak Jumat (18/7/2014) pukul 00.10 WIB. Akibatnya, arus lalu lintas dari Jakarta ke Semarang dan sebaliknya lumpuh. Sehingga arus lalu lintas yang melewati lokasi tersebut harus dialihkan.
“Saat ini lalu lintas dari arah Semarang dialihkan melalui jalur selatan, sedangkan dari arah Jakarta dialihkan melalui Tegal,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Mursito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/7/2014).
Kementerian PU saat ini sedang melakukan pengerukan untuk menganalisa pondasi jembatan, sambil menunggu mobilisasi rangka jembatan darurat yang didatangkan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Surabaya. Djoko memprediksi rangka jembatan tiba di lokasi Jumat malam.
“Penanganan tersebut akan memakan waktu kurang lebih selama lima hari mendatang dan sudah bisa dimanfaatkan untuk lalu lintas, terutama menghadapi mudik lebaran,” tambah Djoko.
Kepala BBPJN V Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Hedi Rahadian mengatakan amblesnya jembatan Comal tersebut karena pondasi jembatan terkena banjir pada Februari 2014. Sehingga mengakibatkan strukturnya berubah dan tanahnya bergerak. Inilah penyebab amblesnya jembatan Comal.
“Saat ini sedang dilakukan pengerukan, setelah selesai, penanganannya bisa dengan pemasangan gorong-gorong Aremco atau dengan jembatan Bailey,” tambah Hedi yang saat ini sedang di lokasi. Jembatan Comal panjang 120 meter dengan lebar 2×6 meter dan dibangun pada 2003 (arah Jakarta) dan 1989 (arah Semarang).
Jembatan yang mengalami amblas dibangun pada 1989. Namun karena berdekatan, jembatan yang dibangun pada 2003 ikut amblas. Dirjen Bina Marga Kementerian PU didampingi Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II sedang meninjau lokasi, dilanjutkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk membicarakan penanganan lebih lanjut.

(tribunnews)

« Previous PageNext Page »