web analytics

Sopir Truk Penabrak Gapura ‘Selamat Datang’ Sumedang Jadi Tersangka

21 October 2014   0 views

gapurasumedangPolisi menetapkan sopir truk, Dahlan Junaedi, sebagai tersangka pada insiden kecelakaan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pria tersebut dianggap lalai mengemudikan truk sehingga menabrak gapura ‘Selamat Datang’ Sumedang.

“Status sopir jadi tersangka,” kata Kanit Lakalantas Polres Sumedang Ipda Sudirianto via pesan singkat, Selasa (21/10/2014).

Dahlan sempat menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Sumedang usai kecelakaan yang mengakibatkan gapura rusak berat. Penetapan status tersangka setelah polisi melaksanakan serangkaian penyelidikan berdasarkan alat bukti. Kasus ini ditangani Satlantas Polres Sumedang.

Akibat peristiwa itu Dahlan dijerat pasal berlapis. “Tersangka melanggar Pasal 310 ayat 1 dan Pasal 274 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Sudirianto.

Pasal 310 ayat 1 menerangkan setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang. Pasal 274 ayat 1 perbuatan mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan, ayat 2 menerangkan perbuatan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
(detik.com)

Foto Presiden di Balai Kota Depok Masih SBY, Repdem: Kami Akan Razia

21 October 2014   0 views

balaikota-depokPemandangan aneh terlihat di Kantor Balai Kota Depok. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum mengganti foto Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Padahal, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Saat itu juga, otomatis kantor pemerintahan memajang foto Jokowi-JK sebagai pemimpin negara.

Tak ada satu pun pegawai yang menghiraukan kejadian itu. Padahal, foto itu terpampang di tengah keramaian ibu-ibu posyandu dan PNS.

Menangggapi hal itu, Relawan Jokowi-JK dari Repdem Depok, Boges mengaku akan merazia kantor dinas di Pemkot Depok hingga tingkat kelurahan. Ia menegaskan, foto presiden merupakan simbol negara.

“Repdem Depok akan razia proses pemasangan gambar. Kalau belum (dipasang foto Jokowi) kita protes, karena kan sudah dilantik sebagai Presiden,” katanya di Depok, Senin (20/10).

Boges menegaskan, seharusnya pemkot sudah otomatis memperbanyak foto Jokowi-JK. Hal itu, lanjutnya, supaya mengakui keberadaan pimpinan nasional sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Simbol negara pemasangan simbol negara di tiap instansi sampai ke kelurahan,” jelasnya.

(depoklik.com)

Ada Mayat Wanita di Dalam Avanza, Warga Geger

20 October 2014   1 views

Penemuan mayat wanita di dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna putih bernopol F 1641 KG, menggegerkan warga Kampung Cibogo, Desa mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, Minggu (19/10/2014).

Hasil pemeriksaan petugas dari Tim Identifikasi Polres Cianjur, yang datang ke lokasi setelah mendapat laporaan dari masyarakat, ditemukan sejumlah luka lebam akibat benda tumpul di sekujur tubuh mayat. Juga ditemukan, mulut wanita itu mengeluarkan darah.

“Awalnya kami curiga dengan mobil jenis minibus yang terparkir sejak Sabtu malam hingga siang menjelang di pinggir jalan desa itu. Beberapa orang warga dan aparat desa, sempat melihat bagian dalam mobil dan menemukan jasad wanita di bagian belakang mobil tersebut,” kata Apip saksi mata warga sekitar.

Mendapati hal tersebut, warga melaporkan temuan mayat dalam mobil tersebut kepada pihak berwajib. Petugas yang mendapat laporan langsung memasang garis polisi dan melakukan identifikasi.

Sebelumnya petugas terpaksa mencongkel kaca mobil yang terkunci dan melakukan pemeriksaan terhadap jasad. Bahkan petugas sempat membubarkan warga yang terus berbondong-bondong datang ke lokasi untuk menyaksikan temuan mayat wanita yang sengaja dibuang di lokasi guna menghilangkan jejak pelaku.

“Setelah dilakukan pemeriksaan dan olah TKP, jasad korban dibawa ke RSUD Cianjur, guna otopsi. Selanjutnya, kasus ini masih dalam pengembangan guna mengungkap pelaku. Kami mengamankan sejumlah surat-surat dari dalam mobil,” kata Kapolres Cianjur AKBP Dedy Kusuma Bakti.

Dia menjelaskan, temuan mayat tersebut berawal dari laporan warga yang curiga terhadap kendaraan yang terparkir sejak Sabtu malam di wilayah tersebut. Hingga akhirnya warga bersama aparat desa memastikan keberadaan kendaraan tersebut dan mendapati mayat wanita dengan sejumlah luka di sekujur tubuh.
(kompas.com)

Di Balik Pembongkaran 150 Kios dan 180 Lapak PKL di Terminal Depok

18 October 2014   6 views

pembongkaran Pkl DepokRatusan pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang di Terminal Depok terpaksa harus menelan pil pahit lantaran kios dan lapak yang digunakannya dalam mencari nafkah selama puluhan tahun dibongkar tim gabungan. Pembongkaran kios dan lapak tersebut dilakukan pada Rabu, 8 Oktober 2014 oleh 1.536 personel gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, Polri, dan Dishub Depok.

Sebelum pembongkaran dilakukan, Satpol PP Kota Depok telah memberikan surat perintah pembongkaran dan pengosongan kepada PKL dan pedagang kios di Terminal Depok pada Senin, 6 Oktober 2014.

“Kami minta agar Saudara segera melakukan pembongkaran secara sukarela terhadap lapak PKL dan pengosongan terhadap bangunan kios dimaksud atau memindahkannya selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak surat ini diterima,” demikian bunyi surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP (Kasatpol PP) Nina Suzana. [baca: Pemkot Depok Akan Tertibkan PKL di Terminal pada Hari Rabu]

Nina mengatakan, penertiban pedagang di Terminal Depok ini merupakan penertiban pertama kalinya sejak tahun 1997. Terminal Depok mulai beroperasi pada tahun 1992. Ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak memberikan ganti rugi kepada para pedagang tersebut.

Kios PKL dan pedagang digusur

Sebanyak 150 kios dan 180 lapak PKL dan pedagang di Terminal Depok ditertibkan tim gabungan. Penggusuran dengan menggunakan tiga alat berat ini berlangsung tertib tanpa ada perlawanan dari para pedagang. Tak hanya kios, petugas juga mengamankan sebuah kotak amal yang digunakan untuk sumbangan masjid.

Tak jauh dari lokasi penggusuran, tepatnya di depan ITC Depok, disiagakan satu mobil polisi anti-huru hara dan dua mobil pemadam kebakaran. [baca: Selain Kios, Petugas Amankan Kotak Amal Masjid di Terminal depok]

Sesuai SOP

Pembongkaran ratusan kios dan lapak PKL di Terminal Depok diklaim sudah sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP) yang berlaku.

Kasatpol PP Kota Depok Nina Suzana menolak jika dikatakan pembongkaran itu dilakukan dengan sewenang-wenang. “Pembongkaran ini terlambat tiga tahun gara-gara penolakan. Sekarang sudah clear,” kata Nina di lokasi pembongkaran, Rabu, 8 Oktober 2014.

Menurutnya, pedagang seharusnya meminta ganti rugi kepada PT Andika Investa sebagai pemenang tender pembangunan terminal. Namun, kata Nina, pembongkaran bangunan tidak harus menunggu ganti rugi selesai. “Kami sudah tidak bisa menunda lagi pembongkaran. Komunikasi dengan pedagang jalan terus,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembongkaran akan dilakukan seharian hingga semua kios rata dengan tanah. Menurut dia, ada penambahan jumlah kios menjadi 150 kios dari 120 jumlah awal. Adapun jumlah lapak pedagang kaki lima tetap sebanyak 180. Semua bangunan itu dibongkar dalam sehari.

Saat proses penertiban kios dan lapak, Kapolresta Depok Komisaris Besar Ahmad Subarkah mengatakan, pembongkaran berjalan normal. Pedagang wanita yang menolak pembongkaran, lanjutnya, sudah ditangani oleh Polwan. Dalam pembongkaran ini, ada 1.536 personel gabungan yang terlibat. [baca: Kasatpol PP Kota Depok: Pembongkaran Kios di Terminal Tertunda 3 Tahun]

Apartemen dan pusat grosir

Pembongkaran kios para PKL dan pedagang merupakan bagian dari program Pemkot Depok dalam merevitalisasi Terminal Depok menjadi sebuah terminal terpadu. Revitalisasi terminal ini rencananya akan dibangun hotel dan apartemen serta pusat grosir.

“Akan dibangun hotel dan apartemen juga di sini. Terminalnya akan dibangun terpadu seperti di Blok M,” kata staf administrasi UPT Terminal Depok Ahmad Ali, Senin, 6 Oktober 2014.

Mengenai rencana tersebut, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, telah meminta rekanan pihak ketiga untuk membangun konsep terminal terpadu yang selama ini direncanakan.

“Terminal terpadu ini nantinya terkoneksi dengan Stasiun Depok Baru dan dibangun apartemen hingga pusat grosir,” kata Nur Mahmudi di Balai Kota Depok, Selasa, 14 Oktober 2014.

Menurutnya, revitalisasi terminal terpadu tersebut menghubungkan antara kereta api dan angkutan moda darat seperti di negara maju.

Nur Mahmudi mengakui di terminal terpadu itu akan dibangun apartemen oleh pihak pengembang.

Sistem kontrak hak guna bangunannya pun dibicarakan dalam Build Operate and Transfer (BOT).

“Fungsi terminal tetap ada ditata lebih rapi mengurangi traffic jam, selain itu ada fungsi bisnis. Terminal lengkap yang modern. Hak bangunannya 30 tahunan kerja sama kami juga kenakan pajak,” ujar Nur Mahmudi. [baca: Nur Mahmudi: Terminal Terpadu Akan Dilengkapi Apartemen-Pusat Grosir]

Terintegrasi dengan stasiun Depok Baru

Terminal Depok memiliki luas sekitar 2,5 hektar dengan posisi berada di sebelah kiri pusat belanja ITC Depok. Di belakang Terminal Depok terdapat Stasiun Depok Baru. Rencananya Terminal Depok akan diintegrasikan atau menyatu dengan Stasiun Depok Baru.

“Nanti akan nyambung dengan Stasiun Depok Baru. Untuk lebih jelasnya tanya Dishub,” kata Kepala Unit Pengelola Teknis Terminal Depok Endang Wahyu. [baca: Revitalisasi, Terminal Depok Akan Dibangun Hotel dan Apartemen]

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Depok, Gandara Budiana mengatakan, alasan dibongkarnya terminal karena nantinya Terminal Depok akan dibuat lebih terpadu dan terintegrasi ke Stasiun Depok Baru.

“Nantinya juga akan disediakan juga fasilitas bagi masyarakat di dalam Terminal Depok, seperti jadwal keberangkatan bus, tempat tunggu yang ber-AC, dan terminal yang lebih tertutup sehingga masyarakat yang menunggu bus akan lebih nyaman lagi,” ujar Gandara di Terminal Depok, Rabu, 8 Oktober 2014. [baca: Terminal Depok Akan Terintegrasi dengan Stasiun Depok Baru]

Terminal baru

Selain itu, lanjut Gandara, Terminal Depok sudah kelebihan muatan, karena jumlah angkutan kota (angkot) di Depok sudah mencapai 2.880-an dan ada sekitar 150-an bus. Menurutnya, idealnya dengan luas Terminal Depok yang sekarang hanya mampu menampung setengah dari jumlah tersebut.

“Kemungkinan angkutan kota antar-provinsi akan dipindahkan ke terminal baru yang di Jati Jajar, dan untuk angkot dalam kota kemungkinan akan tetap di Terminal Depok yang lama,” terang Gandara.

Terkait rencana pemindahan armada dari terminal lama ke terminal baru di Jati Jajar, Tapos, Depok, pun diakui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P2TK) yang juga Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok, Suwandi.

“Terminal Depok itu sebenarnya akan dipindahkan ke daerah Jati Jajar dan pengerjaannya sedang dilakukan secara bertahap setiap tahun karena keterbatasan anggaran,” jelas Suwandi, Selasa, 7 Oktober 2014.

Terminal baru di Jati Jajar tersebut, lanjutnya, memiliki luas sekitar 10 hektar dan pengerjaannya sudah dimulai sejak tahun 2011. [baca: Distarkim: Terminal Depok Akan Dipindahkan ke Jati Jajar]

Ruang publik

Dalam rangka merevitalisasi Terminal Depok menjadi terminal terpadu, salah satu bagiannya adalah dengan memindahkan angkutan kota antar-provinsi ke terminal baru di Jati Jajar, Tapos, Depok. Sedangkan untuk angkot dalam kota akan tetap di Terminal Depok yang lama. Sehingga jumlah armada di Terminal Depok tidak kelebihan muatan.

Pakar Tata Kota Emil Dardak mengatakan, semestinya revitalisasi Terminal Depok itu pada akhirnya dapat memberikan ruang publik yang lebih baik agar masyarakat menjadi lebih nyaman.

“Kalau arahnya untuk kenyamanan penumpang itu bagus. Pasti masyarakat setuju dong kalau terminal bisa lebih teratur dan nyaman,” kata Emil, Rabu, 8 Oktober 2014.

Mengenai rencana pemkot memindahkan angkutan kota antar-provinsi ke terminal di Jati Jajar dan angkot dalam kota tetap berada di terminal yang lama, menurutnya hal itu sah-sah saja sepanjang untuk mengurangi kepadatan dan kesemrawutan di Terminal Depok.

“Untuk mengurangi kepadatan dan kesemrawutan di terminal itu sah-sah saja jika angkutan luar kota dipindahkan ke terminal lain. Yang terpenting bisa meningkatkan kenyamanan masyarakat,” jelas Emil. [baca: Revitalisasi Terminal Depok, Emil Dardak: Asal Bisa Berikan Kenyamanan]

Dialihkan ke lapangan stasiun Depok Baru

Selama pembangunan terminal terpadu, Terminal Depok akan dialihkan ke lapangan depan Stasiun Depok Baru.

“Nanti pas terminal dibangun, terminal akan dialihkan ke lapangan stasiun. Semua itu diurus oleh pihak swasta,” kata Kepala Terminal Depok, Reynold John saat penertiban pedagang di terminal, Rabu, 8 Oktober 2014.

John menambahkan, nantinya, jalan menuju terminal sementara itu akan dibangun di samping ITC Depok. Terminal sementara itu terletak di atas lahan KAI yang ada di sisi timur dan barat Stasiun Depok Baru. Pintu keluar terminal sementara itu, menurut John, akan dibangun di sebelah utara sehingga bisa langsung tembus ke Jalan Arif Rahman Hakim.

Di sisi barat stasiun, ungkap John, terminal sementara juga masih ada sehingga angkot yang datang dari arah barat Depok tak perlu bersusah payah masuk melalui sisi timur. “Setelah penertiban ini beres, terminal kan bisa dipakai lagi. Kita buatkan dulu jalan menuju terminal sementara itu, setelah itu, baru terminal ini ditutup,” tutur John. [baca: Terminal Depok Bakal Dialihkan ke Lapangan Stasiun Depok Baru]

Relokasi PKL terminal Depok

Pasca dibongkarnya ratusan kios dan lapak para PKL di terminal, Pemkot Depok telah menyiapkan empat pasar di wilayah tersebut.

“Kita coba tawarkan di Pasar Depok Jaya, Pasar Segar Cinere, Pasar Agung, dan Pasar Musi,” kata Kasatpol PP, Nina Suzana di lokasi penertiban PKL di Terminal Depok, Rabu, 8 Oktober 2014.

Namun, solusi tersebut belum dapat diterima oleh sejumlah pedagang yang merasa keberatan dengan relokasi di empat pasar itu. “Sudah kita tawarkan, tapi mereka menolak kalau ingin bernegosiasi silakan,” ujarnya.

Pedagang sepatu yang berjualan di Terminal Depok, Anas mengaku relokasi tersebut bukanlah solusi. Oleh karena itu, Anas memrotes keras penggusuran ini. Terlebih, dia mengaku memiliki surat kontrak menempati bangunan tersebut hingga 2018.

“Katanya nanti ada solusi tapi tidak ada solusinya. Ini dibongkar paksa namanya,” cetus Anas. [baca: Pemkot Depok Tawarkan 4 Pasar untuk Tampung PKL yang Digusur]

Pedagang rugi puluhan juta

Akibat penggusuran ratusan kios dan lapak tersebut, para PKL dan pemilik kios yang berdiri di Terminal Depok mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Pemkot Depok. Para pedagang di terminal meminta kepada pemkot agar secepatnya memberikan pergantian kios mereka yang digusur.

Salah satu penjual lapo yang enggan menyebutkan namanya mengaku kecewa atas penggusuran ini. Dia mengaku rugi hampir ratusan juta. Padahal, dua kios yang disewanya ini masih memiliki kontrak hingga 2018.

“Aduh banyak banget ruginya, sekarang saya punya dua kios. Satu kiosnya saja saya beli Rp 36 juta belum untuk renovasi segala macamnya. Kontrak masih sampai 2018, masih panjang sekali,” kata ibu paruh baya ini di Terminal Depok, Rabu, 8 Oktober 2014.

Sama halnya dengannya, Abdul Rauf, pedagang soto betawi, terheran-heran dengan tingkah pejabat di Depok ini. Mengapa penggusuran dilakukan tanpa adanya tanggung jawab dari Pemkot Depok, apalagi dirinya memiliki kios tersebut dengan mengeluarkan biaya. Namun, ganti rugi pun hingga kini tidak kunjung dilakukan pemkot.

Rauf pun mengklaim rugi hampir ratusan juta atas penggusuran itu. Ia mengaku telah berjualan selama 20 tahun di Terminal Depok dan selalu mematuhi peraturan di terminal dengan membayar retribusi keamanan dan kebersihan setiap harinya.

“Kita sudah membayar dua ribu rupiah per hari buat retribusi, kios kita juga beli masak tidak ada ganti ruginya. Secepatnya diganti untung jangan rugi, jangan hanya omong kosong,” cetus dia.

Menurut Rauf, pedagang telah mengajukan ganti rugi kepada Pemkot Depok sebesar Rp 70 juta. Namun, belum ada respons positif dari pemkot. Ia berharap secepatnya ganti rugi ini dapat cair agar para pedagang dapat kembali berjualan di tempat lain. [baca: Rugi Puluhan Juta, Pedagang Terminal Depok: Kita Minta Diganti]

Anggota DPRD Depok perjuangkan hak PKL

Setelah penggusuran kios dan lapak PKL, anggota DPRD Depok berjanji memperjuangkan hak-hak PKL yang sah dan resmi di Terminal Depok. Alasannya, ada di antara sebagian pedagang itu memiliki sejumlah berkas surat perjanjian kontrak.

Rachmin Siahaan, anggota Komisi A DPRD, menyatakan masih mengumpulkan masukan-masukan dari para pedagang untuk menentukan solusi terbaik. “Terus terang, ketika terjadi eksekusi pembongkaran kami ini belum ada pembagian tugas (komisi), dan baru kemarin disahkan,” ujar wakil rakyat periode 2009-2019 yang juga mantan wartawan itu.

Karena itulah, ia bersama rekan satu komisi serta fraksi terutama PDI Perjuangan berjanji mengawal para PKL untuk diperjuangkan hak-hak resmi dan sahnya. Walaupun pihaknya menerima masukan Pemkot Depok bahwa hanya 60 pedagang yang resmi dan sah, tetapi ia akan memperjuangkan pola penampungan di pasar-pasar se-Depok.

“Kami akan minta masukan banyak pihak dan coba mengajukan pembentukan Pansus (Panitia Khusus) termasuk soal perizinan Terrace Suit Cinere dan PKL terminal,” kata Rachmin. [baca: Anggota DPRD Depok Janji Perjuangkan Hak Para PKL di Terminal]

Masjid sekolah Master akan dibongkar

Tak hanya kios dan lapak para PKL yang digusur, masjid milik sekolah Masjid Terminal yang akrab disebut Master pun akan dibongkar oleh Pemkot Depok. Pembongkaran dilakukan karena masjid itu masuk area sterilisasi Terminal Depok yang akan direvitalisasi.

“Yang masuk (bangunan yang akan dibongkar) masjid,” kata pendiri sekolah Master, Nurrohim, Minggu, 12 Oktober 2014.

Menurut Nurrohim, masjid itu berdiri di atas tanah pemerintah seluas 500 meter persegi. Dulunya, tanah itu dihibahkan oleh PT Purnama sebagai pengembang pertama Terminal Depok. Hal itu juga yang membuat konflik antara Master dan pemerintah saat isu penggusuran mulai muncul pada 2013 lalu.

Namun tanah itu sekarang diambil lagi oleh pemerintah. “Dulu itu tanah hibah, karena tak diurus akhirnya diambil lagi oleh pemerintah,” kata Nurrohim.

Sekolah Master didirikan Rohim pada 2000. Melihat banyaknya anak jalanan yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, dia pun membuat sekolah non-formal. Bermacam orang ada di sekolah itu, dari anak jalanan, anak punk, pengemis, hingga anak orang miskin yang tak tertampung oleh sekolah negeri dan swasta di Depok. [baca: Pemkot Depok Akan Bongkar Masjid Sekolah Master]

Dibongkarnya kios dan lapak di Terminal Depok meninggalkan kekecewaan bagi para PKL dan pedagang. Sebagian dari mereka masih punya hak menempati kios hingga 2018 sesuai perjanjian kontrak dengan pemilik kios. Namun mereka hanyalah rakyat kecil. Mereka hanya mencari nafkah untuk sekadar mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga. Semoga para pedagang tersebut memperoleh uang pengganti yang layak atas dibongkarnya kios mereka. Sehingga mereka pun dapat melanjutkan berjualan demi mencukupi kebutuhan.

Di sisi lain, rencana Pemkot Depok akan membuat terminal terpadu dan mengalihkan sebagian armada dari terminal lama ke terminal baru di Jati Jajar, perlu direspons positif. Dengan demikian diharapkan terminal terpadu nantinya tidak semrawut dan lebih tertata dengan baik. Sehingga warga Depok pun akan lebih nyaman saat berada di terminal dengan kondisi yang lebih baik. Mengenai rencana akan dibangunnya apartemen, hotel, dan pusat grosir di area terminal, diharapkan tetap memperhatikan ruang resapan atau ruang terbuka hijau (RTH). Agar, selain terminal terpadu lebih tertata dengan beragam fasilitas, terminal juga akan terlihat asri. Semoga setelah ini, Pemkot Depok bisa lebih memperbanyak taman bermain yang ramah lingkungan bagi anak-anak, karena ini juga tak kalah pentingnya dalam hal penyediaan sarana bagi warga.
(depoklik.com)

Kecelakaan Beruntun Hancurkan Dua Mobil dan Dua Motor di Siliwangi

16 October 2014   2 views

Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Siliwangi, Depok, Kamis (16/10/14) sekitar pukul 12.00 WIB. Kecelakaan terjadi antara mobil Suzuki Splash

B 1648 EKM, mobil Toyota Rush Silver, dan dua unit motor Yamaha Mio.

Saat kejadian terjadi kondisi arus lalu lintas tengah dalam posisi ramai lancar. Tiba – tiba saja Dewi, pengemudi mobil Splash ditabrak kencang dari dari arah belakang.

Dua sepeda motor diduga sedang menyalip ikut terserempet. Dua pengendara motor luka – luka dan dilarikan ke RS Hermina Depok.

“Saya menyetir biasa saja, tiba – tiba dari belakang mobil saya ditabrak hingga mobil saya rusak,” tutur Dewi di lokasi, Kamis (16/10/14).

Dewi yang merupakan warga Depok Timur tersebut berkendara dari arah Terminaal Depok menuju rumahnya. Dewi melaju dalam kecepata standar.

Kondisi mobil Dewi rusak parah hingga bagian belakang mobil penyok dengan kaca pecah. Polisi pun sudah datang ke lokasi kejadian.
(depoknews.com)

Belasan Motor Berknalpot Bising Terjaring Razia di Bogor

16 October 2014   2 views

motord

motord Razia kendaraan digelar di Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor. Belasan motor berknalpot bising diamankan. Pemotor mengaku tidak tahu jika knalpot jenis tersebut dilarang.

“Sudah 2 bulan pakai (knalpot bising), tidak pernah terjaring razia,” kata Robi, pemotor yang terjaring razia, Kamis (16/10/2014).

Apakah dia setuju knalpot bising dilarang? “Ya setuju saja, tapi kita kan nggak tahu kalau di sini (Bogor) dilarang,” kata warga Cilendek Bogor Barat ini.

Razia digelar selama 2 jam. Sebanyak 15 motor diamankan. Tak hanya motor berknalpot bising yang diamankan, tapi juga pemotor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan dan melanggar lalin. Termasuk beberapa pelajar yang tidak menggunakan helm dan berboncengan tiga.

“Ini instruksi dari Dirlantas Polda Jabar, bahwa di Kota Bogor dilarang menggunakan knalpot bising atau di luar standar,” kata Kanit Patroli Satlantas Polres Bogor Kota, Iptu Subandi.

Motor berknalpot bising ke Polresta Bogor. Pemilik diwajibkan membawa knalpot standar saat mengambil.

Selain melakukan razia, Satlantas Polres Bogor Kota yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dinas Lalulintas dan Angkuta Jalan (DLLAJ) Kota Bogor juga melakukan uji emisi terhadap kendaraan roda empat yang melintas di lokasi. Uji emisi dilakukan untuk mengendalikan polusi udara di Kota Bogor.

(detik.com)

Presiden Iran hingga PM Haiti akan Hadiri Pelantikan Jokowi-JK

16 October 2014   2 views

presidenSekjen MPR, Edi Siregar mengatakan sembilan pemimpin negara sahabat sudah mengonfirmasi akan menghadiri pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014.

Saat mengunjungi kediaman Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu, Edi mengatakan kepala negara yang akan hadir antara lain:

1: Sultan Brunei Darusalam Hassanal Bolkiah

2. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong

3. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak

4. Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak.

5. Presiden Iran Hassan Rouhani

6.  Perdana Menteri Australia Tony Abbott

7, Perdana Menteri Haiti

8. Gubernur Jenderal Papua Nugini.

9. Wakil Perdana Menteri Thailand.

“Lalu ada utusan negara sahabat yang akan hadir dalam pelantikan,” ujarnya.

Utusan negara sahabat yang sudah mengonfirmasi   hadir antara lain:

1. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry

2. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully

3.Menteri Luar Negeri Inggris William Hague.

4. Menteri Luar Negeri Federasi Rusia,

5. Utusan Khusus Republik Rakyat Tiongkok

6. Menteri Luar Negeri Belanda

7. Utusan Khusus Vietnam

8 Mantan Perdana Menteri Jepang.

Edi mengatakan anggaran pelaksanaan pelantikan ada di Komisi Pemilihan Umum dan MPR hanya menyediakan konsumsi untuk para tamu undangan.

“Kami belum tahu rincian biaya pelantikan, nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.

(tribunnews)

Perizinan bagi Pengusaha Kecil di Depok ‘Ribet’ dan Banyak Pungli

15 October 2014   1 views

UMKMProses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Depok dinilai terlalu berbelit-belit dan penuh pungutan liar (pungli). Akibatnya, dari 1.000 pelaku UMKM di Depok, hanya sekitar 60 UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok.

“Proses yang berbelit-belit dan jadi ajang pungli membuat pelaku UMKM kesal dengan para pejabat di instansi terkait,” kata Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok, Iwan Agustian, Selasa (14/10).

Iwan mencontohkan saat dia mengurus izin domisili usaha mulai dari tingkat RT sampai kelurahan dan kecamatan. Sejumlah oknum pejabat meminta berbagai retribusi ilegal. “Totalnya bisa habis Rp 500.000 untuk izin domisili usaha. Belum lagi pengurusan selanjutnya ke Disperindag,” kata dia.

Menurutnya, kondisi ini membuat para pelaku UMKM enggan mengurus perizinan resmi sehingga memilih mandiri dengan membuka usaha tanpa izin. Karenanya, Iwan meminta Pemkot Depok mempermudah proses perizinan usaha bagi UMKM dengan lewat pengurusan izin satu atap.

“Jika proses perizinan usaha lebih mudah, dipastikan jumlah UMKM yang terdaftar di Depok semakin banyak, dan bisa membantu memberi masukan kas daerah, dengan pajak usahanya,” tuturnya.

Ia mengatakan, anggota Asosiasi UMKM Kota Depok mencapai 500 lebih. “Belum lagi pelaku usaha yang tidak terdaftar yang diperkirakan mencapai 1.000 lebih,” imbuhnya. Menurut Iwan, berbelitnya proses perizinan UMKM ini akibat penerbitan Perda Kota Depok Nomor 17/2011 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan.

Perda itu menyebutkan setiap pelaku usaha dianggap berpotensi memberikan gangguan ke wilayah domisili sehingga membutuhkan izin gangguan usaha dan memerlukan retribusi tertentu. “Perda ini cukup mengganggu para pelaku usaha kecil. Sebab, dengan Perda, izin jadi ribet dan belum apa-apa sudah harus memberikan retribusi,” pungkasnya.
(depoklik.com)

115 Pengembang di Kabupeten Bogor Diverivikasi

13 October 2014   0 views

jalanBanyak pengembang nakal tak menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Catatan di Dinas Tata Bangunan dan Permukiman (DTBP) Kabupaten Bogor, 155 developer tengah diverifikasi.

Kepala DTBP Kabupaten Bogor, Yani Hasan, menyebutkan ada 63 pengembang yang menyerahkan fasos-fasum. Ia meyakini petugas tetap mengejar pengembang yang nakal.

“Kita kejar terus! Kini 155 pengembang sedang diverifikasi dan 92 lainnya masih dalam tahap penyiapan dokumen adimintrasi untuk penyerahan fasos dan fasum,” ujarnya, Minggu (12/10).

Menurut Yani Hasan, verifikasi ulang dilakukan karena banyak siteplan perumahan yang berubah seiring bertambah luas lahan yang dikuasai pengembang. “Misal, semula pengembang hanya menguasai 50 hektar lahan, seiring rumah yang dibangun laku keras, lahannya bertambah 20 hektar. Ini mengubah siteplan karena titik pembatas, lahan buat fasos-fasum ikut berubah,” katanya.

Kendala lainya, minimnya dana perawatan setelah fasos-fasum diserahkan, sebab pemkab tak menyediakan anggaran biaya perawatannya. Tak heran, masalah ini menjadi seperti buah simalakama.
“Kalau tidak diserahkan, menimbulkan masalah, diserahkan, pemkab tak punya duit buat perawatan,” tandasnya.

Masalah-masalah ini, lanjutnya akan dibahas secara intern lalu dirapatkan dengan dinas terkait. “Bisa saja nanti kita minta anggaran khusus dari pengembang buat biaya perawatan fasos dan fasum tersebut,” ujarnya.

(poskota)

Tak Bisa Berenang, Bocah SD Ditemukan Tewas Tenggalam di Citarum

11 October 2014   0 views

karawangfixHandika (10), seorang bocah SD warga Desa Kalangsari, Rengasdengklok, Karawang, ditemukan tewas di Sungai Citarum. Handika diduga tenggelam saat bermain dengan temannya.

Saksi mata kejadian, Nandang (40), menuturkan peristiwa tersebut bermula ketika korban dan empat orang temannya bermain di Sungai Citarum, Jumat (10/10) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kondisi air saat kejadian tersebut terpantau tenang. Kedalaman sungai yang dijadikan wahana bermain bocah sekitar 2,5 sampai 3 meter.

“Teman-temannya pada lompat dari pinggir sungai dan bisa berenang, tapi korban pas kejadian ternyata enggak bisa berenang dan enggak muncul lagi,” kata Nandang saat dihubungi detikcom, Sabtu (11/10/2014).

Teman-teman korban yang panik langsung menepi dari sungai dan menceritakan kejadian tersebut kepada warga sekitar.

“Warga langsung meminta bantuan SAR dan Tagana untuk pencarian korban,” ujar Nandang.

Tim pencari langsung menyusuri sungai sore itu juga. Namun karena terkendala jarak pandang, tengah malam upaya evakuasi dihentikan.

“Dilanjutkan pencarian tadi pagi sekitar pukul 6, dan ditemukan sekitar pukul 10,” katanya.

Jasad anak dari pasangan Sanin dan Enung ini dimakamkan di tempat pemakaman umum sekitar.

(detik.com)

Next Page »