web analytics
indositehost.com

H-1 Terminal Cicaheum Lengang

28 July 2014   1 views

termnal-cicaheum-lenangMemasuki H-1 lebaran Terminal bus Cicaheum tampak lengang. Tak ada tumpukan penumpang di terminal Cicaheum, hanya beberapa saja yang masih menunggu kedatangan bus.

Pantauan Tribun di lapangan, bus-bus AKAP dan AKDP tampak masih terparkir memenuhi terminal bus Cicaheum. Sementara penumpang tampak sedang duduk menunggu kedatangan bus yang akan membawa mereka ke kampung halamannya.

Kepala terminal Cicaheum Abdul Haris mengatakan, memasuki satu hari menjelang lebaran memang terminal bus Cicaheum diprediksi tidak akan mengalami lonjakan seperti H-2 dan H-3 jelang lebaran.

“Mungkin puncaknya kemarin-kemarin, sekarang sudah tidak ada denyut-denyut pemudik di sini (terminal Cicaheum),” ujarnya saat ditemui di terminal Cicaheum, Minggu (27/7/2014).

Lebih lanjut, Haris mengatakan pada H-2 kemarin terminal Cicaheum memberangkatkan sebanyak 6972 pemudik. “Kemarin subuh terakhir kita memberangkatkan tiga bus sekaligus yang ke arah Banjar dan Tasikmalaya,” katanya. (tribunnews.com)

Polres Bandung Gunakan Helicam Pantau Kemacetan

21 July 2014   2 views

helicam-pantau-kemacetanUntuk memantau kemacetan Polres Bandung memasang CCTV di beberapa titik. Selain itu kepolisian juga menggunakan helicam untuk memantau kemacetan.

Kapolres Bandung, AKBP Jamaludin mengatakan, helicam tersebut digunakan untuk membantu petugas jika terjadi kemacetan. Jarak jangkauan helicam tersebut sekitar satu kilometer.

“Kalau macet dan personil tak ada helicam bisa digunakan untuk memonitor. Jadi bisa membantu petugas,” kata Jamaludin, Senin (21/7).

Pihaknya juga memasang CCTV di sepanjang jalur mudik. Mulai dari Cileunyi, Turunan Nagreg hingga Simpang Nagreg. Hingga saat ini diakui Jamaludin sudah tak ada masalah untuk jalur mudik.

“Jalur tidak ada masalah. Paling hanya di Cijapati yang masih kurang PJU (Penerangan Jalan Umum). Tapi hanya di beberapa titik,” katanya.

(jabar.tribunnews.com)

Dishubkominfo Kabupaten Cianjur Siapkan 275 Armada Mudik

19 July 2014   1 views

illustrasi-mudik-lebaranRatusan pemudik asal Kabupaten Cianjur di wilayah selatan diperkirakan akan mudik pada hari raya Idulfitri tahun ini.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Cianjur menyiapkan 275 armada angkutan umum (angkum) untuk mengangkut warga Kabupaten Cianjur yang ingin mudik ke wilayah Cianjur Selatan.

“Untuk penambahan tidak ada karena Kabupaten Cianjur memang hanya daerah perlintasan. Tapi armada dipersiapkan untuk warga yang mudik ke Kabupaten Cianjur. Dan jumlah itu cukup untuk membawa penumpang ke tempat tujuannya,” kata Kabid Angkutan Umum, Afif Darmawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/7).

Terkait dengan tarif angkum tersebut, lanjut Afif, dipastikan tidak akan ada kenaikan. Selain tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak mengeluarkan tuslah. Tarifnya kmemungkinan besar akan disesuaikan dengan patokan harga yang dituangkan dalam peraturan bupati tentang tarif angkum.

“Di dalam peraturan bupati itu sudah ada patokannya. Baik itu batas atas dan batas bawah. Biasanya kalau ada hari raya, tarif angkum yang digunakan adalah batas atas,” kata Afif.(tribunnews.com)

20 Kg Ayam Busuk Disita dari Supermarket di Bogor

17 July 2014   5 views

ayam busukPetugas gabungan Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menyita 20 kilogram ayam potong yang diduga busuk dari Supermarket Ramayana di Jambu Dua Plaza, Bogor Utara, Kota Bogor, Kamis (17/7) siang.
Ayam sebanyak itu ditemukan petugas gabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor, Dinas Peternakan dan Pertanian, Balai Pengujian Mutu Produk Hewan Kota Bogor dan PPNS Satpol PP Kota Bogor di tempat penyimpanan di Supermarket tersebut.
“Sebanyak 20 kilogram daging ayam busuk langsung kami sita,” ujar Kepala Disperindag Kota Bogor Bambang Budhianto saat melakukan sidak.
Bambang menjelaskan, puluhan daging ayam busuk ini ditemukan di tempat penyimpanan daging di supermarket tersebut. “Jelas membahayakan bila dikonsumsi,ditakutkan daging tersebut dijual lagi, makanya kami sita,” katanya.
Sementara ini, kasie kesehatan masyarakat Veteriner, Balai Pengujian Putu Produk Hewan Kota Bogor, Drh Wina mengatakan, banyak bakteri dari daging ayam busuk itu sangat membahayakan dan tidak layak dikonsumsi.
“Harus dimusnakan jangan disimpan terus menerus,” katanya. Dia menjelaskan, hati impor sudah mengalami perubahan warna, kehitaman dan lebih lembek.
“Saya berharap para pedagang tidak menjual hati sapi yang sudah busuk, nantinya kami akan melakukan pengujian laboratorium, sample ati tersebut sudah diambil,” ujarnya.
Dikhawatirkan katanya, ada mikroba hati terjual menimbulkan efek diare atau keracunan, kemungkinan dari penyimpanan, kalau terbuka suhu menguap sehingga kurang dingin dan kurang bagus. “Organ jeroan lebih sensitif pada perubahan suhu,” katanya.

(tribunnews)

Bela Palestina, Ribuan Santri Tasik Segel KFC dan McDonalds

16 July 2014   5 views

Ribuan santri Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya, mendatangi restoran cepat saji simbol Amerika, KFC, di Mayasari Plaza Tasikmalaya, Selasa (15/7/2014) sore. Para santri ini menutup paksa restoran saat unjuk rasa menolak serangan Zionis Israel terhadap Palestina.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, ribuan santri awalnya berunjuk rasa di kawasan Tugu Adipura dengan pengawalan ketat petugas kepolisian setempat. Tiba-tiba mereka berjalan kaki menuju pusat perbelanjaan Mayasari, yang tak jauh dari lokasi unjuk rasa.

Mereka melesak masuk ke halaman depan Mayasari meski sempat dihalang-halangi petugas keamanan mal. Tak diduga, seorang santri memecahkan kaca bangunan KFC yang berlokasi di depan mal.

“Brakk, saya mendengar suara kaca pecah di KFC. Lalu ada seorang pria berpakaian putih lari ke arah parkiran mobil,” ujar Tatang Sunarya (45), salah seorang pengunjung mal Mayasari.

Meski sempat terjadi insiden kaca pecah di bangunan KFC, para santri malah melanjutkan aksinya dengan berkerumun di depan bangunan tersebut. Mereka berorasi meminta agar KFC tutup selama beberapa hari sebagai upaya dukungan terhadap Palestina.

“Saya meminta KFC dan restoran Amerika lainnya tutup selama tiga hari. Ini untuk menghormati dukungan kepada Palestina atas apa yang dilakukan Israel terhadap warga Muslim di Palestina,” ungkap Ajengan Didi saat berorasi di hadapan para santri di lokasi kejadian.

Selanjutnya, para santri pun berjalan kaki menuju restoran cepat saji lainnya, McDonalds, di Jalan HZ Mustofa. Aksi mereka pun membuat kemacetan panjang akibat jalan raya ditutup iring-iringan ribuan santri.

Di depan bangunan McDonalds, mereka pun meminta tuntutan sama, yakni menutup restoran cepat saji yang menjadi simbol Amerika. Setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola restoran, para santri pun membubarkan diri untuk menggelar buka puasa.
(kompas.com)

Pembangunan Monumen Cadas Pangeran Harus Ada Kajian Teknis

15 July 2014   3 views

cadas-pangeranRencana pembangunan Monumen Cadas Pangeran (MCP) di kawasan Jalan Cadas Pangeran, Kec. Pamulihan, perlu dilakukan kajian teknis dan Feasibility Study (FS/studi kelayakan). Hal itu dengan pertimbangan, kondisi geografis di kawasan Cadas Pangeran relatif sulit.

Tanahnya labil dengan tingkat kemiringan yang cukup tinggi sehingga rawan longsor. Kalau pun dibangun, perlu ada penyiapan dan pematangan lahan. Pertimbangan lainnya, kebutuhan anggarannya cukup besar karena membangun kawasan dan MCP yang besar dan megah. .

“Namun demikian, rencana pembangunan Monumen Cadas Pangeran ini tetap akan kami laksanakan. Tahun ini, kami akan mengusulkan pembuatan kajian teknis, FS sekaligus pengajuan anggaran dalam APBD tahun 2015,” kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Kab. Sumedang, Endah Kusyaman di kantornya, Senin (14/7/2014).

Ia menyebutkan, rencana pembangunan MCP diakui sudah digulirkan sejak 2005 berupa perencanaan teknis.

Akan tetapi, karena kondisi lahan dan geografisnya relatif sulit ditambah kebutuhan anggarannya cukup besar, sehingga pembangunannya sampai sekarang belum bisa dilaksanakan.

Meski MCP belum bisa dibangun, namun sebelumnya Disbudparpora sudah berusaha melakukan penataan kawasan Cadas Pangeran.

“Penataannya, di antaranya membuat patung Pangeran Kornel dan HW. Deandels yang baru dengan ukuran lebih besar. Kami juga menata tamannya serta membuat huruf Cadas Pangeran yang besar,” ujar Endah didampingi Kabid Kebudayaan Eli Suliasih

Upaya lainnya, kata dia, sebelumnya Disbudparpora sempat akan bekerjasama dengan Bank Jabar dan Banten (BJB) untuk menata kawasan objek daya tarik wisata (ODTW) Cadas Pangeran tahun 2012.

Penataannya menggunakan dana CSR (corporate social responsibility) BJB, seperti membangun 43 kios atau outlet makanan dan kerajinan khas Sumedang, membangun 2 unit gapura dan 1 unit mushola.

“Namun karena saat itu terjadi pergantian pimpinan BJB, sehingga kerjasama itu sampai sekarang belum terlaksana. Namun, kami akan berupaya menjajaki lagi kerjasama dengan BJB, ” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Sujatmoko di kantornya mengatakan, pembangunan Bundaran Polres hingga kini masih berjalan.

Kegiatan tahun ini, diantaranya melanjutkan pembebasan lahan, bangunan dan tegakan (tanaman) di lokasi bundaran, membersihkan berbagai utilities PLN, Telkom, PDAM dan operator ponsel.

Selain itu, pemindahan saluran air serta membangun kantor pelayanan SIM di Mapolres Sumedang yang baru di Jln. Prabu Gajah Agung/Bypass senilai Rp 4,15 miliar.

“Jadi, sebelum pembangunan fisik, lokasi pembangunan Bundaran Polres sudah clear and clean dulu. Setelah di lokasi bersih, baru tahun depan kami akan melangkah pada pembangunan fisik,” ujarnya.

Dikatakan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJ) Wil. IV/DKI Jakarta, Jabar dan Banten, sudah menyiapkan anggaran kisaran Rp 7-8 miliar untuk pembangunan jalan di Bundaran Polres.

Sementara Pemkab Sumedang sudah menganggarkan Rp 6 miliar untuk membangun bundarannya, trotoar, saluran air, tembok penahan tebing (TPT), dll.

“Pak Bupati H. Ade Irawan dan saya optimis dan yakin, pembangunan fisik Bundaran Polres akan terwujud tahun depan. Sampai-sampai Pak Bupati sempat mendatangi langsung ke kantor BBPJ. Jadi, Pak Bupati tidak berwacana, tapi sudah tataran implementasi. Bahkan Pak Bupati akan melaksanakan satu per satu, 9 program unggulan termasuk membangun Bundaran Polres, Jalan Sukasari-Lembang dan Bendung Rengrang,” ujar Sujatmoko.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Sumedang, Asep Tatang mengatakan, rencana pembangunan Bundaran Polres memerlukan lahan seluas 8.497 meter persegi.

Lahan seluas itu, dibagi menjadi 35 bidang yaitu milik masyarakat 27 bidang, instansi 7 bidang dan yayasan 1 bidang.

Pembebasan lahannya, sudah dilakukan sejak 2013 dan hingga kini sudah direalisasikan seluas 4.344 meter persegi atau sebanyak 22 bidang tanah masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun ini dapat membebaskan lahan sisanya seluas 4.152 meter persegi atau sebanyak 13 bidang,” tuturnya.

Untuk pengelolaan Tahura (Taman Hutan Rakyat), lanjut dia, dari tahun ke tahun telah dan sedang dilaksanakan berbagai program kegiatan. Dari informasi UPTD Tahura Dishutbun Kab. Sumedang, untuk kegiatan pengelolaan Tahura pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi kantor pengelola Tahura Rp 13,7 juta dan pembuatan pagar Rp 95 juta.

“Nah, tahun 2014 dianggarkan Rp 130 juta untuk pengadaan sarana dan prasarana outbound, Rp 100 juta untuk kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan outbound dan Rp. 100 juta untuk penataan sarana dan prasarana Tahura,” kata Asep Tatang. (pikiran rakyat)

Disnaker Buka Posko Pengaduan THR

15 July 2014   29 views

duit_payoneerKARYAWAN atau buruh diminta untuk mengadu bila belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) ke posko Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi. Ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi,Abdul Iman di Kantornya,Senin (14/7).

Dikatakan Abdul Iman,posko akan disediakan pada H-7 Lebaran di Kantor Disnaker Kota Bekasi,”Posko dimaksudkan untuk membantu karyawan dalam mendapatkan THR di perusahaannya,” katanya.

Tambah Iman,Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak normatif buruh yang harus diterima dari perusahaan setiap tahun, sebelum hari raya Idul Fitri.

“THR adalah hak normatif yang harus diterima oleh buruh dari perusahaan. Pembagian THR ini, sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja, diberikan paling lambat H-7 perayaan hari raya Idul Fitri,jika ada keterlambatan atau tidak adanya pemberian THR.para buruh dan karyawan wajib lapor ke Disnaker,” tambahnya.

THR yang harus diterima buruh kata Abdul Iman minimal satu bulan gaji. Untuk itu, lanjutnya, bila ada perusahaan yang nakal dan tidak memberikan THR sesuai dengan undang undang yang berlaku, buruh bisa mengadu ke Posko THR di Disnaker.

“Kami menghimbau kepada seluruh perusahaan untuk memberikan THR sesuai dengan ketentuan undang undang. Kalau ada perusahaan yang nakal dan tidak melaksanakannya, silahkan laporkan ke Posko Kami di Disnaker agar kami tindak tegas perusahaan yang terbengkalaikan THR para karyawan dan buruh,” pungkasnya.

(gobekasi.com)

Wali Kota Bogor Bima Arya: Gaji Wali Kota Pas-pasan

14 July 2014   3 views

bima aryaWali Kota Bogor, Bima Arya menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/7/2014). Ia mengaku datang untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Saya kesini yang pertama mau menyampaikan laporan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara, sebagai Wali Kota bedasarkan undang-undang saya diwajibkan menyampaikan itu,” kata Bima saat tiba di kantor pimpinan Abraham Samad Cs.
Pria yang tercatat sebagai politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu tampak didampingi seorang ajudan. Bima lebih lanjut menjelaskan, laporan harta kekayaan yang disampaikannya terakhir saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung.
“Terakhir menyamapaikan itu ketika Pilkada, jadi harus revisi ketika awal menjabat,” ujar Bima.
Saat ditanya apakah jumlah hartanya mengalami peningkatan, Bima yang mengenakan kemeja putih itu membantahnya. Diklaimnya, harta kekayaanya berkurang dibanding saat lapor ketika mengikuti Pilkada beberapa waktu lalu.
“Kekayaannya malah berkurang, terakhir ketika saya lapor ke KPK itu mungkin sekitar Rp5 miliar kalau tidak salah, ketika Pilkada. Sekarang kalau tidak salah berkurang sampai sekitar diangka Rp3 miliar,” ujarnya.
Lanjut Bima, hartanya menyusut lantaran tersedot untuk biaya kampanye. Di sisi lain menurut Bima, gaji seorang Wali Kota yang diterimanya tidak terlalu besar.
“Karena saat itu, ada faktor menggunakan uang sendiri, kedua gaji Wali Kota ternyata pas-pasan, saya kaget juga ketika menerima slip gaji Rp6,1, gaji Wali Kota. Jadi kalau pengen lurus hidup nya berkecukupan saja,” kata Bima.

(tribunnews)

Kredit Macet Guru di Kabupaten Sumedang Tembus Rp 1 Miliar

10 July 2014   3 views

hitung-uang-banyakSebanyak 81 guru berbagai tingkatan di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumedang terlilit utang di beberapa bank. Paraguru ini mengajukan pinjaman lebih dari satu bank bahkan ada yang sampai empat bank yang mengakibatkan kredit macet.

Jumlah kredit macet para guru ini mencapai Rp 1,6 miliaran yang berada di lebih dari dua bank. Guru-guru ini rata-rata mengajukan pinjaman RP 20-30 juta.

Untuk membahas kredit macet ini, Dinas Pendidikan, Asisten Pembangunan dan beberapa bank menggelar rapat kerja. “Kredit yang macet mencapai Rp 1 miliar. Rapat kerja itu lebih ke mencari solusi antara pihak bank dan juga Disdik,” kata Asisten Pembangunan Pemkab Sumedang, Dede Hermasah, Rabu (9/7/2014).

Para guru ini meminjam ke berbagai bank padahal mereka juga sudah mengajukan pinjaman ke bank milik pemerintah daerah yang langsung dipotong dari gaji yang mereka terima setiap bulan. “Para guru ini mengajukan pinjaman lagi padahal gaji mereka itu sudah dipotong untuk membayar cicilan utang ke Bank Jabar,” kata Kepala Disdik Sumedang, Eem Hendrawan.

Menurut Eem, para guru ini meminjam ke bank dan biasanya dikoordinasikan oleh bendahara di UPTD.

“Gaji yang telah dipotong oleh bank BJB itu diserahkan ke bendahara, biasanya para guru ini mengajukan lagi pinjaman ke bank lain, sehingga penghasilanya menjadi minus,” katanya.

Akibat gajinya sudah minus, ujar Eem, pihak bank tetap melakukan pemotongan melalui bendahara. “Akibatnya orang yang tak punya utang terkena potongan juga. Misalnya di bendahara itu pegang uang Rp 200 juta untuk gaji tapi ada potongan membayar utang ke bank Rp 100 juta. Maka yang Rp 100 juta milik pegawai yang tak punya utang akhirnya dipotong juga,” kata Eem.

Menurutnya, guru yang tak punya utang terkena imbasnya dan baru mendapat gaji setelah tanggal 10 ke atas. “Adaketidakadilan dan kami sedang berupaya supaya bank jangan melakukan pemotongan seperti itu,” katanya.

Sementara itu beberapa guru di sebuah SD yang ada di Kecamatan Sumedang Utara mengeluhkan soal gaji mereka yang belum cair.

“Tolong muat (di media) soal derita guru- guru yang belum dapat gaji akibat gajinya dipotong untuk membayar utang guru yang pinjam ke bank tapi gajinya sudah minus,” kata beberapa guru dari Sumedang Utara tersebut.
(jabar.tribunnews.com)

Terminal Batas Kota Akan Diefektifkan

2 July 2014   1 views

terminal bubnulakPemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengefektifkan terminal Batas Kota diantaranya Terminal Bubulak dan Laladon. Kedua terminal batas kota itu akan dikembangkan sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Tak hanya itu, untuk pengembangan Laladon juga diperlukan perluasan lahan sehingga ada konsekuensi anggaran dan itu masih perlu dibicarakan secara teknis dengan Pemkab Bogor. Sedangkan untuk terminal bubulak akan dialihfungsikan dengan wacana sebagai pusat perdagangan. Hal itu diakui oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Menurutnya, pihaknya akan koordinasi masalah terminal itu dengan Kabupaten dan sesuai kesepakatannya jelas ingin agar terminal batas kota itu lebih efektif. Selain itu, disepakati Terminal Laladon akan dikembangkan, kemudian Terminal Bubulak nanti dialih fungsikan dan ada wacana sebagai pusat perdagangan. ”Masih tahap pembahasan dengan Pemkab Bogor mengenai teknisnya seperti apa dan apa yang difungsikan oleh Pemkot Bogor,” ujar Bima kepada heibogor.com, Rabu (02/07/14). Dia menambahkan, pembahasan soal terminal itu belum selesai dan sepakat ditingkat pimpinan kemudian diputuskan kesepakatan teknis langsung dengan dinas terkait antara Kepala Dinas baru kesepakatan lainnya. ”Saat in masih dilakukan pembahasan sambil menunggu persiapan dari Pemkab Bogor,” tandasnya.

(heibogor.com)

Next Page »