web analytics

Digugat Newmont, Mendag Lempar “Bola” ke Menteri ESDM

2 July 2014   1 views

newmontPemerintah nampaknya harus serius menanggapi langkah PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan pemegang saham mayoritas Nusa Tenggara Partnership B.V (NTPBV) yang mengajukan gugatan arbitrase internasional, terkait pelarang ekspor sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai hilirisasi mineral.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfhi mengaku tidak ikut membantu persoalan arbitrase tersebut. Menurutnya, ini merupakan ranah kebijakan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Saya masih menteri perdagangan, bukan menteri ESDM,” kata Lutfhi di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Lutfhi menuturkan, yang pantas memberikan komentar mengenai aksi atau gugatan NNT mengenai arbitrase internasional adalah kementerian yang terkait. “Soal Newmont, tanya ke ESDM,” tutupnya.

Sekadar informasi, PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV), suatu badan usaha yang berbadan hukum Belanda, mengumumkan pengajuan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia.

Hal ini terkait dengan larangan ekspor yang telah mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di tambang Batu Hijau. Penghentian produksi tersebut menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan PT NNT, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pengenaan ketentuan baru terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat tembaga yang akan dimulai Januari 2017, yang diterapkan kepada PTNNT oleh Pemerintah tidak sesuai dengan Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda.

(Okezone)

CT: Perpanjangan Kontrak Freeport Tidak Bisa Hanya dengan MoU

26 June 2014   16 views

PABRIK-PENGOLAHAN FREPOTMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, mengatakan, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia tetap berdasarkan aturan yang berlaku, yakni dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.

Adapun kontrak Freeport akan berakhir pada 2021. Dengan demikian, urusan perpanjangan kontrak praktis ditentukan oleh pemerintahan mendatang atau pada 2019. CT pun menegaskan bahwa perpanjangan kontrak Freeport tidak boleh dijamin dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

“Enggak boleh. Itu bertentangan langsung,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Sebagai informasi, kontrak Freeport akan berakhir 2021. Belakangan beredar kabar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan jaminan bahwa kontrak Freeport bisa diperpanjang hingga 2041 dalam sebuah nota kesepahaman, meskipun nantinya yang meneken kontrak baru adalah pemerintahan 2014-2019.

Di sisi lain, renegosiasi kontrak karya Freeport hingga saat ini pun masih menemui jalan buntu. “Perundingan belum bisa tercapai karena masih ada hal-hal prinsip yang belum disepakati oleh pemerintah,” kata CT.

Sementara itu, ditanya soal hal prinsip apa dari keenam poin yang belum bisa disepakati, CT enggan membeberkan. Misalnya, terkait divestasi, CT hanya bilang bahwa pemerintah tidak ingin melanggar undang-undang.

“Terserah. Artinya kita membuka diri, dan dari mereka membuka. Kita akan percepat. Tapi kalau engga bisa, ya kita enggak bisa. Kita enggak mungkin melanggar Undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada,” ujarnya.
(kompas.com)

Satpol PP Segel Galian Liar di Rumpin

8 May 2014   59 views

galian liarRumpin | Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, dibantu Polsek Rumpin kembali melakukan penutupan galian liar di wilayahnya. Kali ini aktifitas eksplorasi tanah di Kampung Cimanceri, RT 03/RW 02, Desa Sukasari, yang menjadi sasaran.
Galian yang terletak di atas lahan 5 ribu meter persegi ini diketahui dijadikan pengusaha galian untuk mengeruk hasil bumi tanpa dibekali perizinan.
“Dua accu dan alat berat kami sita, serta jalan masuk ke lokasi galian kami bentangkan tali peringatan agar kendaraan galian tidak lagi boleh masuk, jika setelah hari ini dilakukan penyegelan dan besok mereka kembali beraktivitas, tindakan lebih tegas lagi akan kami lakukan,” ujar Hasan Soleh Ka Unit Pol PP.
Lebih jauh ia mengatakan, setelah aksi pemantauan dan berujung pada penutupan, kini keberadaan galian illegal sudah semakin berkurang, tapi ia mengakui, masih saja ada para pengelola dan pekerja yang membandel, seperti melakukan kegiatan di malam hari.
“Penutupan ini akan terus kami lakukan. Kami sudah memiliki data lengkap, dan memang jika nantinya kami membutuhkan personil yang lebih banyak, saya akan minta Pol-PP kabupaten Bogor untuk membantu,” tambah Hasan Soleh.
Seperti diketahui, Kabupaten Bogor memang akan kaya Sumber Daya Alam (SDA). Hampir disetiap pelosok wilayah Bumi Tegar Beriman memiliki potensi surplus akan sektor ini. Dari Barat hingga Timur, di Selatan sampai Utara. Wajar jika kemudian banyak perusahaan baik lokal maupuan mancanegara yang bergerak di bidang hasil bumi berebut menjalankan roda bisnisnya di Bumi Tegar Beriman.

(Jurnal Bogor)

Petani Cibeuteung Udik Butuh Alat Pertanian

16 April 2014   54 views

ciseengCiseeng | Petani Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor butuh alat pertanian, di samping pelatihan teori pertanian, peternakan, dan perikanan (minapolitan). Sekitar 70 persen warga yang hidup di sektor pertanian itu butuh mesin traktor, alat semprot,dan peralatan perikanan.
“Bukan hanya teori yang mereka butuhkan, kelompok tani di sini butuh peralatan pertanian itu. Mereka sudah pernah mengajukan bantuan, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya,” ungkap Bambang Indra Gunawan, Kades Cibeuteng Udik, Selasa(15/4).
Pembangunan infrastruktur jalan juga penting untuk menopang warga di daerah ini dalam mengembangkan produk pertanian, di samping rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembagian raskin.
“Pada 2014, kami sudah mengajukan 400 RTLH yang akan diperbaiki. Realisasinya baru 10 rumah. Sebanyak 600 orang sudah menerima raskin secara gratis, tiap orang dapat 5 liter beras,” jelasnya.

(Jurnal Bogor)

Ini Penampakan Sumur Migas Terdalam RI yang Disedot Perusahaan Malaysia

7 April 2014   74 views

bor minyakPerusahaan asal Malaysia Genting Oil saat ini sedang berburu minyak dan gas bumi di dataran Kido, Papua. Sumur yang dibor Genting telah mencapai kedalaman 5.355 meter, atau menjadi sumur paling dalam yang pernah dibor di Indonesia.

Sumur yang dibor menggunakan rig (alat bor) berukuran cukup besar, untuk mencapai kedalam 5.355 meter tersebut dibutuhkan waktu selama 320 hari.

Kepala Humas SKK Migas Perwakilan Papua-Maluku Bambang Dwi Djanuarto mengungkapkan, untuk eksplorasi pencarian migas di Papua, Genting Oil sudah menghabiskan dana US$ 300 juta-US$ 400 juta (sekitar Rp 4 triliun).

“Sampai saat ini, belum diketahui sumur tersebut menghasilkan minyak atau gas bumi, tapi diketahui potensi migasnya ada. Ini menandakan mencari minyak dan gas bumi saat ini tidaklah mudah, perlu dana besar dan risiko kegagalan cukup tinggi,” ungkap Bambang kepada detikFinance, Senin (7/4/2014).

“Jika sumur yang dibor tersebut nanti menghasilkan minyak, berarti ini sumur minyak terdalam di Indonesia, kalau hasilnya gas berarti sumur gas terdalam di Indonesia. Sumur terdalam sebelumnya ada di Nilam, Kalimantan Timur yang dioperasikan perusahaan Vico,” tutup Bambang.

(sumber:detik.com

‘Sawit Indonesia Seperti Boeing Bagi Eropa’

26 March 2014   41 views

sawit1Pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Komisi Uni Eropa di Brussel membahas soal peningkatan perdagangan Indonesia dengan Eropa. Dibahas juga soal hadangan sawit Indonesia di Eropa.

Dalam pertemuan yang berlangsung 20 Maret 2014 ini, wakil pemerintah Indonesia yang hadir adalah Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, dan Wakil Kepala Unit C2 Direktorat Jenderal Perdagangan-Asia Selatan dan Tenggara, Australia, dan Selandia Baru.

Seperti diketahui, banyak negara Uni Eropa yang melakukan serangan berupa kampanye hitam atas sawit Indonesia. Bentuknya berbagai macam mulai dari isu lingkungan hingga kesehatan. Indonesia sangat menekankan agar Uni Eropa dapat menerapkan kebijakan yang lebih terbuka, adil, transparan, dan tidak diskriminatif terutama terhadap produk ekspor unggulan utama Indonesia ke Uni Eropa seperti minyak kelapa sawit.

“Indonesia menekankan bahwa minyak kelapa sawit dan turunannya bagi Indonesia adalah seperti Boeing bagi Uni Eropa. Namun peran kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia jauh lebih mendasar, karena tidak saja menjadi sumber pendapatan devisa negara terbesar, tetapi juga memberikan lapangan kerja kepada hampir 5 juta jiwa, dan memainkan peran dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan,” ungkap Iman saat memberikan keterangan tertulisnya, Rabu (25/03/2014).

Seperti Boeing di Eropa maksudnya adalah banyak hadangan yang dihadapi. Boeing yang produksi AS memang bersaing dengan Airbus yang merupakan pesawat buatan Eropa.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menekankan bahwa isu sustainability seharusnya diterapkan pada semua vegetable oils dan bukan hanya pada minyak kepala sawit. Indonesia juga mengusulkan agar dilakukan sinkronisasi dua sistem yang masing-masing digunakan Uni Eropa dan Indonesia dalam mendorong pengelolaan kepala sawit secara berkelanjutan, yakni Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) di Uni Eropa dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang digunakan Indonesia.

“Kita perlu lebih agresif untuk menempatkan minyak kelapa sawit sebagai produk yang diterima oleh masyarakat Uni Eropa seperti halnya minyak nabati lain, dan ini tentu memerlukan proses panjang dan berkesinambungan. Memadukan RSPO dan ISPO adalah satu kemungkinan ke arah ini,” kata Iman.

Ekspor sawit atau CPO dan produk turunannya memang menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia ke dunia. Menurut data Kementerian Perdagangan ekspor CPO adalah yang kedua terbesar setelah batu bara.

Rata-rata setiap tahun Indonesia mengekspor CPO dan produk turunannya senilai US$ 16,5 miliar. Bahkan pemerintah berani menargetkan ekspor CPO dan turunannya mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar US$ 18,5 miliar dan US$ 18,7 miliar atau tumbuh masing-masing 5% dan 6%.

Sementara itu untuk data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), volume ekspor CPO dan PKO beserta produk turunannya pada 2013 ini mencapai 21,2 juta ton, atau naik 16% dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 18,2 juta ton. Adapun produksi CPO dan turunannya di 2013 diprediksi mencapai 26 juta ton atau turun 1,9% dibandingkan dengan produksi tahun lalu sebesar 26,5 juta ton.(detik.com)

Kabupaten Cirebon Kekurangan Puluhan Ribu Ton Pupuk Bersubsidi

12 March 2014   43 views

Ilustrasi_PupukKabupaten Cirebon masih kekurangan puluhan ribu ton pupuk bersubsidi untuk musim tanam 2014. Kekurangan terutama terjadi pada jenis pupuk organik yang kuotanya hanya 3.699 ton, sedangkan kebutuhannya mencapai 58.000 ton.

Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Wasman mengatakan, hanya kuota urea saja yang jumlahnya diperkirakan mencukupi kebutuhan. “Tahun ini kuota urea bersubsidi mencapai 34.705 ton,” ujarnya saat ditemui Selasa (11/3/2014).

Selain pupuk organik, Wasman menambahkan, kekurangan yang cukup besar juga terjadi pada jenis NPK. Dari kebutuhan sekitar 47.000 ton, kuota subsidi pemerintah tahun ini hanya 18.384 ton. Begitu juga dengan SP36 yang kuotanya hanya 4.613 ton dari kebutuhan 13.000 ton dan ZA yang kuotanya 8.880 ton dari kebutuhan 18.000 ton.

Menurut Wasman, kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan luas lahan padi yang mencapai 4.500 hektare di Kabupaten Cirebon. Luas tersebut rata-rata dua kali ditanami dalam setahun sehingga luas tanam tanamnya diperkirakan mencapai 90.000 hektare. “Sebagian ada yang tiga kali tanam, sehingga kami memperkirakan luas tanam tahun ini mencapai 92.000 hektare,” katanya.

Di sisi lain, kata Wasman, luas tanam tahun ini juga mengalami kenaikan akibat banjir yang melanda sedikitnya 4000 hektare sawah pada Januari lalu. Di lahan tersebut, petani terpaksa melakukan penanaman ulang satu sampai dua kali, karena bibit yang ditanam tersapu banjir.

Guna mengatasi kekurangan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon rencananya akan mengajukan permohonan relokasi kuota pupuk bersubsidi antar kota/kabupaten ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Terlebih dalam menghadapi musim tanam pascapanen raya Mei mendatang.

“Rencananya kami akan menggerakan petani untuk menerapkan sistem tebar culik sebelum panen raya. Jadi Mei sudah bisa tutup tanam semua, sehingga tidak akan mengalami kekeringan saat kemarau. Namun untuk itu kami membutuhkan ketersediaan pupuk yang cukup,” tutur Wasman.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian RI, Suswono mengakui bahwa pihaknya masih mendapatkan alokasi anggaran Rp 1,8 triliun untuk subsidi pupuk 2014.

Namun angka tersebut tahun ini hanya cukup untuk menyediakan 7,6 juta ton pupuk, karena harga satuan pupuk dari produsen memang meningkat. Sementara kebutuhan petani masih tetap berada di angka 9,5 juta ton.

Kekurangan kuota pupuk bersubsidi sempat membuat para petani di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon sempat kesulitan mendapatkan pupuk NPK sejak Februari lalu. “Saya sudah muter-muter mencari pupuk NPK tidak dapat. Akhirnya saya pakai urea lagi,” kata Ahmad (39), petani asal Kecamatan Depok.

Pada akhirnya, ketiadaan NPK dan penggunaan urea yang berlebihan ternyata membuat tanaman padi milik Ahmad terkena serangan hama kresek. Namun ia mengaku bukan tidak tahu bahwa pupuk yang lebih tepat di musim hujan adalah NPK. Kelangkaan pupuk jenis tersebut tidak memberi Ahmad pilihan selain mengandalkan urea.(pikiran-rakyat.com)

Jambu Air Cingcalo asal Garut Digemari Warga Tionghoa

21 February 2014   117 views

jambu-air-cincaloJambu air jenis Cingcalo dari Kecamatan Kadungora ternyata digemari warga keturunan Tionghoa di Jakarta. Dalam setahun, Kecamatan Kadungora menjual lebih dari empat ton jambu air ke Jakarta.

Pedagang buah di Jalan Raya Kadungora, Kecamatan Kadungora, Mimin (60), mengatakan pohon jambu air cingcalo tumbuh dengan subur di Desa Gandamekar dan Desa Kadungora di Kecamatan Kadungora.

Puluhan pohon jambu di Kadungora ini dipanen dua kali dalam setahun. Sekali panen, satu pohon bisa menghasilkan satu kuintal jambu air. Karenanya, puluhan pohon ini dapat menghasilkan lebih dari dua ton jambu air cingcalo.

“Yang beli hampir semuanya warga keturunan Tionghoa dari Jakarta. Katanya, mereka memasarkannya kepada warga Tionghoa juga. Mereka suka buah berwarna merah,” tuturnya di kiosnya di Kadungora, Jumat (21/2).

Kepada para pembeli asal Jakarta tersebut, katanya, satu kilogram jambu air dijual Rp 7.500. Karenanya, bagi warga yang memiliki dua pohon jambu di halaman rumahnya, satu kali panen bisa mendapat Rp 1,5 juta.

Jambu air cingcalo ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada jambu air biasaya. Warnanya pun kemerahan dan rasanya manis tanpa meninggalkan rasa pahit di lidah.

Mimin mengatakan sayangnya, Pemerintah Kabupaten Garut belum melirik bisnis agroindustri yang sangat menguntungkan ini. Warga kesulitan mendapat penyuluhan mengenai perawatan pohon jambu dan peningkatan produksinya.(tribunnews.com)

Bea Masuk Kedelai Rugikan Petani

22 October 2013   210 views

KEDELAI11092013090952Upaya pemerintah menetapkan bea masuk impor 0% untuk komoditas kedelai tidak mampu menekan harga di dalam negeri. Saat ini harga kedelai di tingkat perajin masih cukup tinggi.

Perajin tahu di kawasan Sentra Tahu Cibuntu, Lilis, mengatakan, harga kedelai berkisar Rp8.900/kg. Mereka hanya menikmati penurunan harga kedelai sebesar Rp300/kg dalam satu pekan terakhir. Penurunan itu belum ideal menghasilkan harga tahu atau tempe yang mampu dibeli masyarakat. “Setelah bea masuk impor kedelai dibebaskan, mengapa harganya masih mahal? Mestinya ada penurunan signifikan,” ujarnya kemarin.

Dia berharap harga kedelai di tingkat perajin kembali normal dengan kisaran Rp5.700- –Rp6.000/kg. Tingginya harga kedelai sejak beberapa bulan terakhir menyebabkan lini produksi tahu dan tempe belum sepenuhnya stabil. Dia memproduksi sekitar 2 kuintal kedelai/ hari dari sebelumnya 3,5 kuintal/hari. Kondisi itu disebabkan turunnya permintaan komoditas tersebut.

“Permintaan turun, terpaksa produksi kami kurangi. Kondisi ini terjadi setelah harga tahu dinaikkan,” ucapnya. Lilis menjual satu kotak tahu (isi 100 biji) Rp38.000. Kondisi tersebut berbeda ketika harga kedelai masih pada kisaran Rp6.000/kg, harga jual tahu sebesar Rp30.000/kotak. Menurut Ketua Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jabar Asep Nurdin, harga kedelai memang masih tinggi.

Dia pesimistis harga kedelai turun setelah pemerintah menetapkan bea masuk impor kedelai sebesar 0%. Tinggi atau tidaknya harga kedelai sangat ditentukan pemilik barang, dalam hal ini importir. “Kalau pemilik barang belum mau menurunkan harga, harga kedelai tetap akan tinggi,” ucapnya. Idealnya bila bea masuk kedelai dibebaskan, harga kedelai turun Rp1.000/kg dengan asumsi pengurangan bea masuk sekitar 5%.

Saat ini harga kedelai dari tingkat importir masih Rp8.400/kg, sehingga harga kedelai di tingkat perajin berkisar Rp9.000/kg. Menurutnya, pembebasan bea masuk impor kedelai hanya menguntungkan para importir. Tidak ada aturan atau perjanjian antara pemerintah dan importir jika bea masuk kedelai dibebaskan, pengusaha menurunkan harga kedelai. Kebijakan tersebut membuat petani kedelai lokal terancam.

Dia khawatir bila harga kedelai di Amerika Serikat turun, harga jual kedelai ke Indonesia akan sangat rendah. Kondisi tersebut mematikan harga kedelai lokal. “Swasembada kedelai semakin sulit terlaksana,” kata Asep. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan menguntungkan salah satu pihak karena berpotensi memunculkan kartelkartel baru. Sebab, hanya bermodalkan Rp50 miliar, siapa pun bisa menjadi importir kedelai. Sejak pemerintah menghapus bea impor kedelai, muncul 30 kartel baru yang menguasai komoditas tersebut. arif budianto(koran-sindo.com)

Komoditas Cengkeh: Perkebunan di Jabar Tidak Berkembang

10 October 2013   180 views

cengkehGabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong petani melakukan mengintensifikasi perkebunan cengkeh, guna meningkatkan hasil produksi.

Pasalnya, jumlah produksi cengkeh Jabar yang saat ini mencapai 11.700 ton dengan luas lahan sebesar 45.000 hektare relatif tidak berkembang dan menjurus tidak ada perubahan pengembangan lebih baik.

Ketua Gapperindo Mulyadi Sukandar mengemukakan selama ini perkebunan cengkeh Jabar hanya bergantung terhadap kondisi alam, tanpa ada perlakukan secara khusus dari pemiliknya.

Padahal, cengkeh merupakan tanaman yang memerlukan perawatan secara khusus agar tetap sehat sehingga produtivitasnya bisa meningkat.

“Saat ini paling tingkat produktivitas cengkeh mencapai antara 400 kg per ha. Akan tetapi, jika diberikan perawatan secara khusus bisa meningkat lebih baik lagi,” katanya, Kamis (10/10/2013).

Menurutnya, erluasaan perkebunan cengkeh memang sudah dibatasi, namun rehabilitasi peremajaan kabun harus digencarkan.

Sehingga pihaknya melakukan berbagai upaya untuk terus mengembangkan perkebunan cengkeh dengan melakukan penyulaman pembibitan cengkeh.

Dia menilai pemerintah sangat pelit mendorong petani mengembangan usaha perkebunan cengkeh, padahal kontribusi pendapatan cukai rokok cukup besar.

“Jika dana bagi hasil cukai tembakau dan cengkeh sebesar 2% dikembalikan untuk petani atau  digunakan untuk perbaikan kualitas produksi cengkeh sebetulnya bisa bermanfaat,” katanya.

Hingga sampai saat ini belum ada hasih pembagian hasil pendapatan negara dengan petani yang bisa meningkat kualitas cengkeh nasional.

Bahkan, dia menyebutkan ironisnya kebutuhan cengkeh dalam negeri pun masih dipasok secara impor dari Singapura. Dari luas lahan perkebunan cengkeh skala nasional yang mencapai 470.000 ha  rata-rata hanya mampu memproduksi 250.000 kg-260.000 kg.

“Ini cukup mengherankan dan menyayangkan kenapa hal tersebut bisa terjadi,” tegasnya.

Sumber: Bisnis-Jabar.com

Next Page »