Marak Pengeboman Ikan di Flores Timur, Menteri Susi Siapkan Operasi Rahasia

11 June 2016

bom ikanBupati Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin dan para nelayan menyebut di Flores Timur marak terjadi pengeboman ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan melakukan operasi rahasia untuk memberantas.

Yoseph menjelaskan hal tersebut saat berdialog dengan Susi di Tempat Pelelangan Ikan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (10/6/2016). Di lokasi juga hadir Kepala Balitbang KKP selaku Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP M Zulficar Mochtar.

Dikatakan Yoseph, luas garis pantai Flores Timur sekitar 7.000 km. Dengan luas itu, pemerintah setempat dan aparat kesulitan menindak para pelaku pengebom ikan.

“Luas garis pantai Flores Timur di atas 7000 km, sangat panjang. Sehingga dengan SDM yang kami miliki, kami kesulitan untuk mencegah bom ikan,” jelas Yoseph.

Yoseph menuturkan, aparat TNI maupun Polri hanya mungkin menyelidiki aktivitas pencurian ikan ini di darat. Pemerintah setempat belum mempunyai sumber daya yang mumpuni untuk mengejar para pencuri ikan ini di tengah wilayah Laut Flores maupun Laut Sawu.

“Kami tidak mempunyai SDM untuk bisa mengejar mereka di tengah laut. Itu persoalan terbesar kami. Bom ikan menjadi persoalan sangat krusial, bukan hanya di Kabupaten Flores Timur, tapi hampir semua kabupaten se-daratan Flores,” jelas Yoseph.

“Saya mewakili bupati di daratan Flores, meminta arahan bagaimana upaya penangkalan bom ikan yang sangat mengganggu kelestarian ikan ini,” sambung Yoseph.

Merespons itu, Menteri Susi menegaskan bahwa penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal seperti menggunakan bom dan portas bertentangan dengan hukum dan merusak ekosistem laut.

“Pengeboman, ini saya pikir hal yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Laut kita rusak karena cara-cara tangkap ikan yang tidak betul,” kata Susi. Dia pun meminta bupati dan aparat di Flores Timur berkoordinasi dengan Satgas 115 yang telah dibentuk khusus untuk memberantas illegal fishing.

Susi berjanji akan menindaklanjuti laporan maraknya pengeboman ikan di wilayah Flores timur tersebut. Dia kemudian membagikan nomor handphone pribadinya agar masyarakat bisa melaporkan langsung jika terlihat ada aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

“Informasikan ke nomor-nomor tadi titik koordinatnya. Kita akan operasi, tentu itu operasi rahasia. Masyarakat tidak perlu tahu,” jelas Susi.

(Sumber : Detik.com)

Populasi Macan Tutul di Taman Nasional Gede Pangrango Tersisa 32 Ekor

28 May 2016

macan tutulSalah satu habitat macan tutul Jawa yakni di Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat. Hanya saja, saat ini populasinya tersisa 32 ekor saja.

“Dari pantauan terakhir ada 32 ekor,” kata Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawasan Balai Besar TNGGP Aden Mahyar, saat ditemui di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (27/5/2016).

Mengantisipasi agar populasinya tak semakin sedikit, petugas polisi hutan terus melakukan patroli. Bahkan, untuk saat-saat tertentu, Taman Nasional sengaja ditutup agar satwa-satwa ada waktu untuk bereproduksi dengan tenang.

Penutupan terakhir dilakukan pada Januari hingga Maret 2016. Selain atas alasan waktu untuk bereproduksi, juga saat itu memang saat-saat curah hujan tengah tinggi-tingginya.

“Karena ketika musim hujan makanan untuk satwa itu berlimpah. Itu peluang bereproduksi,” tutur Aden.

Selain populasi macan tutul, populasi burung juga menjadi perhatian pengelola. Apalagi saat ini masih kerap dilakukan perburuan liar oleh warga sekitar.

“Jadi mereka (pencuri burung) memasang pancing dan menggunakan burung pemancing. Masih banyak itu terutama di daerah Sukabumi,” ungkapnya. Burung-burung yang menjadi target di antaranya burung Kacamata dan Raja Udang yang berukuran kecil.

(Detik)

Pemerintah Tawar Harga 10,64 Persen Saham Freeport Rp 8,19 Triliun

26 April 2016

FREEPORTKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menghitung harga divestasi saham 10,64 persen PT Freeport Indonesia. Dasar penghitungan adalah biaya penggantian investasi atau replacement cost.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyampaikan, bahwa pemerintah minta Freeport merevisi tawaran divestasinya, “Kami menghitung harga divestasi sekitar 630 juta dollar AS (sekitar Rp 8,19 triliun kurs Rp 13.000),” ujarnya.

Hitungan ini lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran Freeport yakni 1,7 miliar dollar AS. Freeport menghitung harga itu dengan rencana investasi mereka dengan asumsi kontrak bakal diperpanjang hingga 2041.

Bambang bilang, skema replacement cost tersebut sesuai dengan tata cara perhitungan saham divestasi tambang penanaman modal asing yang ada di Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013.

Pada pasal 13 peraturan itu menyebut, harga divestasi berdasarkan biaya penggantian atas investasi atau replacement cost. Biaya penggantian itu atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi, sampai dengan tahun kewajiban divestasi.

Karena itulah, melalui surat Dirjen Minerba tertanggal 11 April 2016, pemerintah meminta Freeport menghitung ulang tawaran divestasiinya. Hanya saja, sampai saat ini Freeport belum memberikan laporan atas perhitungan ulang harga divestasi saham tersebut.

Bambang berharap Freeport segera merespon surat tersebut. Setelah ada penawaran harga dengan penghitungan ulang, Tim Penyelesaian Divestasi akan kembali melakukan penilaian harga.

Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, sebelumnya PT Freeport sudah menyampaikan laporan valuasi saham kepada Pemerinah Indonesia. Freeport berpendapat valuasi yang wajar berdasarkan analisa nilai pasar dari operasi tambang Grasberg. Ini sesuai dengan hak jangka panjang yang diberikan dalam kontrak karya.

“Kami meninjau dan merespon tanggapan yang kami terima dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Riza, Freeport-McMoRan dan PT Freeport Indonesia juga telah menyampaikan valuasi harga divestasi ke pemerintah pasca-diskusi dan negosiasi amandemen dan perpanjangan kontrak karya serta divestasi.

Dus, jika tak ada titik temu, rencana divestasi Freeport bakal panjang.

(Kompas)

KEN Klaim Temukan Cadangan Migas Baru Sebesar 5,2 Miliar Barrel

7 October 2015

minyakKomite Eksplorasi Nasional (KEN), melalui ketuanya Andang Bachtiar, mengungkapkan telah mengidentifikasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas nasional sebesar 5,2 miliar barrel minyak ekuivalen, setara dengan 2,7 miliar barrel minyak dan 14 TCF gas.

Potensi ini diperoleh dari 108 struktur sumur-sumur penemuan migas yang sudah terbukti berisi migas setelah lewat serangkaian pengujian. “Beberapa di antaranya ada yang sekitar 40-50 juta barrel. Juga ada yang 100 juta barrel. Contoh, di sebelah timur Indonesia ada beberapa. Kemudian di Blok Kasuri saja ada 1-3 TCF,” kata Andang di sela konvensi dan ekshibisi empat asosiasi migas seluruh Indonesia yang berlangsung di Balikpapan, Selasa (6/10/2015).

Temuan-temuan itu, kata Andang, belum bisa dimasukkan dalam struktur cadangan migas nasional. Pasalnya, banyak kendala masih dihadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). “Kami masih mendata masalah-masalah yang menghambat realisasi menjadi cadangan nasional ini,” kata Andang.

Pemerintah membentuk KEN pada 12 Juni 2015 lalu. Empat bulan berjalan, KEN mengemban mandat untuk meningkatkan Reserve Replacement Ratio (RRR) lebih dari 75 persen dalam lima tahun dengan menemukan cadangan migas baru. Selain itu, KEN juga ditugaskan mempercepat proses penemuan cadangan migas yang semula 6-10 tahun menjadi 3-5 tahun sejak blok award sampai discovery.

Andang mengklaim, selain temuan cadangan di 108 struktur dari sumur-sumur penemuan migas, juga terdapat banyak eksplorasi yang dikerjakan KKKS yang diyakini memiliki potensi temuan migas di dalamnya. Sejumlah 16,6 miliar minyak ekuivalen dari 120 struktur telah dieksplorasi. “Struktur ini tidak diprioritaskan KKKS yang bersangkutan untuk dieksplorasi lebih lanjut,” kata Andang.

“Dalam 1-4 tahun ke depan, masalah-masalah itu harus bisa kita atasi bersama pemerintah. Itu akan memberi manfaat ditemukannya cadangan-cadangan baru migas,” kata Andang.

Rumitnya perizinan di hulu menjadi salah satu dari hal yang diperkirakan menghalangi. Kendala itu kerap memerlukan proses waktu lama dan biaya besar. KEN terus mendesak terciptanya rasionalisasi izin.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Joko Siswanto mengatakan, pemerintah telah melakukan penyederhanaan izin dari lebih dari 100 izin menjadi 42 izin. “Sekarang tinggal 42 izin dan satu pintu. Misal, kewajiban menggunakan LC, sekarang sudah dipangkas. Ini yang terbaru dipangkas pada September lalu,” kata Joko.

Andang dan Joko hadir di konvensi dan ekshibisi dalam pertemuan yang dinamai Joint Convention 2015. Konvensi ini diselenggarakan oleh Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia (IAFMI), dan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) yang berlangsung di Balikpapan pada 5-8 Oktober 2015.

Adapun pihak yang memenuhi konvensi yaitu sekitar 500 peserta dari akademisi dan profesional berbagai daerah di Indonesia. Konvensi dikemas dalam panel diskusi dengan panelis seperti Kementerian ESDM, KEN, SKK Migas, serta para ahli geologi dan produksi migas dari seluruh Indonesia.

(Kompas)

Ratusan Peternak Ikan Gulung Tikar

19 September 2015

lelePara peternak ikan di Kampung Nangela, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, terancam gulung tikar. Aktivitas peternak terhenti sejak tiga bulan terakhir ini. Seiring memasuki musim kemarau, mereka mengaku merugi hampir ratusan juta rupiah.
Mereka memilih mengeringkan kolam-kolam ikan seiring pasokan air semakin berkurang. Bahkan ada sejumlah kolam ikan milik puluhan peternak kini kering kerontang tidak terairi. “Kami sudah lama tidak beternak ikan lagi alias bangkrut. Mudah-mudahan tidak lama lagi sumber mata air kembali terairi,” kata salah seorang peternak di Kampung Nanggela, Junaedi, kemarin. “Karena sangat tergantung pada sumber mata air, maka aktivitas warga Nanggela kini terhenti,” tegasnya.
Menurut Junaedi, puluhan sumber mata air yang berada tidak jauh pemukiman dan kolam warga kering kerontang. Mata air yang selama ini menjadi salah satu sumber aktivitas peternak ikan kering kerontang.
Selain pasokan dari sumber mata air kini kering kerontang, kata Junaedi, warga mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi untuk segera memperbaiki Daerah Aliran Sungai (DAS). Karena hampir sebagian besar DAS rusak berat karena tidak terpelihar. “Selain sungai kering, DAS yang ada disekitar pemukiman warga rusak berat karena tidak terpelihara,” katanya.

(Metropolitan.id)

Aramco Siap Masuk Pasar Indonesia, Pertamina Ketar-ketir

16 September 2015

kilang-minyak-ilustrasiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan perusahaan minyak Saudi Arabian Oil Company (Aramco) berminat berinvestasi di Indonesia.

Konkretnya Aramco ingin membidik embangun kilang, sekaligus storage dan secara langsung mempunyai distribusi di Indonesia.

Perusahaan milik pemerintah Saudi Arabia dikabarkan siap menggelontorkan 10 miliar dollar AS untuk membangun bisnis di Indonesia.

“Ada beberapa isu yang belum confirm misalnya soal skema antara Aramco dengan Pertamina. Kita harapannya di samping memang menjamin pasokan crude, juga mereka investasi,” tandasnya.

Pemerintah Arab Saudi berharap Aramco bisa masuk ke hilir, ke marketing dan distribusi.

Namun, Pertamina belum sepenuhnya sepakat, sementara secara regulasi dan secara arah pemerintah juga, Indonesia tidak membuka lebih lebar market untuk hilir. (jaringnews.com)

Beras dan Rokok Kretek Filter Penyebab Kenaikan Garis Kemiskinan

16 September 2015

beras-bulogKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan kenaikan jumlah kemiskinan dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan ini merupakan suatu batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin.

Dia mengatakan komoditi makanan berkontribusi besar terhadap kenaikan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dari makanan menyumbang sebesar 73,23 persen terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2015.

“Pada Maret 2015, komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya sama, seperti beras dan rokok kretek filter,” ujar dia di Kantor BPS, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).

Dia menjelaskan komoditas beras memberikan sumbangan pada kenaikan Garis Kemiskinan sebesar 23,49 persen di perkotaan dan 32,88 persen di pedesaan. Sedangkan rokok kretek filter menyumbang 8,24 persen di perkotaan, dan 7,07 persen di pedesaan terhadap kenaikan Garis Kemiskinan.

“Komoditas lain yang juga memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan Garis Kemiskinan adalah telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, gula pasir, roti manis, tempe, tahu dan kopi,” tambahnya.

Sementara komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Serta angkutan yang memberi sumbangan besar di perkotaan dan kayu bakar yang memberi sumbangan besar di pedesaan.

Sebagai informasi, pada periode Maret 2014 hingga Maret 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,26 persen, yaitu dari Rp 302,735 per kapita per bulan pada Maret 2014 menjadi Rp 330,776 per kapita per bulan pada Maret 2015.(metrotvnews.com)

Pertamax Batal Naik, Perintah Langsung dari Dirut Pertamina

15 May 2015

spbu3aPT Pertamina (Persero) mendadak membatalkan kenaikan harga Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamax Dex dua jam sebelum diberlakukan. Hal ini kabarnya merupakan perintah langsung dari Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

“Kenaikan harga Pertamax mendadak dibatalkan. Saya dapat informasi, itu perintah langsung dari Dirut Pertamina,” kata Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi kepada detikFinance, Jumat (15/5/2015).

Eri mengakui, pada Kamis pagi (14/5/2015) seluruh pengusaha SPBU sudah diberikan surat keputusan kenaikan harga Pertamax. Namun, mendadak dibatalkan pada malam harinya.

“Kita sudah terima surat Kamis pagi dari Pertamina kalau Pertamax cs naik. Tapi, malam harinya 22.30 WIB kita dapat pemberitahuan singkat dari Pertamina. “Pak Eri harga BBK (bahan bakar khusus) ditunda pelaksanaannya, sehingga besok harga tetap tidak berubah, tolong bantu broadcast ke teman-teman SPBU. Tiba-tiba saja, katanya perintah Dirut,” ungkapnya.

Eri mengungkapkan, seingatnya penundaan kenaikan harga pertamax mendadak baru kali ini dialaminya, pasalnya naik-turunnya harga Pertamax merupakan hal yang biasa karena merupakan bahan bakar non subsidi.

“Seingat saya ini yang pertama kali terjadi. Pertamax ini kan bahan bakar non subsidi, harganya sesuai harga pasar yakni MOPS (Mean of Platts Singapore) dan kurs rupiah terhadap dolar,” tutup Eri.

Sebelumnya, Pertamina berencana menaikkan harga Pertamax jadi Rp 9.600/liter.

(detik.com)

Susi: Kelapa Sawit Terancam Diembargo Uni Eropa, “Seafood” Pun Sama..

31 March 2015

susiMenteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti kembali mengungkapkan kekhawatiran hasil perikanan Indonesia diboikot oleh dunia Internasional karena isu perbudakan. Hal itu kata dia sama persis dengan kasus embargo minyak kepala sawit Indonesia di pasar Eropa.

“Bapak ibu sudah dengar bahwa kelapa sawit sudah terancam untuk diembargo, untuk diboikot, hanya karena gajah mati, dan kebakaran hutan yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Seafood pun sama, Uni Eropa udah semua berkomitmen akan tracebility. Amerika, 2 minggu yang lalu pun sudah bicara yang sama,” ujar Susi di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Menurut Susi, saat ini semua pihak terkait di sektor perikanan harus bersama-sama menangkal dan membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang tak merestui praktik perbudakan. Apalagi hal tersebut terjadi di wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, dia meminta penegak hukum untuk segera bergerak membasmi praktik-praktik perbudakan tersebut. “Jadi kalau kita masih ragu-ragu menindak kapal-kapal asing atau kapal eks asing atau kapal yang langsung asing. Ini kesalahan besar, saya tidak mau ujungnya kita dianggap merestui perbudakan terjadi di illegal fishing yang dihukum produk seafood Indonesia,” kata dia.

Informasi perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources diketahui Susi setelah membaca laporan investigasi Associated Press (AP). Dalam laporan yang dimuat oleh AP.org dengan judul “AP Investigation: Are slaves catching the fish you buy?” itu menuliskan adanya pemaksaan kerja selama 22 jam per hari tanpa hari libur kepada ABK di Kapal milik PT Pusaka Benjina Resources.

Bahkan, AP juga mengungkapkan para pekerja paksa yang banyak berasal dari Myanmar tersebut sampai harus mengonsumsi air kotor untuk minum. Hasil tangkapan ikan perusahaan tersebut sampai diekspor ke Amerika Serikat dan disalurkan ke toko retail besar di Amerika Serikat yaitu Wal Mart.

(Kompas)

Bulog: Stok Beras di Jawa Barat Aman

24 February 2015

berasKepala Divre Bulog Jabar Alif Affandi mengatakan stok beras di Jawa Barat, aman.

“Stok beras kita (Jabar) aman, stok beras kita sampai saat ini masih ada cukup untuk tiga bulan kedepan. Stok yang ada di Bandung saja ada sekitar 15 ribu ton, itu cukup,” kata Alif di Bandung, Senin, (23/2/2015).

Alif mengatakan, stok yang saat ini tersedia di Jabar ada 98 ribu ton beras. Sementara, kebutuhan Jabar mencapai 39 ribu ton. “Jadi, masih cukup untuk tiga bulan kedepan,” katanya.

DIa mengklaim, stok beras di Jawa Barat akan semakin aman, seiring dengan masa panen yang akan segera tiba. Disebutkan, daerah di Jawa Barat yang akan panen raya pada bulan mendatang, yakni, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang.

“Karena itu kan daerah-daerah panen kita, jadi Insya Allah stok kita akan berlipat,” katanya.

Alif mengatakan, pihaknya akan melakukan geser stok dari tiga wilayah itu ke wilayah yang tidak banyak panen, seperti ke Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur dan Kota Bandung. “Kita geser stok dari pantura ke daerah yang tidak panen banyak, seperti ke Bandung, Ciamis dan Cianjur,” katanya.

Jawa Barat menargetkan pada tahun ini bisa menyerap 400.000 ton beras. Berdasarkan pemantauan ke lahan-lahan sawah, padi yang tumbuh sangat bagus. “Dan kami sudah siap menampung,” pungkasnya.

(Kompas)

Next Page »