web analytics

Pilkada Kab. Bandung Barat : ASIH Inventarisir Kecurangan Pemilukada

piyuKubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut dua, Aep Nurdin-Kosasih (ASIH), menginventarisir tindak kecurangan yang terjadi selama pencoblosan.

Pengumpulan data tersebut akan menjadi acuan dari tim advokasi yang sudah disiapkan sebagai kajian apakah temuan itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak sebagai delik aduan pelanggaran Pemilu. Ketua Tim Pemenangan Pasangan ASIH, Gunawan Kartiwa, mengungkapkan, ada dua pekerjaan yang sedang dilakukan yakni perekapan data dan temuan kecurangan.

Seperti intervensi birokrasi; polti kuang di Cigugur Girang, Parongpong; kampanye terselubung termasuk video kampanyediwilayahGununghalu. “Semua dugaan pelanggaran itu dilakukan pasangan nomor urut lima. Berdasarkan data dan kajian internal nantinya diputuskan akan dibawa ke MK atau tidak,” katanya di Media Center ASIH, kemarin.

Menurutnya, banyak kejanggalan yang membuat perolahan suara paslon nomor lima melesat meninggalkan pesaingnya. Misal di TPS 3 Desa Tugumukti, Cisarua, saksi nomor dua tidak boleh masuk, padahal membawa surat tugas.

Belum lagi sepanjang sejarah PDIP di Kecamatan Parongpong tidak pernah menang karena merupakan basis PKS. Tapi, pada Pemilukada Kabupaten Bandung Barat ini, raihan suaranya melesat tajam. “Temuan hukum belum tentu jadi fakta hukum, tapi kami akan berupaya membuat hal ini jelas, karena pelanggaran itu berpotensi membatalkan pemilukada,” ucapnya.

Calon bupati Aep Nurdin mengaku cukup kaget dan tidak memprediksi jika raihan suara yang diperolehnya dengan pasangan nomor lima sangat jauh berbeda. Itu di luar prediksinya sebab ada beberapa daerah hasil binaannya yang raihan suaranya sangat minim dan tidak sesuai target. Padahal, awalnya dia optimistis pelaksanaan Pemilukada KBB berjalan dua putaran dan menyisakan dua pasangan dari lima pasangan yang ada.

“Banyak daerah yang saya bina ternyata kontribusi suaranya minim, entah apa yang terjadi?” kata Aep. Calon bupati Abubakar sudah menyiapkan tim advokasi sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi gugatan dalam Pemilukada KBB. Nantinya tim tersebut yang akan menelaah segala macam yang dituduhkan termasuk menyiapkan langkahlangkah jika kasusnya dibawa ke MK. “Saat ini konsentrasi kami masih pada proses rekapitulasi suara sementara,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran Pemilukada KBB juga dikemukakan calon bupati nomor empat Erni Rusyani Ernawan. Dia mengungkapkan, ada sekitar 20.000 warga Batujajar yang kehilangan hak pilih. Belum lagi ada intervensi birokrasi melalui camat di beberapa wilayah yang membubuhkan tandatangan berkas rekapitulasi, padahal penghitungan masih dilakukan di tingkat KPPS dan PPS.

Sementara itu, data sementara yang diperoleh KPU KBB menyebutkan Abubakar-Yayat T Soemitra memperoleh 382.712 suara. Jauh meninggalkan lawan-lawannya dimana pasangan Panji Tirtayasa-Kusna Sunardi (22.854 suara), Aep Nurdin-Kosasih (102.383 suara), Djamu Kertabudi-Agus Yasmin (90.018 suara), dan Erni Rusyani-Samsul Ma’arif (150.850 suara). adi haryanto

sumber:koran-sindo.com

Pilbup Kab. Bandung Barat, Kandidat Saling Beradu Program

Foto:galamedia

Foto:galamedia

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pemilukada Kabupaten Bandung Barat (KBB) saling beradu program untuk menarik perhatian masyarakat.

Pasangan Aep Nurdin-Kosasih (ASIH) misalnya, mereka menjamin tujuh komitmen yang akan dilakukan ketika terpilih memimpin KBB. Komitmen yang ditawarkan itu adalah hasil kajian dan penelaahan tim berdasarkan masukan dan aspirasi masyarakat yang belum bisa direalisasikan oleh kepala daerah saat ini.

Tujuh komitmen yang ditawarkan ASIH adalah pendidikan gratis hingga SMA, jaminan pengobatan gratis bagi masyarakat, raskin gratis, bantuan pembangunan Rp100 juta per RW, 100.000 lowongan kerja, 5.000 wirausahawan baru, perbaikan infrastruktur jalan, termasuk betonisasi jalan desa, dan program gas murah bagi masyarakat.

Semua komitmen tersebut dijamin bakal terealisasi dalam lima tahun pemerintahannya. “Itu adalah janji dan komitmen kami yang rasional bagi masyarakat KBB,” kata Aep Nurdin, balon bupati yang diusung oleh PKS. Mengenai persiapan menjelang kampanye, pasangan yang mengangkat slogan BERBEDA (bersama benahi daerah) ini mengaku terus melakukan konsolidasi, termasuk melakukan survei internal yang hasilnya akan di-publish pada awal Mei.

Sementara itu, calon wakil bupati dari PPP Samsul Ma’arif mengaku memiliki program membangun dari desa. Tidak hanya itu, Samsul yang akan menjadi pendamping Erni Rusyani Ernawan juga akan berkomitmen dalam perluasan lapangan kerja, perbaikan jalan rusak, pelayanan birokrasi dan aparat pemerintah, serta pembangunan sosial spiritual budaya. Poin-poin itulah yang paling mendasar dan sesuai dengan cita-cita pemekaran KBB.

Sedangkan calon bupati incumbent Abubakar menawarkan program-program yang realistis dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yakni perbaikan infrastruktur, kesehatan, danpendidikan. Menurutnya, ketiga aspek itu menjadi modal awal dalam membangun masyarakat yang mapan.

Dia pun sesumbar jika dibawah kepemimpinannya KBB sudah jauh lebih baik dan maju dibandingkan saat awal dimekarkan dari Kabupaten Bandung. Kalaupun ada program yang belum terealisasi itu, lebih dikarenakan keterbatasan APBD sehingga Pemda harus membuat skala prioritas dalam merealisasikan programnya.

“Selama lima tahun saya sudah meletakkan fondasi pembangunan di KBB. Maka, jika kembali terpilih untuk melanjutkannya lebih mudah. Berbeda jika pasangan lain yang memimpin karena masih harus memulainya dari nol,” ujar cabup nomor urut lima ini. adi haryanto

sumber:koran-sindo.com

Agus Hamdani Fokus Urus Pilkada Garut

20130405jbrAgus Hamdani resmi menjadi Bupati Garut setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot Garut, kemarin.

Ketua DPRD Kabupaten Garut Ahmad Badjuri mengatakan, acara pelantikan dalam sidang paripurna ini terbuka untuk umum. Sidang paripurna, kata Ahmad, hanya mengagendakan pengambilan sumpah jabatan Agus Hamdani menjadi Bupati Garut pengganti Aceng. “Hanya pengambilan sumpah dan jabatan saja,” kata Badjuri. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta, agar Agus dapat melaksanakan tugasnya sebagai bupati di sisa masa jabatan ini.

”Saya berpesan kepada Bupati Garut agar lebih fokus pada penyelenggaraan pembangunan yang ditunjang profesionalisme birokrasi, serta political willdemi terciptanya Kabupaten Garut yang lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya. Usai pelantikan, Agus mengaku akan menjalankan tugas sebaik mungkin. Prioritas utama, kata Agus, adalah melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh bupati sebelumnya, Aceng HM Fikri. ”Langkah awal yang akan saya lakukan, yakni konsolidasi internal yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan.

Terlebih, saat ini kepentingan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Garut tengah menanti pencairan dana hibah untuk menunjang kelancaran pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum,” katanya. Terpisah, Aceng HM Fikri mengatakan, sangat mendukung atas pelantikan Agus menjadi bupati ini. Dia menyatakan tidak memiliki prasangka buruk kepada penggantinya tersebut.

“Bagaimanapunjuga, AgusHamdani akan melanjutkan masa bakti yang tersisa ini hingga akhir jabatan 2013 nanti. Kami semua harus mendukungnya. Saya sendiri, datang kemari karena diundang. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolaknya,” kata Aceng. Usai dilantik, Aceng tampak menyalami Agus yang telah resmi menjabat sebagai bupati. Aceng juga turut memberikan selamat kepada Agus di akhir prosesi pelantikan itu. fani ferdiansyah

Sumber + Foto : koran-sindo.com

Jokowi-Basuki Tak Akan Terpengaruh Isu Ancaman Boikot

February 14, 2013 by  
Filed under Berita Nasional, Jawa Barat Terkini

jokowi-bagikan-bantuanPasangan pemimpin Jakarta Baru, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, dinilai tak akan terpengaruh ancaman boikot dari para bawahannya. Karena sesuai dengan wataknya, para PNS adalah pegawai yang menganut gaya satu komando, suka tidak suka, pada akhirnya semua akan menuruti perintah atasannya.

“Isu yang digulirkan (boikot) hanya untuk memolitisasi. Saya melihat karakter PNS itu biasanya unity of command, sangat mengikuti pemimpinnya meski hanya formalitas dan secara subtansial tak efektif,” kata Gun Gun Heriyanto, pengamat dari The Political Literacy Institute, kepada Kompas.com, Rabu (13/2/2013) malam.

Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini menuturkan, dirinya tak yakin akan terjadi gerakan terselubung untuk memboikot Jokowi-Basuki, baik itu di kalangan pegawai (PNS) maupun setingkat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kepala dinas, dan lainnya. Alasannya adalah karena semua bawahan Jokowi-Basuki akan lebih mementingkan peluang karier profesionalnya ketimbang sibuk melakukan boikot.

Namun, di sisi lain, Gun Gun tak menampik adanya sejumlah pegawai yang merasa tidak nyaman di masa peralihan pucuk kepemimpinan Jakarta. “Ini kan masih transisi ya, pemimpin Jakarta sekarang berbeda dengan pemimpin yang biasanya minta dilayani. Mungkin ada yang tidak happy dan terjadi guncangan di mesin birokrasi karena tertutup celah untuk mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.

Menurut kabar yang beredar di kalangan wartawan, beberapa kepala SKPD dan sejumlah PNS di internal Pemprov DKI mengancam melakukan boikot lantaran tak suka dengan gaya kepemimpinan Jokowi-Basuki. Ritme kerja keduanya dinilai jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya, terlalu cepat, membuat para bawahannya tergopoh-gopoh, merasa tak nyaman, dan tertekan. Namun, kabar itu dibantah, baik oleh pegawai di level birokrasi maupun setingkat kepala dinas.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menegaskan ketidakbenaran informasi tersebut. Ia meyakinkan semuanya dalam kondisi yang cukup terkendali. “Enggak benar itu. Enggak ada ancaman boikot,” ujar pria yang akrab disapa Ahok sesaat sebelum meninggalkan ruang kerjanya, Rabu malam.

Editor: Ana Shofiana Syatiri

sumber: megapolitan.kompas.com

Menuju Jabar 1 : Gubernur Terpilih Harus Buat Perda Antikorupsi

February 6, 2013 by  
Filed under Berita Jawa Barat, Jawa Barat Terkini

Foto : sindo

Foto : sindo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap gubernur terpilih Jabar bisa membuat aturan pencegahan tindak pidana korupsi. Gubernur baru periode 2013- 2018 juga harus memecat PNS yang memiliki rekening mencurigakan dan terindikasi korupsi.

Tujuannya mencegah secara langsung modus korupsi yang terjadi di tubuh birokrasi. “Diharapkan nanti ada peraturan daerah (perda) yang mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi. Segera nonaktifkan pegawai yang memiliki rekening mencurigakan,” ujar Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja dalam pembekalan lima pasang calon gubernur- wakil gubernur Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro,Kota Bandung,kemarin.

KPK memberikan pembekalan kepada lima pasang calon untuk membangun pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. “Para calon diberi masukan bagaimana membangun pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Adnan. Incumbent Ahmad Heryawan menegaskan setuju jika perda terkait pemberantasan korupsi secara terintegrasi di tubuh pemerintahan dibentuk. Dia tidak keberatan jika anggota KPK ditempatkan di Pemprov Jabar.

“Lebih baik begitu, bahkan kalau perlu anggota KPK ditempatkan di setiap dinas agar terpantau dari dalam. Bagus begitu daripada mantaunya dari luar,”katanya. Calon wakil gubernur Jabar dari PDIP Teten Masduki mengaku setuju petugas KPK ditugaskan di tubuh birokrasi untuk menghindari modus-modus korupsi.“Tinggal nanti harus dicari peluang untuk membuat aturannya,”ucapnya.

Kekayaan Calon

Seusai wejangan dari KPK,lima pasangan calon menyampaikan secara langsung harta kekayaan yang dimiliki.Hanya cagub Rieke Diah Pitaloka yang tidak hadir.“BuRiekekebetulanharus menghadiri acara penting,”kata Teten seusai pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam laporan harta kekayaan, aktivis antikorupsi itu memiliki piutang terbesar di antara kandidat lainnya.

Harta kekayaan Teten juga merupakan kedua terkecil di antara kandidat lain setelah cawagub jalur in-dependen Cecep Nana Suryana Toyib sebesar Rp1.413.789.161. “Total harta kekayaan saya Rp1.468.127.852. Namun, saya punya piutang mencapai Rp164.100.000.Itu untuk asuransi jiwa seluruh anggota keluarga saya termasuk asuransi pendidikan anak-anak,”jelas Teten.

Cagub dari jalur independen Dikdik Mulyana Arif Mansur menjadi cagub terkaya dibanding calon lainnya. KPK mencatat total kekayaan mantan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu mencapai Rp30.564.377.843.Kekayaan itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak. ”Harta saya kebanyakan berupa lahan.Orang rata-rata tahu kalau di Bukit Nagreg (Bandung) itu tanah saya. Juga ada tanah warisan yang nambah sedikit,”katanya.

Menurut dia, hartanya bertambah lebih dari Rp20 miliar ketika tim klarifikasi LHKPN dari KPK memeriksa harta kekayaannya, “Pada tahun 2004, saat saya menjabat Kanitserse dan jadi Kapolda nilainya hanya berkisar Rp10 miliar. Ketika diklarifikasi KPK, ternyata harga jualnya naik signifikan,”ucapnya. atep abdillah kurniawan

Sumber : seputar-indonesia.com

Bandung Kota Termacet Se-Jabar

November 29, 2012 by  
Filed under Bandung, Berita Daerah, Jawa Barat Terkini

Tidak terkendalinya jumlah kendaraan yang tidak didukung infrastruktur jalan membuat Kota Bandung mendapat julukan kota termacet se-Jawa Barat.

Berdasarkan kajian dan analisis Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar,tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Bandung tergolong paling parah dan paling sulit dikendalikan. Kasubdit Keamanan,Keselamatan, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamsal) Ditlantas Jabar AKBP Mohammad Tora mengatakan, sudah saatnya Kota Bandung melakukan rekayasa lalu lintas dan rekayasa birokrasi dalam manajemen sistem transportasi.

“Kemacetan di Kota Bandung memang paling parah di Jabar, disusul Kota Bogor,” ujarnya dalam diskusi manajemen transportasi yang digelar Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung,kemarin. Ditlantas Polda Jabar tengah mengkaji formulasi yang tepat untuk menangani kemacetan lalulintas di Kota Bandung.“Konsep yang dikaji dengan berbagai stakeholder adalah bus wisata Bandung,”katanya.

Dia menjelaskan, konsep tersebut akan menjadi pesaing moda transportasi yang ada saat ini seperti halnya angkutan kota.Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki bus wisata,paradigma berpikir masyarakat diharapkan berubah dan mereka akan lebih memilih menggunakan bus wisata dibandingkan mobil pribadi maupun angkutan kota.“Bus wisata akan dilengkapi berbagai fasilitas dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan penumpang. Destinasinya pun sudah ditentukan dan sangat memerhatikan ketepatan waktu,” ujarnya.

Konsep bus wisata Bandung menjadi pilot projectdalam rekayasa sistem transportasi di Jabar yang mengacu sistem transportasi massal.Konsep tersebut nantinya terintegrasi dengan seluruh kota/kabupaten di Jabar,termasuk dengan Jakarta.Bus wisata Bandung akan menjangkau lokasistrategissepertipusatpemerintahan, bisnis,perumahan,sekolah, dan berbagai tempat lainnya. Konsep ini juga akan terintegrasi dengan sistem online traffic managementdi seluruh kota/ kabupaten.

“Ke depan,warga Kota Bandung bisa menikmati kotanya sendiri saat hari libur. Tidak seperti sekarang ini yang didominasi pendatang,” ucapnya. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Riki Gustia dimengakui parahnya tingkat kemacetan di Kota Bandung. Kondisi tersebut akibat tidak terkendalinya jumlah kendaraan terlebih saat hari libur.Selain faktor tersebut, penyebab lain kemacetan di Kota Bandung akibat minimnya kesadaran masyarakat seperti parkir liar,pedagangkaki lima(PKL),hingga perilaku sopir angkutan umum yang menaikturunkan penumpang sembarangan.

“ Semua itu harus kita benahi dulu,”katanya. Sambil membenahi berbagai faktor penyebab kemacetan, Dishub berupaya menciptakan moda transportasi massal.Pengefektifan moda transportasi massal di Kota Bandung perlu didahulukan. Dishub juga akan terus menata ruas jalan agar lebih teratur,tertata baik,sehingga kemacetan bisa diatasi. Pengamat kebijakan publik Unpas Tomas Bustomi mengatakan, tidak sebandingnya jumlah kendaraan dengan infrastruktur jalan sebagai penyebab utama kemacetan di Kota Bandung.

Dia memprediksi jika tak ada upaya dari pemerintah, dalam 10 tahun ke depan lalu lintas di Kota Bandung akan mengalami stagnasi. Dengan jumlah penduduk Kota Bandung yang melebihi 3 juta jiwa,seharusnya Kota Bandung menjadi kota percontohan dalam pengembangan sistem transportasi. agung bakti sarasa

Sumber:seputar-indonesia.com

Menuju Jabar 1 : Kinerja Pemprov Dipertaruhkan

Foto:seputar-indonesia.com

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2013 yang diikuti Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Dede Yusuf mengancam stabilitas kinerja pejabat birokrasi dan pelayanan masyarakat.

Apalagi, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar kini dijabat pelaksana teknis (Plt) yang kewenangannya terbatas setelah Sekda Jabar Lex Laksamana pensiun.Kemudian, Lex digandeng menjadi pendamping Dede Yusuf.“Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) langsung memiliki konsekuensi logis, dimana tenaga,energi,dan waktu akan lebih banyak terserap,” ujar Wakil Ketua DPRD Jabar Rudy Harsa Tanaya,kemarin.

Hingga pengumuman resmi pasangan calon gubernur (cagub) dan wakilnya beberapa waktu lalu,kinerja Pemprov Jabar tidak banyak terpengaruh hiruk-pikuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar. Namun, setelah pengumuman hingga hari H pencoblosan Pilgub Jabar,kinerja Pemprov Jabar akan dipertaruhkan.“Ke depan gubernur dan wakilnya akan membutuhkan tambahan waktu baik bagi pribadi maupun permintaan konstituen, intensitas keduanya dipastikan meningkat,” katanya.

Menurut dia, agar kinerja tak banyak terpengaruh aktivitas politik, incumbent yang tengah bertarung harus mampu membagi waktunya masingmasing, sehingga fungsi dan peran gubernur/wagub tetap terjaga. Di samping itu,seluruh jajaran birokrasi Pemprov Jabar harus mengedepankan disiplin. Asisten Daerah (Asda) beserta seluruh satuan operasional perangkat daerah (SOPD) wajib mengoptimalisasi peran dan fungsinya masing-masing. “Saat ini Sekda dijabat seorang Plt yang kewenangan dan pengalamannya terbatas. Karena itu, seharusnya gubernur bisa memberikan kewenangan lebih besar kepada Plt Sekda,”ujarnya.

DPRD juga akan mengawasi netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam perhelatan Pilgub Jabar. Pihaknya ingin ada kesamarataan pada seluruh pasangan calon dengan tidak adanya pasangan calon tertentu yang memakai fasilitas pemerintahan untuk tujuan pribadi. “Kita ingin Pilgub yang fairplay, nyaman, dan penuh kekeluargaan. Kita berharap seluruh birokrat menjaga sikap netralnya agar persaingan dalam Pilgub Jabar tetap sehat,” kata Rudy.

Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Jabar Herry Hudaya meyakinkan hingga saat ini kinerja Pemprov Jabar tak terganggu. Kalaupun terjadi gangguan, hal itu diprediksi terjadi saat masa kampanye yang memakan waktu 14 hari. “Namun, hal itu sudah diantisipasi. Gubernur dan wagub bisa mengambil cuti selama masa kampanye dan menunjuk Plt, dalam hal ini Sekda,”ujarnya.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menuturkan Pilgub Jabar jangan membuat fungsi dan peran birokrat di lingkungan Pemprov Jabar terabaikan.Bagaimana pun hiruk-pikuk Pilgub Jabar pasti akan mengganggu kinerja pemprov.Agar kinerja pemprov tak terganggu, Kementerian Dalam Negeri harus turun tangan mengawasi Pemprov Jabar. “Dengan adanya pengawasan, mereka tak mengabaikan pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu,tokoh masyarakat Jabar mengaku kecewa dengan sikap parpol yang dinilai serampangan dalam memilih cagub dan cawagub. Sebab, hanya karena takut kalah, parpol- parpol kehilangan arah dalam menentukan calon.“Parpol hanya terfokus pada sosok calon. Dan mereka menganggap hanya sosok artislah yang akan laku, maka tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat, artis yang dipilih,”ujar Ketua Forum Diskusi Hukum Bandung Dindin S Maolani.

Ketua Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi mengatakan, penentuan cagub dan cawagub yang terlambat itu bisa berpengaruh buruk terhadap masyarakat.“Apakah para calon pemimpin yang sekarang maju di Pilgub itu tahu dunia pendidikan di Jabar?” ucapnya. Dia berharap siapapun pemimpin Jabar yang terpilih harus mampu membuat program yang bisa menetralisir racun yang merusak dunia pendidikan.

KPU Pastikan Keabsahan

KPU Jabar akan memastikan keabsahan surat keputusan kepengurusan baru Partai Demokrat yang telah mengusung Dede Yusuf-Lex Laksamana. Jika terbukti SK itu belum keluar sampai batas akhir waktu verifikasi berkas persyaratan pasangan calon yakni 17 November, maka Partai Demokrat dinyatakan tidak bisa mengusung pasangan.

“Untungnya, jumlah kursi keseluruhan dari partai lain (selain Demokrat) yang tergabung dalam koalisi pengusung Dede- Lex itu mencapai 15% suara. Jadi, kalaupun Demokrat ternyata kepengurusannya yang baru ini dianggap belum sah, Dede-Lex tetap bisa maju karena terbantu Gerindra dengan jumlah kursi 8%,PAN 5%,dan PKB 2%,”papar Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat.

Fungsionaris DPD Partai Demokrat Jabar Yan Rizal Usman mengatakan,SK kepengurusan baru sudah ada.“Kepengurusannya sudah fix dan SKnya sudah ada.Mungkin dalam 1-2 ke depan bisa dibuka, bahkan dipublikasikan,” ujarnya. Kepengurusan baru DPD Partai Demokrat Jabar setelah digelarnya Musda DPD Partai Demokrat Jabar di Sentul Bogor, dimana Iwan R Sulandjana terpilih sebagai ketua.

Yance-Tatang Berpotensi Bikin Kejutan

Pasangan calon dari Partai Golkar, Irianto MS Syafiuddin- Tatang Farhanul Hakim memiliki potensi membuat kejutan dalam Pilgub Jabar.Ketua Padepokan Spiritual Gagak Winangsih Anom Kertanegara mengatakan,secara ilmu metafisika, pasangan Yance-Tatang memiliki kekuatan tersendiri. “Ibaratnya bersembunyi di tempat yang terang atau bahasa Sundanya Nyumput tina Caang.Meski terlihat tidak menonjol, namun memiliki potensi cukup besar,”ungkapnya.

Pengamat politik Universitas Wiralodra Indramayu Leli Salman Alfarizi menilai selain incumbent Ahmad Heryawan- Deddy Mizwar serta Dede Yusuf- Lex Laksamana, pasangan Yance-Tatang juga mempunyai potensi untuk membalikkan berbagai prediksi. Sebab,Yance sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Jabar telah berproses dan bersosialisasi cukup lama untuk menjadi calon gubernur. “Komunikasi dengan akar rumput dan masyarakat bawah sudah dibangun sejak lama.Ini tidak boleh dikesampingkan, apalagi tipe pemilih di Jabar merupakan masyarakat tradisional,” katanya.

Di tempat terpisah, Polrestabes Bandung menyiagakan 2/3 kekuatan personel untuk mengamankan prosesi Pilgub Jabar periode 2013 – 2018. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso mengatakan, dari jumlah 4.300 personel Polrestabes Bandung dilibatkan 2.900 anggota.

“Kami juga terus berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan pencegahan dini,” ucapnya. Kepolisian juga dibantu unsur TNI Kodam III/Siliwangi. agung bakti sarasa/ atep abdillah kurniawan/ tomi indra/ yugi prasetyo

Sumber:seputar-indonesia.com

Menuju Jabar 1: Parpol Saling Intip Kekuatan Lawan

Foto:seputar-indonesia.com

Hingga kemarin, belum ada satu pun pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) dari partai politik yang mendaftar ke KPU Jawa Barat. Seluruh parpol belum memiliki nyali untuk menyebutkan pasangan calon yang diusungnya. Saling intip kekuatan menjadi faktor penyebab lambatnya penentuan pasangan. Misalnya Partai Demokrat. Meski sudah menyebutkan cagubnya yakni incumbent Dede Yusuf,namun sampai kini belum memunculkan pendamping. Adapun lima nama yang digadang- gadang sebagai figur yang dinilai layak untuk mendampingi Dede Yusuf, belum juga ada kejelasan. Padahal, batas waktu pendaftaran cagub/ cawagub di KPU hingga Sabtu, 10 November sejak dibuka pada 4 November lalu. Ada kecenderungan parpol besar seperti Partai Golkar, PDIP, PKS, termasuk Demokrat akan mengambil detik-detik akhir penutupan masa pendaftaran untuk menentukan pasangan calon dan kepastian koalisi untuk memenangkan kursi kepemimpinan Jabar periode 2013-2018. Fungsionaris Partai Demokrat Jabar Yan Rizal Usman hanya menyebutkan kriteria calon pendamping Dede Yusuf yang dinilai paling cocok. Menurutnya, Dede butuh orang yang profesional di bidang birokrasi agar jalannya roda pemerintahan ke depan lebih sempurna. Sayangnya, dia enggan menyebutkan nama calon pendamping Dede dari kalangan birokrat tersebut. ”Dede bisa fokuskan pekerjaan dalam produk kebijakan pemerintah. Sementara wakilnya fokus menangani tugas yang berhubungan dengan birokrasi. Saya rasa pasangan Dede seperti itu akan lebih baik,”ujarnya. Lembaga survei dari Lingkar Studi Informasi Demokrasi (eLSID) menemukan fakta jika Dede Yusuf disandingkan dengan mantan Sekda Jabar Lex Laksamana, maka raihan 40,3% suara sudah di tangan. Kemudian,anggota DPR Rieke Diah Pitaloka yang merupakan calon dari PDIP jika disandingkan dengan aktivis antikorupsi Teten Masduki hanya mampu meraih 19,8% suara. ”Sementara cagub PKS Ahmad Heryawan jika disandingkan dengan aktor senior Deddy Mizwar hanya meraih 17,5% suara,”jelas Direktur eLSID Dedi Barnadi. Pengamat politik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sadu Wasistiono mengatakan, semua parpol di Jabar terutama parpol-parpol besar masih saling mengintip kekuatan lawan, sehingga mereka berani mengambil risiko penentuan cawagub di akhir waktu pendaftaran.”Tarik-menariknya cukup kuat. Sebab, wakil itu memang sangat menentukan, dimana yang dicarinya adalah potensi raihan suara dari pihak wakil,”ungkapnya. Golkar Beri Kejutan Partai Golkar Jabar akan memberi kejuatan pada 10 November dalam momen pendaftaran cagub/cawagub di KPU Jabar. Hanya, partai berlambang pohon beringin ini terangterangan ingin berkoalisi dengan PDIP. Alasannya demi memperkokoh keharmonisan Golkar-PDIP seperti koalisi yang terbentuk di berbagai kabupaten/ kota. ”Lihat saja nanti akan ada kejutan saat pendaftaran cagub/cawagub Jabar pada 10 November mendatang,” kata Wakil Sekretaris DPD I Golkar Jabar Pulihono. Partai yang telah menetapkan Ketua DPD I Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin (Yance) sebagai cagubnya ini menilai koalisi merah-kuning merupakan koalisi paling ideal. ”Golkar dan PDIP sama-sama memiliki visi dan misi memperjuangkan rakyat Jabar,” ucapnya. Sementara itu, deklarasi cagub/cawagub dari Partai Golkar yang semula dilaksanakan 8 November terpaksa diundur menjadi 24 November 2012. Pasalnya,Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) berhalangan pada 8 November. Di tempat terpisah, pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jabar dari jalur perseorangan, Dikdik Maulana Arief Mansyur dan Cecep Nana Suryana Toyib (Dikdik-Toyib) mendaftarkan diri sebagai calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 ke KPU Jawa Barat,kemarin. Tepat pukul 09.25 WIB, pasangan ini menandatangani formulir pendaftaran dihadapan tim Pokja Pencalonan Gubernur/ Wakil Gubernur KPU Jabar. Mereka juga menyerahkan dokumen pasangan calon yang berisi visi dan misi pembangunan Jabar 2013-2018. Ketua Pokja Pencalonan KPU Jabar Teten Setiawan mengatakan, Dikdik-Toyib merupakan satu-satunya pasangan dari jalur perseorangan. Sementara pasangan dari jalur parpol, sampai hari ini belum ada yang mendaftar. ”Namun parpol yang sudah konfirmasi akan daftar, yaitu PDIP pada 10 November atau pada hari terakhir masa pendaftaran. Sementara papol lainnya belum ada yang konfirmasi,” kata Teten. Meski telah resmi mendaftarkan diri,Dikdik-Toyib masih harus melengkapi persyaratan yang ada. Pasalnya, ada tiga jenis berkas pendaftaran yang belum dilengkapi,yakni struktur tim kampanye, nomor rekening tim kampanye, dan surat keterangan resmi dari Presiden terkait pemberhentian tugas Dikdik dari Polri. Dikdik menegaskan pihaknya sudah menyiapkan cadangan berkas dukungan sebagai pengganti berkas dukungan yang dinyatakan tidak sah, setelah melalui proses verifikasi faktual di lapangan oleh jajaran KPU Jabar. ”Kekurangannya kan sekitar 800.000, berkas penggantinya sudah kami siapkan.Kami sudah menyiapkan 1,2 juta dukungan dalam berkas dan ada tambahan lagi sekitar 200.000 dukungan. Itu semua datanya valid,” kata mantan Kapolda Sumatera Selatan ini. atep abdillah kurniawan

Sumber:seputar-indonesia.com

Pelantikan Wali Kota Cimahi 2012-2017-Atty Siap Jalankan Amanat Masyarakat

Atty Suharti-Sudiarto dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung DPRD Kota Cimahi dalam Rapat Paripurna DPRD Pengucapan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017. Acara pelantikan digelar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.32-745 dan 131.32-746 Tahun2012tanggal19 Oktober 2012 tentang Pengesahan dan Pelantikan Wali Kota dan WakilWali Kota Cimahi.

Atty Suharti mengaku, bersyukur atas pelantikan dirinya sebagai Wali Kota Cimahi. Karena itu, dia berjanji untuk menjalankan sebaik-baiknya amanat yang telah diberikan masyarakat Cimahi. “Hari ini merupakan puncak Pilkada. Kami bersyukur telah dilantik dan mudah-mudahan amanah ini bisa dijalankan sebaikbaiknya demi pembangunan di Kota Cimahi.

Saya pun berharap, dalam 5 tahun ke depan,kami tidak mengecewakan masyarakat,” tutur Atty usai acara pelantikan, kemarin. Namun begitu,Atty pun menyadari, dirinya yang notabene baru menjabat sebagai wali kota membutuhkan kerja sama dari semua komponen masyarakat untuk menyukseskan program-program kerjanya.Selain menjalankan visi dan misinya seperti yang telah dijanjikannya saat kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Cimahi lalu,Atty pun mengaku akan tetap meneruskan program kerja yang telah disusun Wali Kota Cimahi, sebelumnya,Itoc Tochija.

“Program Pak Itoc tentu akan kami lanjutkan, seperti pembenahan insfrastruktur. Kami pun akan berkonsentrasi untuk mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan peningkatan mutu sumber daya manusia, termasuk didalamnya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi visi dan misi kami,”jelasnya.

Disinggung akan adanya perombakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi,Atty mengatakan, akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kinerja seluruh Satuan Operasional Daerah (SOPD) selama di bawah kepemimpinan Itoc Tochija. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengucapkan selamat kepada Atty Suharti-Sudiarto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih.

Menurut Heryawan,secara umum, Pemilukada Cimahi berjalan lancar. Meskipun di dalamnya terdapat lika-liku,hingga munculnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),namun hal itu tidak menghambat proses demokrasi. Terbukti, kata Heryawan, Pemilukada Cimahi berjalan lancar,aman,dan kondusif.“ Perselisihan dan gesekan saat Pemilukada lalu jangan dibawa terus.Apalagi,sebenarnya itu timbul dari partai politik yang berbeda usungan.

Kalau sudah terpilih, Ibu Atty dan Pak Sudiarto jadi milik warga Kota Cimahi seluruhnya,” tegasnya seraya berharap Atty Suharti-Sudiarto terus mengoptimalkan pelayanan publik. Senada dengan Heryawan, Ketua DPRD Kota Cimahi,Ade Irawan mengatakan, rivalitas yang mewarnai kompetisi dalam Pemilukada Cimahi merupakan hal yang lumrah dan sangat wajar dalam demokrasi.

Ade berharap, pergantian pemerintah dapat diterima seluruh pihak baik yang menang atau yang kalah, termasuk seluruh masyarakat Kota Cimahi.“ Beda pilihan wajar, namun putus silaturahmi itu berdosa,” katanya. Sementara itu, acara pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih Atty Suharti-Sudiarto sempat diwarnai aksi protes.

Protes dipicu penggunaan ruang rapat paripurna DPRD Cimahi untuk pelantikan ketua dan pengurus baru Tim Penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Cimahi yang notabene sebelumnya dijabat Atty Suharti. Salah seorang Anggota DPRD Cimahi, Ike Hikmawati mengaku kecewa dengan penggunaan ruang rapat paripurna untuk kegiatan lain di luar acara pelantikan. Bahkan, Ike menuding,Wali Kota Cimahi yang baru tidak pandai menempatkan diri. agung bakti sarasa

Sumber:seputar-indonesia.com

Deddy Mizwar Calon Kuat Wakil Ahmad Heryawan pada Pilgub Mendatang

ilustrasi

Aktor kawakan Deddy Mizwar menjadi kandidat kuat pendamping calon gubernur (cagub) incumbent Ahmad Heryawan (Aher). Deddy pun mengaku kansnya untuk dipilih tetap ada.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat Tate Qomaruddin mengatakan, Deddy memang calon paling kuat dan sudah pasti menjadi pendamping Kang Aher (Ahmad Heryawan).“Hanya kami belum memublikasikan secara resmi. Nanti dua,tiga atau sepekan ke depan akan diumumkan ke publik, ”ujarnya,tadi malam.

Aktor senior Deddy Mizwar mengungkapkan, tetap memiliki indikasi maju sebagai calon Wagub Jabar.“Tapi, saat ini sedang dicari yang terbaik.Siapa pun yang terbaik harus didukung, meski nanti akhirnya bukan saya. Gue kan rakyat Bekasi. Kan ada Primus Yustisio yang sudah berpengalaman di bidang politik, di bidang birokrasi. Primus jauh lebih baik,” katanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin.

Beralih ke Partai Demokrat, beberapa partai politik membidik posisi cawagub atau pendamping incumbent Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf. Selain PDIP,PAN membuka pintu untuk maju bersama Dede dengan posisi cawagub.Meski demikian, Dede Yusuf masih menyembunyikan nama calon pendampingnya. “Soal wakil ada lah nanti. Untuk sementara, saya tidak bisa jawab dulu,” kata Dede pada Dialog Kebangsaan HIPMI Jabar di Jalan Gatot Subroto,Kota Bandung.

Menurut dia, satu dari lima nama calon wakil yang disodorkan Macan Center menjadi bahan pembicaraan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nama itu masuk dalam pembicaraan tingkat pusat Partai Demokrat.“Tapi, hasilnya bagaimana,itu sedang dikomunikasikan. Saya belum diperbolehkan memberi sikap apapun terhadap figur-figur yang disodorkan, karena saya juga harus melakukan komunikasi politik dengan parpol lain,”kata Dede.

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto menyatakan kembali dukungan partainya terhadap Dede Yusuf untuk menjadi Gubernur Jabar. Walaupun dukungan itu belum disertai putusan resmi dari DPP,namun Ketua Umum PAN Hatta Rajasa telah menegaskan arahannya kepada Dede.“Dukungan itu memang baru sebatas sinyal, aba-aba, atau arahan dari Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, karena Kang Dede merupakan figur yang prospeknya paling baik berdasarkan hasil survei,”ujar Bima.

Hingga kini,PAN dan Partai Demokrat masih membicarakan komposisi koalisi, di mana koalisi cinta atau koalisi biru diperluas. Namun, dengan siapa pun Dede dipasangkan, diharapkan tak memutus tali komunikasi dengan PAN. Menurut dia,mengambil posisi cawagub cukup penting bagi PAN meski segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sebab, pengambilan posisi itu bisa mendukung kader PAN di Jabar menjadi lebih solid.

“Pro kontra itu biasa dalam parpol, perdebatan menjadi hal yang wajar. Banyak kader potensial di PAN untuk pendamping Dede,misalnya Ketua DPW PAN Jabar Edi Darnadi. Namun,semuanya bergantung proses politik ke depan.Sejauh ini Pak Edi memang yang menonjol dan sudah membangun soliditas jaringan di Jabar,”katanya.

Hanya Dikdik-Toyib yang Lolos Verifikasi Independen

Dari empat pasangan bakal calon independen Gubernur/ Wakil Gubernur Jabar 2013-2018, hanya Dikdik Mulyana Arief Mansyur – Cecep S Toyib yang lolos tahap verifikasi awal berkas dukungan di KPU Jabar. Dari klaim 1,8 juta pendukung, ternyata hanya 1.521.584 berkas dukungan yang dinyatakan sah. Jumlah tersebut melebihi batas minimal jumlah dukungan 3% sebagai syarat utama calon perseorangan sebanyak 1.474.614 dukungan.

“Dukungan untuk Dikdik-Toyib datang dari 26 kabupaten/ kota,” ujar Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat. Sedangkan, tiga pasangan bakal calon lainnya dinyatakan gugur karena berbagai alasan antara lain kurang atau tidak sahnya berkas dukungan. Namun, KPU Jabar menolak menjelaskan detail alasan terkait tiga pasangan yang dinyatakan gugur tersebut. “Kalau pasangan Daday Hudaya-Deddy Dores mengundurkan diri dari proses pencalonan. Surat pengunduran dirinya baru kami terima pukul 19.00 WIB,”katanya.

Diketahui, KPU Jabar menerima berkas dukungan dari empat bakal calon yakni Dikdik- Toyib, Dedeng Yusuf Maolani- Maman Daning (Damang), Daday Hudaya-Deddy Dores (D2), dan Endang Ilyas-Mahmud Zaki Fuad. Menurutnya, berkas dukungan Dikdik-Toyib sudah disebar ke 26 kabupaten/kota. Saat ini sudah masuk tahap verifikasi faktual, dimana bukti dukungan itu dicek langsung ke tiap pendukung oleh para petugas PPS.

“Nanti 3 November akan dilaporkan ke pasangan calon bersangkutan. Jika ternyata terjadi penyusutan jumlah dukungan sampai mengurangi jumlah batas minimal dukungan, maka bakal calon harus menggantinya sebanyak dua kali lipat,”jelas Yayat.

Kemudian, akan dilakukan proses verifikasi administrasi faktual sampai memenuhi batas minimal 3%.“Kalau sudah memenuhi syarat barulah bakal calon perseorangan bisa mendaftar sebagai cagub/cawagub Jabar yang akan dibuka 4-10 November,”ucapnya. atep abdillah kurniawan/ okezone

sumber:seputar-indonesia.com