KPU Segera Buka Lelang Pengadaan Logistik Pemilu 2014

May 28, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Politik

(Antara/ Widodo S Jusuf)

(Antara/ Widodo S Jusuf)

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan pihaknya siap menggelar lelang logistik untuk Pemilu 2014.

Menurutnya, proses lelang akan diselenggarakan setelah daftar calon legislatif tetap (DCT) selesai diumumkan pada 25 Agustus 2013 mendatang.
“Pengadaan logistik khusus seperti surat suara, tinta, dan logistik akan dimulai September atau Oktober,” kata Ferry, di Jakarta, Senin 27 Mei 2013.
Ferry menjelaskan bahwa lelang kebutuhan logistik umum sudah dilaksanakan oleh biro masing-masing. KPU mengalokasikan dana sebesar Rp5 triliun untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, seperti pengadaan bilik suara, kertas suara, pengadaan server, alat informasi teknologi, sampai Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
“Anggaran tersebut digunakan untuk alokasi pelaksanaan pemilu di tahun 2013 dan 2014,” jelasnya.
Ferry mengungkapkan, proses pengadaan barang kebutuhan logistik tersebut akan diselesaikan sebelum pelaksanaan pemilu yaitu tanggal 9 April 2014. Kemudian, KPU Provinsi akan mendistribusikan secara langsung ke KPU Kabupaten/Kota.
“Total, setidaknya terdapat 2.453 daerah pemiliha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rinciannya,  sebanyak 77 dapil DPR, 259 dapil provinsi, dan 2.117 dapil kabupaten/kota,” terangnya.
sumber:vivanews

Mau Punya Wakil Bermoral di DPR? Semua Tergantung Anda

(VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

(VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

Rakyat Indonesia bersiap menyongsong Pemilihan Umum 2014 untuk memilih wakil-wakil di legislatif, DPD, hingga presiden. Ingin anggota DPR yang benar-benar bekerja, bermoral, serta tidak korupsi? Semua tergantung Anda sebagai pemilih.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, Jumat 24 Mei 2013 mengingatkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilih mereka sebaik-baiknya. Seseorang itu bisa masuk jadi anggota dewan tergantung, menurut dia, tergantung dari partai politik dan masyarakat.

“Sehingga, yang menentukan moral anggota dewan adalah partai politik dan masyarakat,” kata Eva yang juga anggota Komisi III DPR ini.

Partai politik menyaring orang-orang untuk masuk daftar calon legislatif dengan berbagai kriteria yang seharusnya akuntabel. Misalkan kemampuan, rekam jejak, dan komitmen terhadap isu publik. “Ada tidak kriteria parpol seperti itu? Atau hanya populer?” kata Eva.

Penentu kedua dan paling penting adalah masyarakat, dalam hal ini pemilih. Menurut Eva, masyarakat perlu tahu bagaimana kapasitas, kapabilitas, integritas dan moral calon anggota dewan itu. “Kuncinya itu justru ada di pemilih.”

Parpol boleh saja mencalonkan penyanyi dangdut, atau orang tenar lainnya. “Tapi mau menang atau tidak, tergantung pemilih. Sudah saatnya, Anda jadi pemilih yang bertanggung jawab dan pintar. Jadi, ini jadi PR masyarakat untuk memastikan ada pemilih yang smart.”

Namun, dia mengakui, anggota Dewan pun seharusnya bisa menjaga tabiat. Menjaga moral ini tidak hanya urusan bolos dan korupsi, tapi yang lain juga.

“Parpol sekali lagi, jangan hanya memilih orang asal ngetop. Dikhawatirkan berdampak tidak positif dengan kinerja parlemen. Jadi, dilihat komitmen parpol, kemudian kualitas,” kata dia.

DPR periode ini kerap disorot dalam kasus korupsi, pelanggaran susila. Beberapa anggota DPR aktif masuk bui karena kasus korupsi. Tak hanya itu, belakangan Badan Kehormatan DPR pun mengumumkan sejumlah anggota yang absensinya di bawah 50 persen. (umi)

sumber+foto:vivanews