Ribuah Buruh Jawa Barat Tuntut Gubernur Berlakukan 50 Persen UMK

September 5, 2013 by  
Filed under Bandung, Berita, Berita Jawa Barat, Jawa Barat Terkini

demo buruh

massa buruh dari berbagai organisasi buruh di daerah Subang dan Purwakarta menunggu instruksi juru bicaranya, Sabilur Rosyad, saat demo di Gedung Sate, Kamis (05/09/2013)

Bandung (Jabarmedia) – Sekitar 3000 buruh mendatangi Gedung Sate sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 50 persen, Kamis (05/09).

Massa pendemo terdiri dari daerah Subang dan Purwakarta yang tergabung dari berbagai organisasi buruh Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), GSPI, Progresif, PPMI 98.

Kedatangan mereka ke Gedung Sate untuk menemui Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dalam rangka menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 50 persen yang kenaikannya ditangguhkan oleh Ahmad Heryawan.

Mereka juga menggugat SK Gubernur soal penangguhan UMK 2013 untuk 257 perusahaan. Akibatnya puluhan ribu di Jabar tidak merasakan kenaikan upah, kata salah seorang buruh.

Masa memblokir jalan diponegoro sampai ke Gedung Sate. Meski sempat terjadi sedikit ketegangan antara para demo buruh dan pihak kepolisian yang berjaga, tapi demo berjalan cukup lancar.

Satuan kepolisian dari polwiltabes Bandung dikerahkan ditambah 2 unit dari satuan Brimob untuk mengamankan demo buruh hingga pukul 16.00 WIB (05/09) tadi.

Di sela-sela orasinya di atas mobil sambil menggunakan pengeras suara yang diarahkan ge Gedung Sate, salah seorang perwakilan buruh, Tedi, mengancam “apabila tuntutan kami tidak dilaksanakan maka kami akan mendatangkan massa lebih banyak lagi”, ujarnya.

Hal senada diungkapkan juru bicara FSPMI Sabilul Rosyad, “saya akan datangkan 30.000 buruh untuk menuntut UMK 50 % apabila tuntutan ini tidak dilaksanakan, ujarnya.

Massa dari FSPMI juga merasa kecewa karena keinginan mereka untuk bertemu Gubernur Jawa Barat tidak terlaksana. “saya kecewa karena hanya dipertemukan dengan pak Rudi dari Biro Humas Provinsi Jabar”, ujar Rosyad.

Mayday, Ribuan Buruh Jabar Serbu Jakarta

Ilustrasi

Ilustrasi

Sebanyak 10.000 buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat akan mendatangi Gedung DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Hari Buruh Sedunia (May Day) hari ini.

Keberangkatan ribuan buruh tersebut akan melalui jalur tol Cipularang.Ketua SPN Jabar Iwan Kusnawan mengatakan, SPN akan memusatkan peringatan May Daydi Jakarta. Menurut dia, sekitar 10.000 buruh dari 17 kabupaten/kota di Jabar akan bergerak ke Gedung DPR dan MK untuk melakukan aksi demonstrasi.

“Tahun ini, kami tidak melakukan aksi di Jawa Barat. Kami melakukan aksi demonstrasi di DPR dan MK. Tuntutannya menolak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan menolak penangguhan upah minimum kota (UMK),” kata Iwan.

Menurut Iwan, sekitar 10.000 buruh yang tergabung pada SPN akan berangkat menggunakan bus dan sepeda motor. Buruh yang bergerak menggunakan bus, akan melalui jalur tol. Mereka akan bergerak melewati Tol Cipularang mulai pukul 03.00–05.00 WIB dini hari. Sementara yang menggunakan sepeda motor melalui jalur Cianjur.

Ketika disinggung rencana buruh menutup jalur tol, Iwan mengatakan, tidak ada rencana buruh melakukan aksi tutup jalur tol. Namun demikian, pihaknya berharap, aparat berwajib tidak melakukan pengalihan jalur ataupun pengamanan ekstra ketat pada May Day. “Selama buruh dan aparat bermitra, kami akan melakukan aksi sesuai ketentuan,” tutur dia.

Dihubungi terpisah, pelaku industri di Jawa Barat meminta kalangan buruh menjaga objek vital seperti jalur jalan tol pada peringatan May Dayhari ini. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Deddy Widjaya berharap, Hari Buruh Nasional tidak diwarnai aksi yang dapat merugikan pelaku usaha.

Seperti melakukan aksi blokade jalur tol, serta kegiatan lainnya yang menghambat alur distribusi produk. “Kami berharap May Day berjalan tertib. Tidak ada tindakan yang mengganggu alur distribusi barang,” kata Deddy di Bandung, kemarin. Menurut dia, aksi menutup jalur tol tidak hanya merugikan pelaku usaha, tapi juga masyarakat umum.

Tindakan menutup jalur tol yang pernah dilakukan kalangan buruh beberapa waktu lalu, justru membuat pelaku usaha dirugikan. Distribusi barang tersendat. Akibatnya, proses pengiriman barang tertunda. Padahal, pelaku industri harus melakukan pengiriman barang kepada buyertepat waktu.

Ketika disinggung rencana pemerintah memberlakukan libur nasional pada 1 Mei, Deddy mengaku tidak keberatan. Pelaku usaha, lanjut Deddy, tunduk terhadap ketentuan pemerintah. Menurut dia, upaya meliburkan buruh jauh lebih baik, ketimbang para buruh melakukan aksi demonstrasidenganmeninggalkan pekerjaannya. Tindakantersebut justru akan merugikan industri.

Namun, apabila 1 Mei diliburkan, maka industri bisa menghentikan proses produksi untuk sementara waktu. Secara finansial, lanjut Deddy, pengusaha tidak mengalami kerugian. Walaupun dari sisi produktivitas kerja, mengalami penurunan karena banyaknya hari libur. Alternatif yang bisa dilakukan Apindo, yaitu memberlakukan libur pengganti pada hari lainnya atau membuat skema lembur.

Sementara itu, Polrestabes Bandung menurunkan sebanyak 2.626 personel untuk melakukan pengamanan peringatan May Day, di tiga titik di Kota Bandung. Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Diki Budiman mengatakan, dari data yang masuk ke pihaknya, tidak kurang dari 1.500 buruh yang berasal dari berbagai serikat buruh untuk memperingati May Day. Mereka merupakan para buruh yang bekerja di wilayah Bandung, Cimahi, dan Soreang.

Rencananya, buruh akan mulai aksi di depan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Jalan Soekarno Hatta, Bandung. Massa bergerak ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat yang lokasinya tak jauh dari PHI dengan jumlah massa sama. arif budianto/ raden bagja mulyana/ heru muthahari/ inin nastain

sumber:koran-sindo.com

Buruh Tuntut Upah Bandung Raya Disamakan

Foto:seputar-indonesia.com

Serikat buruh menuntut Pemprov Jawa Barat menyamakan upah minuman kota/ kabupaten (UMK) untuk wilayah Bandung Raya.

Penyamaan tersebut didasarkan tidak adanya selisih kebutuhan hidup layak(KHL) dilimawilayahBandung Raya. Lima daerah tersebut yaitu Kota Bandung,Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2012,UMK di lima kabupaten/kota masih terdapat selisih. UMK tertinggi ada di Kota Bandung sebesar Rp1.271.000 per bulan dan UMK terendah di Kabupaten Bandung sebesar Rp1.223.000 per bulan.

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Junto,kebutuhan hidup di lima wilayah tersebut nyaris tidak ada perbedaan.Apalagi sebagian besar penduduk di empat kawasan pada siang hari bekerja di Kota Bandung atau sebaliknya.” Kita menuntur upah buruh di Bandung Raya yang meliputi lima kabupaten/kota disamakan.Tidak adil bila ada perbedaan, karena kebutuhan hidup di Bandung Raya hampir sama,” ujarnya di Jalan Lodaya, Kota Bandung,kemarin.

Di Kota Cimahi, ribuan buruh menuntut komitmen Wali Kota Cimahi yang baru, Atty Suharti untuk merealisasikan janjinya membela kaum buruh. Koordinator aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Yayan Mulyana mengatakan, saat ini merupakan waktu tepat untuk menagih janji Atty. ”Jangan hanya janji-janji saja, dulu waktu kampanye akan membela kaum buruh. Kali ini, setelah dia jadi wali kota,kita tagih janjinya,” tegasYayan.

Dia mendesak Atty menyetujui besaran UMK Cimahi sebesar Rp2,2 juta.Menurutnya,besaran UMK tersebut sesuai kebutuhan riil kaum buruh dan bukan berdasarkan perhitungan besaran KHL Cimahi yang diputuskan sebesar Rp1,3juta.”Untuk 2013, kita menuntut UMK Rp2,2 juta/bulan. Itu adalah besaran yang sesuai kebutuhan hidup kaum buruh,”ucapnya. Demo buruh akan terus digelar setiap hari berturut turut hingga Rabu (7/11). Buruh mengancam menduduki kompleks perkantoran Pemkot Cimahi hingga tuntutan dikabulkan. ”Pembahasan UMK belum ada kesepakatan, deadlock terus. Kita akan terus demo sejak 5-7 November,”kata Yayan.

Berdasarkan pantauan,sebelum menggelar aksi di kompleks perkantoran Pemkot Cimahi, ribuan buruh men-sweeping kawasan industri Cibaligo,Cimahi. Mereka mengajak rekannya turut serta dalam aksi. Dalam sweeping tersebut,mereka sempat cekcok dan saling dorong dengan aparat kepoli-sian yang berusaha menghadang buruh saat memasuki pintu tol Baros. Sementara itu,ribuan buruh Kabupaten Subang yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang mengepung Kantor Bupati Subang.

Mereka menuntut bupati menetapkan UMK Subang tahun 2013 sebesar Rp1.551.000 per bulan sesuai perhitungan survei pasar yang dilakukan kaum buruh.”Kami minta Bupati Subang Ojang Sohandi menjelaskan bagaimana penyusunan dan penentuan KHL Subang,”kata koordinator aksi lapangan,Anang Kusnandar. Menanggapi itu,Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Ade Rusnandar berjanji menampung tuntutan ribuan buruh dalam penetapan UMK 2013. Sekitar 200 buruh mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sumedang,kemarin,untuk mengajukan KHL sebesar Rp1.703.551.

Divisi Hubungan Media Komite Upah Sumedang (KUS) Cep Hermawan mengatakan,dari hasi survei di tiga pasar di Sumedang diketahui KHL untuk buruh sebesar Rp1.703.551. ”Survei dilakukan di tiga pasar yaitu Parakanmuncang, Cimalaka, dan Sumedang Kota,”ujarnya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Asep Ely Gunawan mengatakan, pengajuan KHL oleh buruh akan dipertimbangakan dan diajukan ke bupati. Pengajuan KHL dari buruh akan dicocokkan dengan hasil survei Dewan Pengupahan Kabupaten Sumedang.

”Versi dewan pengupahan yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, buruh, dan perguruan tinggi dicocokkan dengan survei KUS, dilihat mana yang lebih akurat?”jelasnya. Menurutnya,UMK Kabupaten Sumedang sudah tinggi. Kedua tertinggi setelah Kota Bandung sebesar Rp1.240.000. Pengajuan UMK tersebut terkait kesanggupan pengusaha dalam memenuhi permintaan buruh. ”Permintaan buruh tetap diapresiasi, tapi apakah perusahaan mampu atau tidak memenuhi,”ucapnya. arif budianto/ agung bakti sarasa/ heru muthahari/ CR-3

Sumber:seputar-indoensia.com