web analytics

Jika Presiden Dimaki Ketua FPI “Pecundang Penyebar Fitnah”

215503_sby-meminta-penegak-hukum-menindak-tegas-pelaku-kekerasan-_663_382Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyindir kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan razia dan kekerasan atas nama agama. Saat menerima kunjungan pimpinan universitas Islam se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa 23 Juli, Presiden mengatakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan mereka tak cuma merugikan Indonesia, tapi juga negara lain.

SBY mengisahkan, suatu saat Menteri Agama menerima kunjungan pimpinan sebuah negara Timur Tengah ke Indonesia. Ketika itu Menteri Agama belum dijabat Suryadharma Ali. Berbekal pengalamannya menonton televisi, tamu negara itu bertanya, “Apa sebenarnya tujuan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan itu?”

“Barangkali menertibkan,” kata Menteri Agama, ditirukan SBY.

“Tidak bolehlah itu dilakukan dengan kekerasan,” tamu negara dari Timur Tengah itu langsung menukas. “Begini, itu merugikan dalam dua hal. Satu, merugikan Islam, karena Islam tidak begitu, dan kedua merugikan Arab, karena mereka menggunakan pakaian Arab.”

Mendengarnya, Menteri Agama RI hanya bisa tersenyum, sembari memendam malu.

Mendengar kisah SBY para pimpinan universitas Islam tertawa.

“Ini true story,” kata Presiden.

Di luar cerita yang memerahkan telinga itu, dalam sambutannya Presiden mengungkapkan apresiasinya kepada pihak-pihak yang disebutnya telah berusaha menjaga kerukunan beragama. Sebab, kata SBY, kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah dijadikan model negara-negara lain di dunia.

Dilawan warga

Bukan sekali itu SBY menyentil ormas-ormas agama yang doyan tampil garang.

Hari Minggu lalu, Presiden melansir pernyataan langsung menyesalkan bentrok antara Front Pembela Islam (FPI) dan warga Kendal, Jawa Tengah. Dalam insiden ini, sejumlah warga dan anggota FPI terluka. Tak terima atas aksi sepihak FPI, warga setempat melawan. Polisi sendiri sudah menetapkan beberapa anggota FPI sebagai tersangka dalam kasus ini.

Presiden menegaskan langkah yang diambil kepolisian sudah tepat. “Saya menginstruksikan kepada Polri dan para penegak hukum untuk tidak membiarkan kejadian seperti itu, konflik atau bentrokan horisontal. Tidak boleh ada elemen-elemen masyarakat, termasuk FPI, dibiarkan melakukan perusakan,” ujar SBY usai menghadiri buka puasa bersama 5.000 anak yatim piatu di Hall D, JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu kemarin.

SBY menyatakan dia memantau langsung peristiwa itu melalui Twitter. Banyak Twitterer yang mengeluhkan dan mengecam ulah FPI tersebut. Presiden juga langsung mendengarkan paparan dari Kapolri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan tentang kronologi kasus tersebut.

Kamis lalu, 18 Juli 2013, terjadi bentrok terjadi antara puluhan anggota FPI dan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Satu orang tewas dalam peristiwa itu. Sejumlah warga dan anggota FPI terluka, sedikitnya satu mobil yang ditumpangi rombongan FPI hangus dibakar massa, dan tiga mobil FPI lainnya rusak diamuk warga yang marah.

Kawanan FPI ini gabungan dari Kendal, Temanggung, dan Kabupaten Semarang. Mereka baru saja merazia lokasi prostitusi dan judi togel di Kota Sukorejo.
Warga setempat tak terima dengan ulah anggota FPI melakukan sweeping di wilayah mereka secara semena-mena. Aksi main hakim sendiri itu menyinggung warga Sukorejo, karena para anggota FPI itu bukanlah warga setempat.

Pecundang!

Disentil Presiden, Ketua FPI Habib Rizieq Shihab tak terima. Dia berang akan pernyataan SBY yang menyebut ormasnya telah mencederai ajaran Islam.

Dalam siaran persnya, Selasa 23 Juli 2013, Rizieq berdalih kerusuhan di Kendal itu bukan dipicu FPI. Bahkan, menurut dia, aksi para anak buahnya itu cuma sekadar “monitoring damai, bukan sweeping“.

“Justru FPI yang di-sweeping oleh ratusan preman pelacuran bersenjata. Di Kendal, FPI tidak melakukan perusakan. Justru beberapa kendaraan FPI yang dirusak dan dibakar preman,” kata Rizieq, balik menuding.

Dia mengatakan, FPI sudah mendatangi Polres Kendal dan meminta tempat pelacuran ditutup, apalagi di bulan Ramadan. Menurut dia, Kapolres Kendal sudah menyatakan di berbagai media bahwa FPI sudah berkoordinasi dengan aparat sebelum beraksi.

Tak tanggung-tanggung, Rizieq memaki dan menghujat Presiden SBY, “Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita, tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat! Tentu, seorang Presiden yang menyebar fitnah, membiarkan maksiat, ditambah lagi melindungi Ahmadiyah dan aneka megaskandal korupsi, sangat mencederai ajaran Islam!”

Soal caci-maki Rizieq terhadap Presiden ini, Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Istana Negara meminta FPI justru berintrospeksi. Dipo menilai kecaman Presiden terhadap FPI adalah hal yang wajar. Itu disampaikan karena memang ada kelompok masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.

“Sebagusnya FPI kita ajak untuk introspeksi. Siapa pun, termasuk orang Islam, tidak suka kalau dalam melakukan kebajikan atau syiar Islam, dinodai oleh kekerasan,” ujar Dipo.

Ia memprihatinkan FPI jika niat Presiden menjaga kerukunan bermasyarakat malah disalahartikan, apalagi sampai menuding Presiden menebar fitnah. “Silakan masyarakat menilai sendiri apakah Presiden memfitnah. Saya kira tidak. Syiar Islam bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri,” kata Dipo.

Mengenai mulai munculnya tuntutan membubarkan FPI, Dipo mengatakan belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Namun yang jelas, pemerintah bersikap jika ada pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas. Dipo mengimbau FPI bertindak rasional di bulan suci Ramadan, sehingga masyarakat dapat hidup tenteram.

Politisi Demokrat Ruhut Sitompul tak sedingin Dipo menanggapi pernyataan Rizieq.

“Terlepas pasal penghinaan presiden sudah dicabut MK melalui judicial review, tapi untuk kelakuan provokator seperti Rizieq ada banyak celah hukum yang bisa dipakai kepolisian dan kejaksaan untuk menangkap Rizieq,” kata dia, berapi-api. “Tangkap saja segera karena itu menyangkut presiden RI. Yang dilakukan FPI itu sudah berkali-kali, jangan merasa dia tidak bisa dibubarkan. Jangankan ormas, parpol pun sudah pernah dibubarkan di RI.”

Senada dengan Ruhut, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai pernyataan Rizieq sudah dapat dikategorikan melawan pemerintahan yang sah. Seharusnya, kata Sutan, FPI tunduk pada hukum dan konstitusi.

“Mereka tidak boleh menjalankan aturan sendiri, apalagi membawa-bawa nama Islam. Kita ini bukan negara Islam. Mestinya kita harus menunjukkan ajaran Islam yang damai, bukannya malah menyebarkan ketakutan di mana-mana,” kata dia.

Menanggapi ini, Ketua DPP FPI Bidang Dakwah sekaligus Juru Bicara FPI, Habib Muhsin Alattas, mengatakan pihak-pihak yang menuntut FPI dibubarkan tak perlu risau. “FPI akan bubar sendiri jika hukum ditegakkan dengan baik oleh aparat dan pejabat negara,” kata dia dalam keterangan persnya.

Muhsin malah menyesalkan pemberitaan media massa terhadap FPI yang di matanya tidak berimbang dan objektif. Menurut dia, tidak ada media yang memberitakan justru FPI yang diserang lebih dulu oleh apa yang disebutnya sebagai “kelompok preman bayaran bos-bos judi”.

Kepada wartawan, Selasa, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan lembaga yang berwenang menegur FPI adalah Menteri Dalam Negeri. “Mendagri (Gamawan Fauzi) sendiri telah menegur FPI dua kali dengan surat tertulis. Teguran keras,” kata dia di Istana Negara.

Dia mengaku belum tahu apakah FPI akan kembali mendapat teguran keras berikutnya dan dijatuhi sanksi, terkhusus berkaitan dengan pernyataan terbuka Ketua FPI Rizie Shihab yang memaki Presiden SBY sebagai “pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat”. (kd)

-vivanews-