PT. Indonesia Power Akan Kelola Bendungan Rengrang

IMG_3597PT Indonesia Power (IP) selaku anak perusahaan PT PLN Persero, rencananya akan mengelola sumber daya air Bendung Rengrang di Kec. Paseh. Bahkan pengelolaan oleh IP, dinilai lebih baik ketimbang BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Kementerian Pekerjaan Umum yang akan membangun Bendung Rengrang tersebut.

Pasalnya, IP akan lebih menjaga kuantitas dan kualitas air bendung untuk kepentingan pengoperasian turbin PLTA. Jika PLTA jadi dibangun di Bendung Rengrang, akan menghasilkan tenaga listrik hingga 10 MW (Mega Watt).

“Memang, sumber daya air di Bendung Rengrang lebih baik dikelola oleh PT Indonesia Power ketimbang BBWS,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Sumedang, Dr. Ir. Sujatmoko di kantornya, Senin (17/6/2013).

Menurut dia, kelebihan dan manfaat jika air Bendung Rengrang dikelola IP, ketersediaan dan kualitas airnya akan lebih terjaga dan terpelihara. Sebab, IP sangat membutuhkan kondisi air seperti itu untuk mengoptimalkan turbin PLTA hingga menghasilkan tenaga listrik yang maksimal.

“Kalau volume airnya kurang atau airnya kotor, tentunya akan mengganggu pengoperasian turbin sehingga akan memengaruhi pasokan listriknya. Oleh karena itu, IP akan memelihara kondisi air Bendung Rengrang,” ujarnya.

Sujatmoko menuturkan, selain berkepentingan untuk pengoperasian PLTA, IP juga akan menjaga kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pasokan air irigasi guna mengairi pesawahan para petani. Pengairan irigasi itu menjadi tujuan utama pembangunan Bendung Rengrang.

“Jadi, kalau air Bendung Rengrang ini dikelola oleh IP, akan memiliki efek domino. Selain bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, juga irigasi. Sedangkan oleh BBWS, kepentingannya hanya sebatas pengairan irigasi saja. Rencana pengelolaan air Bendung Rengrang oleh IP, hampir mendekati positif. Bahkan pihak IP sendiri sudah beberapakali mengikuti rapat,” tuturnya.

Terkait pembangunan Bendung Rengrang, lanjut dia, hingga kini masih proses pengkajian DED (Detail Enginering Design) oleh BBWS Kementerian PU. Bendung Rengrang akan membendung Sungai Cipeles di wilayah Kec. Paseh untuk mengairi 3.826 hektare areal pesawahan di Kec. Paseh, Conggeang dan Ujungjaya. Pembangunan fisiknya ditargetkan mulai tahun 2014 nanti.

“Mengingat Bendung Rengrang ini kompensasi dari pembangunan Waduk Jatigede, sehingga yang membangunnya pemerintah pusat yakni BBWS. Terlebih berdasarkan aturan, bendung yang mengairi pesawahan di atas 3.000 hektare menjadi kewenangan pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus serius membangun Bendung Rengrang,” tutur Sujatmoko. (A-67/A-89)***

sumber:pikiran-rakyat.com

Warga Menilai Banjir di Mangga Dua Bukan dari Rob

banjir_luarWarga di Pademangan Barat, Jakarta Utara, meyakini banjir di wilayahnya bukan berasal dari air laut. Menurut warga, banjir berasal dari Bogor yang alirannya tertutup oleh pintu air Ancol Timur.

“Air kiriman dari selatan, tidak bisa keluar ke laut akhirnya mandek di Pademangan,” kata salah satu warga bernama Ammar kepada detikcom di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (13/6/2013).

Warga telah mencoba mengontak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama melalui nomor yang pernah disebarkan pria yang akrab disapa Ahok ini. Namun warga kecewa dengan jawaban yang diterima.

“Katanya pompa di pintu air Ancol Timur rusak dan pompa itu bukan milik Dinas Pekerjaan Umum provinsi DKI tapi pemerintah pusat,” ujar Ammar.

Ammar menambahkan dirinya telah menjumpai sejumlah warga di Pademangan yang kecewa karena genangan air telah terjadi hampir sepekan. Namun belum ada juga penanganan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

sumber+foto:detik.com

Tol Cisumdawu, Jalur Sumedang Kota Jadi Prioritas Tahap Pertama

20130422 jbr hal 13 (Jalur Sumedang Kota Jadi Prioritas Tahap I)Percepatan pembangunan jalan bebas hambatan Cileunyi – Sumedang – Dawuang (Cisumdawu) dari Tanjungsari hingga ke Sumedang Kota menjadi prioritas tahap pertama pembangunan.

Percepatan tersebut diharapkan bisa menyelamatkan Jalur Cadas Pangeran dari kerusakan. Jalur Cadas Pangeran yang dibangun di sepanjang jalur tebing dinilai sudah sangat tua untuk menahan beban kendaraan- kendaraan berat. Dengan demikian, pembangunan tol ini diharapkan bisa mengurangi beban Cadas Pangeran melalui pengalihan kendaraan ke jalur bebas hambatan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumedang Sujatmoko mengatakan, percepatan pembangunan jalan bebas hambatan Tanjungsari hingga Sumedang Kota untuk melindungi Jalan Cadas Pangeran dari kerusakan. “Jalan tol Tanjungsari – Sumedang Kota didahulukan supaya kegiatan kendaraan bisa dialihkan ke tol. Pusat tentu sudah mengukur (prioritas) itu,” kata Sujatmoko.

Sementara, Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Adanan Mangopang berpendapat, meskipun Jalur Cadas Pangeran tidak menimbulkan kemacetan dibandingkan dengan di Tanjungsari, Jalur Cadas Pangeran dinilai sudah tidak layak. Kendaraan- kendaraan yang melewati jalur rawan longsor tersebut menimbulkan getaran yang cukup kencang. “Jangankan dilewati kendaraan yang bermuatan berat, kendaraan kecil saja sudah menimbulkan getaran yang keras.

Kalau dari segi kelayakan, jalur Cadas Pangeran tidak layak karena jalur sudah dari zaman dulu,” kata Adanan. Kepala Satker Pelaksana Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cismudawu Subagus Dwi Nurjaya mengatakan, percepatan pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu adalah untuk menyelamatkan jalur Cadas Pangeran mengingat jalan tersebut banyak menimbulkan kecelakaan dan sudah overload.

“Jalan Cadas Pangeran banyak dilintasi truk-truk besar. Anggaran dari APBN masuk ke situ lagi, ke situ lagi,” kata Dwi. Prioritas pembangunan jalan bebas hambatan seksi I Cileunyi – Rancakalong bertujuan untuk menghindari kemacetan yang semakin parah di wilayah Tanjungsari, sedangkan percepatan di seksi II Rancakalong – Sumedang Kota untuk melewati Jalur Cadas Pangeran. “Secara teknis memang pembangunan tol Cisumdawu menyulitkan dengan georgrafis pegunungan. Namun, ada teknologi yang bisa mempermudah perkerjaan sulit,” kata Dwi. ● zulfikar

sumber+foto:koran-sindo.com

Jalur Pantura Bandung – Cirebon Rusak Parah

jabar 1Jalan nasional Bandung – Cirebon sepanjang 70 Km yang melewati Kabupaten Sumedang dikeluhkan para pengguna jalan karena cepat mengalami kerusakan meski perbaikan kerapkali dilakukan.

Rusaknya jalan tersebut diduga akibat gerusan hujan yang turun terus-menerus. Apalagi, jalan nasional tersebut banyak digunakan kendaraan-kendaraan berat sehingga mempercepat kerusakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumedang Sujatmoko mengatakan, selain banyak digunakan kendaraan- kendaraan berat, beberapa titik jalur nasional yang melintas di Kabupaten Sumedang tersebut memiliki struktur tanah yang labil.

“Banyak masyarakat Kabupaten Sumedang yang komplain, baik kepada Bupati maupun PU tentang kondisi Jalan Nasional dari Jatinangor hingga ke Tomo. Keluhan dilakukan masyarakat baik melalui telepon, melalui surat, maupun datang secara langsung ke PU,” kata Sujatmoko.

Dia mengatakan, meski jalur nasional tersebut bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Namun, masyarakat tetap menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah terutama kepada Dinas PU terkait jalan nasional yang rusak tersebut. “Masyarakat tidak tahu apakah itu kewenangan provinsi atau pusat, yang jelas jalan tersebut berada di Sumedang. Keluhan bukan hanya kepada PU, kepada bupati pun ada,” kata Sujatmoko.

Dia mengakui, rusaknya jalan nasional tersebut karena banyak kendaraan dengan bobot terlalu besar melintas di jalur tersebut. Jalur dari arah Cirebon ke Bandung mengalami kerusakan paling parah karena kendaraan membawa beban cukup berat. Sementara dari arah sebaliknya Bandung menuju Cirebon, kendaraan tersebut tidak membawa muatan berat sehingga jalan tidak terlalu mengalami kerusakan.

“Jalan jadi berbahaya. Apalagi, jalan yang berlubang itu tertutup air, lalu kendaraan bermotor yang berupaya menghindar lobang malah terjatuh. Banyak kejadian kecelakaan seperti itu,” kata Sujatmoko. Menurut dia, saat ini tidak ada koordinasi dari pemerintah.

Ketika terjadi bencana alam yang berhubungan dengan jalan nasional ini, seperti longsor seharusnya ada koordinasi dengan pemkab untuk penanganan sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu dari pusat. “Baik dari provinsi maupun pusat, sebaiknya ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Ketika ada bencana alam, masyarakat hanya tahu bahwa kewenangan ada di tingkat kabupaten,” kata Sujatmoko.

Sementara salah seorang warga di pinggiran Jalur Nasional Bandung – Cirebon, Kelurahan Pesanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Asep, 43, mengatakan, jalan yang rusak berakibat pada banyaknya kecelakaan.

Apalagi saat hujan besar, lubang yang tertutup air sangat berbahaya bagi pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. “Kalau sama warga tidak ada kerugian. Cuma kasihan saja sama pengendara, apalagi yang bawa motor,” kata Asep. zulfikar

Sumber + Foto : koran-sindo.com

Kualitas Proyek Jalan di Kota Cimahi Buruk

March 18, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Transportasi

jl. cimahiPerbaikan jalan di sejumlah ruas di Kota Cimahi tidak bertahan lama. Proyek perbaikan itu kembali rusak seakan tidak sesuai dengan kualitas yang diberikan Pemerintah Kota Cimahi.

Rusaknya jalan di sejumlah wilayah itu dipertanyakan DPRD Kota Cimahi. Anggaran program pembenahan insfrastruktur yang selalu meningkat sepertinya tidak dibarengi dengan kualitas yang diberikan. Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi Robin Sihombing mengatakan, hampir setiap tahun ruas jalan di Kota Cimahi selalu mengalami kerusakan.

Melihat kondisi itu tentunya perbaikan infrastruktur terus dilaksanakan. “Hanya saja, yang menjadi persoalan, program perbaikan nampaknya tidak dibarengi dengan kualitas yang diberikan. Sekarang, jalan diperbaiki, tapi cepat rusak meski telah diperbaiki,”ujar Robin.

Menurut dia, kerusakan yang terjadi harusnya dapat di antisipasi dengan melakukan perbaikan sesuai dengan standarisasi. Sebab, bila dibiarkan tentu akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Lebih lanjut, kata dia, harusnya pihak perencana program serta pelaksana dilapangan dapat memperhatikan kontruksi sehingga kondisi jalan dapat bertahan hingga beberapa tahun ke depan.

“Sangat sulit diterima seandainya perbaikan jalan dilakukan namun dalam beberapa bulan saja langsung mengalami kerusakan. Banyaknya ruas jalan rusak disebabkan pada kualitasnya yang buruk dan mungkin tidak sesuai dengan standar,” tegasnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga berharap adanya perbaikan drainase di sejumlah titik sehingga kerusakan jalan dapat diminimalisasi. “Bagus atau buruknya kualitasjalan, hasilnya akan langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, pihak yang memiliki kewajiban dalam hal dapat menjalankan program sesuai dengan tugasnya,”jelas Robin.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Cimahi Ison Suhud mengakui, kerusakan infrastruktur jalan di Kota Cimahi setiap tahunnya memang sering terjadi. Sejumlah titik yang mengalami kerusakan di antaranya Jalan Cibaligo, Jalan Industri, Jalan Kerkof, Jalan Mancong, Jalan Cihanjuang, Jalan Raden Hardjakusumah, Jalan Mahar Martanegara, serta Jalan Leuwi Gajah. “Kami tentunya tetap melakukan perbaikan, serta pemeliharaan sesuai dengan program yang ditetapkan,”ujarnya.

Terkait beberapa ruas jalan yang kembali mengalami kerusakan meski sebelumnya telah diperbaiki, Ison membantah pihaknya tidak mengedepankan kualitas. Sebab, sebagai instansi pelaksana program pihaknya telah menyesuaikan standarisasi baik dari permukaan, konstruksi, hingga stabilitas aspal.

“Seandainya dalam proses perbaikan dinilai asal-asalan dengan tidak mengacu pada standar kualitas dari Kementerian Pekerjaan Umum tentunya akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),”tuturnya dila nashear

Sumber : koran-sindo.com

Rawan Kecelakaan di Ruas Cianjur-Sukabumi

Foto : tribunnews

Foto : tribunnews

Sekitar 15 kilometer antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi rusak. Banyak lubang mengangga beragam ukuran ini memicu terjadi kecelakaan lalu lintas.

“Sudah sejak beberapa bulan lalu tidak ada perbaikan. Padahal lubang itu ada di jalan menanjak curam. Kemungkinan pemicunya adalah kendaraan bermuatan berat seperti truk pasir dan batu,” kata Asep Sobandi, warga Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Senin (24/12/2012).

Asep mengatakan, beberapa kecelakaan pernah terjadi dipicu jalan buruk itu. Kendaraan yang hendak menghindari lubang tidak mengira ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Mayoritas jalan rusak ada di daerah Parungkuda dan Sukalarang.

Rukiya (35), warga Sukaralang, Kabupaten Sukabumi, mengatakan, bukan memperbaiki, dinas pekerjaan umum dan polisi hanya memberikan tanda hati-hati. “Kami warga di sini juga cemas bila hal ini memicu kecelakaan,” katanya. (*)

Sumber : Kompas