Pemkab Kembalikan Tradisi Kumpulkan Ulama

September 11, 2013 by  
Filed under Agama, Berita, Berita Daerah, Jawa Barat Terkini, Sukabumi

ulama sukabumi

UPZ TERBAIK: Bupati Sukabumi Sukmawijaya memberi penghargaan kepada pengurus UPZ terbaik (radarsukabumi.com)

Sekitar 1400 ulama dan umaro Kabupaten Sukabumi hadir dalam acara silaturahmi yang diadakan Bagian Keagamaan Kabupaten Sukabumi di Aula Balai Budidaya Air Tawar (BBAT), kemarin. Kepala Bagian (Kabag) Keagamaan Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar mengatakan, kegiatan silaturahmi ini merupakan kegiatan rutinan yang diadakan pemerintah untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama.

“Setiap tahunnya kegaiatan ini rutin kami gelar untuk mensinergikan persatuan antara ulama dan umaro,” kata Ali yang juga ketua panitia silaturahmi akbar ini.

Dijelaskan Ali, tujuan utama kegiatan ini untuk mengembalikan tradisi ulama dan umaro agar bersinergi sesuai pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. ” Tradisi ini harus tetap hidup untuk memajukan Kabupaten Sukabumi kearah yang lebih baik,” ucapnya.

Hadir dalam silaturahmi itu, Bupati Sukabumi, Sukmawijaya, Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli, Mantan Wakil Bupati Marwan Hamami, Anggota DPR RI Reni Marlinawati, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat, para ulama se-Kabupaten Sukabumi, tokoh agama Islam, unsur OPD, para camat, kementerian keagamaan Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatannya Bupati Sukabumi, Sukmawijaya mengatakan kunci utama keberhasilan pembangunan Kabupaten Sukabumi yakni adanya sinergitas ulama dan umaro yang berkerjasama saling membantu, sehingga dapat menciptakan wilayah yang ‘baldatun thoyibatun waropun ghofur’.

Selain itu, Bupati sendiri memberikan penghargaan kepada Unit Pelayanan Zakat (UPZ) terbaik ditingkat kecamatan, UPTD Pendidikan, OPD, Dinas Pendidikan, Forum Komunikasi Diniayah Takmiliyah (FKDT), serta kader penggerak zakat. Dari penghargaan ini beberapa elemen tersebut mendapatkan uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Sumber: Radarsukabumi.com

Ribuan Warga KBB Tak Bisa Baca-Tulis

August 24, 2013 by  
Filed under Bandung Barat, Jawa Barat Terkini

dsc_0053Sebanyak 3.000 warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih mengalami buta aksara atau tidak bisa membaca dan menulis.

Mereka berasal dari berbagai kalangan dengan rasio usia antara 18–60 tahun dan didominasi warga di wilayah selatan, seperti Kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, dan Cipongkor. “Jumlah yang terdata di kami ada sekitar 3.000 warga yang masih buta aksara. Hal itu terus kami intervensi melalui berbagai program agar paling tidak mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung (calistung),” kata Kepala Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga KBB Jalaludin kemarin.

Jumlah itu menurun signifikan dibandingkan saat KBB dimekarkan dari Kabupaten Bandung pada 2007. Saat itu sebanyak 17.000 warga di KBB masih tercatat sebagai warga buta aksara. Namun, melalui penanganan wajib belajar dan program pendidikan nonformal yang diselenggarakan hingga tingkat RW, angka tersebut bisa dikurangi.

Pemicu buta aksara antara lain warga tidak mengenyam pendidikan sekolah atau putus sekolah di tingkat sekolah dasar. Karena itu, tidak mengherankan jika ratarata warga yang buta aksara berusia lanjut. “Penanganan pembelajaran ke orang tua jelas berbeda dibandingkan anak- anak karena butuh ketelatenan dan kesabaran,” ucapnya.

Dinas Pendidikan menargetkan pada 2014 buta aksara di KBB bisa terentaskan. Perhatian pemerintah terhadap persoalan ini semakin meningkat. Untuk tahun ini, Pemerintah KBB menganggarkan Rp500 juta untuk program buta aksara, ditambah bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat. Sasaran usia yang mendapatkan program pendidikan ini antara 18–45 tahun.

Pertimbangannya karena dengan usia yang masih produktif tersebut mereka bisa berkesempatan melanjutkan paket A, B, dan C, untuk bisa mendapatkan ijazah. Saat ini di KBB ada sebanyak 250 kelompok yang akan mendapatkan bantuan program pengentasan buta aksara ini. Setiap kelompok terdiri atas 10 orang.

Rata-rata belajar dari awal hingga bisa calistung diperlukan waktu sekitar 3–4 bulan. Diharapkan ketika bisa calistung, warga yang ingin memiliki usaha atau mengembangkan keahliannya bisa mengurus keperluan administrasinya sendiri tanpa harus melalui perantara.

“Intinya kami ingin mereka bisa mandiri. Ketika dasar pendidikan sudah dikuasai, pengembangan usaha atau keahlian mereka ke depan akan lebih mudah,” ujar Jalaludin. adi haryanto(koran-sindo)

954 Sekolah Masih Gunakan Kurikulum Lama

July 17, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Pendidikan

kurikulumSebanyak 954 sekolah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum menerapkan pola pengajaran Kurikulum 2013 yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu disebabkan beberapa faktor, di antaranya ketidaksiapan pengajar dan prasarana pendukung, seperti buku guru, buku siswa, termasuk rapor yang berbeda dibandingkan kurikulum lama. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga KBB Agustina Piryanti merinci, sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 yaitu 10 sekolah jenjang SD, 4 SMP, 3 SMK, dan 8 SMA. Sementara, sekolah yang belum menerapkan kurikulum baru yakni692sekolahjenjangSD, 152 SMP, 73 SMK, dan 37 SMA.

Jumlah itu sudah termasuk sekolah negeri dan swasta. ”Sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 di KBB adalah sekolahsekolah eks rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah standar nasional,” tutur Agustina. Dia mengatakan, pemerintah pusat menargetkan seluruhsekolah sudah menerapkan kurikulum baru pada tahun ajaran 2016/2017. Jadi, selama dua tahun ke depan penerapan Kurikulum 2013 di KBB dilakukan bertahap, termasuk pembenahan guru dan sarana prasarana.

Dia mengatakan, Disdikpora mengambil langkah untuk mempersiapkan agar sekolah dapat menerapkan kurikulum baru, salah satunya melalui persiapan pembinaan teknis tenaga pendidik bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Kepala SMPN 1 Lembang Wawan Kuswandi mengaku, sekolahnya merupakansalahsatudari empat SMP di KBB yang sudah menerapkan Kurikulum 2013.

Dia menilai tidak ada perbedaan mencolok, baik guru maupun murid kelas 7 sudah siap dan mulai beradaptasi dengan pola pelajaran baru. (koran-sindo)

RSBI di Kab. Bandung Masih Bingung dengan BLUD

ilustrasi

ilustrasi

Rencana Pemprov Jabar untuk mengganti mantan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masih membingungkan bagi para pengelola sekolah. Hal itu dikarenakan sampai sekarang belum ada sekolah yang berbentuk BLUD.

“Kalau rumah-rumah sakit berbentuk BLUD sudah ada seperti RSUD Soreang dan RSUD Majalaya,” kata Kepala SMlKN 1 Katapang, H. Asep Riusmana, di ruang kerjanya, Rabu (29/5/2013).

Menurut Asep Rusmana, untuk mendirikan BLUD membutuhkan waktu cukup lama apalagi mengawali sesuatu yang baru. “Tidak bisa tahun ajaran baru ini bisa langsung BLUD karena harus ada kajian lalu ditindaklanjuti usulan dari Dinas Pendidikan ke DPRD Kab. Bandung,” ujarnya.

Pengesahan DPRD, kata Asep, merupakan keharusan karena termasuk juga dengan pemungutan biaya bagi para siswa. “Kalau hanya mengandalkan dana rintisan BOS SMA dan SMK dari pemerintah, maka tak akan mencukupi. Dana rintisan BOS dari pemerintah pusat ditambah denghan Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung baru sekitar Rp 1,2 juta/siswa/tahun. “Sedangkan kebutuhan siswa SMK agar bisa belajar dengan baik minimal Rp 5 juta/siswa/tahun. Apakah pemerintah sudah siap untuk menanggung semua beban biaya pendidikan?” katanya.

Kelebihan BLUD, kata Asep, semua pengelolaan diserahkan ke BLUD baik keuangan, operasional, dan lainnya. “Konsekuensinya sekolah sebagai BLUD harus mampu membiayai sendiri kebutuhannya. Kalau untuk bantuan pemerintah sebatas pembangunan fasilitas kegiatan belajar mengajar,” ucapnya.

Sambil menunggu adanya upaya menjadikan RSBI sebagai BLUD, maka SMlKN 1 Katapang menjadi sekolah reguler layaknya sekolah-sekolah lainnya. “Kita belum menerima siswa baru karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud),” katanya.(A-71/A-147)***

sumber:pikiran-rakyat.com

Tunjangan Guru di Garut Diselewengkan

ilustrasi

ilustrasi

Ketua SEGI (Serikat Guru Indonesia) Kabupaten Garut, Imam Taufiq Tamami menduga dana TPP (Tunjangan Profesi Pendidik) di Garut sebesar Rp82 miliar diselewengkan dengan cara diendapkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Garut.

“Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga baik deposito maupun giro,” kata Imam kepada FOKUSJabar.com.

Dugaan penyelewengan dana karena adanya perjanjian antara Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dengan BRI pada 9 Maret 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Garut, Mahmud dan Kepala Cabang BRI Garut Hendrastyo. Isi perjanjian itu terkait penyaluran dana TPP dilakukan melalui BRI.

Akibat perjanjian tersebut, para guru diwajibkan membuat rekening baru, meskipun hampir semua guru penerima tunjangan memiliki rekening BRI. Pembuatan rekening dilakukan secara kolektif di setiap sekolah.

“Para guru hanya menyerahkan pas foto, fotocopy KTP dan dua buah materai. Kenapa harus buat rekening baru bukannya disalurkan ke rekening yang sudah ada saja,” ucapnya.

Selain itu, dana yang seharusnya diterima paling lambat akhir April 2013, hingga saat ini baru untuk tiga bulan, padahal jumlah tunggakan tunjangan sebanyak lima bulan dari tahun 2012 lalu.

“Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 tahun 2013, harusnya sudah lunas. Hingga saat ini jumlah guru penerima tunjangan sekitar delapan ribu orang,” bebernya.

Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, M. Riswanda mengatakan, penyimpanan dana tunjangan di BRI akan disalurkan bagi guru di tingkat SMA sebesar Rp8 miliar.

Dana TPP tingkat SD dan SMP sebesar Rp74 miliar disalurkan melalui Bank Jabar Banten, karena adanya perjanjian pemerintah pusat tentang penyaluran tunjangan guru SD dan SMP melalui BJB.

“Guru SMA diperbolehkan melalui bank lain. Saya tidak tahu alasannya kenapa ke BRI, yang jelas sudah ada MoU dengan Pak Kadis,” ungkapnya.

Hingga berita diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Mahmud belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telepon selulernya pun sedang tidak aktif. (JAT)

sumber:fokusjabar.com

Pungutan Jelang UN Meresahkan Orang Tua Murid di Kota Cimahi

April 11, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Pendidikan

UN 2013Orang tua siswa mempertanyakan kebijakan sekolah, yang meminta siswa mengikuti pelajaran tambahan menjelang Ujian Nasional (UN) dengan membayar ratusan ribu rupiah.

Warga Kelurahan Cibabat Mulyana, 42, mengatakan, sebenarnya mendukung ada pelaksanaan pemantapan atau pelajaran tambahan bagi siswa kelas 3 yang akan menghadapi UN. Hal itu diakuinya dapat menjadi cara bagi siswa untuk lebih siap menghadapi ujian. “Namun, seiring adanya program tersebut, sekolah malah membebankan biaya bagi para siswa,” ujar Yana di Cimahi kemarin.

Dia menerangkan, hampir setiap siswa yang mengikuti pelajaran tambahan dikenakan pungutan sebesar Rp100.000. Bahkan, dibeberapa sekolah lain mencapai Rp200.000. “Sebetulnya, kami bukan menolak, tetapi lebih mempertanyakan alasan pungutan tersebut diberlakukan. Padahal, sudah seharusnya program tersebut menjadi kewajiban sekolah guna mempersiapkan para siswa menghadapi ujian,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, beberapa orang tua siswa lain juga mengeluhkan kebijakan semacam itu. Pasalnya, banyak di antara para orang tua siswa yang termasuk dalam kategori ekonomi rendah. “Kami berharap, kebijakan tersebut dapat lebih dipertimbangkan, tentu untuk kepentingan bersama bukan menjadi hal yang dimanfaatkan,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan warga Kelurahan Karang Mekar, Juju, 40, yang mengaku harus membayar iuran anaknya untuk mengikuti program pelajaran tambahan jelang UN. Padahal, penghasilannya rendah. Alhasil kebijakan tersebut sangat membebaninya. “Kami sangat keberatan dengan pemberlakuan iuran tersebut, karena uang yang harus dibayarkan cukup besar sekitar Rp250.000,” ujarnya.

Menanggapi keluhan orang tua siswa, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi Edi Junaedi mengatakan, pungutan yang dibebankan kepada siswa merupakan kebijakan sekolah.

Kendati begitu, Edi menegaskan Disdikpora tidak memiliki aturan yang mengatur sekolah melakukan pungutan jelang UN. “Sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan siswa membayar pelajaran tambahan. Terkecuali, ada kesepakatan antara sekolah dan orang tua,” ujarnya.

Dia meminta pihak sekolah untuk segera menghentikan pungutan kepada siswa. “Kami tentu akan segera melakukan tindakan terhadap sekolah yang memang dinilai memungut biaya tanpa ada koordinasi dengan para orang tua,” ujarnya. ● dila nashear

 Sumber : koran-sindo.com

Variasi Soal UN Diragukan

April 3, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Pendidikan

UN 2013Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menilai variasi naskah soal Ujian Nasional (UN) 2013 menjadi 20 soal dan penggunaan barcode pada paket soal UN diragukan mampu mengantisipasi berbagai kecurangan pelaksanaan UN.

“Kecurangan tak hanya terjadi pada UN, tapi pada Ujian Sekolah (US) kerap terjadi dengan dalih konversi nilai US. Hampir setiap sekolah mematok nilai sekolah (NS) yang merupakan gabungan nilai rapor dan US minimal sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM),” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) FGII Iwan Hermawan, kemarin. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyatakan soal UN 2013 yang bocor akan mudah dilacak karena memiliki barcode.

Namun, Iwan berpandangan berbeda. Dia memprediksi tingkat kelulusan UN 2013 akan tetap tinggi meski Kemendikbud mengubah pelaksanaan UN dengan menambah variasi soal dan paket soal menggunakan barcode. Menurut dia, seketat apapun tingkat kelulusan pasti tinggi karena kelulusan tidak hanya dari UN, tapi 40% dari NS. Misalnya, jika NS diberi nilai 9, nilai UN-nya 3,3. Dengan begitu, siswa pasti lulus karena batas lulusnya 5,5.

Apalagi, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menargetkan nilai 8. Jika sekolah memberi nilai NS 8 (40%), dengan nilai UN 3,8 (60%), siswa sudah mendapatkan nilai 5,5 sesuai batas aman nilai kelulusan. panji qadhafi

sumber : koran-sindo.com

Kabupaten Bogor, Mana Timnya?

December 29, 2012 by  
Filed under Bogor, Jawa Barat Terkini, Nasional

kabupatenbogorHonda DBL sudah terkenal seantero nusantara. Bahkan dalam sebuah survei, ketenarannya sudah hampir setara dengan kompetisi sepak bola nasional. Bisa dibayangkan, kompetisi basket tingkat pelajar hampir setara dengan Liga Super Indonesia atau Indonesia Premier League (IPL).

Di Bogor Honda DBL disambut sangat meriah oleh kawula muda. Gemanya bahkan membahana ke seluruh wilayah, hingga ke Karawang dan Bekasi. Begitu bersemangatnya mengikuti kompetisi bola basket paling heboh di Indonesia ini, banyak tim yang mempersiapkan tim sejak berbulanbulan lalu.

Tapi anehnya, geliat Honda DBL justru tak disambut oleh SMA di Kabupaten Bogor. Hingga kemarin, hanya satu sekolah yang mendaftar menjadi peserta, yakni SMAN 1 Ciawi. Mereka mengirim dua tim sekaligus, cowok dan cewek.

Kondisi ini membuat prihatin panitia Honda DBL 2013 West Java Series West Region. Wakil Ketua Paniti Beny Irawan menyesalkan minimnya keikutsertaan tim asal Kabupaten Bogor. Ini mencerminkan program pembinaan basket pelajar di kawasan yang dipimpin bupati gila olahraga, Rachmat Yasin itu jalan di tempat.

“Malu dong sama tim-tim yang datang dari Karawang, Cianjur dan Sukabumi. Mereka jauh-jauh berebut masuk menjadi peserta Honda DBL musim ini. Pengcabnya layak dipertanyakan,” kata Beny kemarin.

Sekretaris Umum Perbasi Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah mengakui kondisi ini. Namun pengcab enggan disalahkan, karena keputusan ikuti Honda DBL merupakan wewenang sekolah. “Memang, kalau basket SMA di Kabupaten Bogor masih kurang. Tapi kalau SMP, saya yakin sudah siap,” ujar Ihsan dalam acara Temu Pembina Olahraga Basket SMP-SMA di Aula Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, kemarin.

Tapi, dia berjanji menyikapi kondisi ini dengan melakukan pendekatan intensif dengan pembina basket sekolah di Kabupaten Bogor. Dia berharap Honda DBL musim depan akan semakin banyak tim asal Kabupaten Bogor yang ikut serta, bahkan bisa menjadi juara.

Sementara itu, hingga Jumat sore (28/12), sudah 26 tim cowok dan 17 tim cewek yang mendaftar. Artinya, kuota peserta sudah semakin menipis, karena hanya 28 tim cowok dan 20 tim cewek yang akan dipertandingkan pada 26 Januari hingga 8 Februari nanti. (man/bac)

sumber: radar-bogor.co.id

Guru Ditahan karena Melempar Segenggam Pasir

October 8, 2011 by  
Filed under Berita, Berita Jawa Barat, Jawa Barat Terkini

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Jawa Barat, tidak dapat membantu penangguhan penahanan seorang guru SD Negeri Kiansantang Garut, Vini Noviani (33), terdakwa kasus tuduhan penganiayaan dengan melempar segenggam pasir terhadap pelapor.

“Kami kedinasan tidak bisa membantu guru yang ditahan karena tersandung tuduhan kasus penganiayaan,” kata Kepala Disdik Kabupaten Garut Elka Nurhakimah saat dimintai tanggapannya, Kamis (6/10/2011), terkait adanya permintaan siswa, guru, dan sekolah bersangkutan membantu pembelaan pembebasan penahanan guru.

Ia menjelaskan, Disdik tidak bisa membantu Vini, seorang guru honorer Bahasa Inggris di SD Negeri Kiansantang, karena kasusnya sudah ditanangani Pengadilan Negeri (PN) Garut.

Kasus sudah menjalani proses persidangan, kata Elka Disdik. Tentu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menyerahkan semuanya kepada pengadilan.

Namun, ia berharap korban penganiayaan atau pelapor, Ee, seorang pengembang perumahan, tidak membawa kasus tersebut terus berlanjut, tetapi dapat dilakukan secara kekeluargaan.

“Saya sendiri sudah mendengar kabar ini dari dua belah pihak, dan sebenarnya masalah ini menurut saya bisa diselesaikan secara baik-baik,” katanya.

Karena kasusnya sudah masuk pengadilan dan sudah menjalani sidang perdana, Senin (3/10/2011), Elka berharap pengadilan memutuskan yang terbaik dan seadil-adilnya. “Kalau sudah proses persidangan, ya pengadilan saja yang memutuskan kebijakannya seperti apa,” katanya.

Sementara itu, penahanan guru kasus penganiayaan menuai perhatian serius dari sejumlah orangtua siswa, organisasi guru di Garut, bahkan Bupati Garut Aceng HM Fikri, yang mengaku prihatin adanya guru ditahan hanya karena kasus pelemparan pasir sehingga harus berlanjut ke ranah hukum.

Awal mula penahanan seorang guru ibu dua anak itu dilaporkan oleh Ee sekaligus korban lemparan pasir di depan rumah Vini, Kompleks Balai Kembang Kampung Dayeuh Handap, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Senin 6 Juni 2011.

Perbuatan Vini tersebut dipicu masalah utang piutang perumahan, kemudian Ee sebagai pengembang perumahan mendorong Vini hingga terjatuh dan mengalami luka memar pada bagian lengan.

Khawatir Ee terus menyerang, Vini berusaha membela diri dengan melempar pasir yang berada di sekitar lokasi jatuh oleh kepalan tangan kanannya ke arah badan hingga kepala korban mengalami luka lecet dan benjol pada bagian dahi.

Terdakwa Vini ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Lapas Garut sejak 19 September 2011, kemudian menjalani sidang perdana pada Senin (3/10/2011), dan dijerat Pasal 351 tentang Penganiayaan.

sumber kompas.com

Disdik Bentuk Tim Pencari Fakta – Aim: Sangat tidak Mungkin Soal UN Bocor

April 24, 2009 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Pendidikan, Sosial Budaya

SHOLEH ISKANDAR – Beredarnya kunci jawaban palsu via handphone (HP), membuat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) geram. Tak ingin dianggap lambat, Kepala Disdikpora Aim Halim Hermana segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengkaji dan mengusut oknum penyebar jawaban Ujian Nasional (UN) palsu tersebut.

Menurut Aim, peredaran jawaban UN palsu itu sangat menyakitkan karena bisa merusak kredibilitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Bogor. Selama ini Disdikpora sudah mewanti-wanti kepada penyelenggara pendidikan, terutama tingkat SMA, untuk seminimal mungkin mencegah hal-hal negatif dalam penyelenggaraan UN tahun ini.

“Ada oknum yang ingin merusak situasi pendidikan di Kota Bogor dengan menyebar kunci jawaban palsu. Terutama sekolah-sekolah yang sudah menyiapkan sebaik mungkin penyelenggaraan UN,” jelas Aim ketika ditemui Radar Bogor usai sarasehan Milad ke-48 Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor.

Adanya kebocoran yang dilakukan oknum sekolah, dengan tegas Aim membantahnya. “Sangat tidak mungkin soal UN itu bocor. Saya jamin itu,” tegasnya. Keyakinan itu cukup beralasan. Menurut Aim, selama ini pengamanan lembar soal maupun pendistribusian hingga ke sekolah menggunakan pengamanan berlapis. Artinya, banyak elemen yang mengawasi soal-soal tersebut.

“Sekarang gimana mau bocor, toh soalnya saja diawasi banyak elemen mulai dari Tim Pemantau Independen (TPI), polisi dan Satgas Pelajar. Jadi tidak mungkin ada kebocoran,” imbuhnya. Kalaupun nanti terbukti ada guru atau sekolah yang berulah, sambung Aim, hukum akan berbicara karena sanksi tegas sudah menanti.

Sementara itu, kecurangan pelaksanaan UN yang diduga melibatkan oknum guru dan sekolah mendapat reaksi keras Walikota Bogor Diani Budiarto.  Orang nomor satu di Kota Bogor itu menyatakan jika ada oknum guru terbukti berbuat curang, termasuk main mata dengan siswa, guru tersebut dapat dipidana. “Kalau terbukti, dia (oknum, red) akan dikenakan sanksi tegas, bahkan bisa dipidana,” tegas Diani.

Akan tetapi, lanjut Diani, kebocoran soal ataupun keterlibatan guru dalam membantu siswa masih sebatas asumsi dan belum dapat dibuktikan. “Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa oknum guru membagikan kunci jawaban kepada siswa melalui SMS,” tambahnya.

Walikota Bogor pertama pilihan rakyat itu mengakui sebagian siswa mempercayai kunci jawaban palsu karena takut tidak lulus UN. “Siswa panik karena takut tidak memenuhi standar  kelulusan. Disdikpora sudah menyampaikan kepada sekolah dan guru agar siswa percaya diri. Kenyataannya, masih banyak juga yang percaya dengan kunci jawaban palsu itu,” bebernya.

Menyikapi dugaan kebocoran soal dan keterlibatan oknum guru membagikan kunci jawaban kepada siswa, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mengadakan rapat mendadak untuk mengevaluasi pelaksanaan UN tahun ini.

Rapat yang dilaksanakan di SMAN 1 itu diikuti kepala SMA se-Kota Bogor. “Kita akan mengevaluasi pelaksanaan UN,” ujar Ketua MKKS Agus Suherman.

Ketua Sub Rayon SMA Kota Bogor itu menyatakan pelaksanaan UN tahun ini berjalan lancar. Meski begitu, Agus mengakui bahwa UN masih diwarnai beredarnya jawaban palsu di lingkungan pelajar.

“Itu sangat disayangkan. Jauh-jauh hari siswa sudah diimbau percaya diri dan tidak mempercayai kunci jawaban yang beredar. Kunci jawaban palsu via SMS itu berasal dari luar sekolah yang memanfaatkan momen UN untuk mencari keuntungan,” beber Agus.

Untungnya, lanjut Agus, tidak semua siswa tergiur dengan jawaban palsu tersebut. “Alhamdulillah, di SMAN 1 tidak ada siswa yang percaya dengan kunci jawaban yang beredar via SMS itu. Soalnya jauh sebelum pelaksanaan UN, kita sudah menyampaikan kepada siswa agar tetap percaya diri,” tegas Agus.

Secara pribadi, kepala SMAN 1 itu mengatakan, memang ada indikasi kekhawatiran siswa untuk melakukan segala cara agar bisa lulus UN. Namun sebagai bagian dari pemerintah, dirinya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan. “Standar kelulusan UN ditetapkan pemerintah. Karena itu, kita wajib mengikutinya,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa analisis keluar setelah diberitakan kebocoran soal dan beredarnya jawaban UN di kalangan pelajar. Koordinator TPI Kota Bogor Bibin Rubini menganalisa maraknya jawaban UN yang beredar ditengarai dari beberapa pihak. Contohnya, dari bimbingan belajar (bimbel, red) yang ingin semua siswanya lulus dengan nilai baik. Kemudian penyebaran jawaban UN via HP yang dilakukan beberapa oknum guru ke sekolah lain sebagai cara menjatuhkan reputasi sekolah tersebut.

Terakhir, dari persaingan usaha pemenang tender pengadaan soal UN. Pemenang tender sangat jorok dalam membuat soal, sehingga bisa berkeliaran secara bebas.

“Tapi semua itu hanya analisis ringan. Saya yakin jawaban yang beredar di kalangan pelajar adalah jawaban yang menyesatkan dari pihak-pihak di luar,” jelas Bibin, kemarin.

Bibin menjelaskan, yang disebut kebocoran adalah saat sebelum pelaksanaan ujian lembar soal sudah beredar. Dalam masalah yang terjadi di Kota Bogor, tidak ada fakta yang menyebutkan beredarnya soal tersebut sebelum pelaksanaan ujian. “Sampai detik ini, kami tidak menerima laporan tentang itu,” tegasnya.

Meski tidak mempercayai adanya kebocoran soal, terang Bibin, TPI tetap akan menyelidiki dan memperketat pengawasan distribusi soal dan pelaksanaan UN.

“Percayalah kami akan melakukan tugas dengan baik dan benar. Ada yang dipertaruhkan di sini (nama lembaga, red) kalau kami melakukan hal-hal di luar aturan,” imbaunya. (rid/dei/roy)

sumber : radar-bogor.co.id