Harga Baru BBM Diumumkan Malam ini

197291_menteri-esdm-jero-wacik_663_382Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan, Pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, malam ini.

Ditemui di Istana Presiden, Jumat 21 Juni 2013, Jero mengaku sudah dapat instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Akan diumumkan bersama, sebanyak-banyaknya menteri hadir. Tempatnya sedang dipikirkan di mana,” ujarnya.

Mengenai alasan mengapa kenaikan BBM ini diumumkan bersama-sama,  kata dia, karena kebijakan ini merupakan keputusan Pemerintah. Bahkan dengan disahkannya APBN-P 2013, secara otomatis kebijakan ini juga didukung DPR.

“Biar jangan kesannya keputusan Menteri ESDM. Bukan itu. Tapi Karena sudah ada Keppres, bahwa urusan harga BBM diserahkan pada menteri ESDM,” tambahnya.

Jero yang juga politisi Partai Demokrat ini menegaskan, kenaikan harga BBM ini bukan keputusan politik, tapi murni untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Untuk itu, tudingan adanya muatan politik dalam keputusan ini dianggap tak berdasar.

“Logika politik, ngapain presiden naikkan BBM jelang pemilu. Istilahnya, ini risiko terlalu besar. Tapi ini demi rakyat. Kalau tak segera dinaikkan, makin terpuruk ekonomi.” (umi)

sumber+foto:vivanews

Pemerintah Bersikukuh Terapkan Dua Harga BBM

121855_spbusemarangPemerintah semakin bulat dengan rencana pemberlakuan dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Persiapan teknis penerapan kebijakan itu ditargetkan tuntas akhir bulan ini dan segera dilaporkanke presiden untuk diputuskan.

Pemerintah juga telah menyiapkan tiga aturan pendukung. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, persiapan kenaikan harga BBM subsidi untuk mobil pribadi sedang dimatangkan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, kepolisian, gubernur, pemerintah daerah, dan PT Pertamina (persero) selaku pelaksana kebijakan.

”Persiapan tuntas 26–27 April ini,” kata Susilo di Jakarta kemarin. Diketahui, dalam skenario pengendalian BBM bersubsidi itu, Mei mendatang harga premium dan solar bersubsidi untuk mobil pribadi akan dinaikkan menjadi Rp6.500 per liter, sedangkan untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum tetap Rp4.500 per liter. Dengan adanya dua harga BBM bersubsidi itu, pemerintah akan membuat SPBU khusus bagi mobil berpelat hitam.

Namun, kebijakan ini terus menuai kritikan tajam dari banyak kalangan. Susilo menegaskan, jika kebijakan pengendalian BBM bersubsidi tidak diterapkan, konsumsi BBM subsidi diperkirakan tembus 53 juta kiloliter dari kuota 2013 sebesar 46 juta kl. Padahal dengan penerapan kebijakan ini pun, kuota BBM subsidi diperkirakan tetap jebol karena jumlah kendaraan terus bertambah tiap tahun.

Sebelumnya Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi akan menghemat anggaran negara Rp21 triliun. Kenaikan ini pun sebenarnya adalah pengalihan 77% subsidi BBM yang saat ini salah sasaran. Susilo meyakini kebijakan dua harga BBM bersubsidi tidak akan menimbulkan gejolak lantaran pengguna sepeda motor dan angkutan umum tetap membeli dengan harga Rp4.500 per liter.

“Bagi pengguna mobil pribadi, kalau merasa miskin, ya silakan (beli BBM di SPBU khusus sepeda motor dan angkutan). Tapi ini kan masalah hati,” ujarnya. Dia melanjutkan, agar kebijakan ini tidak membingungkan, nantinya akan dipasang spanduk dan papan petunjuk jalan yang memberitahukan lokasi SPBU yang melayani dan tidak melayani BBM subsidi untuk mobil pribadi.

Sebagai permulaan, aparat kepolisian akan dilibatkan untuk mengawasi. Kementerian ESDM mencatat, di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi terdapat 750 SPBU, sekitar 55% hingga 60%-nya akan menjual BBM bersubsidi dengan harga Rp4.500 per liter. Sementara itu, daerah terpencil yang hanya memiliki satu SPBU berada di 34 titik di antaranya di Papua dan Maluku.

SPBU demikian akan tetap melayani BBM bersubsidi untuk motor dan angkutan umum, namun juga akan dilengkapi dengan tangki khusus untuk melayani mobil pribadi. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro menambahkan, aturan pengendalian subsidi BBM di antaranya mencakup keputusan menteri ESDM tentang kenaikan harga BBM dan marjin SPBU.

”Selain itu, aturan tentang pembagian SPBU melalui peraturan BPH Migas,” katanya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mobil pribadi tidak akan terlalu memengaruhi inflasi. “Tidak akan besar dampaknya karena kebutuhan pokok umumnya bergantung pada transportasi umum, sedangkan BBM untuk transportasi umum tidak mengalami kenaikan,” kata Hatta di Kampus Universitas Udayana, Denpasar, kemarin.

Menurut dia, kebijakan ini lebih berpengaruh pada kelompok menengah, yakni pemilik mobil pelat hitam, yang sesungguhnya mereka secara finansial sudah cukup mampu. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Teuku Riefky Harsya menilai penyesuaian subsidi BBM di tengah tekanan fiskal saat ini sebagai langkah yang rasional.

Menurut dia, jika subsidi BBM terus dibiarkan maka ekonomi negara bisa jebol. Karena itu, penyesuaian subsidi BBM mutlak dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. “Sebetulnya subsidi BBM yang berlaku selama ini justru hanya dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas. Berdasarkan hitungan rasional, keekonomian premium saat ini sekitar Rp9.000,” katanya.

Transportasi Umum Tidak Diuntungkan

Opsi pemerintah menentukan dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai kurang menguntungkan moda transportasi massal. Kebijakan tersebut dinilai Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) kebijakan setengah hati. Ketua DPD Organda Jabar Aldo F Wiyana mengatakan, rencana pemerintah membuat dua harga BBM bersubsidi yaitu Rp4.500/liter untuk sepeda motor dan kendaraan berplat kuning serta Rp6.500-7.000/liter untuk mobil pribadi, adalah kebijakan setengah hati.

Opsi tersebut, lanjut dia, tidak menguntungkan moda transportasi umum. “Secara teori memang semestinya angkutan umum diuntungkan. Tapi kesamaan harga BBM untuk plat kuning dan sepeda motor justru membuat pengguna mobil pribadi beralih menggunakan sepeda motor. Bukan beralih menggunakan kendaraan umum,” jelas Aldo F Wiyana di Bandung, kemarin.

Menurut dia, pemilik mobil pribadi dipastikan lebih memilih membeli sepeda motor ketimbang menggunakan kendaraan umum sebagai moda transportasi umum. “Sebagian besar pemilik mobil pribadi adalah kelas menengah. Mereka tidak ada kendala untuk membeli motor,” kata dia. Organda tetap berpegang teguh kepada usulan awal, dimana harga BBM bersubsidi dinaikkan merata untuk semua jenis kendaraan pribadi kecuali kendaraan berplat kuning.

Sementara itu, Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Yedi Karyadi menyatakan kesiapannya apabila pemerintah memberlakukan opsi dua harga BBM bersubsidi. Menurut dia, operator SPBU tidakakanmenemukanmasalah berarti walaupun ada perbedaan harga untuk mobil plat hitam dan kuning serta kendaraan bermotor. “Selama sistem itu di sosialisasikan, saya kira tidak ada masalah. Kami tinggal melaksanakannya saja,” jelas dia. nanang wijayanto/ arif budianto

sumber:koran-sindo.com

Kado Tahun Baru, Tarif Listrik Naik

December 30, 2012 by  
Filed under Berita Nasional, Jawa Barat Terkini

Foto : vivanews

Foto : vivanews

Masuk pergantian tahun 2013, pemerintah telah menyiapkan “kado” bagi masyarakat Indonesia, yaitu menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar rata-rata 15 persen secara bertahap tahun depan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jarman, menjelaskan, Menteri ESDM, Jero Wacik, telah meneken Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2012 yang mengatur tentang kenaikan tarif listrik per 1 Januari 2013.

“Tertinggi untuk golongan rumah tangga sebesar 6,5 persen dan terendah 4 persen, sedangkan untuk golongan industri naik 5 persen setiap tiga bulan,” kata Jarman saat ditemui VIVAnews di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Kamis 27 Desember 2012.

Golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA dipastikan tidak terkena kenaikan tarif listrik. Sementara itu, golongan rumah tangga dengan daya 6.600 VA secara bertahap dihilangkan subsidinya, dan pada Desember 2013 tidak lagi menikmati subsidi listrik.

“Pada akhir 2013, pelanggan dengan daya 6.600 VA ke atas akan mencapai tarif keekonomiannya, yaitu Rp1.352 per kwh,” katanya.

Kenaikan bertahap ini, dia melanjutkan, sesuai dengan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia agar tidak terjadi inflasi yang tinggi. Dengan kenaikan tarif listrik ini, maka Kementerian ESDM akan meminta PT Perusahaan Listrik Negara untuk melayani masyarakat lebih baik lagi.

“ESDM akan meminta PLN untuk mengurangi durasi pemadaman. Selain itu, pemakaian BBM dalam pembangkit listrik dikurangi menjadi di bawah 1 persen pada 2020,” katanya.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Nur Pamudji, mengatakan, perseroan telah menganggarkan investasi sebesar Rp64,9 triliun, dengan Rp10,1 triliun di antaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PLN memfokuskan 30 persen investasi di jaringan listrik luar Pulau Jawa dan 70 persen pembangunan transmisi di luar Pulau Jawa. “Investasi tahun depan fokus di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan rasio elektrifikasi,” katanya.

Dengan kenaikan listrik ini, pemerintah akan menghemat Rp14,9 triliun anggaran subsidi listrik sepanjang tahun depan. “Itu nilai pengurangan subsidi dalam setahun,” kata Nur.

Meski akan terkena dampak dari kenaikan tarif tenaga listrik itu, menurut Wakil Direktur Reform Miner Institute, Komaidi Notonegoro, masyarakat mau tidak mau harus menerimanya. Sebab, kenaikan TTL telah diketok oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Namun kenaikan TTL ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja PLN,” kata Komaidi saat dihubungi VIVAnews, Jumat 28 Desember 2012.

PLN, lanjutnya, harus meningkatkan efisiensi agar subsidi listrik tidak membengkak, meningkatkan rasio elektrifikasi, serta memperkecil durasi padamnya aliran listrik.

Elpiji Juga Naik?
Selain tarif tenaga listrik, pada awal tahun, masyarakat juga harus bersiap-siap menerima rencana kenaikan harga elpiji ukuran 12 kilogram. Adalah PT Pertamina yang menyampaikan niatnya untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp1.500 per kilogram pada 1 Januari 2013.

Kenaikan harga elpiji 12 kilogram ini akan dilakukan karena Pertamina sepanjang 2012 mengklaim rugi US$470 juta atau sekitar Rp4,46 triliun (kurs Rp9.500).

“Kami rugi tahun ini dan lima tahun terakhir rugi Rp20 triliun dalam distribusi elpiji 12 kilogram,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya Yuktyanta, di Depo BBM Plumpang, Jakarta, Jumat 28 Desember 2012.

Pemerintah hanya mensubsidi elpiji 3 kilogram, sedangkan Pertamina harus menanggung sendiri subsidi elpiji 12 kilogram. Saat ini, harga jual elpiji 12 kilogram sebesar Rp5.850 per kilogram, sedangkan harga keekonomian elpiji Rp12.500 per kilogram.

“Harga jual elpiji 12 kilogram tersebut belum termasuk biaya angkut terminal ke filling plant dan biaya operasional sebesar Rp900 per kilogram,” kata mantan Direktur Utama Badak NGL ini.

Untuk itu, Pertamina berniat menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp1.500 per kilogram guna mengurangi kerugian. Kerugian Pertamina dapat dialihkan untuk investasi di hulu dan membangun sarana serta prasarana infrastruktur energi.

Kenaikan harga ini, kata dia, telah masuk dalam rencana kerja Pertamina 2013 dan akan naik per 1 Januari 2013. Untuk menaikkan harga ini sebenarnya Pertamina tidak perlu izin dari pemerintah, karena bukan barang subsidi. Namun, Pertamina sebagai BUMN masih menunggu persetujuan dari pemerintah. “Belum mendapatkan lampu hijau dari Kementerian ESDM,” katanya.

Saat ini masih banyak rumah mewah dan perhotelan yang masih menggunakan elpiji 12 kilogram. Kenaikan harga ini, dia menjelaskan, tidak akan memberatkan masyarakat tidak mampu. “Untuk konsumen yang tidak mampu kan sudah disediakan elpiji tiga kilogram dari pemerintah,” katanya.

ESDM tak mengizinkan
Namun, rencana Pertamina untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram itu ternyata tidak mendapat persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian ESDM menegaskan harga elpiji 12 kilogram tidak akan naik per 1 Januari 2013.

Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, menyatakan, pada 1 Januari 2013, hanya tarif tenaga listrik yang naik. “Elpiji belum mau dinaikkan,” kata Rudi kepada VIVAnews, Jumat 28 Desember 2012.

Kementerian ESDM telah menerima surat pengajuan kenaikan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp1.500 per kilogram per 1 Januari 2013 itu. Namun, Rudi menegaskan Kementerian ESDM tidak mengizinkan.

Komaidi Notonegoro menilai, Pertamina sebetulnya tidak perlu izin dari Kementerian ESDM, karena elpiji 12 kilogram tidak disubsidi pemerintah dan Pertamina menderita kerugian yang besar. “Pertamina cukup memberitahukan kepada Kementerian ESDM,” katanya.

Jika tetap ngotot Pertamina tidak menaikkan harga elpiji, lanjut dia, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada perusahaan energi pelat merah itu untuk menutup kerugian Pertamina yang mencapai triliunan rupiah.

sumber : viva.co.id

Kuota BBM Bersubsidi Jebol-Pasokan Premium di Jabar Menipis

Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini sebanyak 44,04 juta kiloliter semakin menipis.Bila tidak ada penambahan kuota atau langkah-langkah pengendalian, jatah BBM bersubsidi akan habis sebelum akhir tahun. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengungkapkan, PT Pertamina (persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pernah melaporkan kepada pemerintah bahwa kuota BBM bersubsidi akan habis pada 22 Desember 2012.

Dengan demikian, ada ancaman kelangkaan BBM bersubsidi selama delapan hari hingga akhir tahun. “Saudara bisa bayangkan kalau delapan hari tanpa BBM bersubsidi,tanpa premium dan hanya menggunakan pertamax, akan terjadi kerusuhan,” ujar Rudi di Jakarta kemarin. Sepertidiketahui,kuotaBBM bersubsidi tahun ini awalnya ditetapkan sebanyak 40 juta kiloliter.

Seiring lonjakan konsumsi, pada 15 Oktober 2012 lalu DPR menyetujui penambahan kuota 4 juta kiloliter dengan anggaran Rp12 triliun.Tambahan itu menjadikan total kuota BBM bersubsiditahuninimencapai44,04juta kiloliter. Namun ternyata, penambahan kuota tersebut belum mampu memenuhi lonjakan kebutuhan BBM bersubsidi.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya memperkirakan kuota BBM bersubsidi jenis premium di DKI Jakarta habis 19 Desember 2012. Adapun untuk solar diprediksi habis lebih cepat,yakni pada 30 November mendatang. Pihaknya masih terus mencari cara untuk mengantisipasi potensi kelangkaan BBM bersubsidi,khususnya di Ibu Kota. Pertamina akan membahas bersama DPR, Kementerian ESDM,danBPHMigasterkaitkemungkinan mengajukan kembali penambahan kuota BBM bersubsidi.

“Ada pembicaraan untuk penambahan kuota sampai akhir tahun,”ungkapnya. Dia menduga lonjakan konsumsiBBMbersubsididipicupertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai 9 juta unit per tahun.Harga BBM bersubsidi di Indonesia juga terlalu murah dibanding negara-negara lain. “Harga BBM kita termurah di dunia di luar negara penghasil minyak. Premium harusnya Rp9.000 per liter,”ungkapnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menjelaskan, konsumsi solar dalam lima tahun terakhirmeningkatrata- rata6%,sedangkanpremium8% pertahun. Bahkan pada 2011, konsumsipremium nasional meningkat hingga mencapai 11%, merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Pada tahun ini, seiring dengan mulai terjadinya pemerataan persebaran investasi dan industri ke beberapa wilayah di luar Jawa, di sejumlah provinsi ataupun kabupaten/kota di luar Jawa konsumsi BBM tumbuh hingga 25%.

“Pertumbuhan kebutuhan BBM,khususnya untuk transportasi darat merupakan sebuah realita sebagai dampak dari kemajuan perekonomian nasional,”katanya. Dia menuturkan,demi mencegah konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota, Pertamina sebelumnya ditugaskan pemerintah untuk melakukan pengendalian pasokan dengan sistem kitir, yaitu penjatahan secara proporsional di setiap provinsi.

Pertamina mulai melakukan pengendalian sejak 19 November 2012, dengan memotong jatah harian di seluruh SPBU dan penyalur lainnya.Berdasarkan data per 23 November 2012, selama dilakukan kitir telah terjadi penghematan ratarata sebesar 13% dari proyeksi penyaluran normal dalam periode tersebut untuk solar, dan 10% untuk premium.

Sementara itu, pasokan BahanBakarMinyak( BBM) bersubsidi atau premium ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jawa Barat mulai menipis setelah Pertamina memberlakukansistemkitir(pengendalianpasokanpremiumke SPBU). Pengawas SPBU 34-40128 JalanSurapati, KotaBandung,Dedi Setiadi mengatakan,ketidaksesuaian antara suplai dan permintaan mengakibatkan pasokan premium ke SPBU selalu menipis.

“ Satu minggu lalu,stok premium di SPBU kami sempat menipis. Bahkan,sempat kosong,” ujarDedi,kemarin.Menurutnya, konsumsi premium di SPBU-nya mencapai 20 kiloliter per hari. Satu minggu lalu, SPBU-nya hanya mendapat pasokan sekitar 16 kiloliter per hari. Pengurangan pasokan premium ke SPBU menyebabkan konsumsi premium di SPBU Surapati meningkat.Hal itu dikarenakan masyarakat dari daerah lain seperti Kota Cimahi mengisi premium di tempatnya.

Menurut Humas PT Pertamina Region III Susi Prasetya,penerapan sistem kitir agar kuota premium yang telah ditetapkan DPRdanpemerintahpadatahun 2012 tidak terlampaui. “Terhitung sejak 25 November 2012, kami menghentikan sistem kitir yang telah berjalan satu minggu lalu.Selanjutnya,kami menunggu arahan dari pemerintah,”katanya. Dia memastikan pasokan premium akan kembali normal dua hingga tiga hari ke depan.

Menanggapi kebijakan Hari Tanpa BBM Bersubsidi pada 2 Desember, pengamat ekonomi dari Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Jatinangor Rulli Indrawan menilai, kebijakan tersebut sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menanggung beban subsidi BBM.Kebijakan itu dipastikan mengundang reaksi masyarakat karena terbilang tidak populer.“Ini adalah kebijakan aneh. Di satu sisi, pemerintah mengharapkan adanya penghematan, namun di sisi lain kebijakan ini justru menyulitkan,” ujar Rulli. nanang wijayanto/ arif budianto/ agung bakti sarasa

Sumber:seputar-indonesia.com