Menuju Jabar 1 : Dikdik-Toyib Serahkan Bukti Dukungan Tambahan

December 6, 2012 by  
Filed under Berita Jawa Barat, Jawa Barat Terkini

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) dari jalur independen Dikdik Mulyana Arief – Cecep S Toyib menyerahkan bukti dukungan tambahan sebanyak 2.037 juta lembar sebagai syarat pencalonannya pada Pilgub Jabar 2013.

Penyerahan berkas dukungan itu diserahkan langsung Dikdik kepada Ketua Pokja Pencalonan KPU Jawa Barat Teten Setiawan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, kemarin.Bukti dukungan tambahan itu dikemas dalam puluhan kardus berwarna kuning yang kemudian ditempatkan di Aula Kantor KPU Jabar untuk diverifikasi. “Jumlah dukungan tersebut kami peroleh dari masyarakat dalam kurun waktu 25 hari. Kami bekerja siang malam untuk memprosesnya,” kata Dikdik.

Dia mengatakan, dukungan paling banyak diperolehnya dari Kabupaten Garut dan Subang. Menurutnya, di dua kabupaten tersebut masing-masing terdapat 400.000 lebih dukungan. Dikdik tidak menyangkal jika banyaknya dukungan dari masyarakat Garut dikarenakan dirinya yang memang asli orang Garut. Berdasarkan perhitungan sementara KPU, berkas dukungan dari Kabupaten Garut berjumlah 16 dus.

Selain itu, kata Dikdik,banyaknya dukungan dari masyarakat Subang dikarenakan dirinya pernah bertugas di kota yang terkenal oleh buah nanas tersebut. Ketua Pokja Pencalonan KPU Jawa Barat,Teten Setiawan mengatakan, bukti dukungan tambahan itu untuk menutupi kekurangan berkas dukungan pasangan Dikdik-Toyib yang mencapai 792.000 lebih. agung bakti sarasa/CR-1

Sumber:seputar-indoensia.com

DPRD Garut Setuju, Aceng HM Fikri Dicopot dari Jabatannya

December 5, 2012 by  
Filed under Berita Daerah, Jawa Barat Terkini

Setelah terjadi perdebatan alot antara pendemo dan pimpinan DPRD Garut, akhirnya DPRD Garut menyetujui akan segera mengusulkan pemberhentian Aceng Fikri sebagai Bupati Garut ke Kementerian Dalam Negeri.

Kesepakatan itu tertuang dalam berkas tertulis perjanjian yang ditandatangani oleh unsur pimpinan Dewan setelah menggelar rapat pimpinan, Selasa (4/12/2012) malam. Setelah ini, rencananya rapat paripurna pun akan segera digelar, dan para pendemo menuntut malam ini segera dilaksanakan.

“Ya, pokoknya harus segera digelar, bila perlu malam ini,” ungkap Ketua Paguyuban Perempuan Garut Amelia Hasbiyani, Selasa malam.

Sampai saat ini, massa aksi masih berada di kantor DPRD Garut. Mereka masih berharap rapat paripurna untuk pemberhentian Bupati Aceng HM Fikri segera dilaksanakan.

Sebelumnya, mereka menggelar aksi menuntut Bupati Garut mundur dari jabatannya. Sebab, mereka menilai orang nomor satu tersebut telah mencoreng nama baik Kabupaten Garut akibat skandal pernikahannya dengan Fani Oktora (18) yang hanya empat hari.

Ketua DPRD Kabupaten Garut Ahmad Badjuri menyatakan, rapat paripurna khusus terkait pengusulan pemberhentian Bupati Garut Aceng Fikri akan digelar pada Rabu (5/12/2012) sekitar pukul 09.00.

“Karena sekarang sudah malam, jadi besok akan digelar sidang paripurnanya. Nah, usulan ini (pemberhentian Aceng Fikri) akan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan saat paripurna nanti,” jelasnya seusai membacakan pernyataan pengusulan pemberhentian bupati yang telah ditandatangani unsur pimpinan Dewan, Selasa (4/12/2012) malam.

Badjuri menambahkan, setelah usulan ini dibahas dalam paripurna, nantinya akan dilanjutkan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri. Proses itu dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

“Intinya, nanti hal ini akan dibahas dulu di rapat paripurna Dewan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, ratusan pendemo dari berbagai elemen menuntut Bupati Aceng HM Fikri segera mundur dari jabatannya. Aceng dinilai telah melakukan perbuatan tak beretika dengan menikahi gadis muda berusia 18 tahun bernama Fani Oktora, asal Limbangan, Garut. Usia pernikahan baru empat hari, Fani kemudian diceraikan dengan alasan sudah tidak perawan. Gadis ini diceraikan melalui SMS. (kompas.com)

Menuju Jabar 1 : Koalisi Babarengan Incar Nas Dem

Kubu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf-Lex Laksamana mengharapkan Partai Nasional Demokrat (NasDem) bergabung dalam Koalisi Babarengan.

Koalisi Babarengan adalah gabungan partai politik pengusung Dede-Lex yang beranggotakan Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Tim Pemenangan Bersama Dede Yusuf–Lex Laksamana, Didin Supriadin mengakuisudahmenjalinkomunikasi politik dengan Partai NasDem. Dia mengharapkan, partai baru ini bisa bergabung mengusung pasangan Dede-Lex.

“Partai NasDem termasuk partai yang paling siap dengan verifikasi KPU. Jangankan dengan partai NasDem yang sudah melembaga, bahkan dukungan dari satu orang pun sangat kita diharapkan,”ujar Didin di Kota Bandung,kemarin. Supriadin mengungkapkan, Koalisi Babarengan masih membuka pintu untuk parpol lain.“Beberapa parpol siap merapat ke Koalisi Babarengan, terutama parpol nonparlemen,” katanya.

Sekretaris DPW Partai Nas- Dem Jabar Agus Suparman menegaskan, meski sudah ada komunikasi tetapi sampai saat ini partainya belum menjatuhkan dukungan kepada pasangan calon manapun.“Yang jelas kita akan ambil peran dalam Pilgub Jabar 2013,namun untuk saat ini NasDem Jabar belum memastikan dukungan kita akan diarahkan kemana,”ucap Agus. Sementara itu, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jabar menyiapkan 85.000 kadernya untuk menjadi saksi dalam pencoblosan Pilgub Jabar 2013,pemilihan wali kota/kabupaten, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

“Sekitar 85.000 kader sudah disiapkan dan akan kita diikutsertakan dalam pelatihan untuk dijadikan sebagai saksi,” kata Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanuddin, kemarin. Cagub dari PDIP Rieke Diah Pitaloka mulai melakukan roadshow ke beberapa kabupaten/ kota di Jawa Barat di antaranya Kabupaten Garut, Sumedang, dan Tasikmalaya. “Kami menilai kunjungan ini sangat strategis untuk pengenalan calon gubernur,”ungkap Koordinator Media Center pasangan Paten (Pitaloka-Teten), Budi Purnomo Karjodihardjo, di Bandung,kemarin.

Terkait hasil pemeriksaan kesehatan calon, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jabar akan menyerahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar pada Jumat (30/11). Komisioner KPU Jabar merangkap Ketua Pokja Pencalonan Teten Setiawan menjelaskan, hasil pemeriksaan tim kesehatan yang terdiri 24 dokter spesialis itu sudah di tangan KPU,maka hasilnya akan dibahas dalam rapat pleno.Kemudian akan diputuskan apakah bakal calon yang telah diperiksa memenuhi syarat atau tidak untuk melanjutkan proses pencalonannya.“ Hasil pemeriksaan ini nanti bersifat final dan tidak ada second opinion,”kataTeten.

Di bagian lain, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jabar akan menindak pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam kampanye/sosialisasi calon. “Risiko PNS yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi atau kampanye calon peserta pemilu,itu bisa diberhentikan, bahkan terancam hukuman pidana,” ujar Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihah, di kantornya, Jalan Turangga Kota Bandung, kemarin.

Hal itu ditegaskan Ihat menanggapi adanya dugaan seorang staf Humas Pemprov Jabar dalam pemenangan pasangan calon gubernur incumbentAhmad Heryawan dan pasangannya Deddy Mizwar. atep abdillah kurniawan/ agung bakti sarasa

Sumber:seputar-indonesia.com

Menuju Jabar 1 : Tes Kesehatan-Yance Pilek, Dikdik Masih Merokok

Para bakal calon gubernur/wakil gubernur Jawa Barat dijadwalkan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) hari ini sampai besok (25/11).Namun, beberapa calon tidak melakukan persiapan secara khusus.

Padahal, tes itu salah satu penentu lolos atau tidaknya mereka maju sebagai calon gubernur/ wakil gubernur. Bakal calon gubernur yang diusung Partai Golkar, Irianto MS Syafiuddin (Yance) yang ditemui kemarin, mengaku dirinyatidakmempunyaipersoalan serius dengan kesehatan Hanya saja, saat ini dia diserang flu karena tingginya aktivitas dalam rangka sosialisasi sebagai cagub ke berbagai daerah. ”Selama ini alhamdulillah vitalitas terjaga,cuma kena flu saja, badan kurang enak. Makanya saya minum obat batuk, tapi jadi ngantuk,”kata Yance.

Soal penyakit dalam,seperti jantung, ginjal, atau pankreas, Yance mengaku tidak ada. Hanya saja,kadarkolesterolnya agak tinggi.Namun, setiap bulan dia selalu memeriksa kesehatannya ke rumah sakit. ”Saya gak ada permasalahan dengan kesehatan. Setiap bulan saya cek kesehatan di Rumah Sakit Santosa. Paruparu, ginjal, pankreas gak ada masalah.

Saya juga sudah lama meninggalkan kebiasaan merokok,” katanya. Sementara bakal calon wakil gubernur dari jalur perseorangan Cecep NS Toyib mengaku belakangan ini kurang istirahat karena harus mengejar agenda sosialisasi ke berbagai tempat. Untuk menjalani tes kesehatan cagub/cawagub Jabar, dia mengaku harus istirahat agar tidak mendapat kendala saat menjalani tes kesehatan.

”Sambil isi bensin di SPBU saya suka sekalian tidur di mobil beberapa saat karena sering kurang tidur. Kalau bicara soal stamina, saya memang lumayan capek, apalagi saya nyetir sendiri,”kata Toyib. Menurut dia, sejauh ini tidak ada kendala soal kesehatan karena selalu menjaga kesehatan. Caranya dengan menjaga makanan dan pola hidup teratur.Kendati demikian, dia cukup khawatir dengan kolesterol tinggi.

Soal kebiasaan merokok,dia mengaku sudah sejak lama meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Namun, kata dia, pasangannya, Dikdik Maulana Arief Mansyur (bakal cagub) masih memiliki kebiasaan merokok. ”Saya tidak merokok sejak 2005. Tapi kalau Pak Dikdik masih merokok. Tetapi rokoknya itu filter yang kandungan nikotinnya rendah.Tetapi saya jamin beliau sehat. Saya sendiri, daripada merokok mending uangnya dipakai biaya sekolah anak,”terang Toyib.

Calon wakil gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Teten Masduki mengaku tidak pernah merokok dan memiliki pola hidup sehat.Teten optimistis dirinya lolos pemeriksaan kesehatan. ”Pola hidup saya sehat.Saya tidak pernah merokok, tidur teratur, makanan saya terjaga. Saya tidak suka makanan instan, makanan saya tradisional seperti lalap,sambel,”kata Teten.

Sementara, pasangan calon gubernur Jabar Dede Yusuf dan Lex Laksamana pun optimistis bisa lolos pemeriksaan kesehatan. Dede mengaku, dirinya tidak melakukan persiapan khusus menjelang pemeriksaan kesehatan.Dia hanya akan menjalani puasa sesuai instruksi dari pihak dokter.”Kesehatan saya biasa-biasa saja,saya optimistis lolos,”ujar Dede .

Lex Laksamana pun mengaku siap menjalani pemeriksaan kesehatan. Dia mengaku, tidak memiliki persiapan khusus. Apalagi dia termasuk orang yang suka berolahraga. ”Ya, jalani saja, apa yang terjadi, terjadilah.Namanya juga aturan. Saya menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, salah satunya berse-peda,” kata Lex.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jabar meminta KPU Jabar memberikan tembusan hasil pemeriksaan kesehatan lima pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur. Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat mengatakan, sebagai lembaga yang memiliki andil dalam proses pilgub, otomatis harus memegang keterangan hasil pemeriksaan kesehatan para calon. Maka KPU harus memberikan tembusan juga ke Panwaslu.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengaku akan memberikan tembusan ke Panwaslu terkait tes kesehatan yang dilakukan para calon gubernur dan wakilnya.”Pastihasilnya kitaberi tembusan ke Panwaslu, tetapi keterangannya sebatas memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.Kalau secara rinci,itu kan sifatnya rahasia,” kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat.

Hasil pemeriksaan medis itu bisa dipublikasikan pada 16 Desember, sehari sebelum rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur. Jika hasilnya negatif atau bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat,maka parpol pengusung masih mempunyai kesempatan untuk mengganti bakal calonnya. Sementara itu,sebanyak 100 personel Polrestabes Bandung diturunkan untuk mengamankan proses pemeriksaan kesehatan cagub/cawagub yang akan berlangsung di RSHS Bandung.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso mengatakan, untuk pengamanan pihaknya akanmelakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Abdul berharap para calon gubernur dan wakil gubernur tidak membawa massa dalam jumlah banyak saat pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan jadwal, rencananya pemeriksaan kesehatan hari adalah pasangan Rieke Diah – Teten, kemudian Dede Yusuf – Lex Laksamana dan Ahmad Heryawan -Deddy Mizwar.

Sedangkan hari berikutnya, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan Dikdik -Cecep, dan Yance – Tatang. Di bagian lain,Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Letjen (Purn) Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kader berjuang total memenangkan Dede Yusuf-Lex Laksamana pada Pilgub Jabar 2013.

”Mereka harus memaksimalkan semua Gardu Prabowo yang tersebar di desa-desa,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurut dia, sosok Dede- Lex sebagai figur yang saling melengkapi. Meski bukan kader Gerindra,namun memiliki spirit dan nilai perjuangan yang sama dengan Prabowo. ”Pak Prabowo berpesan agar Dede Yusuf tetap dekat dengan rakyat kecil dan tidak korupsi. atep abdillah kurniawan/ agung bakti sarasa/ atep abdillah kurniawan/ raden bagja mulyana

Sumber:seputar-indonesia.com

Menuju Jabar 1, Dede Yusuf Tawarkan Gaya Baru Pemerintahan

Dede Yusuf, calon Gubernur Jawa Barat berjanji akan merombak gaya pemerintahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar . Janji ini sebagai komitmennya jika terpilih sebagai gubernur pada ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2013 mendatang.

Dede menilai, selama ini gaya pemerintahan di Jabar masih terlalu berteletele dan kaku. “Karena itu semua kebijakan dan program pemerintah tidak menyentuh substansi. Akibatnya, banyak program-program pemerintah yang mandek,” ujarnya saat berkunjung ke Redaksi RCTI di Plaza MNC, Jakarta,kemarin. Atas dasar itu Dede maju dalam Pilgub Jabar 2013 karena ingin Pemerintah Provinsi Jabar melakukan aksi jemput bola menyelesaikan masalah, langsung ke daerah yang bermasalah.

Jika terpilih menjadi gubernur, Dede akan mewajibkan semua kepala dinas,kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), bersama bupati/wali kota untuk menginap di satu desa atau daerah yang memiliki masalah serius. “Itu dilakukan satu minggu sekali.Kalaupun harus membicarakan dan menyelesaikan masalah melalui forum rapat,kita datangi daerahnya untuk langsung menyelesaikan masalahnya di sana,” ujar Wakil Gubernur Jabar itu.

Dia menilai keputusan rapat seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) akan menjadi percuma. Sejauh ini rapat-rapat seperti itu tidak ada hasilnya. Dede berpendapat, pada akhirnya keputusan-keputusan yang dicapai pada rapat musrenbang hanya akan menjadi keputusan politis.Tidak melahirkan keputusan yang murni menjadi kebijakan Pemprov Jabar. Dede mengaku pada awalnya tidak berniat maju sebagai calon gubernur karena berbagai pertimbangan.

Dia sadar, untuk menjadi calon gubernur harus mendapatkan dukungan dari partai politik besar, memiliki jaringan yang kuat, dan pendanaan cukup. “Ini mengingat penduduk Jabar merupakan yang tertinggi di Indonesia,yakni 40 juta jiwa lebih. Sosialisasi pencalonan juga akan lebih berat di Jabar. Tapi akhirnya saya menerima pencalonan ini sebagai tantangan,”tuturnya. Dede memilih Lex Laksamana sebagai pendampingnya karena mantan Sekretaris Daerah Pemprov Jabar itu dinilainya paling paham permasalahan di Jabar.

Dede melanjutkan, kompleksitas permasalahan Jabar harus ditangani orang yang benar- benar mengerti situasi dan kondisi Jabar. Dia yang sudah hampir lima tahun menjabat wakil gubernur merasa sudah memahami peta permasalahan di Jabar. “Berbicara soal kekuatan dan peta politik di Pilgub Jabar, nanti akan terjadi perang bintang para politisi dan figur-figur yang selama ini sudah dikenal publik Jabar. Ya, semua kandidat yang ada saat ini memiliki rekam jejak yang baik,”paparnya.

Di tempat berbeda, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yakin Dede Yusuf dan Lex Laksamana yang diusung Partai Demokrat beserta koalisinya bisa memenangi pemilihan. Anas menyampaikan, Partai Demokrat memutuskan Dede Yusuf dipasangkan dengan Lex Laksamana itu lebih karena partai menilai keduanya merupakan pasangan terbaik untuk kemajuan rakyat Jabar. “Selain itu, menurut hasil survei, Dede memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan calon lain.

Saya yakin ini akan bertambah jika diperkuat dengan sosialisasi visi dan misi.Saya yakin tingkat elektabilitasnya menjadi tambah tinggi,”ujarnya. Mengenai keberadaan artis lain di Pilgub Jabar,Anas menganggap hal itu tidak akan berpengaruh pada pilihan pemilih. Dia menjelaskan,kendati Dede dan calon lain ada yang berlatar belakang artis, tidak bisa dilihat bahwa ini kontes antarartis. Alasannya, pemilihan gubernur adalah kontes politik.

Sampai saat ini para calon gubernur dan pasangan masing- masing masih bisa bebas menyosialisasikan diri. Langkah itu belum bisa dikategorikan sebagai kampanye.“Sampai sekarang belum masuk kategori kampanye karena sanksi atau teguran baru dijatuhkan. Kalau mereka melakukan hal itu setelah ditetapkan sebagai calon gubernur/wakil gubernur di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan,” kata Sekretaris Pokja Pencalonan Gubernur Jawa Barat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Teppy W Dharmawan di Jalan Garut,Kota Bandung,kemarin.

Harus Merakyat

Mantan Gubernur Jabar SolihinGPmengharapkanGubernur Jabar mendatang memiliki karakter seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. “Dahlan Iskan dan Jokowi itu merupakan contoh yang bagus sebagai pemimpin,”ungkap SolihinGPkepadawartawandalam acara Media Gathering dengan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS),di Jalan RE Martadinata Bandung,kemarin.

Bagi Solihin,Dahlan dan Jokowi memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan merakyat. Hal itu dibuktikan dengan kedua sosok pemimpin itu yang tidak segan terjun langsung ke masyarakat dalam menggali masukan serta inspirasi. Di bagian lain, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang kerap menyedot anggaran daerah dengan nilai fantastis menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Kepala Sub Auditorat (Kasubaud) Jabar III T Ipoeng AW mengatakan, dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah, BPK tidak hanya menjadikan penyajian laporan keuangan sebagai rujukan utama,namun pihaknya juga mencermati berbagai kondisi yang dianggap memengaruhi pemeriksaan terhadap adanya indikasi penyimpangan anggaran daerah. radi saputro/ agung bakti sarasa

Sumber : seputar-indonesia.com

Dede Yusuf, “Perlu Pemerataan Bantuan Logistik”

November 19, 2012 by  
Filed under Bandung, Berita Jawa Barat, Jawa Barat Terkini

Pemerataan bantuan logistik, menjadi hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan pada banjir dan bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung. Selain itu, daerah yang mengalami musibah, perlu seluruhnya diperhatikan.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, saat mendatangi tempat pengungsian korban banjir di GOR Kelurahan Baleendah, Senin (19/11). “Saya akan fokus ke daerah yang memang kurang mendapatkan perhatian,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Dede mendatangi sejumlah wilayah juga. Seperti Kampung Kulalet, dan Kampung Uwak di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah. Kemudian, Kampung Cieuteung, Kelurahan Baleendah.

Diakui Dede yang juga Pembina Taruna Siaga Bencana (Tagana) Jawa Barat, pada bencana seperti itu memang ada daerah yang perlu mendapatkan perhatian cukup besar.

Pada kesempatan itu, bantuan yang diberikan Pemprov Jabar, Tagana Jabar, Pramuka, dan PMI adalah susu kemasan, roti, biskuit, dan beras. Selain itu, tim medis pun akan disiagakan di lokasi pengungsian.
sumber :pikiran-rakyat.com

Dede Didukung PAN-PKB, Dada Siap Beri Kejutan

Calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrat Dede Yusuf mengklaim didukung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2013.

Menurut dia, koalisi dengan PAN dan PKB tersebut merupakan planBdaritimnya untuk menghadapi pertarungan pada Pilgub.”Yang sudah itu dengan PAN dan PKB (koalisi). Kirakira sudah 90%, sudah pasti,” ujar Dede Yusuf seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar di Kota Bandung kemarin. Rencananya hari ini (kemarin) Dede akan bertemu dengan PKB. Namun, karena Dede harus menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar, maka pertemuan tersebut tidak jadi dilakukan.

Mengenai rencana menggandeng PDIP, Dede menyatakan keputusannya tinggal menunggu jawaban Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.” PDIP ini belum memberikan jawaban, masih menunggu Bu Mega, saya belum tahu jawabannya kapan,” paparnya. Dede mendapat tugas dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk menjalin koalisi dengan sejumlah partai.

Prioritas utamanya menggandeng PDIP baru kemudian PAN, PKB, dan Gerindra. Karena itu, Dede berharap jawaban PDIP untuk berkoalisi bisa sebelum 9 November 2012. Wakil Ketua DPW PAN Jabar Aming D Rachman membenarkan PAN merapat ke Demokrat. Hal itu merujuk pada arahan Ketua Umum PAN Hatta Radjasa yang sejak awal mendukung Dede Yusuf sebagai cagub Jabar. ”Masalahnya sampai kini belum keluar surat keputusan soal koalisi,” ucapnya.

DPP PAN juga belum mengarahkan calon yang akan dijadikan pendamping Dede. Wali Kota Bandung Dada Rosada belum memutuskan untuk maju sebagai salah satu calon Gubernur atau Wakil Gubernur Jabar. Meski demikian, Dada akan menentukan pilihannya itu pada menit-menit terakhir pendaftaran ke KPU Jabar pada 10 November 2012. ”Injury time kalau Persib, lihat tanggal 10 nanti saja,”katanya.

Disinggung partai mana yang akan mengusungnya, mengingat Partai Demokrat sudah melabuhkan tambatan hatinya ke Dede Yusuf, Dada menyatakan sudah ada sejumlah partai yang menawarinya.” Ada tawaran dari beberapa, tapi nanti lagi, takut tidak jadi lagi,”ujarnya. Partai Golkar mengaku sudah menyiapkan strategi khusus menghadapi Pilgub Jabar.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar Pulihono mengatakan, strategi Golkar yang jelas tidak akan menyamai Pilkada DKI Jakarta.Menurut dia, kekalahan partai berlambang pohon beringin di Pilkada DKI Jakarta tidak akan membuat ciut nyali DPD Partai Golkar Jabar saat menghadapi pilkada mendatang.

”Jika dilihat dari segi geografis dan karakteristik masyarakatnya, Pilgub Jabar dengan Pilkada DKI Jakarta jelas tidak sama, sehingga jangan disamakan antara DKI Jakarta dan Jabar,” tandasnya. Salah satu strategi politik yang dilakukan Golkar untuk menghadapi Pilkada Jabar adalah dengan memilih Ketua DPD I Partai Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance sebagai cagub Jabar. atep abdillah kurniawan/ yugi prasetyo/ant

Sumber:seputar-indoneia.com

Walikota Banjar Jadi Calon Pendamping Yance

November 2, 2012 by  
Filed under Berita Jawa Barat, Jawa Barat Terkini

Partai Golkar belum menentukan pendamping calon gubernur Irianto Syaifudin (Yance) dalam Pilkada Jawa Barat. Namun, nama-nama pendamping calon yang diusung Golkar itu sudah mulai terdengar.

“Wakilnya belum ada tapi kemungkinan dari dalam (Golkar),” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Jawa I, Ade Komarudin di Gedung DPP Golkar, Jakarta, Jumat (2/11/2012).

Ade mengatakan Golkar akan memunculkan tiga nama pendamping Yance sebelum mengerucut kepada satu nama. Ade pun membocorkan salah satu nama tersebut adalah Walikota Banjar, Herman Sutrisno.

“Lainnya ada dua, kalau sesuai prosedur ada tiga calon,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad sempat menginformasikan satu nama lainnya sebagai calon pendamping Yance, yakni Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar). “Tapi ini baru bocoran ya,” kata Fadel. Namun, ia mengaku secara pribadi lebih memilih aktivis antikorupsi Teten Masduki. “Saya pribadi memilih Teten,” katanya.

Sementara mengenai kasus Yance yang kini sedang ditangani Kejaksaan Agung, tidak membuat Golkar mengevaluasi calon gubernur Jawa Barat. Menurut Ade, Golkar telah melakukan survei dalam Pilkada Jabar.

“Sesuai survey paling banyak menyukai Pak Yance, padahal masyarakat Bandung masyarakat rasional loh. Kita harus optimis,” kata Ade.

Ia mengaku Golkar sudah mempersiapkan diri bila Yance terkena kampanye negatif terkait kasus dugaan penyelewengan dana saat pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU I Indramayu.

“Kita jangan kaget dan jangan marah soal black campaign. Calon yang lain juga akan mendapatkan tantangan yang sama. Begitulah permainan politik yang ada. Tenang saja,” tukasnya.

Sumber:tribunnews.com

Perusakan Masjid An Nasir- Gubernur Dilaporkan ke Ombudsman

Terkait perusakan yang terjadi di Masjid An-Nasir milik jemaah Ahmadiyah oleh Front Pembela Islam (FPI) pada Kamis (28/10) lalu, kini berbuntut panjang.Kemarin, FPI melaporkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ke Ombudsman terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar No 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat yang dinilai tidak berjalan.

Selain Gubernur, FPI juga melaporkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Jabar yang dianggap tidak bisa mengawasi aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).Kemarin, para anggota FPI juga menjenguk salah satu anggota mereka yang ditahan oleh polisi dalam perusakan masjid tersebut. Diberitakan sebelumnya, massa FPI melakukan perusakan Masjid An- Nasir,Kelurahan Cibadak,Kamis (25/10).

Dalam insiden ini, MAA alias Utep telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan jendela kaca di Masjid Ahmadiyah. Dia dijerat pasal 170 KUHPidana tentang Kekerasan terhadap Orang atau Barang dengan Ancaman Pidana di atas lima tahun penjara. Sekretaris Jenderal FPI Jabar Efi Aripin mengatakan,peran FKPD bertugas untuk mengawasai JAI Jabar.

Selain itu, anggaranya pun disiapkan dari APBD. ”Kami mempertanyakan kegiatan di Mesjid An Nasir pada Jumat (28/10) kemarin para jemaah Ahmadiyah ditemukan sedang beraktivitas, ini menandakan Pemerintah Provinsi beserta FKDP telah lalai mengawasi aktivitas mereka,” kata Efi saat ditemui di Ombudsman Jawa Barat,Jalan PH Mustofa,Kota Bandung.

Dia mengatakan,dengan ditemukannya aktivitas Ahmadiyah, praktis komitmen Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk merealisasikan Pergub dari tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) No Kep-033/A/JA/6/ 2008 dan No 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut atau Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam pelarangan aktivitasnya tidak berjalan. ”Pergub tersebut harusnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang,”ungkap Efi.

Dia mengatakan, FPI saat itu menemukan adanya kegiatan peribadahan yang akan dilaksanakan para jamaah. ”Di sana diketahui akan melaksanakan pemotongan hewan kurban dan pelaksanaan salat Idul Adha, itu berarti akan adanya aktivitas, padahal berdasarkan Pergub 12/2011 kegiatan Ahmadiyah sudah dilarang di Jabar,”tegasnya.

Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Firman Turmantara mengatakan, aduan yang disampaikan pihaknya lebih memandang mengenai dana APBD yang digunakan FKPD dalam mengawasi dan melarang aktivitas Ahmadiyah di Jabar. ”Kami mendampingi FPI untuk melaporkan mengenai pelayanan publik mengenai Ahmadiyah yang seharusnya diawasi FKPD Jabar bisa berjalan,” kata Firman.

Dia menuturkan, Ombudsman sebagai lembaga yang menerima aduan masyarakat tentang ketidakpuasaan terhadap pelayanan publik, juga berwenang dalam menelusir laporan tersebut. ”Kami berharap laporan ini segera ditindak lanjuti,sehingga jelas,” ujarnya.

Sementara itu,Kepala Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto mengatakan,akan menelaah laporan yang diterimanya. Namun pihaknya terkendala dengan berkas yang tidak tertulis dari FPI. ”Kami akan terima, karena kami punya kewajiban untuk menerima pengaduan, hanya sesuai dengan kewenangan secara kelembagaan serta disesuaikan kewenangan sehingga bisa ditindaklanjuti atau tidak,tapi untuk tahu duduk persoalannya. Kita minta lengkap dan secara tertulis,”kata Toto.

Selain itu,lanjut dia,bila hal tersebut terpenuhi, secara operasional 2-3 hari akan segera ditindaklanjuti.”Ini dasar untuk menindaklanjuti bila berkas tidak ada kita susah, kami minta syarat lainnya berupa aduan tertulis, dan identitas KTP pelapor untuk segera disampaikan, ”ungkapnya. CR-2

Sumber:seputar-indonesia.com

Pelantikan Wali Kota Cimahi 2012-2017-Atty Siap Jalankan Amanat Masyarakat

Atty Suharti-Sudiarto dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung DPRD Kota Cimahi dalam Rapat Paripurna DPRD Pengucapan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017. Acara pelantikan digelar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.32-745 dan 131.32-746 Tahun2012tanggal19 Oktober 2012 tentang Pengesahan dan Pelantikan Wali Kota dan WakilWali Kota Cimahi.

Atty Suharti mengaku, bersyukur atas pelantikan dirinya sebagai Wali Kota Cimahi. Karena itu, dia berjanji untuk menjalankan sebaik-baiknya amanat yang telah diberikan masyarakat Cimahi. “Hari ini merupakan puncak Pilkada. Kami bersyukur telah dilantik dan mudah-mudahan amanah ini bisa dijalankan sebaikbaiknya demi pembangunan di Kota Cimahi.

Saya pun berharap, dalam 5 tahun ke depan,kami tidak mengecewakan masyarakat,” tutur Atty usai acara pelantikan, kemarin. Namun begitu,Atty pun menyadari, dirinya yang notabene baru menjabat sebagai wali kota membutuhkan kerja sama dari semua komponen masyarakat untuk menyukseskan program-program kerjanya.Selain menjalankan visi dan misinya seperti yang telah dijanjikannya saat kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Cimahi lalu,Atty pun mengaku akan tetap meneruskan program kerja yang telah disusun Wali Kota Cimahi, sebelumnya,Itoc Tochija.

“Program Pak Itoc tentu akan kami lanjutkan, seperti pembenahan insfrastruktur. Kami pun akan berkonsentrasi untuk mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan peningkatan mutu sumber daya manusia, termasuk didalamnya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi visi dan misi kami,”jelasnya.

Disinggung akan adanya perombakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi,Atty mengatakan, akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kinerja seluruh Satuan Operasional Daerah (SOPD) selama di bawah kepemimpinan Itoc Tochija. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengucapkan selamat kepada Atty Suharti-Sudiarto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih.

Menurut Heryawan,secara umum, Pemilukada Cimahi berjalan lancar. Meskipun di dalamnya terdapat lika-liku,hingga munculnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),namun hal itu tidak menghambat proses demokrasi. Terbukti, kata Heryawan, Pemilukada Cimahi berjalan lancar,aman,dan kondusif.“ Perselisihan dan gesekan saat Pemilukada lalu jangan dibawa terus.Apalagi,sebenarnya itu timbul dari partai politik yang berbeda usungan.

Kalau sudah terpilih, Ibu Atty dan Pak Sudiarto jadi milik warga Kota Cimahi seluruhnya,” tegasnya seraya berharap Atty Suharti-Sudiarto terus mengoptimalkan pelayanan publik. Senada dengan Heryawan, Ketua DPRD Kota Cimahi,Ade Irawan mengatakan, rivalitas yang mewarnai kompetisi dalam Pemilukada Cimahi merupakan hal yang lumrah dan sangat wajar dalam demokrasi.

Ade berharap, pergantian pemerintah dapat diterima seluruh pihak baik yang menang atau yang kalah, termasuk seluruh masyarakat Kota Cimahi.“ Beda pilihan wajar, namun putus silaturahmi itu berdosa,” katanya. Sementara itu, acara pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih Atty Suharti-Sudiarto sempat diwarnai aksi protes.

Protes dipicu penggunaan ruang rapat paripurna DPRD Cimahi untuk pelantikan ketua dan pengurus baru Tim Penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Cimahi yang notabene sebelumnya dijabat Atty Suharti. Salah seorang Anggota DPRD Cimahi, Ike Hikmawati mengaku kecewa dengan penggunaan ruang rapat paripurna untuk kegiatan lain di luar acara pelantikan. Bahkan, Ike menuding,Wali Kota Cimahi yang baru tidak pandai menempatkan diri. agung bakti sarasa

Sumber:seputar-indonesia.com

« Previous PageNext Page »