web analytics

Bupati Purwakarta Tolak Kenaikan BBM

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tidak setuju rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) meski program kompensasi menyertai atas kebijakan pemerintah pusat itu.

Alasannya berbagai persoalan kerap muncul begitu kompensasi tersebut digulirkan, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau penambahan kuota raskin. Dampak yang bakal dirasakan semua daerah, termasuk Kabupaten Purwakarta adalah bakal meningkatnya biaya produk. Ujung-ujungnya menjadikan harga barang dan jasa melonjak. “Solusinya jangan menaikkan BBM agar situasi ekonomi tetap stabil,” ujar Dedi, kemarin.

Meski demikian, ketika rencana kenaikan BBM terealisasi, dia tidak bisa berbuat apaapa selain mendorong masyarakat miskin menerima kompensasi daripada tidak sama sekali. Hanya, Dedi berharap agar pembagiannya lebih sempurna dan meminimalisasi persoalan di lapangan. Soal penambahan kuota yakni raskin ke 13, 14, 15, dan 16, orang nomor satu di Kabupaten Purwakarta ini berharap dalam pendistribusian tidak ada perubahan pola penjualan, tetap sesuai ketentuan dijual dengan satuan kilogram bukan liter.

Selama ini, penjualan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dengan satuan liter, alasannya tidak ada dana operasional. “Jika kendala di lapangan seperti itu (tidak ada dana operasional), kami akan menyubsidinya. Tapi, jangan sampai subsidi diberikan, tapi penjualan tetap saja dengan menggunakan satuan liter,” kata Dedi.

Di bagian lain, Pemprov Jabar menilai pemerintah pusat tidak tegas terkait kebijakan menaikkan harga BBM. Akibatnya, sejumlah harga kebutuhan pokok merangkak naik. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Ferry Sofwan, harga kebutuhan pokok telah mengalami kenaikan berkisar 5%. “Diperkirakan kenaikan tersebut akan terus berlanjut hingga pemerintah menetapkan kebijakannya terkait harga BBM,” kata Ferry.

Dia menganggap ketidaktegasan pemerintah menaikkan harga BBM mengakibatkan keresahan di kalangan pedagang dan produsen. Kondisi tersebut akhirnya dimanfaatkan spekulan untuk mempermainkan harga di pasaran. Selain ulah spekulan, kenaikan harga kebutuhan pokok diduga akibat aksi penimbunan oleh distributor besar. “Biasanya begitu, pedagang menaikkan harga dulu karena harus tambah modal,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan, kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga di antaranya telur ayam dari Rp15.500 per kg menjadi Rp17.500 per kg,cabai merah keriting dari Rp20.000 per kg menjadi Rp25.000 per kg, gula putih dari Rp11.000 per kg menjadi Rp12.500 per kg, serta kentang dari Rp6.000 per kg menjadi Rp7.500 per kg.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku tak bisa berbuat banyak menanggapi kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dia meminta masyarakat tidak resah karena pemerintah pusat telah menyiapkan kebijakan berupa kompensasi dari kenaikan harga BBM. asep supiandi/ agung bakti sarasa

sumber:koran-sindo.com

Harga Bawang Dikhawatir Terjun Bebas

March 22, 2013 by  
Filed under Berita Daerah, Jawa Barat Terkini

130308_bawang-imporPedagang sayuran di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purwakarta belum berani menyimpan bawang dalam banyak, meskipun harganya mulai turun.

Alasannya, mereka khawatir jika terlalu banyak membeli, harganya malah turun drastis. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Leuwi Panjang Yani Swakotama membenarkan masalah tersebut. Menurut dia, sewaktu-waktu harga komoditas bawang merah dan putih bisa terjun bebas pada posisi normal, yakni kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kg.

Indikasi anjloknya harga sudah mulai terlihat, di mana harga bawang putih dan merah secara perlahan turun. Pekan kemarin, bawang putih mencapai Rp52.000 per kg. Akan tetapi, sekarang harganya kisaran Rp40.000 per kg.

Sementara bawang merah dari Rp48.000 menjadi Rp38.000 per kg. “Kalau besok atau lusa harganya kembali normal, pedagang bisa merugi. Sebab, mereka membeli dengan harga tinggi, sedangkan harga jual rendah. Karenanya, pedagang tidak berani menyimpan banyak. Setiap pedagang hanya berani membeli sekitar 10 kg,” kata Yani.

Sejumlah pedagang meminta pemerintah mengambil kebijakan soal tertahannya kontainer bawang putih di Pelabuhan Tanjung Perak. “Sebaiknya, bawang ilegal itu dijual saja oleh negara kepada masyarakat. Daripada dibakar dan tidak membawa manfaat apa pun. Sebab, harga bawang bisa kembali normal, negara juga diuntungkan,” kata Ahmad, 40, pedagang Pasar Simpang. ●asep supiandi.

Sumber : koran-sindo.com

Disepakati KHL Karawang Rp 1,693 Juta

Foto:CECEP WIJAYA SARI/”PRLM”

Angka kebutuhan hidup layak (KHL) Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 1.693.000 disepakati Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Purwakarta. Nilai yang menjadi acuan penentuan upah minimum kabupaten (UMK) 2013 tersebut ditentukan berdasarkan survei tim Dewan Pengupahan selama dua bulan terakhir.

Meski demikian, penentuan UMK 2013 masih belum disepakati. Para buruh yang tergabung dalam KSPSI menginginkan agar nilai UMK di atas KHL, sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hanya menyanggupi UMK maksimal 70 persen KHL.

Ketua Konfederasi SPSI Kabupaten Purwakarta, Agus Gunawan mengatakan, berdasarkan rancangan awal, pengupahan dibagi kedalam dua pola, yakni UMK Rp2,5 juta dan kelompok jasa usaha (KJU) Rp1,9 juta.

“Saat ini kami belum menentukan berapa upah yang harus ditentukan nanti, tetapi besarnya harus di atas KHL,”kata Agus.

Dia berharap agar UMK yang ditentukan nanti bisa disepakati bersama serta dipatuhi oleh perusahaan. Selain itu, menurut dia, penetapan UMK harus berdasarkan pembahasan matang dengan tetap berpihak kepada buruh.

Senada dengan Agus, Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Purwakarta, Fuad BM mengatakan, besaran UMK 2013 harus lebih tinggi dari KHL. “Nilainya minimal Rp 2 juta, ini sudah berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada kebutuhan buruh,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Apindo Kabupaten Purwakarta, Darius Krisdanu Purwana mengaku belum menentukan rancangan besaran UMK. Dia enggan menyebutkan besaran kenaikan yang akan diusulkan dalam pembahasan lanjutan Dewan Pengupahan.

“Untuk penentuan KHL saja didasarkan pada 60 item kebutuhan, sementara tahun sebelumnya 56 item. Jadi, tentu angka KHL tahun ini lebih besar,” katanya seraya menambahkan, Apindo menolak Perbup Outsourcing yang menentukan upah pegawai laih daya (outsourcing) dua kali UMK. (A-192/A-88)***

sumber:pikiran-rakyat.com