web analytics

Dishub Jabar Bagi-bagi Helm SNI

Photo: Jabarmedia.com

Photo: Jabarmedia.com

Bandung (Jabarmedia.com) – Dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) Dinas Perhubungan (Dishub) Nasional 2013, Dishub Jabar membagi-bagikan helm SNI kepada peserta yang mendapatkan tiket dari panitia di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Bandung, Sabtu (21/9/2013).

Perwakilan Dishub dari masing-masing daerah diundang untuk memeriahkan HUT Dishub Jabar 2013 sekaligus rencannya akan dilangusngkan kegiatan “Ahmad Heryawan CUP Night Race 2013”.

“Kami diperintah datang (Gedung Sate-red) ke sini mewakili Dishub Tomo oleh atasan”, kata Atang anggota Dishub yang biasa bertugas di Jembatan Timbang, Tomo, Sumedang.

Atang beserta 5 anggota Dishub lain berangkat dari Tomo pukul 03.00 dan sampai ke Bandung sekitar pukul 11.00 dalam rangka memeriahkan HUT Dinas Perhubungan Nasional 2013.

“Turut perintah atasan, kalau perintahnya membagikan helm kepada pengendara motor , ya laksanakan”, ujarnya.

KPU: Aturan Kampanye Bukan untuk Mematikan Parpol

September 10, 2013 by  
Filed under Berita, Berita Nasional, Jawa Barat Terkini, Politik

kampanyeKPU meminta parpol tidak terlalu menentang aturan yang mereka buat.

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengimbau partai politik tidak terlalu menentang PKPU nomor 15/2013 mengenai aturan kampanye. Menurutnya, peraturan itu memuat prinsip pendidikan politik.

“Keliru besar jika diartikan untuk mematikan. Ini sifatnya mengatur supaya berimbang. Kalau dalam konteks ini pembatasan hanya untuk baliho,” kata Ferry, di kantor KPU, Jakarta, Selasa 10 September 2013.

Salah satu hal yang diatur KPU adalah zona pemasangan berbagai atribut kampanye bagi partai politik peserta pemilu. “Zona ini akan diatur KPUD dan Pemda,” ujarnya.

Ferry menjamin aturan baru soal zona itu, tidak akan memberi celah bagi praktik ‘main mata’ antara oknum aparat pemerintah daerah dengan peserta pemilu soal zona kampanye.

“Tidak akan ada praktik, siapa yang berani bayar akan mendapat tempat strategis karena proses tempat pemasangan atribut kampanye itu sangat transparan.”

Ferry pun membantah PKPU tersebut tidak tegas dalam membatasi baliho. Menurutnya, KPU tidak melarang pemasangan baliho dan spanduk, namun diatur. “Tetap harus dibuat aturan teknis terkait kampanye atribut,” jelasnya.

Sumber: viva.co.id

Gubernur Jabar Imbau Perpanjangan Libur Sektor Informal

Ajakan-Berkurban1Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau sektor informal memperpanjang masa libur lebaran. Hal ini menurut dia, bisa dilakukan tyerhadap para pekerja yang tidak terikat aturan perusahaan atau jam kerja. Dengan begitu, paling tidak puncak arus balik yang diperkirakan Sabtu dan Minggu (10-11/8/2013) tidak terlalu padat.

“Saya imbau untuk memperpanjang masa liburnya sektor informal. Akan lebih baik kalau sektor industri barang sedikit memperpanjang libur juga tidak masalah. Jadi kita minta teman industri memperpanjang libur satu sampai dua hari agar arus balik tidak terlalu padat dan hebat,” kata Heryawan di Kota Bandung, Sabtu (10/8/2013).

Masyarakat yang bekerja sektor informal yang tidak tergantung jam kerja dan aturan perusahaannya menurut Heryawan bisa memperlambat masa pulangnya. Pemikiran ini merupakan petikan pelajaran yang menurut dia penting saat masa mudik yang lancar karena jangka waktunya yang panjang.

Hal yang sama menurut Heryawan seharusnya menjadi kunci kelancaran dalam arus balik tahun ini. “Ini memang akan repot karena kalau mudik ada beberapa hari masanya, kalau arus balik hanya dua hari Sabtu dan Minggu. Lalu Seninnya sudah masuk,” katanya.

Pada mudik masa mendatang menurut Heryawan, manajemen lama liburan harus diatur. Dengan begitu masyarakat dapat melakukan mudik dan kembali ke tempat kerja tanpa berlama-lama di jalan.

Menghadapi arus balik ini, pemerintah dengan kepolisian dan pihak lain yang berkaitan menurut Heryawan sudah berkoordinasi. “Kita akan atur agar yang biasa tergesa-gesa itu seperti pegawai formal termasuk pegawai negeri sipil (PNS) bisa kembali tepat waktu. Insya Allah kita tetap siap walau ada wisatawan lokal juga. Mudah-mudahan sukses di mudik sukses juga di arus balik ini,” katanya.

-pikiran-rakyat.com-

Tarif Angkutan Umum Kabupaten Ditetapkan Naik 25 Persen

June 27, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Transportasi

Tarif-Angkot-NaikTarif angkutan umum di Kabupaten Bandung naik 25 persen sebagai bentuk penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan tarif itu sudah resmi diberlakukan sejak Senin (24/6/2013) yang diputuskan melalui rapat antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dengan Organda, dan perusahaan leasing.

“Prosentase kenaikan tarif angkum diputuskan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur terkait. Memang sempat muncul usulan untuk menaikkan tarif sampai 31 persen atau batas tertinggi sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Teddy Kusdiana kepada “PRLM” di Katapang, Rabu (26/6/2013).

Teddy mengatakan memang sempat terjadi perdebatan alot dalam mengambil keputusan menaikkan tarif 25 persen. Angka kenaikan 25 persen dipandang masih memberatkan pengusaha angkum karena banyak hal yang harus dihitung bukan seksdar dari kenaikan harga BBM bersubsidi tapi dampak ikutannya kepada spare
part kendaraan sampai oli.

Menurut dia, dasar hukum yang melatarbelakangi keputusan menaikkan 25 persen mengacu pada surat dari pemerintah provinsi Jawa Barat bernomor 551.21/15467/T.DAT dan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2013 tentang tarif dasar batas atas dan tarif dasar bawah.

Teddy menjelaskan bahwa peraturan tersebut memberikan pilihan atau panduan kepada Kabupaten dan Kota dalam menetapkan tarif baru, yaitu batas bawah 19 persen dan batas atas 31 persen.

“Akan tetapi kalau dinaikannya sampai 31 persen pada akhirnya akan berdampak pada pengusaha dan awak angkum sendiri. Masyarakat jadinya berpikir lebih baik uang untuk naik angkum dialihkan buat membeli sepeda motor. Dipilihnya kenaikan 25 persen dianggap sebagai jalan tengah yang masih memberikan keuntungan bagi pengusaha dan awaknya, serta tidak membebani masyarakat yang membutuhkan alat transportasi umum,” katanya. (A-211/A-88)***

sumber:pikiran-rakyat.com

Tarif Angkutan Umum Kabupaten Ditetapkan Naik 25 Persen

Kuwu Minta Dilibatkan Pada Penetapan Sasaran Penerima BLSM

ilustrasi

ilustrasi

Sejumlah kuwu di Majalengka berharap bila pemerintah berniat untuk memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hendaknya melibatkan aparat desa sehingga tidak berdampak buruk di masyarakat dan aparat desa.

Atau penentuan sasarannya harus sangat jelas serta indikatornyapun harus jelas agar tidak menimbulkan kecemburuan di tingkat masyarakat yang buntutnya menyalahkan aparat desa.

Kuwu Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Ginggi Syarif Hasyim menyebutkan, kalau BLSM selalu menimbulkan persoalan yang berdampak pada munculnya kecemburuan sosial dan saling menyalahkan. Berdasarkan pengalaman penentuan sasaran penerima aparat desa tidak pernah dilibatkan dalam merumuskan karena yang menentukan sepenuhnya tergantung pada BPS.

“Biasanya penetapan calon penerima ini berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS, yang terkadang banyak penerima yang justru lebih sejahtera dibanding mereka yang tidak mendapatkan konpensasi BBM. Sebaliknya mereka yang dianggap layak untuk menerima karena kondisinya pra sejahtera justru tidak. Akibatnya aparat desa yang menjadi sasaran kekecewaan warga, bila sudah demikian aparat desa yang dipusingkan,” ungkap Ginggi. (C-28/A_88)***

sumber:pikiran-rakyat.com

Polisi Jambi yang Diduga Menembak Jurnalis Diperiksa Intensif

June 19, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini

Anton Nugroho, wartawan Trans7 yang tertembak saat meliput aksi demo menentang kenaikan harga BBM di Jambi.

Anton Nugroho, wartawan Trans7 yang tertembak saat meliput aksi demo menentang kenaikan harga BBM di Jambi.

Kabid Propam Polda Jambi AKBP Nurcholis mengatakan, pihaknya intensif memeriksa Briptu Dodi terkait pelanggaran disiplin.

Sedangkan untuk pelanggaran pidana, kata Nurcholis, pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Anton Nugroho atau pihak perusahaan yang menaunginya. Menurut Nurcholis, sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai yang diterima.

“Silakan saja kalau mau melaporkan masalah pidananya. Kalau memang ada laporannya, nanti yang pidana akan didahulukan. Namun, untuk pelanggaran disiplin dan etikanya tengah kami periksa,” tutur Nurcholis.

Pihak Polda Jambi juga sempat memerlihatkan Briptu Dodi yang telah diamankan Bid Propam Polda Jambi kepada para wartawan, yang menggelar aksi solidaritas di Mapolda Jambi, Selasa (18/6/2013).

Dalam aksinya, puluhan jurnalis meminta Polda mengusut secara tuntas, termasuk menghukum pelakunya sesuai ketentuan berlaku.

Mereka membentangkan pamflet menyuarakan solidaritas terhadap insiden yang melukai Anton.

“Pecat oknum polisi yang tidak disiplin dan secara sengaja menembak wartawan,” teriak pendemo.

Hanya, wartawan tidak diperkenankan bertanya atau mewawancarai Briptu Dodi, karena masih dalam pemeriksaan oleh Propam.

“Hingga kemarin, sudah ada lima orang yang diperiksa,” kata Kabid Propam Polda Jambi, AKBP Nurcholis, saat dikonfirmasi wartawan via handphonenya, kemarin.

Dari lima orang yang diperiksa, lanjut Nurcholis, satu di antaranya adalah Briptu Dodi, yang diduga lalai sehingga menyebabkan Anton tertembak.

Sedangkan empat orang lainnya, Nurcholis mengaku tidak mengingatnya. Namun, ia mengatakan bahwa satu dari empat orang tersebut adalah wartawan, yang diduga melihat langsung kejadian tersebut.

“Namun, barang bukti belum diserahkan. Untuk laporan masalah disiplinnya, sudah dibuat,” paparnya, kemarin.

Kapolri Minta Maaf

Sementara, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyampaikan permohonan maaf atas tertembaknya wartawan, saat meliput aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di Jambi, Senin (17/6/2013).

Kapolri memastikan akan mengusut kasus ini sampai tuntas.

“Saya mohon maaf, karena kebetulan ada di kerumunan itu. Semua wilayah polda dan polres melakukan pemeriksaan, kok bisa menimbulkan korban,” ujar Timur di Kompleks Parlemen, Selasa.

Timur melanjutkan, aparat kepolisian juga akan bertanggung jawab atas pemulihan kondisi kesehatan bagi para wartawan yang tertembak gas air mata oleh aparat kepolisian.

“Polisi akan bertanggung jawab sampai dia sembuh,” tegas jenderal bintang empat. (*)

sumber+foto:tribunnews.com

Menpora Resmikan Bumi Perkemahan di Kiarapayung Sumedang

picture077Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo meresmikan Bumi Perkemahan Letjen (Purn) DR. (HC) Mashudi Kwarda Jawa Barat, Kiarapayung, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (12/6/2013).

Roy Suryo tiba di lokasi bumi perkemahan seluas 66 hektare itu sekitar pukul 13.00 WIB, bersamaan dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf. Keduanya mengenakan seragam Pramuka lengkap.

Dalam sambutannya, Roy Suryo memberikan apresiasi atas pemberian nama Bumi Perkemahan Pramuka itu. “Beliau pernah menjadi tokoh nomor 1 di Jawa Barat dan beliau juga adalah Kepala Kwartir Nasional Pramuka pada tahun 1978 hingga 1993. Selain itu, sekalian kita memperingati wafatnya bapak Mashudi yang memang agak berdekatan dengan tanggal ini tepatnya 10 hari sesudahnya. Almarhum Mashudi meninggal 22 Juni,” kata Menpora.

Ia pun berharap semangat Mashudi dalam membina Pramuka bisa memotivasi para anggota pramuka muda. “Beliau adalah tokoh yang sangat bagus. Almarhum Mashudi ini dalam membina pramuka bersaing dengan Sri Sultan. Tidak salah jika beliau menjadi bapak pramuka di Jawa Barat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Dede Yusuf pun menyampaikan sambutannya. Ia berharap, ke depan Kementerian Pemuda dan Olahragha tidak hanya terfokus pada urusan olahraga saja. “Mudah-mudahan kalau dulu Kemenpora fokus kepada olahraganya sekarang bisa lebih fokus kepada kepemudaannya,” ucapnya.  (*)

Editor : dar
Sumber : Kompas

Bekas Pabrik Genteng, Ini Aset Miliaran Rupiah Milik Luthfi di Bogor

180811_pabriklhiSelain menyita rumah Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang terletak di Cipanas, KPK juga menyita bangunan dengan luas sekitar 5 hektar di Desa Barengkok, Leuwiliang, Kabupaten, Bogor. Itu adalah bangunan bekas pabrik genteng.

detikcom menyambangi bangunan pabrik itu, Jumat (28/5/2013). Di pagar depan bangunan tersebut terpampang segel penyitaan oleh KPK.

Salah seorang warga yang tinggal di depan pabrik itu mengatakan, penyegelan dilakukan tadi pagi sekitar Pukul 10.00 WIB.

Hal itu juga dibenarkan oleh Dahlan, penjaga bangunan tersebut. Dahlan mengatakan, kalau bangunan ini sudah berdiri sejak 20 tahun lalu. Bangunan ini dulunya dijadikan pabrik genteng dan keramik.

“Tapi sejak 2008, sudah tidak beroperasi lagi,” ujar Dahlan.

Dia tidak tahu kapan bangunan ini dibeli oleh Luthfi. Dahlan pun tidak mengenal sosok mantan Presiden PKS itu.

“Saya cuma kuli jadi tidak tahu ini siapa punya, yang penting saya digaji,” ucapnya.

Menurut pihak KPK, luas lahan pabrik itu sekitar 5,9 hektar. Nilainya mencapai Rp 3,5 miliar.

sumber+foto:detik.com

Jika Terima Dana dari Fathanah dan Luthfi Waria pun Diperiksa KPK

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah hanya memeriksa perempuan saja yang diduga menerima aliran dana dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersangka Ahmad Fathanah dan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqaddas, menyatakan, siapapun akan diperiksa bila terindikasi menerima aliran dana Fathanah dan Luthfi Hasan, yang berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani KPK.

“Tidaklah (hanya perempuan). Kalau ada laporan bahwa laki-laki yang indikasi terima, kita periksa. Kalau ada waria yang terindikasi terima dana AF atau LHI, kita periksa,” kata Busyro, di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (24/5/2013) malam.

Mantan Ketua KPK itu menegaskan, lembaga pemberangus korupsi ini tidak mengenal diskriminasi dalam memeriksa orang berdasarkan jenis kelamin.

“Kita tidak ada diskriminasi,” ujarnya.

Dia menghargai apabila ada kritik masyarakat yang bersifat membangun atau konstruktif terhadap KPK dalam menangani kasus yang sejak mencuat sudah mendapat perhatian publik itu. Termasuk soal tudingan KPK yang hanya memeriksa perempuan terkait dugaan TPPU Luthfi dan Fathanah.

“Kami hargai kritik konstruktif masyarakat yang terus mengawasi KPK dalam penanganan kasus ini,” kata mantan Ketua Komisi Yudisial tersebut.

sumber+foto:tribunnews.com

Maju Sebagai Calon Legislatif, Sepuluh Kades Mengundurkan Diri

May 13, 2013 by  
Filed under Ciamis, Jawa Barat Terkini

CALEG_DPRDSepuluh Kepala Desa di Kabupaten Ciamis, yang mencalonkan sebagai anggota legeslatif dari PDIP Cimis sudah mengundurkan diri secara resmi. Surat pengunduran mereka sudah ditembuskan kepada PDIP dan KPUD Ciamis. Demikian dikatakan Sekjen DPC PDIP Ciamis, Oih Burhanudin, Senin (13/5).

Meskipun diakui Oih SK pemberhentiannya belum diterbitklan. Namun, surat pengunduran diri mereka untuk bupati tembusannya telah diterima pihaknya.

“Surat tembusannya sudah kami terima dan  sudah disampaikan ke KPUD. Kalau SK Bupati, itu kan prosesnya agak lama,” ujar Oih.

Dia berharap, KPUD dan Bagian Pemerintah Desa bisa menginventarisir kepala desa yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, serta mengeluarkan SK pemberhentian secepatnya.

“Saya kira perlu ada data, desa mana yang kosong kepemimpinan. PDIP mencantat ada sepuluh kades yang nyaleg. Saya yakin ada yang nyalon di partai lain, itu mesti dipantau,” pungkasnya (JAT)

sumber:fokusjabar.com

Next Page »