web analytics

Mendikbud Persilakan UN Digugat ke MK

September 26, 2013 by  
Filed under Berita Nasional, Jawa Barat Terkini, Pendidikan

mendikbud-mohammad-nuhMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tak mempermasalahkan adanya niat dari sejumlah kelompok masyarakat untuk menggugat Ujian Nasional (UN) ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, semua berhak mengkritisi UN yang telah menjadi tradisi di setiap tahunnya.

“Silakan saja, hak setiap orang,” kata Nuh, di sela-sela Konvensi UN, di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Meski demikian, kata Nuh, menggugat UN ke MK akan menyita energi prosesnya memakan waktu yang panjang. Ia lebih senang jika semua pihak yang pro dan kontra pada penyelenggaraan UN duduk bersama, mencari jalan tengah agar hasilnya dapat memajukan pendidikan nasional.

Pernyataan Nuh ini dilontarkan sekaligus untuk menjawab ancaman dari Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Federasi Serikat Guru Indonesia yang bersikukuh menolak UN dan berencana melayangkan gugatan ke MK. Saat Konvensi UN digelar, seluruh anggota kedua organisasi guru itu melakukan walk out sebagai bentuk protes pada pelaksanaan UN dan Konvensi UN.

“Kalau diajak diskusi saja melarikan diri, apa yang mau kita jawab? Seakan-akan yang setuju UN digelar itu bodoh semua,” tandasnya.

Untuk diketahui, FSGI dan FGII melakukan aksi walk out karena menilai pelaksanaan Konvensi UN tak sesuai harapan. FSGI menganggap peserta yang hadir lebih didominasi oleh kubu yang pro UN, dan FGII merasa konvensi tersebut digelar untuk menggiring peserta menyetujui UN.

Konvensi UN dirancang oleh Kemendikbud. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 dan 27 September 2013 ini menghadirkan para pegiat pendidikan untuk bersama-sama menentukan format UN yang terbaik pada pelaksanaan UN tahun ajaran ini.

Kemendikbud sudah menggelar Pra-Konvensi UN di tiga kota di Indonesia, yakni Denpasar, Medan, dan Makassar. Ketiga kota itu dipilih dimaksudkan untuk mewakili Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat, serta Indonesia bagian timur.

Pra-Konvensi dari masing-masing daerah membawa usulan manajemen UN, terutama tentang persentase nilai kelulusan. Diusulkan juga masalah pencetakan serta distribusi soal UN, apakah akan dipusatkan atau dilaksanakan di masing-masing provinsi.

sumber: kompas.com

Mendikbud Sidak Ujian Nasional Sekolah Dasar

151422Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan inspeksi mendadak terhadap pelaksanaan Ujian Nasional
tingkat Sekolah Dasar di beberapa sekolah di wilayah Jakarta Barat (Jakbar).

“Terimakasih bagi kepala sekolah dan bapak atau ibu guru yang telah mempersiapkan untuk ujian pagi ini. Mari sama-sama kita berikan layanan terbaik bagi para siswa SD karena mereka akan menghadapi suatu tahap pendidikan agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya,” kata M. Nuh saat melakukan sidak di SD Negeri 10 Kemanggisan di Jakarta, Senin (6/5).

Dia menegaskan UN sebenarnya tidak perlu menjadi suatu hal yang menakutkan bagi para siswa SD. “Tidak perlu menakut-nakuti adik-adik kita, tetapi kita harus lebih memberi dukungan. Lagi pula, yang mereka hadapi adalah mata pelajaran yang memang diajarkan di sekolah,” katanya.

Namun, dia meminta agar para pengajar dan pihak sekolah tetap memberi pengawasan yang baik selama ujian berlangsung. Pada kesempatan itu, Mendikbud juga meminta para pengajar dan pemangku kepentingan lainnya dalam dunia pendidikan terus membimbing para siswa sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut guna menjalankan program wajib belajar sembilan tahun.

“Jangan sampai ada anak SD yang tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP hanya karena anak itu datang dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita bangun posko-posko antiputus sekolah,” ujarnya.

Terkait pengawasan untuk pelaksanaan UN dan distribusi naskah soal, dia mengatakan pihak Kemendikbud akan memonitor setiap tahapnya, tidak hanya yang berlangsung di Jakarta, tetapi juga yang berlangsung di provinsi lain.

“Kami pantau setiap proses pelaksanaannya oleh masing-masing provinsi karena untuk UN SD ini penyelenggaraannya kami serahkan pada pemerintah provinsi, namun Kemendikbud memberi syarat dan ketentuan,” kata Nuh.

Dia menjelaskan sejak beberapa tahun lalu penyelenggaraan UN SD dan sederajat sudah dilaksanakan oleh pemda di masing-masing provinsi,
sedangkan UN untuk tingkat SMA sederajat dan SMP sederajat masih diselenggarakan secara tersentral oleh pemerintah pusat.

Menteri mengatakan secara umum naskah soal UN SD sudah siap sampai di lokasi ujian karena pendistribusian dilakukan pihak provinsi.

“Jadi, kami yakin di seluruh provinsi UN SD ini sudah ‘on schedule’. Bila soal belum sampai sebelum hari H ujian, hal itu wajar karena naskah soal sebelum hari ujian masih diletakkan di subrayon. Kemudian, ketika hari H pelaksanaan ujian maka naskah soal sudah ada di masing-masing sekolah,” ujarnya. (Ant)

sumber+foto:metronews.com

Ketegasan Presiden dan Mendikbud Ditunggu

sbyInspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi dalam hasil investigasi yang diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rekomendasi tersebut, terdapat nama-nama orang beserta sanksi yang dikenakannya.

Inspektur Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar, mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan keputusan final terkait dengan nama orang-orang yang terlibat beserta sanksinya. Namun sayangnya, hasil ini hanya berupa rekomendasi karena keputusan tetap ada di tangan Kementerian dan Presiden Republik Indonesia.

“Rekomendasi kami tegas. Kalau tidak dijalankan maka persoalan di Kemdikbud tidak akan pernah selesai,” kata Haryono di Kemdikbud, Jumat (3/5/2013).

“Tidak akan ada verifikasi lagi. Ini sudah final. Bukti sudah ada semua,” ujar Haryono.

Meski rekomendasi ini hanya berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan UN, sanksi sudah ditetapkan. Sanksi ini bisa bertambah apabila investigasi proses tender juga menyeret nama yang sama. “Ini masih fokus pada pelanggaran pelaksanaan saja. Tapi sudah ada sanksi,” ungkap Haryono.

Sanksi yang diberikan tersebut sesuai dengan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh oknum terkait. Namun, ketika ditanya apakah ada oknum pejabat yang pasti dicopot karena pelanggaran yang dilakukan, Haryono menolak untuk membeberkannya.

“Ada etikanya. Tunggu Pak Menteri saja mengumumkan. Untuk pencopotan jabatan khusus eselon satu, itu harus dilakukan oleh Presiden,” jelas Haryono.

Sayangnya, rekomendasi tegas dan sanksi tersebut tak akan menyelesaikan masalah apabila pihak Kementerian dan Presiden RI justru memilih untuk menutupi masalah dan membiarkan oknum terkait tetap bertugas seperti biasa.
sumber: edukasi.kompas.com

Mendikbud Dukung KPK Telusuri Penyelewengan Anggaran UN

nuhMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh mendukung langkah KPK menelusuri dugaan penyelewengan anggaran Ujian Nasional (UN). M.Nuh mengungkapkan pihaknya juga sedang melakukan investigasi mengenai UN.

“Saya menyambut baik KPK, BPK atau siapapun untuk melihat bersama-sama mengadakan investigasi, kami juga melakukan itu Kami senang. Kami wellcome,” kata M.Nuh disela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Nuh menegaskan akan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan penyelewengan terhadap anggaran UN tersebut.

“Kalau ada penyelewengan kami akan lihat derajat, kami akan berikan sanksi tegas,” tuturnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penyelewengan anggaran Ujian Nasional dan juga kurikulum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan  penelusuran itu terkait laporan masyarakat beberapa waktu lalu. Sejauh ini terang Johan sudah melewati proses telaah dan sedang mencari bukti bukti yang cukup terkait dugaan adanya tindak pidana.

“Sekarang tim pengaduan masyarakat sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan terkait dengan  pengunaan anggaran yang berkaitan dengan  UN dan kurikulum,” kata Johan di kantor KPK, Jakarta.

sumber:tribunnews.com

Ketua DPR: UN Tahun Ini Terburuk di Era Pemerintahan SBY

13270257602025775877Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie menilai, penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun ini adalah yang paling terburuk sepanjang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menginvestigasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan UN. Menurutnya, untuk proyek pembuatan soal ujian nasional, seharusnya tidak diserahkan pada satu perusahaan saja.

“Harus dibagi per rayon per daerah. Saya yakin percetakan banyak di Indonesia, harga bisa distandarisasi. Banyak caralah untuk menghasilkan UN berjalan dengan baik dan benar,” kata Marzuki di Gedung DPR, Jumat 19 April 2013.

Apalagi, kata dia, banyak pihak sekolah yang memfotokopi soal ujian hanya untuk tetap melaksanakan ujian nasional sesuai hari yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini, kata dia, sangat berpotensi terjadi kebocoran.

“Makanya kalau mau ditunda, tunda sekaligus. Satu bulan kek. Tunda semua, disiapkan semuanya, pastikan betul. Berapa lama ditunda dan ujian harus dilaksanakan serentak,” kata dia.

Presiden, kata Marzuki, sudah kerap mengevaluasi menterinya melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dan seharusnya, para menteri juga mengevaluasi dirjennya.

“Ini kan tingkat pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi pelaksanaannya yang amburadul. Proses tendernya juga diragukan,” kata dia.

Untuk masalah karut marutnya pelaksanaan ujian nasional, Marzuki memastikan, DPR akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan jajarannya.

sumber :viva.co.id

Laode Ida: Mendikbud Sudah Mempermalukan Presiden SBY

April 18, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Politik

20130417_TNI_AU_Bantu_Distribusi_Soal_Ujian_Nasional__9995Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memecat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh terkait kekacauan atas pelaksanaan Ujian Nasional (UN) baru-baru ini.

Alasannya, Nuh sebagai anak buah Presiden sudah sengaja mempermalukan atasannya di mata sebagian besar rakyat, terutama ribuan siswa dan para orangtuanya atas penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi pada Senin (15/4/2013) lalu.

“Mendikbud harus punya rasa atas kesalahan fatalnya dengan tertundanya UN di 11 provinsi di Indonesia, termasuk berbagai kekacaubalauan pelaksanaan UN lainnya. Tak cukup hanya dengan minta maaf, melainkan harus mundur dari jabatan. Presiden SBY sendiri harusnya segera memberi sanksi dengan memundurkan Nuh,” katanya kepada Kompas, Rabu (17/4/2013) malam.

Menurut Laode, apa yang dilakukan Nuh, tepatnya telah mempermalukan pemerintahan pimpinan Presiden SBY. “Apalagi ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia,” tambahnya.

Laode menyatakan, jika Presiden SBY tetap mempertahankannya sebagai Menteri, maka akan terkesan bahwa Presiden SBY memperoleh keuntungan atau terlibat dengan proyek pencetakan kertas berisi soal UN itu.

“Patut diduga, pihak Mendikbud memainkan proyek percetakan soal-soal UN tersebut. Kasus ini merupakan bagian dari kebijakan sentralisasi proyek pengadaan soal-soal UN,” lanjut Laode lagi.

sumber + foto : tribunnews.com

M Nuh Marah Soal UN Telat

April 15, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Pendidikan

nuhMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh marah besar tentang keterlambatan datangnya soal dan lembar jawaban untuk sebelas provinsi di wilayah tengah.

Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Amin Priatna mengungkapkan bahwa M Nuh marah mendengar kabar keterlambatan tersebut yang mengakibatkan diundurnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di wilayah tengah.

“Bukan marah lagi, ia sampai mengatakan inspektortat ini harus diinvestigasi,” ungkap Amin di Gedung C Kemendikbud, Jakarta, Senin (15/4/2013) malam.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad menjelaskan bahwa Mendikbud M Nuh saat ini berada di Percetakan PT Ghalia Indonesia Printing memantau langsung pencetakan soal UN.

“Pukul 1630 WIB tadi Pak Menteri sedang berada dipercetakan bersama Pak Wamen, Kablitbang,” ujarnya.

Sumber : tribunnews.com

Tolak Kurikulum 2013, Oemar Bakri Ingin Bertemu Presiden

April 12, 2013 by  
Filed under Berita Nasional, Jawa Barat Terkini

umarbakri04Sosok mirip Oemar Bakri, sang guru yang terkenal jujur dan tulus, terlihat mengayuh sepeda ontel di depan Monumen Nasional menuju Istana Negara. Dia mewakili Federasi Serikat Guru Indonesia yang menolak kurikulum 2013.

“Saya mengantar surat untuk Presiden SBY,” kata Slamet Maryanto, Guru SMA 109, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, saat ditemui detikcom, Jum’at (12/4/2013).

Pria yang sudah mengajar selama 20 tahun ini mengayuh sepeda dari Monas menuju Istana Negara bersama empat guru lain yang membawa papan kayu bertuliskan sejumlah pesan kritis.

“Suratnya tentang penolakan kita atas kurikulum 2013, juga penolakan atas Ujian Nasional (UN). Mudah-mudahan ditemui presiden SBY langsung,” ujar Slamet.

Para guru menolak UN karena dianggap mengajarkan anak untuk tidak percaya diri dan mengandalkan kunci jawaban. “UN merusak usaha kami yang mendidik mereka agar jujur. Kita lebih percaya untuk kelulusan diserahkan kepada sekolah dan guru, karena yang bisa evaluasi ya guru,” tambah Slamet.

Sekjen FSGI, Retno Listyarti, yang juga ikut dalam rombongan, menilai bahwa banyak muatan dalam Kurikulum 2013 yang tak sesuai dengan pola pengajaran.

“Kami tolak kurikulum ini. Ini tidak mendesak, menteri saja yang mendesak ini penting. Justru yang penting adalah kualitas guru. Jadi, benahi guru, baru urus kurikulum,” kata Retno.

Senada dengan para guru, Febri Hendri, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), juga menolak Kurikulum 2013. Anggaran senilai 2,49 triliun rupiah dianggap rawan diselewengkan.

“Kami ke Presiden karena sebagai pemimpin kabinet, ia membawahi Menteri Pendidikan. Kurikulum ini kami tolak karena substansi dan anggaran belum relevan. Apalagi ini menjelang 2014. Jangan sampai anggaran pendidikan ini menjadi bancakan politisi,” kata Febri dalam kesempatan yang sama.

Setengah jam menunggu, para guru ditemui oleh Staf Tata Usaha Persuratan Sekretariat Negara, Adi Suparman. “Nanti saya sampaikan ke Pak SBY perihal surat ini,” kata Adi.

Tak berhasil menemui Presiden, Slamet mengaku kecewa.”Yang penting niat baik sudah kita sampaikan, saya berharap ada perubahan,” tutupnya.

sumber: detik.com

Variasi Soal UN Diragukan

April 3, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Pendidikan

UN 2013Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menilai variasi naskah soal Ujian Nasional (UN) 2013 menjadi 20 soal dan penggunaan barcode pada paket soal UN diragukan mampu mengantisipasi berbagai kecurangan pelaksanaan UN.

“Kecurangan tak hanya terjadi pada UN, tapi pada Ujian Sekolah (US) kerap terjadi dengan dalih konversi nilai US. Hampir setiap sekolah mematok nilai sekolah (NS) yang merupakan gabungan nilai rapor dan US minimal sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM),” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) FGII Iwan Hermawan, kemarin. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyatakan soal UN 2013 yang bocor akan mudah dilacak karena memiliki barcode.

Namun, Iwan berpandangan berbeda. Dia memprediksi tingkat kelulusan UN 2013 akan tetap tinggi meski Kemendikbud mengubah pelaksanaan UN dengan menambah variasi soal dan paket soal menggunakan barcode. Menurut dia, seketat apapun tingkat kelulusan pasti tinggi karena kelulusan tidak hanya dari UN, tapi 40% dari NS. Misalnya, jika NS diberi nilai 9, nilai UN-nya 3,3. Dengan begitu, siswa pasti lulus karena batas lulusnya 5,5.

Apalagi, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menargetkan nilai 8. Jika sekolah memberi nilai NS 8 (40%), dengan nilai UN 3,8 (60%), siswa sudah mendapatkan nilai 5,5 sesuai batas aman nilai kelulusan. panji qadhafi

sumber : koran-sindo.com

Guru BK Dilatih Agar Siswa Tak Salah Pilih Peminatan

February 13, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Pendidikan

guru-bk-ilustrasiUntuk mempersiapkan metode peminatan yang dilaksanakan pada kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengagendakan pelatihan guru Bimbingan Konseling (BK) yang ada di tiap Sekolah Menengah Atas (SMA). Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, mengatakan bahwa pelatihan guru BK ini sangat penting.

Pasalnya, guru BK ini ke depan akan berperan besar terutama di dalam menentukan peminatan yang akan dipilih oleh siswa dan mengarahkan anak agar tidak salah pilih dalam peminatan.

“Guru BK ini memegang peran besar agar anak-anak bisa memilih peminatan dengan tepat,” kata Musliar saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013 di Pusat Pengembangan Tenaga Pendidikan, Depok, Selasa (12/2/2013).

Peminatan untuk jenjang SMA ini dilakukan mulai kelas X sehingga pertama masuk anak-anak akan mendapatkan sembilan mata pelajaran pokok ditambah dengan empat mata pelajaran peminatannya. Selain itu, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk memilih dua mata pelajaran berikutnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, mengatakan bahwa guru BK memang sangat diperlukan mengikuti metode peminatan yang diberlakukan pada kurikulum 2013. Nantinya guru BK yang akan memeriksa rapor siswa dan melihat anak-anak tersebut menonjol di bidang mana.

“Pelatihan tentu saja perlu. Ini sudah diagendakan untuk guru BK. Karena perannya penting sekali,” ujar Hamid.

Seperti diketahui, pada jenjang SMA tidak akan ada lagi penjurusan IPA, IPS, dan bahasa seperti dilaksanakan sekarang ini melainkan berupa peminatan yang dipilih oleh peserta didik. Pemilihan peminatan dilakukan saat baru mulai masuk sekolah. Pengarahan oleh guru BK sekolah yang bersangkutan juga akan dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

sumber: edukasi.kompas.com

editor: Caroline Damanik

Next Page »