Mendikbud Persilakan UN Digugat ke MK

September 26, 2013 by  
Filed under Berita Nasional, Jawa Barat Terkini, Pendidikan

mendikbud-mohammad-nuhMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tak mempermasalahkan adanya niat dari sejumlah kelompok masyarakat untuk menggugat Ujian Nasional (UN) ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, semua berhak mengkritisi UN yang telah menjadi tradisi di setiap tahunnya.

“Silakan saja, hak setiap orang,” kata Nuh, di sela-sela Konvensi UN, di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Meski demikian, kata Nuh, menggugat UN ke MK akan menyita energi prosesnya memakan waktu yang panjang. Ia lebih senang jika semua pihak yang pro dan kontra pada penyelenggaraan UN duduk bersama, mencari jalan tengah agar hasilnya dapat memajukan pendidikan nasional.

Pernyataan Nuh ini dilontarkan sekaligus untuk menjawab ancaman dari Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Federasi Serikat Guru Indonesia yang bersikukuh menolak UN dan berencana melayangkan gugatan ke MK. Saat Konvensi UN digelar, seluruh anggota kedua organisasi guru itu melakukan walk out sebagai bentuk protes pada pelaksanaan UN dan Konvensi UN.

“Kalau diajak diskusi saja melarikan diri, apa yang mau kita jawab? Seakan-akan yang setuju UN digelar itu bodoh semua,” tandasnya.

Untuk diketahui, FSGI dan FGII melakukan aksi walk out karena menilai pelaksanaan Konvensi UN tak sesuai harapan. FSGI menganggap peserta yang hadir lebih didominasi oleh kubu yang pro UN, dan FGII merasa konvensi tersebut digelar untuk menggiring peserta menyetujui UN.

Konvensi UN dirancang oleh Kemendikbud. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 dan 27 September 2013 ini menghadirkan para pegiat pendidikan untuk bersama-sama menentukan format UN yang terbaik pada pelaksanaan UN tahun ajaran ini.

Kemendikbud sudah menggelar Pra-Konvensi UN di tiga kota di Indonesia, yakni Denpasar, Medan, dan Makassar. Ketiga kota itu dipilih dimaksudkan untuk mewakili Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat, serta Indonesia bagian timur.

Pra-Konvensi dari masing-masing daerah membawa usulan manajemen UN, terutama tentang persentase nilai kelulusan. Diusulkan juga masalah pencetakan serta distribusi soal UN, apakah akan dipusatkan atau dilaksanakan di masing-masing provinsi.

sumber: kompas.com

SMAN 11 Bandung, Sekolah Model PAI di Indonesia

February 5, 2013 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Pendidikan

sman 11SMAN 11 Kota Bandung menyelenggarakan Program Kompetensi Baca Tulis Al-Quran. Program ini mendapat bantuan dari Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama untuk lebih menguatkan program PAI di SMAN 11.

“SMAN 11, satu-satunya SMAN di Jawa Barat yang dapet bantuan dari Kemenag untuk jadi sekolah model PAI di Indonesia,” kata Guru Agama SMAN 11 Kota Bandung Atik Tapipin dalam Launching Program Peningkatann Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an ‘Menciptakan Siswa SMAN 11 Bandung Mampu Menjadi Imam Shalat’ di Jln.H.Aksan, Kota Bandung, Senin (4/2/13).

Menurutnya, dalam praktiknya akan semakin mendidik siswa membaca Al-Quran dengan benar. Program ini untuk sementara akan difokuskan di kelas 10 dan kelas 11 karena kelas 12 sulit dijangkau dengan kesibukan mempersiapkan ujian.

“Mudah-mudahan dengan stimulus ini dapat lebih berdaya dengan PAI, hakekatnya bukan tujuan duniawi saja tapi pada saatnya sampai pada tujuan akhirat,” ucapnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Drs. Diding mengatakan
melalui program ini keinginan dan harapan serta tujuan pendidikan nasional dapat menciptakan generasi yang beriman dan bertaqwa. Kegiatan ini akan membentuk peradaban masa depan yg baik. Membaca Al-Quran itu hukumnya wajib bukan sunnah.

“Ketika anak-anak sekarang semakin jauh dari ayat-ayat Al-Quran maka kemukzijatan semakin jauh. Ini pergeseran pertama Islam hanya sebagai kebiasaan.Oleh karena itu gerakan membaca Al-Quran ini harus digalakan,” kata Diding. (A-208/A-108)***

Sumber : pikiran-rakyat.com

Golkar Jawa Barat Bantah Ijazah S-1 Cagub Yance Palsu

December 13, 2012 by  
Filed under Berita Jawa Barat, Jawa Barat Terkini

179493_irianto-ms-syafiuddin--yance--dan-tatang-farhanul-hakim_663_382Partai Golkar membantah tudingan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan calon gubernur Jawa Barat, Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin (Yance), ke Panitia Pengawas Pemilu atas tuduhan kepemilikan ijazah S-1 palsu.

“Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional pernah menegaskan dalam surat No. 4563/DI.3/C/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani Sekretaris Dirjen, bahwa Irianto Mahfudz Sidik Syaifudin dengan nomor LPM 00610044 adalah mahasiswa yang telah lulus mendapatkan ijazah dari Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia, Cianjur, Jawa Barat, tahun akademik 2002,” ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, di kantor Golkar Jabar, Kamis 13 Desember 2012.

Iswara menegaskan, keaslian ijazah S-1 Yance itu juga disertai bukti dari kampus Universitas Putra Indonesia (UNPI). Berikut kutipan dari pihak UNPI yang diperlihatkan oleh Iswara:

Yance menempuh pendidikan S1 di Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur, lulus tahun 2002 sebagaimana  diperkuat dengan surat dari UNPI No 93/S.kep/dkn-FE/unpi/XII/2012, tertanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa:

1.    Fotokopi ijazah Nomor 001/MNJ/UNPI/VI/2002 a/n Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin (terlegalisir) adalah sesuai dengan aslinya.
2.    Yance berhak menyandang gelar akademik Sarjana (Strata 1).

Sementara itu, KPU Jawa Barat yang dikonfirmasi terpisah menyatakan, pihaknya sudah menerima surat dari UNPI Cianjur terkait keabsahan ijazah cagub Golkar itu. “Kami nyatakan ijazah S-1 Pak Yance ini asli,” ujar Ketua KPU Yayat Hidayat.

Sumber : viva.co.id

Ada BOS, Harusnya Sekolah Gratis

PARA kepala sekolah di Ci­awi kemarin dikumpulkan Dikdas Kabupaten Bogor di kantor UPDT Diknas Ciawi. Salah satu yang dibahas adalah program BOS (bantuan Operasional Sekolah). Kabid Dikdas Kabupaten Bogor Dra Ukah mengatakan, dana BOS sudah naik dari Rp 254 juta per sekolah (SD atau SMP) per tahun menjadi Rp 397 juta per sekolah per tahun. “Maka kami memberikan pengarahan kepada kepala se­kolah untuk pengelolaah BOS,” papar Ukah kemarin. Dijelaskan, apabila pengelolaan dana BOS terencana, maka tidak akan ada keluhan untuk BOS. “Seharusnya sebelum mencairkan BOS, sekolah sudah membuat perencanaan yang matang, agar dana BOS terpakai efektif,” katanya. Mengenai sekolah-sekolah yang masih memungut iuran kepada siswanya, Ukah me­ngatakan sejak awal tahun 2009 sudah tidak boleh. “Per Januari 2009 siswa tidak boleh terbebani oleh pungutan apapun dari sekolah. Banyak seko­lah yang meminta uang untuk LKS dan ulangan umum, itu tidak boleh. Karena ada BOS buku sebesar Rp. 14.000 per tahun per siswa, dan BOS provinsi sebesar Rp. 25.000 per tahun per siswa,” ungkapnya. Diharapkan dengan adanya pengarahan untuk kepala seko­lah pada acara Sosialisasi SOTK Dinas Pendidikan Nasional, tidak ada lagi protes dari seko­lah-sekolah tentang kurangnya dana BOS. “Dengan besarnya dana BOS seperti itu, jadi tidak ada alasan untuk sekolah-seko­lah memungut iuran apapun pada siswanya,” pungkas Ukah. » Muhammad Hafldh