web analytics

Kontraktor Bioremediasi Chevron Divonis 5 Tahun Penjara

Ferdinan - detikNews

Ferdinan – detikNews

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis kepada Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematuri dengan hukuman 5 tahun penjara. Ricksy terbukti melakukan pidana korupsi dalam proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

“Menyatakan terdakwa Ricksy Prematuri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata hakim ketua Sudharmawatiningsih membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (7/5/2013) malam.

Ricksy juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Perusahaan Ricksy, PT GPI diwajibkan membayar uang pengganti US$ 3,089.

“Jika PT GPI tidak membayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya disita,” terang Sudharmawatiningsih.

Majelis hakim menyatakan Ricksy terbukti bersalah melanggar hukum karena perusahaannya tidak mengantongi izin pekerjaan bioremediasi sebagaimana disyaratkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

“Terdakwa mengetahui PT GPI bukan perusahaan pengolahan limbah bioremediasi yang mendapat izin Kementerian Lingkungan Hidup tapi tetap melakukan pengerjaan pengolahan limbah,” tutur Sudharmawatiningsih.

Selain itu pelaksanaan pekerjaan bioremediasi yang dilakukan PT GPI tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah.

Proyek bioremediasi tahun 2006-20011 juga merugikan keuangan negara US$ 3,089 juta. Kerugian ini terjadi karena PT Chevron memperhitungkan biaya proyek bioremediasi dengan mekanisme cost recovery.

Atas putusan ini, Ricksy menyatakan pikir-pikir sedangkan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung akan mengajukan banding.

(fdn/mok)

sumber+foto:detik.com

Irjen Djoko Susilo Didakwa Perkaya Diri Rp 32 Miliar

133609_360611_djoko_susilo_sidangTerdakwa kasus dugaan korupsi Simulator SIM Korlantas Polri  Irjen Djoko Susilo didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 32 miliar.  Djoko didakwa menguntungkan pihak-pihak lain terkait proyek ini senilai Rp 196 miliar.

Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK, KMS A Roni saat membacakan surat dakwaan terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo di Pengadilan Tipikor  Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut JPU, pihak-pihak lain yang diuntungkan salah satunya adalah Primer Koperasi Polri (Primkoppol), yang mendapat Rp 15 miliar terkait proyek Simulator di Korlantas Polri 2010-2011.

“Terdakwa memerkaya diri sendiri sebesar Rp 32 miliar, serta memerkaya pihak-pihak lain,  Primkopol sebesar Rp 15 miliar,” ungkap  KMS A Roni.

Terpantau, Irjen Djoko di persidangan terlihat sesekali menunduk. Ia sesekali terlihat membenarkan posisi duduknya. Kuasa Hukum Djoko, Hotma Sitompul, Juniver Girsang, dan Teuku Nasrullah terlihat serius.

sumber+foto:jpnn.com

Demokrat ikhlas Angie dituntut 12 tahun penjara

December 24, 2012 by  
Filed under Berita Nasional, Jawa Barat Terkini, Politik

Foto:merdeka.com

Foto:merdeka.com

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Angelina Sondakh dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa menilai Angie bersalah karena telah menggiring proyek di Kemenpora dan Kemendiknas.

Menanggapi hal itu, Partai Demokrat mengaku menyerahkannya kepada proses hukum. “Proses penegakan hukum kita hormati penuh, semua proses hukum itu yang harus kita hormati,” kata Sekretaris Divisi Publik DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (22/12).

Menurutnya, apapun vonis yang diberikan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Wasekjen Demokrat itu, Demokrat akan menghormatinya.

“Sekali lagi partai mempunyai sikap yang jelas, biarlah proses hukum berjalan dengan semuanya,” jelas Hinca.

JPU menuntut mantan anggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Patricia Pinkan Sondakh, dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dia juga dituntut denda sebesar Rp 500 juta, dan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Jaksa menilai Angie bersalah karena telah menggiring proyek di Kemenpora dan Kemendiknas. Selain itu, Angie juga mesti membayar uang pengganti sebesar Rp 12 miliar dan USD 2,350 juta. Apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Sumber:merdeka.com

Nazaruddin Maklum Mengapa Angie Marah

November 30, 2012 by  
Filed under Berita Nasional, Hukum, Jawa Barat Terkini

Foto:viva.co.id

Muhammad Nazaruddin, yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Angelina Sondakh di persidangan, dituding telah berbohong dengan memberikan kesaksian palsu. Bahkan Angie menganggap mantan koleganya di Partai Demokrat itu sebagai orang yang paling jahat padanya.

“Ya tidak apa-apalah, Bu Angie kan lagi emosi, namanya perempuan, temperamen. Masa mau kita tanggapi, dia lagi marah,” kata Nazaruddin usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 29 November 2012.

Nazar menganggap dirinya justru berbohong, jika menyatakan Angie dan Anas tidak menerima uang dari proyek Sea Games dan proyek-proyek universitas. Sebab, jabatan Angie saat itu adalah koordinator anggaran Komisi X yang ditugaskan Fraksi Demokrat.

“Saya sebagai bendahara ini memang menanyakan uang-uang yang dikasih. Kan tidak mungkin ada uang-uang yang diberi sampai US$7 juta, dari mana duitnya,” ujar Nazar sambil menunjukkan bukti dokumennya.

“Tapi ini kan bukan perusahaan, melainkan lembaga politik. Tentu uang tidak boleh ditulis hitam di atas putih,” ujar Nazar.

Menurutnya, Angelina seharusnya tidak perlu terseret dalam kasus ini, jika Angie mau jujur dan mengakui perbuatannya. Namun sebaliknya, Angie justru mengingkari semuanya dan menuding dirinya yang berbohong.

“Kasihan saya lihat dia. Dia sebagai janda, saya temen baik sama dia. Dia temen baik sama istri saya. Intinya, saya kasian lihat dia. Tapi saya lebih kasihan kenapa dia tidak mau jujur,” katanya.

Sumber:viva.co.id

Divonis Tiga Tahun Penjara, Miranda Shock

September 28, 2012 by  
Filed under Berita Nasional, Hukum, Jawa Barat Terkini

Foto:seputar-indonesia.com

Terdakwa kasus suap cek pelawat Miranda Swaray Goeltom akhirnya divonis tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) itu shockatas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tersebut. Seusai menjalani persidangan, Miranda langsung berencana mengajukan banding. Menurutnya, selama ini dari keterangan para saksi, tidak ada yang membuktikan dirinya bersalah. ”Saya kaget dan tidak menyangka karena saya tidak melakukan apa-apa.

Tuhan tahu saya tidak melakukan apa-apa. Saya akan naik banding,” kata Miranda di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Dia menilai putusan hakim tidak berdasar fakta persidangan, melainkan lebih karena opini publik. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, vonis tiga tahun penjara merupakan sesuatu yang dipaksakan karena dirinya telanjur ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berpandangan, kondisi hukum sekarang seolah kembali ke masa lampau.

”Mungkin kita kembali ke zaman Mpu Gandring, kalau kerisnya sudah keluar, pasti ada yang mati. Sama seperti saya, karena saya sudah jadi tersangka,saya salah,”ungkap Miranda. Kemarin, ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Gusrizal, mengatakan Miranda terbukti melakukan tindak pidana korupsi untuk memenangkan dirinya sebagai deputi gubernur senior BI tahun 2004. Miranda secara bersama-sama dengan Nunun Nurbaetie telah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa 480 cek pelawat senilai Rp24 miliar kepada para penyelenggara negara,yakni anggota Komisi IX DPR periode 1999– 2004.

Gusrizal menegaskan, dari proses persidangan yang berlangsung, majelis hakim telah menemukan rangkaian tindak pidana yang dilakukan Miranda. Salah satunya terdakwa melakukan pertemuan dengan Fraksi PDIP di Hotel Dharmawangsa dan Fraksi TNI/Polri di Gedung Graha Niaga. Pascapertemuan tersebut, politikus dari kedua fraksi menerimacekpelawat. Mirandakemudian terpilih sebagai deputi gubernur senior atas pilihan Komisi Keuangan (IX) DPR.

”Meski terdakwa memiliki kelayakan untuk terpilih, majelis hakim berpendapat unsur berhubungan dengan jabatan telah terbukti,”paparnya. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Miranda dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta.

Terlalu Ringan

Berbagai kalangan menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Miranda masih terlalu ringan dan jauh dari asas keadilan. Selain itu KPK didesak untuk terus mengusut donatur 480 cek pelawat senilai Rp24 miliar itu. Pakar hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani menilai, sebagai orang yang menjadi tokoh sentral dalam kasus yang telah menyeret banyak anggota DPR, harusnya vonis kepada Miranda jauh lebih berat dan panjang ketimbang orang-orang lain yang terseret dalam kasus suap cek pelawat.

”Vonis Miranda ini di luar ekspektasi masyarakat yang menginginkan keadilan,”kata Syafrani. Dia menyatakan, vonis Miranda kemarin bukan akhir dari kasus cek pelawat itu. Dalam rangkaian pidana, jika memang masih ada komponen pelaku yang belum tersentuh, aparat hukum harus dapat mengungkap dan menarik oknum-oknum lain, terutama donatur cek. ”Jika memang KPK telah menemukan petunjuk awal tentang adanya donatur ini, mereka harus menindaklanjutinya,” tandas dia.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Miranda S Goeltom terlalu ringan. Dia berpandangan, seharusnya istri Oloan P Siahaan itu divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. ”Korupsi kerah putih harus diberi shock therapy agar membuat kapok,”ujarnya. Dia menilai, dalam fakta persidangan Miranda dan beberapa tersangka sebelumnya memang masih banyak fakta yang belum muncul.

Karena itu, dia pesimistis kasus ini akan berkembang ke aktoraktor lain. ”Kelihatan kasus cek pelawat hanya sampai di Miranda saja,”paparnya. Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Keadilan ICW Donal Fariz mengatakan, vonis tiga tahun dengan denda Rp100 juta sangat jelas menguntungkan Miranda.Dia menyarankan KPK untuk sesegera mungkin melakukan banding atas vonis itu.”Ya pasti tidak menimbulkanefekjeralah.

Perbuatanyang dia lakukan itu kejahatan yang luar biasa,kemudian hukumannya tiga tahun terhadap pelaku tipikor itu sangat tidak ada rasa keadilan. Paling tidak sesuai dengan tuntutan 4 tahun. Bahkan harus bisa lebih,”katanya. Dia memaparkan, kategorisasi vonis itu tidak ada yang baru karena tidak mengindikasikan siapa yang sebenarnya punya 480 lembar cek pelawat tersebut. Dia menduga dana Rp24 miliar untuk membeli cek pelawat belum tentu keluar dari kantong Miranda. ”Pasti investor yang memberikan sejumlah uang,”ungkapnya. sabir laluhu

sumber;seputar-indonesai.com