Pilkada Kab. Bandung Barat : ASIH Inventarisir Kecurangan Pemilukada

piyuKubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut dua, Aep Nurdin-Kosasih (ASIH), menginventarisir tindak kecurangan yang terjadi selama pencoblosan.

Pengumpulan data tersebut akan menjadi acuan dari tim advokasi yang sudah disiapkan sebagai kajian apakah temuan itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak sebagai delik aduan pelanggaran Pemilu. Ketua Tim Pemenangan Pasangan ASIH, Gunawan Kartiwa, mengungkapkan, ada dua pekerjaan yang sedang dilakukan yakni perekapan data dan temuan kecurangan.

Seperti intervensi birokrasi; polti kuang di Cigugur Girang, Parongpong; kampanye terselubung termasuk video kampanyediwilayahGununghalu. “Semua dugaan pelanggaran itu dilakukan pasangan nomor urut lima. Berdasarkan data dan kajian internal nantinya diputuskan akan dibawa ke MK atau tidak,” katanya di Media Center ASIH, kemarin.

Menurutnya, banyak kejanggalan yang membuat perolahan suara paslon nomor lima melesat meninggalkan pesaingnya. Misal di TPS 3 Desa Tugumukti, Cisarua, saksi nomor dua tidak boleh masuk, padahal membawa surat tugas.

Belum lagi sepanjang sejarah PDIP di Kecamatan Parongpong tidak pernah menang karena merupakan basis PKS. Tapi, pada Pemilukada Kabupaten Bandung Barat ini, raihan suaranya melesat tajam. “Temuan hukum belum tentu jadi fakta hukum, tapi kami akan berupaya membuat hal ini jelas, karena pelanggaran itu berpotensi membatalkan pemilukada,” ucapnya.

Calon bupati Aep Nurdin mengaku cukup kaget dan tidak memprediksi jika raihan suara yang diperolehnya dengan pasangan nomor lima sangat jauh berbeda. Itu di luar prediksinya sebab ada beberapa daerah hasil binaannya yang raihan suaranya sangat minim dan tidak sesuai target. Padahal, awalnya dia optimistis pelaksanaan Pemilukada KBB berjalan dua putaran dan menyisakan dua pasangan dari lima pasangan yang ada.

“Banyak daerah yang saya bina ternyata kontribusi suaranya minim, entah apa yang terjadi?” kata Aep. Calon bupati Abubakar sudah menyiapkan tim advokasi sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi gugatan dalam Pemilukada KBB. Nantinya tim tersebut yang akan menelaah segala macam yang dituduhkan termasuk menyiapkan langkahlangkah jika kasusnya dibawa ke MK. “Saat ini konsentrasi kami masih pada proses rekapitulasi suara sementara,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran Pemilukada KBB juga dikemukakan calon bupati nomor empat Erni Rusyani Ernawan. Dia mengungkapkan, ada sekitar 20.000 warga Batujajar yang kehilangan hak pilih. Belum lagi ada intervensi birokrasi melalui camat di beberapa wilayah yang membubuhkan tandatangan berkas rekapitulasi, padahal penghitungan masih dilakukan di tingkat KPPS dan PPS.

Sementara itu, data sementara yang diperoleh KPU KBB menyebutkan Abubakar-Yayat T Soemitra memperoleh 382.712 suara. Jauh meninggalkan lawan-lawannya dimana pasangan Panji Tirtayasa-Kusna Sunardi (22.854 suara), Aep Nurdin-Kosasih (102.383 suara), Djamu Kertabudi-Agus Yasmin (90.018 suara), dan Erni Rusyani-Samsul Ma’arif (150.850 suara). adi haryanto

sumber:koran-sindo.com

Pilkada Bandung Barat : Calon Demokrat Paling Kaya

pilkada-kota-bandung-_130217120909-478Calon Wakil Bupati Bandung Barat dari Partai Demokrat, Kosasih memiliki kekayaan jauh lebih banyak dibandingkan calon lainnya. Harta kekayaan calon yang bersanding dengan calon bupati dari Partai Keadilan Sejahtera, Aep Nurdin mencapai Rp40 miliar.

Harta tersebut berupa aset bergerak, tidak bergerak, giro, dan surat berharga lainnya. Sementara calon lain, Abubakar memiliki kekayaan Rp1,39 miliar, Panji Tirtayasa Rp2,69 miliar, Kusna Sunardi Rp2,84 miliar, Aep Nurdin Rp640 juta, Djamu Kertabudi Rp860 juta, Agus Yasmin Rp4,38 miliar, Erni Rusyani Ernawan Rp12,73 miliar, Samsul Maarif Rp850 juta, dan Yayat T Soemitra Rp18,7 miliar.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) KBB Pokja Pencalonan, Ai Wildani Sri Aidah mengatakan, penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) sesuai dengan Surat KPK Nomor B-634/12/- 03/2013 pada 7 Maret 2013. Hal itu diatur dalam ketentuan pasal 74-84 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.

Ada dua model formulir LHKPN yang harus dilengkapi para bakal pasangan calon, yaitu model KPK-A bagi bakal calon yang baru pertama kali membuat laporan kekayaan, dan model KPK-B bagi yang sudah pernah melaporkannya.

“Hasil laporan menunjukkan, jika calon wakil bupati nomor urut dua, memiliki daftar kekayaan terbanyak sampai Rp40 miliar,” tuturnya usai Acara Penandatanganan Naskah Kampanye Damai dan Pengumuman LHKPN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemilukada KBB, di Aula Mapolres Cimahi, kemarin.

Cawabup Kosasih mengaku, melaporkan hartanya apa adanya. Rinciannya, aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp25 miliar, harta bergerak berupa kendaraan dan mesin Rp455 juta, dan giro serta surat berharga lainnya Rp7 miliar. Ketua KPUD KBB Asep Mamat meminta, deklarasi damai yang dilakukan seluruh pasangan calon dan simpatisan pendukung bisa dipatuhi. adi haryanto

Sumber : koran-sindo.com