“Masak Gara-gara Ahok, Aturan Pilkada untuk Seluruh Indonesia Diubah?”

GARA GARA AHOKMunculnya wacana menaikkan syarat dukungan calon independen oleh Komisi II DPR RI memang tidak bisa langsung dikatakan bentuk penjegalan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sebab, wacana tersebut untuk diberlakukan di seluruh Indonesia, bukan hanya Pilkada di DKI Jakarta.

Namun, pengamat politik Hasan Nasbi berpendapat fraksi partai di DPR RI akan sulit mengelak dugaan hubungan wacana tersebut dengan Ahok (sapaan Basuki).

“Sebenarnya kalau tuduhan wacana itu langsung untuk menyerang Ahok sih susah, itu harus ditanyakan kepada mereka. Tapi kalau wacananya muncul tiba-tiba seperti ini, ya mereka susah mengelak. Ada apa?” ujar Hasan ketika dihubungi, Rabu (17/3/2016).

Jika wacana ini dibuat untuk menjegal Ahok, Hasan berpendapat, DPR RI telah berbuat kesalahan. Sebab, mereka telah mengorbankan kepentingan Pilkada di ratusan wilayah lain di Indonesia hanya untuk menjegal Ahok.

Padahal, perjuangan melawan Ahok hanya berlangsung satu kali lagi saja pada Pilkada DKI 2017, selanjutnya Ahok tidak bisa mencalonkan diri menjadi gubernur lagi.

“Masa gara-gara satu orang Ahok maka aturan pilkada untuk seluruh Indonesia diubah?” ujar dia.

Hasan mengatakan, Komisi II DPR RI pasti akan banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat terkait wacana ini.

Meski mereka beralasan hal ini untuk memperkuat sistem demokrasi serta kualitas calon independen, masyarakat terlanjur berpikiran wacana ini muncul untuk menjegal Ahok.

Hasan menduga, wacana ini dibuat untuk menyelamatkan kredibilitas partai politik yng belum mampu memunculkan pesaing Ahok sampai saat ini.

“Padahal aturan seharusnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan orang banyak di Indonesia, bukan untuk menyelamatkan muka partai yang ada di Jakarta,” ujar Hasan.

(Kompas)

Ridwan Kamil Beri Sinyal Tantang Ahok di Pilkada Jakarta

February 26, 2016 by  
Filed under Berita Jawa Barat, Jawa Barat Terkini, Politik

PILKADA DKIWali Kota Bandung disebut memberi sinyal akan menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Meskipun demikian, hingga kini, pria yang akrab disapa Emil itu belum juga memutuskan apakah akan maju bertarung dalam Pilkada DKI 2017 atau tidak. Ahok pun menerima tantangan Emil.

“Pak Ridwan Kamil ngomong gitu, kalau kita maju (Pilkada DKI 2017) kan ngadu nih. Taman Bandung gimana, taman Jakarta gimana, kita ngadu saja program head to head. Ya beradu dong,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis (25/2/2016).

Kemarin siang, Ahok memang dikunjungi Emil serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara mendadak. Yang menarik perhatian adalah kedatangan Emil ke Ahok. Sebab, keduanya disebut-sebut akan bersaing memperebutkan kursi DKI 1.

Ahok hingga kini masih menunggu pengumpulan satu juta fotokopi KTP oleh Teman Ahok. Sementara itu, Emil merupakan salah satu dari delapan bakal calon gubernur yang akan diusung oleh DPD Gerindra DKI Jakarta.

Namun, keputusan Emil untuk maju atau tidak dalam Pilkada DKI 2017 baru akan diputuskan pada Senin (29/2/2016).

“Beliau tidak izin. Beliau juga masih merahasiakan mau maju (Pilkada 2017) atau tidak. Cuma dia sampaikan, kalau maju (Pilkada DKI 2017), kita ngadunya program. Teman mah tetap teman,” kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu tidak merasa terancam jika Emil maju pada Pilkada DKI 2017. Ia justru senang banyak temannya yang berniat memimpin Ibu Kota. Ahok pun memprediksi Emil akan maju pada Pilkada DKI 2017.

“Saya enggak tahu sih. Tetapi, bisa juga ini sinyal dia mau maju (Pilkada DKI 2017),” kata Ahok

(Kompas)

Ridwan Kamil, Gula Manis Rebutan Parpol di Pilkada DKI

EMILSosok Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mulai digadang-gadang masuk dalam kontestasi politik di DKI Jakarta.

Hal ini karena namanya sering disebut di berbagai macam survei sebagai orang yang mampu menyaingi elektabilitas dan popularitas orang nomor 1 di Jakarta yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang juga hendak maju dalam Pilkada 2017.

Sejumlah partai politik pun mulai kasak-kusuk menyusun strategi, termasuk mendekati calon-calon yang dianggap potensial untuk diajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Nama Ridwan termasuk dalam radar partai-partai politik itu.

Diharapkan Gerindra

Partai pertama yang mencantumkan nama Ridwan Kamil sebagai kandidat cagub adalah Partai Gerindra. Ridwan Kamil menjadi kandidat yang berasal dari eksternal partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik mengungkapkan bagaimana Ridwan Kamil bisa masuk dalam bursa cagub mereka.

“Itu kan karena ada usulan masyarakat. Saya harus serap semua usulan itu, kan enggak boleh saya abaikan. Nanti malah marah,” ujar Taufik.

Dalam waktu dekat ini, Ridwan Kamil diundang untuk menghadiri pertemuan dengan Prabowo Subianto bersama tujuh kandidat cagub Gerindra lainnya pada 27 Januari mendatang. Ketua tim penjaringan cagub, Syarif, begitu yakin Ridwan Kamil akan datang.

“Ridwan Kamil sudah kami kirim surat yang lalu. Dia menjawab, kalau tidak ada umrah, sepulang dari umrah dia akan hadir,” ujar Syarif.

PDI-P tertarik

Tidak hanya Partai Gerindra saja yang melirik Ridwan Kamil. Faktanya, PDI Perjuangan juga mulai menghembuskan wacana untuk mencalonkan Ridwan Kamil.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui bahwa sejumlah nama wali kota diusulkan para kader PDI-P. Beberapa di antaranya adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“PDI-P akan mendengar bagamana pendapat dari struktural partai kami melihat harapan yang hidup dari masyarakat DKI,” kata Hasto.

Bagi PDI-P, Ridwan Kamil, diakui memiliki aspek positif dalam pembangunan di Kota Bandung. Ridwan dinilai mampu menjadikan Bandung sebagai kota yang memiliki historis mengenai rekam jejak kepeloporan Bung Karno.

PKS juga pertimbangkan Ridwan Kamil

Kemudian, ada lagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru saja mengungkapkan kemungkinan untuk mengusung Ridwan Kamil.

Menurut Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo saat ini Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai sedang menggodok sejumlah nama yang muncul berdasarkan hasil penjaringan dan survei internal yang dilakukan PKS pada November-Desember 2015.

Usulan nama Ridwan Kamil muncul sebagai cagub dari kalangan eksternal. Syakir mengatakan kandidat-kandidat yang dipertimbangkan PKS tidak jauh berbeda dengan hasil survei selama ini. Namun, kepastian soal siapa yang akan diusung PKS tetap akan ditentukan oleh DPP.

“Hasil survei ya mirip-mirip dengan rilis lembaga survei yang lain. Cuma, rilis survei bukan satu-satunya sumber pengambilan keputusan. Cuma karena posisi decision maker-nya di DPP, kami tidak bisa memberikan jawaban. Tetapi, pokoknya kita inginnya yang terbaik,” ujar dia.

Siapa yang dipilih?

Tiga partai di atas merupakan tiga partai besar yang memiliki perolehan kursi terbesar di DKI Jakarta.

Di posisi pertama, ada PDI Perjuangan yang memperoleh 28 kursi di DPRD DKI. Perolehan kursi PDI-P paling banyak dan bisa mengusung calon gubernur sendiri tanpa perlu berkoalisi.

Di urutan kedua, terdapat Partai Gerindra yang memiliki perolehan kursi sebanyak 15 kursi. Partai ini harus berkoalisi jika ingin mengusung cagub. Namun, Gerindra tidak membutuhkan banyak dukungan kursi karena dia hanya membutuhkan tambahan 5 kursi saja. Partai Gerindra sudah bisa mengusung meski hanya berkoalisi dengan 1 partai.

Di urutan ketiga, ada PKS yang memiliki 11 kursi di DPRD DKI. PKS jelas membutuhkan koalisi agar bisa mengusung cagub.

Melihat peta tersebut, pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan kemungkinan Ridwan Kamil akan memilih PDI-P. Sebab, PDI-P memiliki kekuatan yang paling besar diantara tiga partai di atas.

“Kalau PDI-P yang melobi Ridwan Kamil, lebih besar peluang PDI-P sebenarnya. Karena PDI-P bisa mengusung Ridwan Kamil tanpa harus berkoalisi,” ujar Hasan.

Diminati tiga partai besar, Ridwan Kamil belum mau banyak berkomentar mengenai Pilkada DKI 2017. Belum terlihat jelas, partai mana yang akan dipilih Ridwan Kamil sebagai kendaraan untuk maju menjadi DKI 1.

Langkah apa yang akan diambil Ridwan Kamil selanjutnya?

(Kompas)

H-1 Pilkada, Depok Berlakukan Siaga I

pilkada depokPemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok akan berlangsung besok serempak dengan Pilkada di 268 wilayah lainnya di Indonesia. Kapolresta Depok, Kombes (Pol) Dwiyono memberlakukan status siaga I pengamanan

Ada 1.800 personel gabungan dari Polri dan TNI yang menjaga pelaksanaan pemungutan suara besok, Rabu (9/12). Personel terdiri dari 300 personel Sabhara Polda Metro Jaya, 2 Kompi Brimob dan 300 personel TNI dari Kodim 0508 Depok.

“Siaga I ini sangat penting untuk mengamankan pilkada esok. Siaga I ini sudah berlangsung sejak kemarin Senin (7/12),” ujar Kombes Dwiyono, Selasa (8/12/2015).

Dalam apel gelar pasukan di Mapolresta Depok, Jl Raya Margonda, Dwiyono memberi pesan tegas kepada pasukannya. Personel tidak boleh meninggalkan posnya tanpa seizin komandan.

“Ini Siaga I. Jangan ada yang aneh-aneh. Jangan ada yang meninggalkan pos tempat ditugaskan. Jangan ada yang melanggar atau yang melakukan tindakan pidana. Kalian dapat dikategorikan desersi,” tuturnya.

Para personel gabungan ditugaskan menjaga proses pemungutan suara di 3.235 TPS termasuk kantor KPU Kota Depok dan sejumlah tempat lainnya.

“Personel ini sudah kami siagakan di berbagai tempat yang berkaitan dengan pencoblosan, rawan, dan vital,” sebuntnya.

Untuk tugas pengamanan Pilkda, Polresta Depok juga mulai menggunakan 80 unit sepeda motor hibah dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Pilkada Kota Depok diikuti dua pasangan calon yakni, nomor urut 1 Dimas Oky Nugroho-Babai Suheimi dan pasangan nomor urut 2 M Idris Abdul Shamad-Pradi Supriatna.

“Saya selaku kandidat berharap proses pencoblosan esok dapat berlangsung aman dan damai. Mari kita sama-sama jalani proses demokrasi di kota ini,” sebut calon wakil walkot Depok Pradi Supriatna di Mapolresta Depok.

(detik.com)

Puskapol UI : Pilkada Depok rawan politik uang

November 27, 2015 by  
Filed under Jawa Barat Terkini, Politik

pilkadaPilkada Depok Jawa Barat yang akan digelar ada 9 Desember 2015 rawan terjadinya politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok periode 2016-2021.

“Sebanyak 41,3 persen hasil Survei Puskapol UI menyebutkan warga menyatakan ada tawaran uang ataupun barang untuk memilih pasangan calon,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani, di Kampus UI Depok, Jumat.

Bahkan katanya ada 88,2 persen responden menilai akan ada tawaran politik uang dari pihak tim kampanye pasangan calon untuk mengarahkan memilih calon kepala daerah tertentu.

“Angka survei ini menunjukkan jika adanya situasi kesenjangan antara antusiame dengan minimnya informasi pilkada, membuka kemungkinan terjadinya politik uang,” katanya.

Dhani sapaan akrab Sri Budi Eko Wardani melanjutkan, survei dilakukan sejak 27 Oktober hingga 6 November 2015 dengan asumsi populasi sebanyak 1.221.981 pemilih dengan margin error dari penelitian sebanyak 3,99 persen.

Survei dan temuannya menyimpulkan bahwa proses pilkada masih jauh dari kondisi optimal. Sosialisasi dan informasi masih dinilai minim dan berkebalikan dengan antusiasme warga yang dinilai tinggi.

“Ketimpangan antara antusiasme dan informasi harus disikapi serius oleh penyelenggara,” ujarnya.

Dhani mengatakan survei ini juga menanyakan tentang sikap warga terhadap politik uang dan ada kecenderungan warga untuk bersikap kritis terhadap praktik bagi-bagi uang pada masa kampanye.

Pada sisi lain katanya warga juga cenderung pragmatis. Pertama mayoritas sebanyak 77 persen responden akan bersikap menerima uang jika ada tawaran tetapi tidak memilih kandidat yang menjanjikan uang tersebut.

Pilkada Kota Depok Jawa Barat diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan Dimas Oky Nugroho dengan Babai Suhaimi yang diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, PAN dan Nasdem. Pasangan calon ini mendapat nomor urut 1.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah Idris Abdul Shomad dengan Pradi Supriatna yang diusung oleh PKS dan Gerindra serta didukung oleh Partai Demokrat.

(Antara)

TNI AD Siap Kawal Keamanan Pilkada Serentak

November 12, 2015 by  
Filed under Berita Nasional, Jawa Barat Terkini

baris tni adKemendagri menggelar rapar koordinas nasional pemantapan pilkada serentak. Banyak tokoh penting yang hadir dalam acara ini.

Pantauan di lokasi, Gedung Ecopark, Ancol, Jakut, Kamis (12/11/2015) pukul 07.35 WIB, tampak tiba KSAD Jenderal TNI Mulyono. Ia disambut oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksamana yang sudah hadir sebelumnya.

“Iya ini saya dapat undangan, coba nanti saya dengarkan dulu (apa arahannya),” ujar Mulyono do lokasi acara.

KSAD pun memastikan jajarannya siap mengawal jalannya Pilkada serentak pada awal Desember nanti. Babinsa pun disebutnya akan bekerja dengan optimal dalam pesta demokrasi daerah tersebut.

“Iyalah, kita kan dari dulu selalu siap. Tiap pilkada selalu begitu,” kata Mulyono.

Tak berselang lama, hadir di lokasi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri juga telah hadir di lokasi acara.

Sejumlah pejabat seperti Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan KaBIN Sutiyoso juga telah hadir. Tamu undangan dari berbagai instansi tampak memenuhi kompleks area Ecopark, termasuk dari jajaran terbawah seperti para Dandim/Danrem, Kapolsek/Kapolres, dan Muspida lainnya dari seluruh Indonesia.

Rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir dalam acara ini. Selain itu para pejabat yang direncanakan hadir seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan dan beberapa menteri lainnya.

Acara juga melibatkan para Gubernur, Bupati/Walikota, KPU dan Bawaslu Provinsi/Kab/Kota, Pangdam/Danrem, serta unsur lainnya. Hingga saat ini acara belum dimulai.

(detik.com)

Pilkada Sepi Peminat, 129 Wilayah Belum Punya Calon Kepala Daerah

pilkadaHingga hari terakhir pendaftaran Pilkada serentak 2015, masih ada daerah yang belum memiliki calon. Dari 269 daerah yang mengikuti Pilkada, calon kepala daerah baru ada di 140 daerah.

“Hingga tadi malam, ada 240 pasangan calon dari 140 daerah. Masih ada daerah yang belum ada calonnya,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi, Selasa (28/7/2015).

Pendaftaran akan ditutup hari ini pukul 16.00 waktu setempat di masing-masing KPUD. Ferry enggan berandai-andai apakah akan ada calon yang mendaftar di 129 daerah yang Sepi Peminat itu.

“Kita belum bisa berandai-andai,” ujarnya.

Dari 140 daerah tersebut, ada pula yang baru memiliki 1 calon. Namun, KPU pusat belum merkapitulasi total berapa daerah yang memiliki calon tunggal.

PKPU no 12/2015 mengatur bahwa Pilkada di daerah yang hanya memiliki 1 calon atau tidak ada calon akan ditunda selama 3 hari dan kemudian pendaftaran dibuka lagi selama 3 hari. Bila tetap ada tidak ada tambahan calon, maka Pilkada di daerah itu akan ditunda ke 2017.

(detik.com)

Bima Arya Wali Kota Bogor Terpilih

bima-arya-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Jawa Barat, menetapkan Bima Arya dan Usmar Hariman sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2014-2019. Penetapan itu dilakukan setelah memenangkan pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara sebesar 33,14 persen atau 132.835 suara.

“Berdasarkan rapat pleno yang telah digelar bersama-sama hari ini dengan melihat SK penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara, telah ditetapkan Bima Arya dengan Usmar Hariman sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih periode 2014-2019,” kata Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh Suryaman, usai rapat pleno penetapan di Kantor KPU Kota Bogor, Jumat (20/9).

Agus menyebutkan penetapan Bima Arya dan Usmar Hariman tertuang dalam surat keputusan (SK) nomor 67/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013 KPU Kota Bogor tentang penetapan pasangan calon terpilih dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang memperoleh suara sah lebih dari 30 persen.

Bima Arya dan Usmar Hariman memperoleh suara sah sebanyak 132.835 suara atau 33,14 persen dari seluruh suara sah yang diperoleh pada pemilihan kepala daerah Kota Bogor yang telah digelar Sabtu (14/9) kemarin. Agus menyebutkan, dengan berlangsungnya tahapan Pilkada Kota Bogor, mulai dari pencoblosan, perhitungan, rekapitulasi di PPS dan PPK dan pleno KPU telah ditetapkannya Bima Arya Sugiarto dan Usmar Hariman sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.

Terkait adanya gugatan, lanjut Agus, kepada pihak-pihak yang tidak menerima dengan hasil perolehan suara dipersilakan untuk menggunakan jalur yang sudah ada. “Batas waktu penyampaian keberatan adalah tiga hari setelah penetapan. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan tidak ada gugatan, maka penetapan ini sah diberlakukan,” kata Agus.

Selanjutnya, kata Agus, Bima Arya dan Usmar Hariman akan dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota pada 7 April 2014 bersamaan dengan habisnya masa jabatan Wali Kota Bogor Diani Budiarto yang akan mengakhiri masa tugasnya setelah dua periode menjabat.

Sumber: ROL

Ojang-Imas unggul pada 29 kecamatan di Subang

September 14, 2013 by  
Filed under Berita, Berita Daerah, Jawa Barat Terkini, Politik, Subang

Pasangan calon Bupati Subang Ojang-Imas (Photo: subang.go.id)

Pasangan calon Bupati Subang Ojang-Imas (Photo: subang.go.id)

Pasangan calon bupati dan wakil bupati incumbent atau petahana Ojang Sohandi-Imas Aryumningsih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebagai pemenang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah setempat unggul di 29 kecamatan.

Berdasarkan dengan hasil rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang disiarkan KPU setempat, Jumat, pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Golkar itu unggul di hampir seluruh kecamatan sekitar Subang.

Dari 30 kecamatan yang ada di sekitar Subang, pasangan Ojang/Imas unggul atau meraih suara terbanyak di 29 kecamatan. Sedangkan satu kecamatan yang tidak dimenangkan Ojang/Imas ialah di Kecamatan Sagalaherang.

Di sekitar Kecamatan Sagalaherang, pasangan calon incumbent itu menempati posisi kedua, yakni meraih 5.813 suara, dan suara terbanyak di kecamatan itu diperoleh pasangan Atin Supriatin/Nina Nurhayati dari jalur perseorangan atau independen yang berhasil meraih 5.963 suara.

Sementara itu, dalam Pilkada Subang yang digelar 8 September 2013, pasangan Ojang/Imas unggul di 29 kecamatan seperti di Kecamatan Subang, Cisalak, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, Pusakanagara, Pamanukan, Jalan Cagak, dan Kecamatan Blanakan.

Selain itu, juga unggul di Kecamatan Tanjung Siang, Compreng, Patokbeusi, Cibogo, Cipunaraga, Cijambe, Cipeundeuy, Legonkulon, Cikaum, Serangpanjang, Sukasari, Tambakdahan, Kasomalang, Dawuan, Pagaden Barat, Ciater, Pusakanagara, serta di Kecamatan Pusakajaya.

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada yang disiarkan KPU setempat, pasangan Ojang/Imas ditetapkan sebagai pemenang setelah meraih suara terbanyak.

Pasangan dari PDIP dan Partai Golkar itu memperoleh suara 404.191 suara atau 54,01 persen. Posisi perolehan suara terbanyak kedua pasangan Atin Supriatin/Nina Nurhayati dari jalur perseorangan atau independent yang meraih 108.461 suara atau 14,49 persen.

Disusul pasangan Agus Masykur/Asep R Dimyati dari PKS dan PAN yang meraih 101.668 suara atau 13,59 persen. Kemudian pasangan yang diusung Partai Demokrat Ahmad Juanda/Ade Suhaya meraih 69.332 suara atau 9,26 persen.

Selanjutnya pasangan calon Makmur Sutisna/Asep Muslihat (Partai Hanura dan 13 gabungan partai non parlemen), memperoleh 48.037 suara atau 6,42 persen.

Diposisi perolehan suara terakhir ialah pasangan calon bupati dan wakil bupati Riza Hanafi/Ade Kosasih dari jalur perseorangan yang meraih 16.684 suara atau sekitar 2,23 persen.

Sumber: Antarabogor.com

 

Pilbup Majalengka : PKS dan PPI Daftarkan Pasangan Nazar Hidayat – Tio Indra

TATI PURNAWATI/"KC"

TATI PURNAWATI/”KC”

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Majalengka dan Partai Patriot Indonesia mengusung H. Nazar Hidayat dan H. Tio Indra Setiadi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Majalengka pada pemilukada 2013. Kedua partai ini telah mendeklarasikan pasangan tersebut sekaligus mendaftarkannya ke KPUD Majalengka, Senin (27/5/13).

H. Nazar yang berlatar belakang sebagai pengusaha dan H. Tio Indra Setiadi yang baru saja pensiun dari birokrat serta karier terakhirnya sebagai Sekretaris Kota Tasikmalaya ini sama-sama pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Majalengka pada periode lalu. Mereka pernah saling bersaing dan keduanya bersaing juga dengan bupati dan wakil bupati saat ini H. Sutrisno – H. Karna Sobahi.

Hampir tak banyak yang menduga kalau kedua pasangan ini akan mencalonkan kembali menjadi bupati Majalengka, karena keduanya sama-sama pernah mencalonkan diri menjadi bupati Majalengka pada pertarungan periode lalu namun keduanya kalah. Terlebih H.Tio sendiri kini mengikuti pecalonan sebagai anggota DPR dari Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang.

Ketika ditanya mengenai pencalonannya yang dianggap tiba-tiba muncul, H.Tio menyebutkan kalau itu menjadi bagian dari strategi. Serta ingin suasananya cukup aman, tenang hingga mencapai proses konsttusi internal.

“Kami punya semangat, itu modal yang kami miliki. Awalnya kita sama-sama pernah kalah dalam pilkada sehingga kami mengetahui apa yang menjadi kelemahan untuk menang, sedangkan mereka (petahana) tahunya hanya menang,” ungkap H. Tio sambil tertawa.

Disinggung soal kekhawatiran kemungkinan kalah terkait partai pengusungnya yang sedang menghadapi persoalan dengan KPK, H. Tio menjawab dengan tegas. “Itu tidak mengganggu suara kami karena yang terkait dengan KPK adalah pribadi seseorang bukan partai, jadi kita tetap yakin bisa menang.” ungkapnya.

Sementara itu ketua KPUD Majalengka Supriatna saat menerima pendaftaran menyatakan pihaknya masih akan meneliti bekrak pendaftaran keduanya, kekuranganya akan di kabari kemudian. Namun sementara ini ada dua kekurangan syarat yang harus dipenuhi oleh partai dan pasangan calon yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan nomor rekening dana kampanye. (C-28/A_88)***

sumber+foto:pikiran-rakyat.com

Next Page »