web analytics

Wali Kota Bandung Baru Harus Moratorium Pembangunan di KBU

July 13, 2013 by  
Filed under Bandung, Jawa Barat Terkini

rido-menang_1Wali Kota Bandung terpilih harus berani melakukan penghentian atau moratorium terhadap pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Hal itu dikarenakan tingkat kerusakan KBU yang mencapai 70 persen akibat alih fungsi lahan.

“Perda KBU 1 tahun 2008 tentang pengendalian KBU tak efektif dijalankan karena komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang tak sejalan dalam penyelamatan lingkungan,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar) Dadan Ramdan di Sekretariat Walhi Jabar, Jalan Piit, Kota Bandung, Jumat (12/7/2013).

Selama ini, tuturnya, dalih yang digunakan untuk melakukan pembangunan adalah perizinan ruang masih berada di kabupaten/kota.

Dengan alasan itu, pembangunan sarana komersil menjamur di KBU dan rusak hingga 70 persen berdasarkan data para pakar dan Walhi Jabar.

“Kita mendorong Pemkot untuk moratorium pembangunan sarana komersil, hutan beton di KBU. Pemerintahan Kota Bandung yang baru juga harus berani mengevaluasi terhadap pembanguan itu karena perizinan yang bermasalah,” ucap Dadan.

Dikatakannya, kerusakan KBU telah mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat Kota Bandung. “Wilayah KBU Kota Bandung yang kondisinya sangat mengenaskan ada di Ledeng, Sukasari, Sukajadi, Coblong, Cidadap. Bentuk kerusakannya karena alih fungsi lahan menjadi sarana pemukiman mewah serta wisata,” tuturnya.

Akibatnya, kata Dadan banyak limpasan air yang tak terserap tanah mengalir dan memunculkan titik genangan banjir semakin bertambah di Kota Bandung. (pikiran-rakyat.com)***

Sejak Awal 2013, Bencana Alam di Jabar Renggut 25 Korban Jiwa

peta lokasi rawan bencana alam longsor jawa baratSekitar 35 orang meninggal akibat bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah Jawa Barat (Jabar) pada 2013. Bencana alam tersebut disebabkan oleh pengrusakan dan penghancuran alam yang dilegalisasi aturan dan dilegitimasi para kepala daerah dan parlemen.

Demikian kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar Dadan Ramdan melalui pers rilisnya memperingati Hari Bumi, Minggu (21/4/13). Menurutnya, 35 korban jiwa akibat bencana alam tersebut berdasarkan catatan Walhi Jabar pada longsor dan banjir di Kabupaten Bandung Barat, Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya dan Garut.

“Sangat memprihatinkan, ketika setiap 22 April diperingati sebagai hari bumi, namun pengrusakan bumi, air, udara dan hutan terus berlangsung secara sistemastis, masif dan cepat setiap detik. Bumi sebagai tempat mahluk hidup tumbuh dan berkembang tidak lagi menjadi tempat yang selayaknya mahluk hidup tumbuh,” katanya.

Begitu pun yang terjadi di Jawa Barat, Dadan menuturkan, realitas pengrusakan bumi dan alam Jabar terus berlangsung. Walhi Jabar memandang bahwa aktor utama perusak lingkungan hidup adalah pengusaha dan pemerintahan.

Kenyataan pengrusakan yang nyata dan semakin kronis terjadi di Bumi Jabar diantaranya berupa pembuangan limbah pabrik terus menerus secara sembarangan ke sumber-sumber air, mata air, sungai, embung yang semestinya dijadikan sumber kehidupan,” katanya.

Selain itu, Dadan menambahkan penambangan mineral dilakukan terus menerus tanpa henti di kawasan pesisir, pantai, hutan dan kawasan geologi karst yang menimbulkan pencemaran. “Alih fungsi lahan di kawasan resapan dan lindung menjadi lahan industri serta sarana wisata dan pemukiman mewah skala besar dan pengrusakan dan penghancuran bumi lainnya di Jabar juga terus berlkangsung,” ucapnya.

Dikatakan Dadan, selama kurun waktu lima tahun, dari 2007- 2011, total produksi tambang mineral perak, emas, galena, pasir besi, karst dan pasir sudah mencapai 8,5 juta ton dengan kerugian lingkungan hidup mencapai Rp 1,58 Trilyun. “Artinya biaya pemulihan lingkungan hidup mencapai Rp 231, 56 milyar setiap tahun. Pertambangan panas bumi juga berdampak pada rusaknya ekosistem hutan,”ujarnya. (A-201/A-108)***

sumber:pikiran-rakyat.com

Cikupa Tertutup Longsoran, Dinilai Mininmya Kajian Dampak Lingkungan

Foto:pikiran-rakyat.com

Tertutupnya Sungai Cikupa, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekrong, Kabupaten Cianjur dinilai karena tidak diperhatikannya kajian lingkungan bagi aktivitas Galian C yang diberi ijin oleh Pemkab Cianjur. Demikian diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Koordinator Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur), Eko Wiwid saat dikonfirmasi.

“Ini menunjukkan kejian lingkungan untuk ijin-ijin galian C tidak diperhatikan sebagai bagian yang penting oleh Pemkab Cianjur saat memberikan ijin. Apalagi di wilayah Gekbrong, ada puluhan aktivitas galian C,” katanya.

Seandainya saja, kata Eko, warga tidak mengeluhkan air yang tidak mengalir lantaran sungai tertutup material longsor. Bisa saja, Sungai tersebut lama kelamaan hilang akibat longosoran galian C.

“Dan ini sudah menjadi kerusakan lingkungan yang amat berat sampai penambangan membuat sungai menjadi hilang. Dari pengamatan yangkami lakukan, tidak jarang para penambangan di Gekbrong ini sengaja menutup sungai dengan longosran dan menganggap sungai itu tidak ada lalu mereka menambang pasir sungai tersebut,” tuturnya.

Dari data Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Cianjur, hanya sekitar 20 persen dari sedikitnya 100 Galian C yang ada di Cianjur melakukan kajian lingkungan melalui rekomendasi yang dikeluarkan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Cianjur.

Untuk memperoleh ijin melakukan operasi galian C, para perusahaan diharuskan membuat kajian lingkungan yang nantinya ditandai dengan dikeluarkannya surat rekomendasi kelayakan lingkungan dari KLH Cianjur.

“Kalau ternyata di lapangan banyak galian C namun belum ada kajian lingkungan, ijinnya pun bisa dipertanyakan. Selain itu, mereka yang mempunyai ijin bisa juga tidak memperhatikan dampak lingkungan” ucap Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran KLH Cianjur, Evi Hidaya

Meski demikian, kata Evi, KLH Cianjur sudah berupaya lebih aktif untuk mendorong para pengusaha galian C segera melakukan kajian lingkungan.

“Ada peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan kajian lingkungan dari 2010 hingga 2011. Pada 2010, hanya belasan saja, namun data terkahir pada 2011 sudah 20 perusahaan,” tuturnya.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Cianjur menyatakan tidak segan-segan untuk menindak perusahaan galian C yang beroperasi tanpa mengantongi ijin.

“Kami tak akan pandang bulu untuk menindaknya, tapi disesuaikan pelanggarannya,” kata Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kab. Cianjur, Yadi Supriadi.

Hal tersebut, kata Yadi, sesuai dengan perubahan surat ijin pertambangan daerah (SIPD) menjadi izin usaha pertambangan (IUP). Dalam perubahan ini, bagi perusahaan penambangan baru harus memenuhi tahapan yang menyangkut proses pembutan IUP,diantaranya, pengusaha harus menempuh izin tetangga yang diketahui desa dan camat.

Selain itu, kata Yadi, juga ada pengumuman setempat (PS) yang harus dijawab oleh pihak pemerintah desa dan kecamatan. “Membuka tempat penambangan harus ada kajian UKL, UPL atau kajian lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi para pengusaha penambangan galian C yang lama kami dorong untuk segera membuat kajian lingkungan,” tuturnya.

Lebih lanjut Yadi mengatakan untuk eksploitasi harus dengan saran petunjuk serta bimbingan Dinas PSDAP, yakni dilakukan tahap persiapan (eksplorasi). Maksudnya untuk mengecek bahan kandungan material yang terkandung di dalamnya.

“Di samping itu harus juga menyetorkan jaminan reklamasi atau penataan kembali, jangan sampai tempat sudah dirusak terus dibiarkan,” ujarnya.

sumber:pikiran-rakyat.com