Sedikitnya 49 Jembatan Gantung di Cianjur Selatan Kondisinya Memprihatinkan

230314Jembatan_GantungSedikitnya 49 jembatan gantung dari sekitar 100 jembatan gantung di Cianjur Selatan, Kab. Cianjur kondisinya memprihatinkan. Hal itu, diakui Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Cianjur, Yoni Raleda kepada “PR” Online, MInggu (23/3/2014).

“Data terkahir yang kami punya tahun lalu dari hasil inventarisasi ada 55 jembatan yang masuk prioritas untuk diperbaiki, namun sudah ada 6 yang kami perbaiki. Jadi tinggal 49 jembatan lagi,” ucapnya.

Yoni mengatakan jembatan gantung yang kondisinya rusak hampir semua tersebar di beberapa kecamatan di Cianjur Selatan, mulai dari Kec. Cibeber, Cempaka, Sindangbarang, sampai Cidaun.

“Dengan keterbatasan anggaran yang kami punya tentu saja pembangunan jembatan ini harus bertahap. Pada 2013 lalu saja, dari enam jembatan yang kami perbaiki, empat jembatan dari APBD Cianjur, dan sisanya dari bantuan Pemprov Jabar,” tuturnya.

Kerusakan jembatan gantung, kata Yoni, sebagian besar dikarenakan memang usia jembatan yang sudah tua dan saatnya diganti. Selain itu, akibat terjangan arus sungai saat meluap di musim hujan.

“Seperti jrmbatan Cibegang yang ada di Desa Girimukti, Kec. Sindangbarang, tahun ini akan kami prioritaskan karena merupakan jembatan utama penghubung dua kampung, antara Kampung Ciakar dan Cikarut,” ucapnya.

Yoni menuturkan, tahun ini pembangunan jembatan gantung juga masuk dalam program Distarkim, namun tidak begitu banyak yang bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran.

“Saya tidak begitu hafal, mungkin sama dengan tahun lalu. Pembangunan jembatan gantung ini akan kami lakukan bertahap mengingat keterbatasan anggaran,” katanya.

Sementar itu, Wakil Ketua DPRD Cianjur, Saep Lukman menuturkan dari hasil inventarisasi yang ia lakukan sendiri Tahun 2013, ada sebanyak 76 jembatan gantung yang kondisinya memprihatinkan. “Kalau sudah dibangun enam jembatan tahun lalu ya berarti masih ada 70 jembatan yang kondisinya perlu diperbaiki,” ujarnya.

Berdasarkan catatan laporan dan cek lapangan yang ia lakukan, kata Saep, hampir 80% infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Cianjur selatan kondisinya rusak berat.

“Dengan kondisi seperti ini, Kami menilai Pemkab Cianjur terkesan minim kepedulian terhadap masalah infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di wilayah selatan,” katanya.

Saep menuturkan pada APBD 2014 juga belum ada pemerataan pembangunan. Meskipun, kata dia, jumlah APBD Cianjur yang hanya sekitar Rp 1,6 triliun juga tidak akan mencukupi untuk membangun seluruh wilayah Cianjur, namun setidaknya ada arah pembangunan yang jelas.

“Pemkab Cianjur lebih suka membangun wajah kota daripada meningkatkan taraf hidup warga Cianjur Selatan dengan menyediakan infrastruktur yang memadai,” ucapnya.

Wakil Bupati Cianjur, Suranto pun mengakui pembangunan di wilayah Cianjur Selatan dinilai belum maksimal sesuai harapan. Termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian.

Oleh karena itu, pihaknya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan desa yang akan mampu mengakomodasi aktivitas warga desa dalam memajukan desa itu sendiri.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua dengan selalu konsen serta memberikan peranan yang jelas dalam program kerja pemerintah dengan dasar anggaran yang tentunya cukup dan tersedia,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

SKPD Kabupaten Pangandaran Tuntas Bulan Mei

LOGOPengisian Sistem Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru (DOB) akan tuntas bulan Mei ini, termasuk dengan pelantikan pejabat eselon yang akan mengisinya. Dan Pemkab Pangandaran pun akan berjalan dengan efektif.

“Proses pengisian SKPD Kabupaten Pangandaran sudah semakin mendekati final. Bulan Mei ini tuntas termasuk dengan pelantikan pejabat eselon yang akan mengisinya,” ujar Kabag Organisasi Pemkab Ciamis Drs H Dede Suparman Msi kepada Tribun Jumat (10/5).
Bagian dari langkah pembentukan dan pengisian SKPD Kabupaten Pangandaran ini, Jumat (10/5) berlangsung rapat konsultasi yangh dihadiri langsung oleh Pj Bupati Pangandaran Drs H Enjang Naffandi Msi, dan para pejabat Pemkab Ciamis mulai dari Sekda Ciamis Drs H Herdiat, Asda I Drs H Durochman, Asda II Drs H M Soekiman, Kepala Inspektorat Mahmud SH MH, Kepala BKDD Drs Yoni Kuswardiyono dan sejumlah pejabat lainnya. Rapat konsultasi yang dibuka Bupati Ciamis H Engkon Komara berlangsung di Ruang Rapat Sekda Ciamis dari siang sampai sore (sempat break untuk salat jumat).
Bentuk SKPD Pemkab Pangandaran yang diusulkan Pemkab Ciamis ke Kemendagri dan Kemenpan melalui Gubernur Jabar yakni 1 Sekda, 1 Sekwan, 2 Asda, 9 Dinas dan 3 Lemtek oleh Kemendagri dan KemenPAN kata Dede Suparman  disetujui dengan sususan SKPD meliputi 1 Sekda, 1 Sekwan, 2 Asda, 7 Dinas dan 4 lemtek (lembaga teknis).
“Ada dua dinas yang diusulkan digabung dengan dinas lain. Sementara Lemtek yang diusulkan 3, yang disetujui malah 4. Ada 1 Lemtek yang tidak diusulkan tapi malah dicantumkan Kemendagri dan Kemenpan yakni Badan Kesbangpolinmas, Trantib dan Penanggulangan Bencana ¬†gabungan Kesbanglinmas, Satpol PP dan Penanggulangan Bencana (BPBD). Di Pangandaran nanti satpol berada dalam Badan Kesbang,” katanya. (sta)
Penulis : sta
Editor : dia
Sumber : Tribun Jabar