Kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan Dikritik

by -44 views

Sejumlah persoalan yang membelit Provinsi Jawa Barat (Jabar) terkait kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) menuai kritik tajam dari para aktivis yang tergabung dalam Paguneman Institut dan Koalisi Jaga Lembur.

Foto : PR

Mereka menilai, salah satu praktik politik yang dilakukan Gubernur Jabar tersebut adalah pengalokasian anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk menggalang dukungan bagi pencalonannya kembali dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2013.

Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi peluncuran buku “Dari Sajadah Ke Haram Jadah: Praktek Politik Gubernur Ahmad Heryawan” di Gedung Indonesia Menggugat, Kamis (31/1/13).

“Praktik politik Pork Barrel atau gentong Babi dilakukan Ahmad Heryawan melalui alokasi budget yang diarahkan pada basis-basi pendukung strategis dengan melakukan upaya percepatan adminsitrasi pencairan,” kata Sekjen Forum Ki Sunda Andri P Kantaprawira selaku pembicara.

Dia mencontohkan praktik itu terjadi pada pencairan dana pembangunan infrastruktur untuk 3860 desa di Jabar yang dicairkan menjelang Pilgub.

Selain itu, Andri mempertanyakan tindakan Aher menandatangani pemekaran Provinsi Cirebon. “Apabila syarat pendirian Provinsi Cirebon terpenuhi, diskresi wilayah Jabar hanya menjadi tinggal 3/4,” ujarnya.

Padahal, kata Andri yang dibutuhkan sesungguhnya adalah tata ruang yang utuh untuk membangun ekonmoni tata ruang yang efisien dengan dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah.

Dia pun mengkritisi sikap Aher yang tak menghargai dan memiliki keajegan dalam budaya dan agama. “Aher ketakutan dianggap musrik saat melakukan larung nelayan di Pantai Cipatujah,”t uturnya.

Beberapa budaya sunda lain seperti tari jaipong dan sintren dianggap Aher dan sang isteri melanggar Islam. Tak hanya itu, persoalan penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) Jabar mencuat karena dari audit BPK dari 140 rekening pada 23 SKPD dengan saldo per 31 Desember 2009 senilai Rp 4,2 milyar belum dilaporkan sehingga berpotensi hilang dan disalahgunakan.

Dikatakan Andri, buku yang diluncurkan tersebut merupakan hukuman atas praktik politik Aher yang sarat dengan manipulasi. (A-201/A-26).***

Sumber ; pikiran-rakyat