by -7 views
20130427hal1
Susno Duadji

Di manakah posisi mantan Kabareskrim Komjen Pol (Pur) Susno Duadji saat ini? Kejaksaan ternyata kehilangan jejaknya. Pascagagal melakukan eksekusi penahanan (24/4), Kejagung hanya bisa memperkirakan yang bersangkutan berada di antara dua kota, Jakarta atau Bandung.

Wakil Jaksa Agung Darmono mengungkapkan, pihaknya terus mencari keberadaan Susno. Dia optimistis bisa menemukan dan segera melakukan eksekusi. Darmono menjamin kejaksaan dapat melaksanakan perintah undangundang untuk menangkap mantan petinggi Polri tersebut. Apalagi, Polri sudah berkomitmen membantu proses eksekusi tersebut. “Jadi, kita berharap mudah-mudahan dari komitmen kepolisian membantu kita bisa untuk melakukan eksekusi,” ujar Darmono, di Jakarta, kemarin.

Fredrich Yunadi, pengacara Susno, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya tersebut. Dia hanya memastikan Susno kini di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta. Sejak Susno meminta perlindungan ke LPSK itu dia sama sekali tidak pernah berkomunikasi lagi. Fredrich mengaku sudah menghubungi keluarga Susno, tapi tidak men-dapat informasi keberadaan mantan kapolda Jawa Barat (Jabar) tersebut. Menurut dia, keluarga besar hanya memastikan Susno dalam kondisi baik-baik saja. “Dari pihak keluarga bilang, bapak sehat, itu saja. Mereka minta doa atas kasus ini,” katanya.

Anggota LPSK Lili Pintauli membenarkan Susno masih dalam perlindungan karena kapasitasnya sebagai whistleblower. Namun, Lili mengaku tidak melakukan kontak lagi setelah Susno melapor. “Tidak ada kontak dengan beliau setelah malam dini hari (Kamis 25/4) itu,” kata Lili. Sebelumnya, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai memastikan lembaganya memberikan perpanjangan perjanjian untuk memberikan perlindungan terhadap Susno selama tiga kali, dengan alasan peran Susno sebagai whistleblower dalam kasus korupsi penggelapan pajak.

“Sejak Februari 2013, kita perpanjang perlindungan terhadap yang bersangkutan,” jelas Abdul. Sementara itu Jaksa Agung Basrief Arief menandaskan, walaupun kehilangan jejak, kejaksaan belum menetapkan status buronan untuk Susno. Menurut dia, kejaksaan masih terus berupaya mengeksekusi. Dia kemudian menuturkan hasil koordinasi Polri dan Kejagung langsung ditindaklanjuti oleh tim teknis. Tim inilah yang melakukan mekanisme untuk pelaksanaan eksekusi selanjutnya.

“Nah, itu saya kira sudah kita koordinasikan di bawah, termasuk Jampidsus dan Jamintel serta Bareskrim,” ungkap Basrief. Dari Markas Besar Polri, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan jika diperlukan, pihaknya siap membantu kejaksaan dalam mendeteksi keberadaan Susno. Sejauh ini polisi mengaku belum mengetahui keberadaan Susno. “Kami sifatnya membantu,” kata dia.

Sebelumnya, upaya kejaksaan untuk mengeksekusi Suno mengalami kegagalan. Kedatangan jaksa eksekutor ke rumah Susno di Kompleks Jalan Pakar Raya Nomor 6, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung menemui jalan buntu karena yang bersangkutan menolak dieksekusi. Bahkan, Susno sampai meminta perlindungan Kapolda Jabar dan meminta perlindungan politik dari Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Persoalan Susno, kemarin mendapat perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menegakkan hukum dengan adil. “Dari apa yang dilaporkan dua pejabat tadi Kapolri dan Jaksa Agung, saya instruksikan singkat, tegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Rakyat menginginkan tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini,” ujar Presiden dalam keterangan persnya di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta. Presiden SBY setibanya dari kunjungan kerja ke Brunei Darussalam siang kemarin menggelar rapat terbatas bersama Wapres Boediono.

Selain dihadiri Kapolri dan Jaksa Agung, rapat juga dihadiri sejumlah menteri. Dalam rapat tersebut, Presiden mendengarkan sejumlah laporan dari menteri, terkait dengan sejumlah isu yang sedang menghangat akhir-akhir ini. Pada kesempatan itu, Jaksa Agung dan Kapolri melaporkan kasus eksekusi Susno. Kepada kedua pejabat terkait, Presiden memberikan arahan agar dapat melaksanakan penegakan hukum dengan baik. “Rakyat menginginkan negara dan pemerintah, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan itu berfungsi dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Itu arahan saya, selebihnya tentu Kapolri dan Jaksa Agung bisa menjabarkan dan melaksanakannya,” tandasnya.

Polri Gelar Investigasi

Gagalnya eksekusi Susno berujung pada pemeriksaan internal kepolisian terhadap Polda Jawa Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menerangkan, Kapolri memerintahkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri untuk melakukan investigasi ke Polda Jawa Barat. “Investigasi itu dimaksudkan apakah ada dugaan pelanggaran prosedur penanganan dari kepolisian yang ada di sana? Saat ini investigasi masih berjalan,” ujar Boy.

Dia tidak menyebutkan hingga kapan tim investigasi itu akan menuntaskan kerjanya. Hingga kemarin, belum ada kesimpulan awal apakah ada indikasi pelanggaran yang dilakukan pimpinan Polda Jawa Barat saat eksekusi mantan kapolda Jawa Barat di Bandung. “Tim kemarin baru tiba. Sampai saat ini kami dapat informasi masih ada di Polda Jawa Barat. Tim akan lebih fokus ke masalah tindakan kepolisian yang akan dilakukan audit terhadap proses yang berjalan,” papar dia.

Polda membenarkan petugas Divpropam Polri memeriksa Kapolda Jabar Irjen Pol Tubagus Angkawijaya terkait peran kepolisian dalam upaya eksekusi Susno di Bandung. “Kemarin itu menanyakan tentang kronologisnya sejak dari lokasi di Dago Pakar sampai dengan ke Polda, sampai dengan proses perundingan dengan pengacaranya (Susno Duadji), menanyakan proses itu,” kata Wakapolda Jabar Brigjen Pol Rycko Amelza, di Bandung, kemarin.

Dalam pemeriksaan tersebut, kata Wakapolda, Polda Jabar menjelaskannya kejadian proses eksekusi terhadap Susno yang dilakukan oleh tim gabungan dari Kejati DKI Jakarta, Kejati Jabar, dan Kejari Bandung. Pihaknya juga membantah tudingan pihak-pihak tertentu yang menyatakan Polda Jabar melindungi Susno Duadji. “Biasa tudingan miring, tapi kan kita punya penjelasan. Kemarin itu sesungguhnya Pak Kapolda itu dimintai bantuan, dimintai menjadi fasilitator,” katanya.

Kapolda Jabar, lanjut dia, sebenarnya juga sudah menolak akan tetapi pengacara Susno dan tim gabungan dari kejaksaan ingin berunding di Polda Jabar. “Tapi kedua belah pihak itu maunya di polda, kita fasilitasi untuk berunding. Kita tidak ingin ada benturan yang mengarah kepada anarkis. Sesuai laporan kemarin ada potensi itu. Kemudian kedua belah pihak minta tempat di Polda,” katanya. Setara Institute menilai Kapolda Jabar bertindak di luar koridor hukum dan kerangka etik perlindungan warga negara.

Menurut dia, kekeliruan ini pantas untuk dimintai pertanggungjawaban. Tidak cukup diperiksa, tapi harus diberi sanksi. Penyalahgunaan wewenang semacam ini cukup kuat menjadi alasan untuk menggeser kapolda Jabar. “Dasar keadilan harus menjadi pijakan bagi semua pihak untuk mendorong dan mendukung eksekusi Susno Duadji,” ujar Hendardi. krisiandi sacawisastra/rarasati syarief/ant

sumber+foto:koran-sindo.com