Pemprov Jabar mengisyaratkan bakal ikut dalam proses pengoperasian kereta api (KA) di jalur Banjar-Pangandaran-Cijulang. Namun, kini masih menunggu keseriusan pemerintah pusat mengaktifkan kembali jalur yang kini mangkrak itu. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan kepada wartawan, Selasa (3/12).
“Dalam pembicaraan (reaktivasi jalur KA tersebut), tapi tentu kewajiban dan kewenangannya tidak ada pada Pemda. Adanya pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dan PT KAI,” jelasnya.
Pembukaan kembali jalur peninggalan kolonial itu diyakini bisa menggairahkan perekonomian di kawasan tersebut, terlebih Pangandaran merupakan kabupaten yang belum lama terbentuk.
Menurut Ahmad Heryawan, pihaknya siap terjun dalam pengelolaan jalur tersebut melalui BUMD. Langkah itu tidak terlepas dari keberadaan UU Perkeretaapian yang membuka peluang bagi Pemda dan swasta ikut ambil bagian dalam bisnis KA.
“UU Perkeretaapian memungkinkan Pemda bisa masuk. Insya Allah, kita akan masuk melalui BUMD kita. Ini supaya ada kepemilikan dan rasa memiliki,” katanya.
Dalam kaitan itu, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Ditjen Perkeretaapian dan PT KAI agar rencana tersebut bisa terwujud secepatnya.
“Kita terus berjuang bersama PT KAI bersama Ditjen untuk memperbaiki, karena Pemda bisa ikut dalam pengoperasian kereta api,” imbuhnya.
Terkait jalur tersebut, Dirut PT KAI Ignasius Jonan sempat menyatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan permintaan reaktivasi. Hanya saja, dia mengaku respon pemerintah melalui Ditjen Perkeretaapian yang bertanggungjawab atas infrastruktur kereta api terkesan lambat.(seputarjabar.com)
