Miris! Begitulah perumpamaan yang diungkapkan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bogor Abdu Salam ketika mendengar dana sebesar Rp75 miliar digelontorkan ’cuma-cuma’ untuk membangun gedung baru DPRD Kota Bogor. Abdu merasa Pemkot Bogor dan dewan tak adil. Sebab, menurut Abdu di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini dirasa tidak pas jika dana puluhan miliar rupiah dihabiskan untuk membangun gedung baru kumpulan orang yang katanya wakil rakyat itu.
Pemkot Bogor dan dewan, kata Abdu, memang sudah sepakat membangun gedung wakil rakyat yang baru di kawasan eks Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Anggrek, tepatnya di Kelurahan Tanahsareal, Kecamatan Tanahsareal seluas 5.000 meter persegi. Namun, hal ini secara tidak langsung melukai hati masyarakat. Apalagi kini Kota Bogor sedang diselimuti bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Abdu mengatakan, seharusnya anggaran puluhan miliar itu diploting untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dalam mencegah dan menanggulangi bencana. Sebab, Abdu mendengar jika BPBD sekarang ini masih mengandalkan peralatan yang ada di Damkar, bantuan dari provinsi serta sisanya mengadalkan droping dari Disnakersostrans melalui Tagana, PMI dan beberapa instansi lainnya dalam menanggulangi bencana. “Ini benar-benar mencederai rasa keadilan kepada masyarakat,” kata Abdu ketika dikonfirmasi Metropolitan, kemarin.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menganggap wajar terkait pembangunan gedung baru dewan. Menurut Ade, sudah seharusnya gedung dewan dipindahkan ke gedung yang baru. Karena banyak ruangan di gedung yang lama sudah tidak layak. “Wajar saja membangun gedung baru, karena kan sudah lama gedung dewan di situ. Nantinya gedung dewan yang sekarang akan dijadikan gedung BPPTM,” ujarnya kepada Metropolitan.
(Metropolitan.id)
