JABARMEDIA.COM – Waketum Partai Demokrat, Benny K. Harman, menilai layanan pembuatan dan perpanjangan SIM (surat izin mengemudi) dijadikan alat mencari uang oleh pemerintah, alih-alih pelayanan wajib negara kepada rakyatnya.
Hal itu disampaikan Benny K. Harman saat merespons pernyataan Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Wawan Sunarjo, soal potensi hilangnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp650 miliar jika SIM berlaku seumur hidup.
Pada aturan saat ini, SIM berlaku 5 tahun. Apabila sudah mendekati batas waktunya, pemilik SIM wajib membaruinya.
Menurut Wawan, perolehan PNBP dari perpanjangan SIM mencakup 60 persen dari total pendapatan SIM. Sedangkan, 40 persen sisanya berasal dari penerbitan SIM baru.
“Kalau dari data 2022, itu (PNBP dari perpanjangan SIM) bisa hilang sekira 60 persen, sekira Rp650 miliar satu tahun,” kata Wawan Sunarjo.
Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Benny K Harman. Ia menilai, pernyataan itu adalah bukti bahwa layanan perpanjangan SIM dijadikan alat mencari uang oleh pemerintah.
“Hitungan Kemenkeu ini menjadi bukti nyata bahwa memang perpanjangan SIM itu adalah instrumen utama utk cari duit bukan bagian dari pelayanan wajib yg diberikan negara kepada rakyatnya,” kata Benny K. Harman.
“KTP saja sudah seumur hidup, STR utk tenaga medis juga sudah berlaku seumur hidup, dan Paspor masa berlakunya 10 tahun. Ingin perubahan? ” ucap Benny K. Harman.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, akan meninjau fungsi SIM. Menurutnya, hal itu merupakan layanan ekstra yang tidak dinikmati semua kalangan.
“Ini kan layanan ekstra yang tidak dinikmati semua orang. Jadi, biaya untuk menerbitkan kartu SIM itu masih wajar,” ucap Isa Rachmatarwata.***
(Pikiranrakyat/idram)
