, JOGJA – Komunitas akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan penolakannya atas usulan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada hari Selasa (18/3).
Mahasiswa dan dosen tersebut menyelenggarakan forum terbuka di Gedung Balairung UGM.
Achmad Munjid dari UGM menyuarakan keprihatinannya tentang Rancangan Undang-Undang Tentang TNI itu.
“Military forces and POLRI telah menempati beberapa posisi dalam urusan sipil, namun belum memiliki dasar hukum yang jelas. Sekarang mereka berencana untuk memberikan landasan hukum serta memperluas hal ini,” ungkap Munjid.
Megawati Dulu Menolak Rancangan Undang-Undang Tentang TNI, Mbak Puan dari PDIP Mengomentari Demikian
Menurutnya, itu tak dapat diterima sehingga semua pihak perlu bekerja sama untuk mencegah diskusinya tentang Rancangan Undang-Undang Tentang TNI.
“Masyarakat perlu terus berjuang. Tidak ada alternatif selain itu karena kita sadar bahwa mereka di Jakarta dan DPR pemerintahan cuma akan bertindak jika kita memimpin,” ungkap Munjid.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid, yang turut serta dalam debat terbuka, menyoroti kembali era gelap ketika kekuatan militer masih sangat dominan.
“Dwifungsi ABRI pada masa tersebut ternyata meninggalkan berbagai luka yang mendalam. Kami tidak menginginkan aspek negatifnya muncul lagi,” ungkap Fathul.
Puan Menyebutkan 3 Pasal yang Telah Direvisi dalam Rancangan Undang-Undang Tentang TNI dan Sudah Memperoleh Saran dari Publik
Alumni Universitas Agder, Norwegia itu menyatakan tegas bahwa UII tidak setuju dengan campur tangan militer dalam ranah sipil.
(mcr25/jpnn)
Kepolisian Memanggil Aktivis KontraS Pasca Kegiatan Diskusi Rancangan Undang-Undang Tentang TNI
