, JAKARTA – Ketua Umum “Rampai Nusantara” Mardiansyah Semar mengajukan laporan atas anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporannya berkaitan dengan tuduhan pelanggaran kode etik yang disebabkan oleh pernyataannya tentang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Laporannya kepada MKD DPR RI serta ke Bareskrim Polri berkaitan dengan pernyataan Deddy Sitorus tentang seorang utusan khusus Jokowi yang bertemu dengan PDIP guna mencegah pencopotan anggotanya dari partainya. Pihak tersebut juga dimaksudkan untuk mengharapkan HastoKristiyanto melepaskan posisinya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.
“Setelah menganalisis pernyataan Deddy Sitorus, kita memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya dugaan upaya sengaja untuk merusak reputasi, menjebloskan serta memberikan gambaran negatif tentang Pak Jokowi. Karena itu, kami telah melaporkannya kepada Bareskrim dan MKD,” ungkap Mardiansyah di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (19/3) malam tersebut.
Sebelumnya (12/3), Deddy Sitorus selaku Ketua DPP PDIP dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, menyatakan bahwa telah ada perwakilan yang bertemu dengan PDIP satu hari sebelum partai membuat keputusan untuk mendeprokemenisasi Jokowi dari statusnya sebagai kader pada akhir tahun 2024.
Menurutnya, perwakilan itu menuntut agar PDIP tidak mengusir Jokowi dari keanggotanya, serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto harus mengundurkan diri.
Setelah itu (18/3), Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyerukan kepada masyarakat untuk mengakhiri segala sesuatu yang dapat membawa perbedaan di antara rakyat, saat dimintai pendapat tentang hubungan tegang antara PDIP dan Jokowi.
“Mari kita semua bersama membangun bangsa ini dengan pandangan positif untuk masa depan. Hentikan tindakan-tindakan yang justru akan menyebabkan perpecahan dan hentikan pula hal-hal yang hanya mengakibatkan kita fokus pada masalah-masalah yang mendorong prasangka antar sesama,” ujar Puan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta.
Berdasarkan informasi dari Rampai Nusantara, Jokowi dianggap sebagai Dewan Pembimbing Rampai Nusantara; oleh karena itu, mereka mengalami kerugian organik akibat pernyataan yang dibuat Deddy Sitorus.
“Kami Rampai Nusantara mengalami kerugian akibat pernyataan tersebut sebab dampak negatif terhadap nama baik dan reputasi Pak Jokowi pasti akan mencerminkan buruknya juga reputasi kami sebagai Rampai Nusantara,” kata Semar.
Dia berharap laporan tentang Deddy Sitorus itu bisa memberikan pelajaran kepada para pihak yang telah menyerang Jokowi agar di masa mendatang semua orang dapat saling menghormati.
Kami mengharapkan para politisi untuk berdebat dengan cara yang terhormat, tanpa mencemarkan nama baik atau merusak citra orang lain, apalagi karena Bpk. Jokowi telah berkali-kali menyatakan bahwa dia tengah menikmati masa pensiunnya dan tidak akan ambil bagian.
cawe-cawe
“dalam dinamika politik tertentu,” katanya.
Dia menginginkan agar baik Bareskrim maupun MKD DPR secepatnya melanjutkan penanganan laporannya, kemudian bertindak dengan melakukan panggilan terhadap pelaku guna pemeriksaan yang lebih mendalam.
“Sudah ada pelaporan dan kita menginginkan Bareskrim serta MKD untuk segera menangani laporannya dan memanggil orang yang dilaporkan agar tidak lagi meremehkan hal ini seperti dia tak dapat dijangkau,” katanya.
Adapun selain melampirkan kelengkapan dokumen administratif, dia menyebut pihaknya telah melampirkan pula beberapa potong video terkait pernyataan Deddy yang dimaksud sebagai bukti awal.
“Bila kelak diperlukan dokumen-dokumen tambahan lainnya, tentunya kami juga akan melengkapinya. Namun yang terpenting, sebagai anggota DPR RI jelas harus berhati-hati dalam berkomentar tanpa adanya landasan dan bukti,” katanya.
