, BANDUNG–Kebijakan Gubernur Jabar
Dedi Mulyadi
menghapus seluruh tunggakan
pajak kendaraan bermotor
Baik pengendara sepeda motor ataupun mobil menyambut dengan penuh semangat oleh masyarakat.
Berdasarkan pengamatan di beberapa kantor Samsat serta tempat pelayanan Samsat, terlihat peningkatan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor secara berkala. Hal ini diamati dari wilayah Bandung, Garut hingga Bekasi pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025.
Ervin Yanuardi Effendi, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah (BPPD) kabupaten Garut, menyebutkan bahwa semangat para wajib pajak sangat terlihat meningkat semenjak pelayanan di-launching.
Berita Bahagia! Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cabut Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor
“Semenjak pagi, teramati adanya kenaikan dalam data tersebut mencapai peningkatan sebesar 100%,” ucapnya.
Kepala Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Kabupaten Bekasi Muhammad Fajar juga mengkonfirmasi bahwa tanggapan positif terhadap keputusan pencabutan tagihan menimbulkan peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan proses tersebut. Menurutnya, “Angka warga yang mendaftar meningkat drastis,” ungkapnya.
:
Pajak Kendaraan Berhenti Dua Tahun, Apakah Sepeda Motor Ditahan? Ini Penjelasannya dari Mabes Polri
Kantor Samsat sekarang mengonfirmasi bahwa presentase peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada hari pertama implementasi kebijakan baru akan nampak setelah penutupan operasional mereka di akhir sore.
Ade Sukalsah dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bandung II menyatakan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan dalam jumlah tertentu; bagaimana hal ini direalisasikan hanya akan dapat dipastikan setelah proses penutupan.
:
Mengerti Beban Pajak Mobil serta Pengaruhnya pada Nilai Jualnya
Kebijakan yang memberikan penghapusan tunggakan modal dasar dan sanksi administrasi pajak untuk kendaraan roda empat kepada orang perorangan maupun entitas bisnis yang menduduki atau menjalankan kendaraan tersebut dalam area yurisdiksi Polda Jawa Barat serta Polda Metro Jaya ini dipandang oleh publik sebagai langkah inovatif.
Yunus, seorang penduduk dari Bandung Selatan, menyebutkan bahwa kebijakan KDM — julukan populer untuk Gubernur Dedi Mulyadi — merupakan jawaban tepat baginya yang telah dua tahun membelakangi pembayaran pajaknya.
“Menurutnya, ini adalah sebuah keputusan cerdas. Saya terlambat membayar pajak mobil karena plat nomor sudah diblokir oleh pemilik sebelumnya dan kesulitan untuk melunasinya karena sang pemilik tak bersedia memberikan salinan Kartu Tanda Penduduk,” ungkapnya pada hari Kamis, 20 Maret 2025.
Yunus mengalami keterlambatan pembayaran mencapaiRp 8 juta. Dengan adanya aturan terbaru, dia cukup membayar pajak yang berkaitan senilai Rp 4 juta untuk kendaraan Suzuki Ertiga-nya.
KDM menyebut bahwa masyarakat memiliki peluang untuk memperbarui periode keberlakuan pajak kendaraan mereka dari tanggal 20 Maret hingga 6 Juni 2025, di mana cukai yang dibayarkan akan mencakup hanya tahun pajak saat ini dan tidak perlu menyelesaikan kewajiban terhutang sebelumnya.
