Pada tanggal Selasa, 18 Maret 2025, bursa efek Indonesia dilanda ketakutan. Pada pukul 11:50 Waktu Indonesia Bagian Barat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok drastis hingga mengalami penurunan 7%. Hal tersebut menempatkan IHSG di posisi 6.084, yang merupakan nilai terendahnya semenjak dampak pandemi COVID-19 mulai dirasakan pada tahun 2020.
Kehebohan itu sangat besar sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menangguhkan sementara transaksi saham pada sesi awal. Pukul 11:19, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah jatuh melebihi 5% dan mencapai level 6.146,91.
Jatuhnya indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dimulai dengan anjloknya harga saham dari berbagai perusahaan terkemuka dan bergengsi, dikenal sebagai blue chips. Perbankan berskala besar serta entitas teknologi yang dikendalikan oleh kalangan oligarki juga turut mengalami penurunan signifikan dalam nilai pasarnya.
Bukan hanya itu saja, beberapa perusahaan lain yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia turut memberi beban pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Saham dari PT Dayawana Citramulia Internusa (DCII) merupakan salah satu yang mengalami penurunan drastis, jatuh sebesar 20% hingga mencapai posisi 115.800 dan berhenti di titik pembatasan kerugian minimum (PKM) bagian bawah.
Saham DCII sebelumnya pernah mencatatkan peningkatan harga yang sangat signifikan, dengan terus menembusi batas auto reject atas (ARA) tiap hari. Akan tetapi, situasi tersebut berubah total ketika saham itu dilepas dari daftar pengawasan khusus.
Faktor Pendorong Longsornya IHSG
Berdasarkan sejumlah data dari beragam referensi yang telah saya rangkum, terdapat beberapa penyebab utama yang mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan drastis.
Pertama, situasi keuangan negara yang belum optimal. Sampai akhir Februari 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit senilai Rp31,2 triliun, atau setara dengan 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan negara pun merosot sebesar 20,85% bila dibandingkan dengan masa serupa di tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh penurunan signifikan dalam pengumpulan pajak.
Kedua, spekulasi mengenai perombakan kabinet Partai NasDem muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan mengundurkan diri.
Departemen Keuangan telah dibagi menjadi dua bagian; Departemen Keuangan yang diperkirakan akan diketuai oleh Thomas Djiwandono serta Departemen Penerimaan Negara yang diduga dipimpin oleh Anggito Abimanyu.
Rumor tersebut telah ditolak secara terbuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan tegas menyatakan “Saya perkuat posisi saya di sini, tetap bertahan dan tidak akan mengundurkan diri,” katanya. Sebagaimana dikutip dari Kompas.com pada hari Selasa (18/03/2025).
Krisis Kepercayaan Melanda Pasar
Di luar pertanyaan mengenai defisit belanja negara dan gosip tentang Sri Mulyani, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tampaknya dipicu utama oleh permasalahan kepercayaan atau Krisis Kepercayaan yang dialami oleh berbagai pihak dalam pasar atas prospek ekonomi di bawah kepemimpinan pemerintah Indonesia saat ini.
Peristiwa itu ditunjukkan dengan penurunan peringkat pasar modal Indonesia yang dilakukan oleh Morgan Stanley dan Goldman Sachs, sehingga semakin mempersulit situasi. Hal ini menggambarkan ketakutan para investor internasional atas masa depan perekonomian Indonesia.
Berdasarkan laporan Bloomberg News, Goldman Sachs telah memodifikasi penilaian mereka terhadap saham Indonesia dari ‘overweight’ (dianjurkan) ke ‘market weight’ (netral).
Mereka pun memodifikasi saran mereka terhadap obligasi pemerintah jangka 10 hingga 20 tahun menjadi ‘netral’. Sebelumnya, jenis surat utang tersebut merupakan salah satu preferensi yang disukai.
Putusan tersebut diambil sesudah Goldman Sachs meramalkan bahwa defisit Anggaran Indonesia pada tahun ini diperkirakan meningkat hingga 2,9% dari PDB, melebihi estimasi sebelumnya yang mencapai 2,5%.
Pada intinyanya, salah satu perusahaan investasi global besar ini mengkhawatirkan potensi peningkatan risiko finansial negara karena beberapa kebijakan dan program baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka merasa ada terlalu banyak fokus pada “belanja”, namun detail spesifik serta tujuannya masih kurang jelas.
Goldman Sachs bukanlah satu-satunya lembaga yang mengungkapkan ketidakoptimisan terhadap ekonomi Indonesia. Terlebih dahulu, perusahaan investasi global besar lainnya, yaitu Morgan Stanley, telah menurangi rekomendasinya untuk saham di Indonesia pada bulan Februari kemarin.
Mereka berpendapat bahwa pasar saham di Indonesia tidak terlalu menggoda pada masa kini.
Pasar modal di Indonesia sebenarnya tengah menghadapi beban yang cukup besar. Di samping persoalan regulasi lokal, ketidaktentuan ekonomi dunia akibat konflik perdagangan serta perlambatan perekonomian nasional turut mewujudkan tantangan tersendiri. Hal ini menyebabkan para pemodal mancanegara banyak melakukan penarikan investasinya dari tanah air kita.
Kondisi bursa saham Indonesia saat ini termasuk yang paling buruk secara global baru-baru ini. Nilai tukar rupiah pun pernah merosot hingga mencapai level terendahnya sejak krisis finansial tahun 1998.
Walaupun peningkatan efisiensi anggaran terus dilakukan, namun dikarenakan kurangnya perancangan besar yang jelas serta tampak tidak konsisten.
Paradoks Efisiensi Anggaran
Sesuai dengan yang diutarakan oleh Presiden Prabowo pada beberapa kesempatan, terdapat sebuah program pemotongan anggaran sebesar 750 triliun rupiah. Sebagian dari jumlah tersebut telah ditegaskan yaitu senilai 309 triliun rupiah dan sisa pinjaman masih menunggu untuk direalisasikan.
Akan tetapi, di sisi lain sejumlah kebijakan pemerintah tidak mencerminkannya, karena cenderung boros, seperti halnya Program Makanan Bergizi Gratis yang kelihatannya mubazir dan paksa.
Belum termasuk banyaknya kementerian dan instansi yang kelebihan berat badan ditambah dengan program 3 juta hunian. Segalanya berkisar pada pengeluaran, pengeluaran, pengeluaran.
Sebaliknya, program untuk meningkatkan pendapatan tidak pernah diperbincangkan, dan meskipun coretax dijanji dapat menambah penghasilan melalui pajak, hingga kini masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan.
Badan investasi terbaru dari pemerintahan, Danantara, diklaim bakal menjadi alat untuk memacu permoneteraan aset negeri di luar Anggaran Pendanaan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, dalam periode singkat, entitas ini tidak bisa mengganti kekurangan pada pendapatan secara langsung.
Mengenai masalah Danantara, Fitch Ratings, lembaga pemeringkat global terkemuka, mengidentifikasi adanya beberapa risiko potensial yang harus diperhatikan dalam pengadaan entitas investasi baru tersebut.
Dalam laporannya yang baru saja diterbitkan, lembaga pemeringkat Fitch menyatakan bahwa Danantara memiliki potensi untuk meningkatkan bebannya sebagai kewajiban tidak pasti atau disebut juga liabilitas kontinjensi, kepada pemerintah Indonesia.
Apabila proyek-proyek nasional didanai oleh Danantara atau BUMN yang terkait, hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko finansial bagi negara secara berkelanjutan.
Karena itu, para ahli dari Goldman Sachs dan Morgan Stanley mengira bahwa justru kebijakan-kebijakan tersebut dapat menyebabkan hutang pemerintah bertambah besar.
Di luar elemen dalam negeri, unsur internasional khususnya kebijakan tariff war yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menghasilkan keraguan di tingkat dunia, sehingga para pemodal cenderung beralih kepada jenis aset dengan risiko yang lebih rendah.
Karena itu pula, SBN dan logam mulia emas kini menjadi incaran banyak investor, menyebabkan harga emas berkelanjutan membentuk rekornya sendiri. Saat ini, harga emas Antam meningkat Rp 14.000 hingga mencapai Rp 1.759.000 per gram, yang merupakan nilai tertingginya dalam sejarah.
Harapan Kepada Pemerintah
Agar dapat menanggapi volatilitas dalam pasar modal sebagaimana terlihat kemarin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai badan pengawasan dan regulasi untuk industri keuangan di Indonesia, telah menerbitkan aturan baru. Menurut kebijakan ini, perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum perdana sahamnya diperbolehkan untuk membeli kembali saham milik mereka sendiri (buyback) tanpa harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
OJK menyatakan bahwa situasi pasar sekarang sangat labil dan membutuhkan tindakan segera agar dapat meredam ketidakstabilan tersebut.
Apakah tanggapan pemerintah ini telah mencukupi? Secara teknis, bisa jadi itu akan berguna untuk menangani situasi serupa bila terjadi di lapangan.
Meskipun begitu, itu belum cukup apabila kita membicarakannya dengan dasar yang kuat, sebab inti permasalahan dalam gonjang-ganjingnya pasar modal Indonesia ialah masalah kepercayaan atau Krisis Keyakinan Investor terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Masalah kepercayaan bukan sekadar frasa, melainkan suatu fenomena psikologis di pasaran yang signifikan. Baik investor dalam negeri ataupun luar negeri secara hati-hati memantau berbagai keputusan, gosip, serta tanda-tanda dari pihak pemerintahan.
Saat sinyal-signal itu tak serasi atau memicu ketidakpastian, keyakinan lantas lenyap. Mereka mengamati adanya kontradiksi dalam kebijakan ekonomi, di mana efisiensi belanja pemerintah di satu sisi bertabrakan dengan realita yang berlainan di sisi lainnya.
Teka-teki dalam arah kebijakan bersama-sama dengan ketidaktentuan di kancah internasional menghasilkan ribut keraguan yang memicu penarikan investasi. Sementara pasar modal harusnya bertindak sebagai indikator keyakinan pada perekonomian, malahan berubah menjadi refleksi dari krisis percaya tersebut.
Restorasi kepercayaan ini mengharuskan adanya lebih dari sekedar kebijakan teknis saja; itu juga menuntut transparansi, konsistensi, serta komitmen yang teguh dari pemerintahan dalam rangka menyelamatkan pondasi keyakinan yang sudah tergerogoti tersebut.
Penutup
Peristiwa jatohnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 18 Maret 2025 memberikan pengalaman tak ternilai untuk seluruh pemain di pasar. Melewati volatilitas ekonomi, insiden tersebut menggambarkan ketidakstabilan keyakinan yang sudah lama dirintis.
Restorasi kepercayaan ini tidaklah sederhana, namun juga bukan sesuatu yang mustahil. Kepala negara harus merumuskan strategi konkret guna membentuk lingkungan bisnis yang mendukung. Kejelasan informasi, ketekunan dalam implementasi aturan, serta dialog terbuka merupakan faktor pentingnya.
Sebaliknya, para pemain pasar harus tetap tenang dan tidak gampang dipengaruhi oleh berita hoax yang belum diverifikasi. Sebuah bursa saham yang kondusif mencerminkan perekonomian yang solid, serta perekonomian yang stabil didirikan pada dasar kepercayaan yang kukuh.
