Pemerintah telah menentukan untuk mengakselerasi proses penempatan para calon pegawai negeri sipil.
CPNS
(CASN) serta pejabat pemerintahan berkontrak (PPPK). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkannya.
pengangkatan CPNS
Pembaharuan tersebut akan diselesaikan paling telat hingga Juni 2025. Sedangkan bagi calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), proses pengangkatan harus selesai paling lambat Oktober 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengharapkan agar semua kementerian atau instansi serta pemda cepat melaksanakan aturan tentang peningkatan percepatan dalam proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024.
Menurutnya, berdasarkan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto, departemen atau institusi serta pemerintah daerah harus cepat mengimplementasikan aturan tersebut. “Melalui penyusunan perencanaan penyerapan CPNS dengan menggunakan simulasi atau analisis yang mencermati siap tidaknya setiap instansi untuk mematuhi syarat-syarat terkait penyerapan CPNS,” katanya saat memberi keterangan pers tentang penyerapan CPNS tahun 2024 di Kantor Departemen PANRB, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025.
Rini mengizinkan lembaga yang bersedia untuk merekrut CPNS pada tahun 2024 dimulai dari bulan April 2025. Ia menegaskan bahwa apabila kementerian atau lembaga pemerintahan belum siap melakukan seleksi sebelum waktu yang ditentukan oleh Presiden Prabowo, mereka diperbolehkan untuk membimbing dan melibatkannya dalam program orientasi terlebih dahulu.
Dewan Perwakilan Rakyat Dorong Pejabat Tinggi Daerah Cepat Rekrut CPNS dan PPPK
Merespons masalah tersebut, Anggota Komisi II DPR H.M. Taufan Pawe menekankan kepada para pejabat daerah agar segera menerapkan kebijakan percepatan dalam proses penerimaan serta penyerahan jabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kandidat Pengabdian Pelayanan Publik Khusus (PPPK). “Hal ini adalah buah dari usaha keras oleh Komisi II DPR,” ungkapnya saat menghadiri acara Safari Ramadhan AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) di Makassar pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025. Seperti yang telah diberitakan, ia juga menyampaikan harapan bahwa seluruh pemimpin daerah di Sulsel dapat mendukung upaya percepatan tindakan sesuai dengan instruksi presiden, Bpk. Prabowo.
Antara
.
Anggota Parlemen dari Partai Golkar menyampaikan bahwa tak ada alasan bagi pemerintahan di tingkat lokal untuk melambatkan proses penunjukkan serta pelantikan CPNS dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), lantaran keputusan pusat adalah melakukan percepatan dalam hal ini. “Tidak boleh ditunda-tunda, justru perlu dilakukan secara cepat. Bulan Juni untuk CPNS dan Oktober buat PPPK. Ini menjadi prioritas utama, yang pasti akan saya pantau,” ungkapnya sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Walikota Parepare, Sulawesi Selatan tersebut.
Di lokasi tersebut, Bupati Kabupaten Barru Andi Ina Kartika Sari menyatakan bahwa kebijakan dari pemerintahan pusat perlu dijalankan dengan cepat. Walau begitu, mereka tetap mengawali langkah-langkah berikutnya. “Syukurlah, kita merasa bersyukur (adanya keputusan ini). Kemudian kemarin telah diberitahu secara langsung tentang P3K dan CPNS semuanya memiliki tenggat waktu tertentu untuk diproses,” ungkap tokoh Partai Golkar tersebut.
Mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan tersebut menggarisbawahi bahwa berdasarkan putusan dari pemerintahan pusat lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang kemudian dilanjutkan oleh Sekretariat Negara, maka ketentuan ini perlu diteraplikasikan. “Harus dipatuhi tanpa pengecualian sebab hal ini berkaitan langsung dengan nasib para pegawai P3K dan CPNS. Jika saya masih ada di Barru, tentunya akan mentaati semua instruksi dari pemerintah pusat,” tegasnya.
MPR: percepatan pengambilan keputusan terhadap perekrutan ASN merupakan langkah inovatif yang signifikan
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dengan senang hati mendukung keputusan Presiden Prabowo untuk menggeser waktu pengangkatan CASN dan calon PPPK tahun 2024. Menurutnya ini merupakan tindakan nyata menuju terbentuknya suatu pemerintahan yang lebih produktif serta hemat biaya.
Menurutnya, aturan itu merupakan sebuah terobosan signifikan yang menjamin legalitas sambil meningkatkan layanan publik bagi warga negara. “Peningkatan penyerapan Aparatur Sipil Negara ini akan menghasilkan birokrasi dengan staf tambahan yang lebih siap bertugas untuk melayani rakyat. Langkah nyata ini mencerminkan upaya pembentukan pemerintah yang cakap dan hemat waktu,” ungkap Eddy melalui pernyataan resmi yang diperoleh di Jakarta pada hari Selasa.
Anggota dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan bahwa keputusan ini tak sekadar memberikan kejelasan status, tetapi juga pegawai negeri yang sudah lulus ujian dan terpaksa menantikan pengesahan penunjukan bisa langsung memulai pekerjaannya serta bertindak sesuai dengan kewajiban mereka.
“Calon pegawai negeri sipil yang telah lolos seleksi pastinya sudah bersiap untuk menjalankan tugasnya. Apabila proses penunjukkannya dipersingkat, mereka dapat segera memberikan kontribusi kepada bangsa. Hal ini merupakan berita positif bagi para calon itu sendiri serta bagi publik yang mengharapkan layanan lebih cepat dan bermutu,” katanya.
Selanjutnya, anggota Komisi XII DPR tersebut menegaskan bahwa percepatan proses ini perlu disertai oleh persiapan dari kementerian atau lembaga terkait untuk menyambut ASN baru. Menurutnya, perekrutan yang dilakukan dengan cepat harus didukung oleh pelatihan berkualitas sehingga para ASN dapat melaksanakan tanggung jawab mereka secara efisien. “Yang penting adalah fokus pada program pengajaran, pendampingan, serta latihan,” katanya. Dia berharap akan lahir ASN yang responsif, ahli di bidangnya, dan selalu siap memberikan layanan prima kepada masyarakat.
Eddy menganggap bahwa keputusan tersebut sesuai dengan tujuan Prabowo untuk membentuk pemerintahan yang lebih peka terhadap rakyat. Ia berharap langkah ini bisa jadi komponen penting dari pembaruan sistem birokrasi secara menyeluruh agar layanan masyarakat semakin terbuka, bertanggung jawab, serta kreatif dan inovatif.
Hanin Marwah
,
Sultan Abdurrahman
, dan
Antara
bersumbang dalam penyusunan makalah ini.
