,
Jakarta
– Pihak berwenang sudah mengkonfirmasikan penunjukkan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) bagi formasi dalam tahun anggaran 2024.
CPNS 2024
Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melalui konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025. Turut serta hadir dalam kesempatan itu adalah Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Kalender Pengambilan Keputusan untuk CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pada pernyataan formalnya, pihak berwenang telah mengeluarkan kalender cepat dalam mempromosikan calon pegawai negeri sipil (CASN), ini merupakan elemen penting mereka guna melengkapi penyusunan ulang staf bukan ASN. Sesuai dengan aturan yang dirilis, pemutusan status CPNS harus rampung paling lama hingga bulan juni tahun 2025. Di sisi lain, rangkaian pelaksanaan pekerjaan PPPK periode pertama dan kedua ditargetkan dapat diselesaikan tidak melebihi akhir Oktober 2025.
“Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu
CPNS 2024
Diharapkan penyelesaiannya tidak melebihi Juni 2025 untuk tahap pertama, sementara bagi PPPK diharapkan selesai paling cepat Oktober 2025. Proses pengangkatannya harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan setiap departemen, instansi, serta pemerintah daerah saat ini dalam menyanggupi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan,” jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, seperti diperoleh dari situs web Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penegasan ini dipercepat guna mengonfirmasi kesediaan setiap departemen, institusi, dan pihak pemerintahan lokal terhadap ketentuan yang sudah diatur. Pemimpin negara menyatakan bahwa penilaian ini dilaksanakan sambil tetap memelihara nilai-nilai keadilan kompetensi dan memastikan promosi dapat berlangsung efisien bersama meningkatkan kesejahteraan publik dengan nyata.
Sebab- Sebab Penundaan serta percepatan pengangkatan CPNS
Sekarang ini, minimal 213 lembaga pemerintahan telah mengajukan permintaan untuk menundanya pemutusan pengangkatan CPNS tahun 2024 karena beberapa sebab serta keperluan yang ada. Menurut Menteri PANRB Rini Widyantini, aturan tersebut diberlakukan supaya proses pengangkatan CPNS menjadi lebih sistematis dan bisa dieksekusi secara efisien.
Mereka menyarankan untuk memundahkan pemilihan pegawai negeri dari CAASN karena beberapa dalih serta keperluan,” jelas Rini saat memberikan keterangan pers di tempat kerjanya di Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025.
Setelah melaksanakan beberapa simulasi dan analisis selama dua pekan terakhir, pihak berwenang mengidentifikasi cara untuk meningkatkan proses promosi para pegawai negeri. Kepala Negara juga mendukung langkah tersebut dan memesankan supaya peningkatan itu dijalankan secara efisien sambil masih memperhatikan kemampuan unit-unit yang bersangkutan.
Komisioner Ombudsman Menyerukan kepada Pemerintah untuk Mengeluarkan Peraturan tentang Penyewaan Aparat Sipil Negara
Ombudsman Republik Indonesia mensinyalir perlu adanya aturan atau dokumen hukum dari pemerintah guna mengamankan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2024. Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, menyatakan pentingnya tindakan tersebut supaya pihak berwenang bisa merampingkan masalah-masalah berkaitan dengan pemilihan dan pengambilan CPNS di tahun 2024 itu sendiri.
Bahwa tentunya semua CALON ASN tersebut akan dipekerjakan, dan bulan Oktober tahun 2025 dipastikan sebagai tanggal terakhir bagi pengangkatan PNS, sementara Maret 2025 adalah tenggat waktu untuk mengakomodasi PPPK,” demikian disampaikan Robert dalam pernyataannya yang dibagikan kepada media di Jakarta pada hari Rabu, 12 Maret 2025.
Selanjutnya, dia menekankan efek dari penundaan pengangkatan CPNS pada penyediaan layanan masyarakat, terlebih di bagian kesehatan. Dia menyatakan bahwa ribuan calon pegawai negeri sipil di bidang kesehatan yang masih tertahan bisa merusak fasilitas perawatan kesehatan di beberapa wilayah. “Jika tenaga medis di satu tempat tidak ditetapkan sebagai PNS untuk periode panjang, hal ini bisa menciptakan gangguan pada sistem perawatan,” ungkap Robert. Di samping itu, dia juga memperingatkan adanya risiko kemungkinan administrasi buruk dalam area personel akibar penantian ini.
Pernyataan Prabowo dan Gibran Tentang Penetapan Penerima CPNS
Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang perdebatan seputar penangguhan pengambilan keputusan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Berkontrak (PPPK). Dia menyatakan tegas bahwa pemerintah tengah memproses masalah pengangkatan CPNS tersebut.
“Iya, sedang mengerjakan semua itu,” kata Prabowo ketika ditemui di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Antara.
Untuk memperkuat hal tersebut, Presiden pun mengulurkan ibu jarinya sebagai tanda positif, menyatakan bahwa diskusi tentang aturan pelantikan CPNS dan PPPK untuk tahun 2024 masih berlangsung.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa pemerintah telah merumuskan solusi terbaru untuk menyesuaikan jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” kata Gibran dalam keterangan resminya yang di Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.
Hanin Marwah, Sapto Yunus, dan Rizki Dewi Ayu
turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
