Aksi Besar Pengemudi Ojol dan Kurir di Jakarta
Sejumlah besar pengemudi ojek online (ojol), driver taksi online, hingga kurir lintas aplikasi diperkirakan akan turun ke jalan dalam aksi yang bertajuk “Aksi 217: Korban Aplikator Kungkung Istana Presiden”. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah setelah aksi damai pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI terkait nasib pengemudi transportasi online.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi kali ini akan lebih besar dan berpotensi melumpuhkan sebagian kota Jakarta. Menurutnya, sekitar 50.000 pengemudi transportasi online, termasuk pengemudi roda dua ojol, roda empat driver online, dan kurir online lintas platform aplikasi, akan melakukan demo besar pada Senin, 21 Juli 2025.
Selain itu, massa aksi juga menyerukan mogok massal. Masyarakat diminta untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi pada hari tersebut karena sebagian besar pengemudi online dan kurir tidak akan beroperasi. Korban Aplikator sebagai pelaksana Aksi 217 meminta masyarakat pengguna ojol, taxi online, dan kurir online untuk bersiap dan menyesuaikan kebutuhan transportasi pada tanggal tersebut.
Kekecewaan Terhadap Kementerian Perhubungan
Aksi ini menurut Igun adalah akumulasi kekecewaan terhadap sikap Kementerian Perhubungan yang dianggap tidak tegas dan tidak responsif. Ia menyebut, Kementerian Perhubungan sebagai tangan panjang Presiden Prabowo Subianto justru membuat keputusan yang tidak memihak pengemudi ojol.
Igun menilai, ketidak tegasan dan ketidakresponsifan Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan, yang mewakili pemerintah dan Presiden Prabowo, membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut. Bahkan, mereka membuat keputusan kontra produktif yaitu menaikan tarif ojol hingga 15%.
Massa aksi juga mempertanyakan posisi pemerintah saat ini, apakah berpihak kepada rakyat atau justru pebisnis aplikator.
Lima Tuntutan Massa Aksi Ojol 217
Berikut lima tuntutan utama dari massa aksi Ojol 217:
- Negara hadirkan UU Transportasi Online/PERPPU
- Driver 90% Aplikator 10% Harga Mati
- Pemerintah buat peraturan tarif antar barang dan makanan
- Audit investigatif aplikator
- Hapus Aceng, Slot, Hub, Multi Order, Member, pengkotak-kotakan dan lain-lain
Igun menyebut peserta aksi bukan hanya pengemudi online, tetapi juga kelompok terdampak lainnya seperti buruh, pekerja, mahasiswa, pelajar, hingga pelaku UMKM.
Kritik Terhadap Sikap Menteri Perhubungan
Massa aksi juga mengecam keras sikap Menteri Perhubungan yang dianggap gagal menyelesaikan masalah ini sejak Mei lalu. Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan Aksi 217 sampai harus terjadi dan menyasar kepada Presiden Prabowo sehingga masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkrit dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada bulan Mei 2025 lalu.
Igun menegaskan, jika tuntutan tidak digubris, mereka mengancam akan terus melakukan aksi berjilid-jilid dari Agustus hingga Desember 2025. Selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir. Agustus hingga Desember 2025, mereka akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se Nusantara.
