Pemprov DKI Jakarta Minta Transparansi dalam Kasus Dugaan Beras Oplosan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan pentingnya transparansi terkait isu dugaan beras oplosan yang melibatkan salah satu BUMD DKI Jakarta, berinisial FS. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa operasional perusahaan tersebut tetap berjalan normal meskipun sedang dalam pemeriksaan terkait dugaan praktik pengoplosan beras.
“Secara prinsip, saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian sebelum tiba di Jakarta. Apapun arahan dan temuan yang ada, tidak boleh ditutup-tutupi,” ujar Pramono saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025). Ia menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas kasus ini. Menurutnya, keterbukaan menjadi hal yang sangat penting dalam situasi seperti ini.
FS, menurut Pramono, adalah salah satu entitas yang berperan menjaga harga beras di Jakarta. Oleh karena itu, ia memiliki kepentingan untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan tersebut. Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa tindakan hukum akan diambil jika dugaan tersebut terbukti. “Itu nanti akan diambil oleh aparat penegak hukum. Saya tidak ingin ikut campur,” kata Pramono.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang terkait temuan beras milik FS yang disebut tidak sesuai standar mutu premium. “Kita tunggu pengumuman dari pihak yang berwajib. Saat ini kasusnya ada di Bareskrim,” ujar Chico.
Selain itu, Chico juga menyampaikan bahwa operasional FS akan tetap berjalan normal meskipun sedang dalam proses pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak ingin mengganggu aktivitas bisnis yang sah, namun tetap memprioritaskan kejujuran dan keamanan produk yang beredar.
Penanganan Kasus Beras Oplosan oleh Kementan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengungkapkan bahwa sejumlah merek beras tidak memenuhi standar mutu beras premium sebagaimana ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus ini. Amran menyatakan bahwa pihaknya telah menyurati Kapolri dan berdiskusi langsung dengan Jaksa Agung terkait tindakan yang akan diambil.
“Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek yang kami temukan. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” katanya saat berkunjung ke lahan HGU Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pekan lalu.
Amran juga mengungkapkan bahwa petugas terkait telah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut secara maraton. Ia yakin bahwa kasus ini akan ditindak tegas karena merugikan konsumen sebesar Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.
Menurut Amran, beberapa daerah telah menurunkan harga beras sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan kualitasnya sesuai standar. Ia juga meminta kepada para pengusaha untuk sadar dan tidak zalim kepada petani dan konsumen. Dengan jumlah penduduk sekitar 287 juta orang, beras merupakan bahan pokok utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.
Peran Media dan Kolaborasi dalam Menghadapi Masalah Beras
Amran menambahkan bahwa dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media, untuk turut menjaga kualitas beras yang beredar. Ia menyatakan bahwa Presiden telah memberikan perintah untuk melindungi petani, meningkatkan produksi, dan melayani petani di seluruh Indonesia.
Satgas Pangan Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari segi volume, kualitas maupun kejelasan label.
