Peran Ulama Perempuan dalam Pengelolaan Sampah di Pesantren
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) bekerja sama dengan organisasi pemberdayaan masyarakat sipil, Indonesia untuk Kemanusiaan, mengadakan pertemuan yang diikuti oleh 13 perwakilan ulama perempuan dari berbagai pesantren di Indonesia. Acara ini bertujuan untuk membahas pengalaman para ulama perempuan dalam mengelola sampah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 22 hingga 24 Juli 2025.
Sekretaris Majelis Musyawarah KUPI, Masruchah, menjelaskan bahwa para ulama perempuan, majelis taklim, dan komunitas saling berbagi pengalaman dalam menghadapi masalah lingkungan. Sampah, yang menjadi isu serius di pesantren, ternyata masih bisa dimanfaatkan kembali. “Jika diolah dengan baik, sampah bisa menjadi sesuatu yang produktif,” ujarnya saat berbicara kepada Tempo selama konsolidasi KUPI pada Selasa, 22 Juli 2025.
Dalam forum tersebut, setiap perwakilan ulama perempuan mempresentasikan cara mereka mengelola sampah. Contohnya adalah Nissa Wargadipura, seorang pegiat lingkungan sekaligus pendiri Pesantren Ekologi At-Thaariq di Garut, Jawa Barat. Ia berbagi pengalaman tentang penerapan Green Islam. Gerakan ini mengusung visi rahmatan lil alamin yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam perspektif Islam, Al Quran, Ketuhanan, dan sosial. Konsep ini juga mengajarkan pola makan yang sehat dan ramah lingkungan. “Pesantren ini terbuka bagi semua orang, tidak hanya kalangan Muslim,” kata Nissa.
Antisipasi terhadap sampah juga diterapkan oleh Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Santri di sana memiliki laboratorium untuk memilah sampah, termasuk sampah dari kamar masing-masing. Mereka mengelola sampah organik untuk pupuk kompos, serta membagi tugas untuk mengawasi santri yang membuang sampah sembarangan.
Berbagai metode pengelolaan sampah ini terbukti efektif dalam mengurangi produksi sampah. Jumlah sampah yang dihasilkan pesantren, dalam pembahasan di KUPI, diklaim menurun dari 300 kilogram per hari pada 2024 menjadi 200-250 kilogram per hari pada tahun ini.
Ketua Dewan Pembina Indonesia untuk Kemanusiaan, Kamala Chandrakirana, menyatakan bahwa konsolidasi ulama perempuan ini bisa menciptakan sistem dukungan bagi komunitas. Menurutnya, langkah mengatasi persoalan lingkungan membutuhkan durasi yang panjang, tidak cukup dalam satu atau dua tahun. “Perlu nafas panjang,” katanya.
Menurut Kamala, runtutan fatwa KUPI sudah berkaitan dengan penyelamatan lingkungan. Kongres KUPI kedua yang berlangsung di Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara, pada 2022 menghasilkan fatwa dan rekomendasi pengelolaan sampah. “Membumikan fatwa sampah jadi kerja besar. Merawat kedaulatan ekonomi berbasis solidaritas jangan sampai jadi utopia (sekadar mimpi),” ucapnya.
