JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pendidikan telah memulai program strategis untuk menangani masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) dan meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) pada tahun 2025.
Program strategis ini akan diimplementasikan di 5.907 lembaga pendidikan yang tersebar di 40 kecamatan, termasuk 3.030 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1.899 Sekolah Dasar (SD), 767 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 211 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengembangkan sistem pendidikan. Termasuk program kejar paket di beberapa tempat dan pemetaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Meningkatkan Mutu Pendidikan di Luar Pusat Kota
Bupati Rudy menekankan pentingnya prioritaskan wilayah barat, timur, utara, dan selatan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya di pusat kota.
Dalam pencanangan program strategis, harus diperhatikan berbagai aspek seperti peningkatan daya tampung di lembaga pendidikan, pengembangan sekolah satu atap, pemanfaatan pendidikan kesetaraan di PKBM, program beasiswa, dan kerjasama dengan sekolah swasta.
Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga meningkatkan volume daya tampung sekolah.
Untuk tahun ajaran mendatang, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menetapkan batas maksimal jumlah siswa di SD Negeri dan SMP Negeri.
Menggandeng Pesantran dan SMP Terbuka
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor berusaha untuk meningkatkan Angka RRLS dengan menggandeng pondok pesantren salafi. Tujuannya untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada para santri.
Penambahan unit SMP Negeri, layanan SMP terbuka, dan sekolah satu atap juga dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat.
Pada agenda pekan pertama sekolah tahun depan. Seluruh satuan pendidikan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan memulai Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Ramah bagi peserta didik baru.
Jam masuk sekolah akan dijadwalkan pukul 07.00 Wib agar efektif dan tidak berbenturan dengan kepadatan lalu lintas di wilayah industri. Serta jalur menuju kota-kota besar seperti Depok, Jakarta, Bekasi, dan Kota Bogor.
