Tantangan yang Dihadapi UMKM di Indonesia
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan kredit di sektor ini yang cenderung melambat, sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM masih kesulitan dalam memperluas akses pasar dan membangun model bisnis yang lebih stabil.
Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa hingga Juni 2025, kredit UMKM yang disalurkan oleh bank umum hanya tumbuh sebesar 2,18% secara tahunan menjadi Rp 1.404 triliun. Sementara itu, rasio NPL naik menjadi 4,49%, lebih tinggi dibanding Mei 2025 sebesar 4,41% dan Desember 2024 sebesar 3,76%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit yang tidak lancar di sektor UMKM.
Selain itu, kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada April 2025, pertumbuhan outstanding kredit UMKM di BPR hanya mencapai 0,9% secara tahunan menjadi Rp 83,2 triliun, dengan rasio NPL yang sangat tinggi, yakni 17,03%. Angka ini menunjukkan bahwa BPR masih kesulitan dalam memberikan kredit yang layak dan aman bagi UMKM.
Hambatan Utama UMKM
Menurut Aviliani, ekonom senior, hambatan utama yang dihadapi UMKM di Indonesia adalah terbatasnya akses pasar. Berbeda dengan negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang, UMKM di Indonesia belum banyak terintegrasi ke dalam rantai pasok perusahaan besar. Hingga saat ini, hanya ada sekitar tiga sampai empat perusahaan di Indonesia yang memiliki hubungan rantai pasok dengan UMKM.
Aviliani menilai bahwa selama ini pemerintah hanya mendukung sektor ini dari sisi supply dengan mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, ia menilai bahwa kunci utama pengembangan UMKM harus berasal dari sisi demand. “Yang paling penting sebetulnya adalah mendorong sisi permintaan. Harus ada koneksi ke perusahaan besar. Inilah yang perlu dibenahi jika ingin UMKM berkembang,” ujarnya dalam sebuah diskusi.
Pentingnya Integrasi dengan Perusahaan Besar
Aviliani menambahkan bahwa dorongan pembiayaan tanpa diiringi pengembangan pasar justru berisiko memperburuk rasio kredit bermasalah. UMKM yang terus disuntik modal tanpa perbaikan model bisnis atau perluasan pasar hanya akan jalan di tempat. Oleh karena itu, ia menyarankan agar terbentuknya hubungan yang lebih erat antara UMKM dan pelaku usaha besar.
Model integrasi seperti ini, menurutnya, telah terbukti efektif di beberapa negara maju, di mana UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri besar dan mendapatkan kepastian pasar. Untuk menjalankan skema ini secara optimal, diperlukan insentif bagi perusahaan besar yang bersedia membina UMKM. “Kalau tidak diberi insentif, perusahaan besar tentu akan enggan melakukan pembinaan,” ujarnya.
Dengan menjadi bagian dari rantai pasok industri besar, Aviliani yakin UMKM akan memiliki peluang untuk berkembang dan mengakses pasar yang lebih luas. Di sisi lain, perusahaan besar juga akan mendapatkan keuntungan berupa pasokan yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
Peran Koperasi Desa Merah Putih
Lebih lanjut, Aviliani juga menyoroti pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang baru saja diluncurkan pemerintah. Ia mengingatkan agar koperasi tersebut bisa dipastikan menjadi motor penggerak yang menciptakan nilai tambah bagi petani dan pelaku UMKM di desa.
“Kalau pada akhirnya koperasi itu hanya mengambil peran seperti bank, maka tujuan awalnya tidak akan tercapai. Namun, harapannya dana Rp 3 miliar yang disuntik sebagai modalnya tidak berhenti sebagai angka di atas kertas atau malah menjadi kredit macet, tapi digunakan secara strategis untuk menjembatani usaha kecil,” pungkasnya.
