KPK dan PPATK Diminta Selidiki Pembiayaan Pesta Pernikahan Wakil Bupati Garut
Garut, Jawa Barat – Sebuah lembaga pengawas kebijakan publik, Garut Governance Watch (GGW), menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penyelidikan terhadap dugaan ketidakwajaran dalam pembiayaan pesta pernikahan Wakil Bupati Garut, Lutfhianisa Putri Karlina, serta anak Gubernur Jawa Barat, Maula Akbar Putra Mulyadi.
Permintaan ini muncul setelah masyarakat mengkhawatirkan kemewahan acara yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Garut yang masih rentan. GGW menilai bahwa pesta tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang asal usul dana yang digunakan. Mereka meminta KPK dan PPATK untuk mengusut seluruh aliran dana yang terkait dengan pesta, termasuk mahar dan rangkaian acara lainnya.
Ketua GGW, Agus Sugandi, menyatakan bahwa diperlukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan apakah sumber dana berasal dari kekayaan pribadi yang sah atau justru dari dana yang patut dicurigai. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam hal ini, karena pesta tersebut melibatkan pejabat publik yang masih aktif menjalankan tugasnya.
Kesenjangan Moral antara Pejabat dan Rakyat
GGW juga menyoroti adanya kesenjangan moral antara gaya hidup para pejabat dengan kondisi rakyat Garut yang sebagian besar masih berjuang dalam tekanan ekonomi. Menurut mereka, pesta pernikahan yang digelar dengan skala besar tidak mencerminkan semangat kesederhanaan dan empati yang seharusnya ditunjukkan oleh pemimpin publik.
Selain itu, GGW mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan jika tidak ada pengawasan yang ketat dari lembaga independen. Hal ini terlebih karena kedua mempelai berasal dari keluarga yang memiliki posisi dan kekuasaan signifikan di pemerintahan. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa ada anggota keluarga dari kedua mempelai yang merupakan pejabat tinggi di institusi keamanan negara. Ini menjadi perhatian khusus agar proses penelusuran tidak terganggu.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Selain menuntut investigasi oleh KPK dan PPATK, GGW juga mengajak masyarakat sipil untuk ikut mengawasi proses yang mungkin akan berjalan ke ranah hukum. Menurut Agus, keterlibatan publik menjadi kunci untuk memastikan investigasi berlangsung transparan dan tidak berhenti di tengah jalan.
Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui dari mana sumber pembiayaan pesta tersebut, terutama karena ini menyangkut pejabat yang saat ini masih menjabat dan masih memiliki kewenangan. GGW berharap dengan adanya partisipasi masyarakat, proses penyelidikan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Langkah Berikutnya
Sejauh ini, belum ada tanggapan terbuka dari pihak Wakil Bupati Garut maupun Gubernur Jawa Barat terkait permintaan investigasi tersebut. GGW menyatakan akan segera mengirimkan surat resmi kepada KPK dan PPATK untuk memperkuat permintaan audit pembiayaan pesta pernikahan tersebut. Dengan langkah ini, GGW berharap bisa memastikan keadilan dan transparansi dalam penggunaan dana publik.
