Berita Politik Terpopuler di Kanal Nasional Tempo pada 27 Juli 2025
Pada hari Ahad, 27 Juli 2025, sejumlah berita politik yang menarik perhatian pembaca muncul di kanal nasional. Beberapa topik utama yang menjadi fokus antara lain adalah penolakan terhadap pelantikan organisasi tertentu serta protes dari lembaga mahasiswa. Berikut ini adalah beberapa berita paling diminati dalam rentang waktu tersebut.
Alasan Bahar bin Smith Menolak Pelantikan PWI LS di Depok
Pendakwah ternama, Bahar bin Smith, bersama pengikutnya menolak pelantikan pengurus Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS) se-Jabodetabek yang diadakan di Studio Soneta, Jalan Tole Iskandar, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok. Penolakan ini dilakukan karena adanya konflik antara PWI LS dengan Front Persaudaraan Islam (FPI) saat acara Safari Dakwah yang dihadiri oleh Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Meski tidak secara resmi menjadi anggota FPI, Bahar memiliki hubungan dekat dengan Rizieq Shihab. Ia mengkritik PWI LS yang dinilai sering melakukan tindakan memecah belah umat, rasis, serta merusak reputasi Walisongo. Hal ini membuat Bahar dan pengikutnya menolak pelantikan yang digelar.
Lima Belas BEM Kirim Surat Protes Munas BEM SI
Sebanyak 15 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Yogyakarta dan Jawa Tengah mengirimkan surat protes kepada pengurus BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan. Surat ini disampaikan setelah empat BEM keluar dari aliansi setelah Musyawarah Nasional di Universitas Dharma Andalas, Padang, yang berlangsung pada 13-19 Juli 2025.
Surat protes ini menyoroti tindakan kekerasan dalam forum, praktik politik yang tidak netral, serta keterlibatan dengan elite kekuasaan yang dinilai mengganggu independensi BEM SI Kerakyatan. Surat ini digagas oleh Ketua BEM Soegijapranata Catholic University, Ariendra Wirya Prananda, dan Ketua BEM Universitas Muria Kudus, Abdullah In’am Maulana.
Dalam pernyataannya, Ariendra menyatakan bahwa mereka menuntut pemulihan integritas BEM SI Kerakyatan serta kembalinya semangat kemahasiswaan yang murni dan progresif.
Titi Anggraini Jelaskan Mengapa Ide Pilkada Lewat DPRD Tak Lagi Relevan
Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah tidak relevan lagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini menegaskan bahwa pemungutan suara untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota harus dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Menurut Titi, putusan MK ini memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Ia menegaskan bahwa diskursus tentang Pilkada melalui DPRD sudah selesai dan tidak lagi diperlukan.
Kemenlu: Indonesia Cari Formula Tepat Redakan Eskalasi Perang Thailand-Kamboja
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, mengungkapkan bahwa Indonesia masih mencari strategi diplomasi yang tepat untuk meredakan eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Saat ini, Indonesia sedang mencari formula baik melalui kerangka bilateral maupun ASEAN untuk membantu menyelesaikan situasi yang terjadi di perbatasan kedua negara.
Roy menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah berkomunikasi dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk mencari solusi damai. Sugiono sedang mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh ASEAN dalam membantu kedua negara menyelesaikan masalah ini.
