JABARMEDIA – Tingkat kemiskinan masyarakat tetap menjadi isu penting di Kota Tasikmalaya. Meskipun terdapat berbagai upaya pembangunan dan program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat, ribuan warga masih menghadapi tantangan ekonomi yang terbatas, akses pendidikan yang rendah, serta kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peradaban Demokrasi Indonesia (Padi), Iwan Restiawan, berpendapat bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap isu kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih sangat sedikit. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap sekitar 8.000 penduduk miskin yang belum ditangani secara serius.
Mereka akan segera turun langsung ke lapangan dengan merencanakan inspeksi ke seluruh kelurahan. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi nyata dan memverifikasi data kemiskinan yang selama ini sering dipertanyakan.
Menurutnya, penanganan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab wali kota atau wakilnya, tetapi juga harus menjadi perhatian bersama. “Fungsi pengawasan DPRD dan lembaga seperti Bappenda harus lebih waspada. Jangan hanya rakyat biasa yang menjadi korban dari kebijakan,” katanya, Kamis 14 Agustus 2025.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam menangani kemiskinan di kota tersebut, khususnya mengenai pengumpulan data dan pendistribusian bantuan sosial yang sering tidak tepat sasaran.
“Masalah yang sering terjadi ini terus muncul. Banyak penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat. Sementara warga yang benar-benar memerlukan bantuan justru tidak tercatat,” ujar Hilman.
Bahkan, menurutnya, seringkali masyarakat memandang bantuan sosial sebagai rezeki yang datang silih berganti, tanpa diikuti rasa tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar ke depan, terdapat program berbasis kearifan lokal yang mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan.
“Pemerintah daerah perlu lebih hadir dan memberikan solusi. Seharusnya ada kebijakan lokal seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat yang langsung mengena pada kehidupan rakyat,” katanya.
