JABARMEDIA – Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang seharusnya menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), kini banyak yang tidak termanfaatkan dan terabaikan. Temuan ini diungkapkan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya setelah melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) di lapangan.
Situasi ini mendapat perhatian karena dianggap menghambat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dani Fardian mengungkapkan, dari 6 lokasi aset yang mereka kunjungi dari total 42 titik aset milik Pemkab Tasikmalaya, banyak di antaranya dalam kondisi yang memprihatinkan.
Beberapa contoh aset yang dalam keadaan rusak antara lain balai latihan kerja (BLK) dengan atap yang sangat rusak dan memerlukan perbaikan segera, serta kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian yang juga membutuhkan perbaikan.
“Kami ingin melihat langsung kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan awal, kami menemukan beberapa aset penting yang tidak dikelola dengan baik,” kata Dani, Rabu 13 Agustus 2025.
Selain itu, menurutnya, Komisi II juga menemukan banyak aset yang kondisi legalitasnya masih tidak jelas, seperti aset yang statusnya masih dalam peminjaman, penyewaan, bahkan belum memiliki sertifikat resmi. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar proses sertifikasi aset tersebut dipercepat guna menghindari terjadinya perselisihan dan masalah hukum di masa mendatang. “Aset yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan perselisihan di masa depan,” ujarnya.
Dani menjelaskan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset daerah sangat besar. Saat ini, PAD yang diperoleh dari aset baru mencapai Rp 850 juta. Padahal, jika dikelola dengan baik, banyak aset strategis yang mampu menghasilkan PAD yang signifikan, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah.
Melihat situasi tersebut, Komisi II mengharapkan Pemkab Tasikmalaya segera melakukan perbaikan, mulai dari peningkatan fasilitas, penyusunan legalitas, hingga pemanfaatan aset secara efektif. Tujuannya adalah agar Pendapatan Asli Daerah meningkat dan aset daerah dapat memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.
Prioritas
Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menegaskan bahwa salah satu prioritas utama di tahun pertamanya menjabat adalah memperbaiki masalah aset daerah milik Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih, hingga saat ini masih banyak aset yang berada di kawasan Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menyebabkan berbagai kendala. Selain koordinasi yang kurang optimal, dalam pengelolaan aset juga menjadi tidak fokus.
“Pada tahun ini, kita perbaiki satu per satu, mulai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kita pindahkan ke sini (Singaparna). Kita gunakan gedung lama Dinas Kominfo,” ujar Cecep.
Mereka menargetkan, setidaknya satu dinas akan pindah dan beroperasi di kawasan pusat pemerintahan di Singaparna dalam waktu satu tahun. Sedangkan untuk aset yang saat ini tidak terpakai dan belum dimanfaatkan, pihaknya terus berupaya mengajak pihak ketiga untuk bekerja sama.
