JABARMEDIA – Telah tiga minggu berlalu sejak peristiwa pesta rakyat di Garut yang menyebabkan korban jiwa dan menghebohkan dunia maya, namun masyarakat mulai mempertanyakan: mengapa kasus ini terasa stagnan?
Tidak ada informasi terkini dari pihak berwenang mengenai perkembangan penyelidikan, sementara pihak yang berkepentingan yang tidak lain adalahWakil Bupati Garutmengakui telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, terlebih lagi kejadian tersebut bukan hanya disebabkan oleh kelalaian acara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban.
Banyak orang khawatir isu ini akan hilang begitu saja di tengah perhatian media yang semakin berkurang.
Pemindahan Kendali ke Polda Jabar, Masyarakat Semakin Curiga
Satu hal yang menimbulkan kecurigaan adalah penyerahan kasus dari Polres Garut kepada Polda Jawa Barat.
Masyarakat mengajukan pertanyaan terkait alasan di balik keputusan tersebut, mengingat biasanya penyelidikan awal tetap dilakukan oleh polisi setempat. Apalagi, latar belakang keluarga besar kedua mempelai menjadi perhatian utama.
Suami Putri Karlina diketahui merupakan putra dariGubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Di sisi lain, orang tua Putri Karlina memiliki posisi strategis di kepolisian.
Kombinasi ini memunculkan dugaan bahwa kasus mungkin saja“diselesaikan” secara diam tanpa menyelesaikan aspek tanggung jawab hukum.
Ketika Pejabat Publik Menjadi Penyelenggara
Pertanyaan yang masih menggantung di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga apakah standar penerapan hukum akan sama jika pelakunya adalah seorang pejabat negara.
Fakta bahwa perayaan ini menyebabkan kematian warga Garut seharusnya menjadi dasar untuk proses hukum yang cepat dan terbuka.
Namun, keadaan justru berlawanan: suasana sunyi, sedikit informasi, dan masyarakat mulai kehilangan keyakinan.
Masyarakat merasa cemas bahwa tragedi ini hanya akan menjadi kenangan gelap yang dibiarkan terpaku tanpa adanya penyelesaian atau kejelasan hukum.
Harapan Akan Transparansi
Perkara ini kini menjadi tantangan bagi lembaga penegak hukum dalam menunjukkan kebebasan dan kompetensi.
Apakah proses hukum benar-benar mengutamakan keadilan bagi para korban, atau justru berakhir menjadi cerita yang dilupakan agar nama baik pihak tertentu terjaga?
Bagi masyarakat Garut, peristiwa ini bukan hanya kejadian biasa dalam sebuah acara tradisional. Ini berkaitan dengan nyawa, kelalaian, dan apakah hukum di Indonesia benar-benar diterapkan sama rata tanpa memandang status atau kekuasaan.
