JABARMEDIA – Perbincangan mengenai pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara kembali memanas dan menjadi topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat serta para pengamat daerah. Ide pembagian wilayah ini telah muncul beberapa tahun lalu dengan tujuan yang sederhana namun penting: memperdekat layanan pemerintahan bagi warga di kawasan utara Kabupaten Sukabumi yang selama ini harus melakukan perjalanan cukup jauh ke pusat pemerintahan di Pelabuhan Ratu.
Jika pembagian wilayah ini terwujud, Sukabumi Utara akan mengelola kecamatan-kecamatan penting seperti Cicurug, Parungkuda, dan Cibadak. Wilayah ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang pesat, khususnya dalam perdagangan, industri kecil, dan jasa. Adanya DOB (Daerah Otonom Baru) di wilayah ini dianggap mampu mempercepat proses pembangunan serta menyeimbangkan tingkat kesejahteraan.
Mengapa Wilayah Sukabumi Utara Membutuhkan Pemekaran?
Salah satu faktor utama adalah jarak layanan yang cukup jauh. Masyarakat perlu melakukan perjalanan ratusan kilometer ke Pelabuhan Ratu untuk menyelesaikan berbagai urusan administratif dan pelayanan umum. Hal ini tentu menjadi hambatan yang cukup besar bagi penduduk.
Selain itu, perkembangan ekonomi di Sukabumi Utara yang pesat memerlukan adanya dukungan infrastruktur serta layanan yang lebih tanggap. Dengan memiliki pemerintahan sendiri, daerah ini diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat dan pengusaha dengan lebih cepat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sukabumi Utara yang pesat mengharuskan adanya peningkatan infrastruktur dan pelayanan yang lebih responsif. Dengan memiliki pemerintahan sendiri, daerah tersebut diharapkan dapat lebih cepat menanggapi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi di Sukabumi Utara yang tinggi membutuhkan dukungan infrastruktur dan layanan yang lebih responsif. Dengan memiliki pemerintahan sendiri, wilayah ini diharapkan bisa lebih cepat menangani kebutuhan masyarakat dan pelaku bisnis.
Pemerintah Pusat Mulai Melirik
Meskipun moratorium pembentukan daerah otonom baru masih berlaku, Menteri Dalam Negeri serta Dewan Perwakilan Daerah telah memulai pembahasan mengenai kelanjutan kebijakan tersebut, termasuk menitikberatkan pada wilayah yang memerlukan pemekaran. Hal ini memberikan harapan baru bagi Sukabumi Utara untuk segera menjadi kenyataan.
Harapan Masyarakat dan Tantangan yang Menghadang
Masyarakat Sukabumi Utara berharap kehadiran daerah otonom baru ini dapat menciptakan peluang pekerjaan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memudahkan akses terhadap layanan publik. Namun, pembentukan wilayah baru tentu tidak mudah. Prosesnya memerlukan analisis mendalam mengenai kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta kesepakatan antar wilayah.
Pemerintah pusat juga menekankan bahwa setiap usulan pembagian wilayah harus memenuhi kriteria administratif, teknis, dan fisik agar pembentukan daerah baru dapat berjalan dengan baik.
Menuju Keputusan Politik
Kini, perhatian semua berfokus pada pemerintah pusat yang sedang mempertimbangkan keputusan politik terkait pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara. Meskipun belum ada waktu pasti, diskusi yang terus berlangsung menunjukkan bahwa harapan akan pemekaran ini masih sangat kuat.
Pemekaran Sukabumi Utara tidak hanya sekadar pemisahan administratif, tetapi juga kesempatan nyata untuk mendorong perkembangan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di kawasan utara. Semoga langkah ini menjadi awal baru yang memberikan manfaat besar bagi seluruh penduduk Sukabumi.
