PR Garut-Di balik tumpukan sampah yang berserakan di sudut-sudut permukiman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memulai perang melawan masalah lama ini. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM memastikan penanganan sampah bukan sekadar ucapan kosong, tetapi komitmen nyata yang dimulai dari tingkat terkecil, yaitu rumah tangga.
Di hadapan para pemimpin daerah yang berkumpul di Pendopo Bupati Cianjur pada Sabtu (9/8/2025) malam, KDM menyampaikan pernyataan tegas.
“Kita tidak mungkin hanya memberikan perintah tanpa disertai imbalan dan hukuman,” tandasnya.
Pesan mantan Bupati Purwakarta tersebut jelas, bantuan gubernur akan dihentikan untuk kota, kabupaten, kelurahan, bahkan desa yang tidak mampu mengelola sampah sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Untuk KDM, dana bantuan seharusnya menjadi pemicu inovasi masyarakat dalam menemukan solusi, bukan sekadar aliran dana tanpa hasil nyata.
Namun, dari Garut datang respons yang tak kalah menarik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut, Jujun Juansyah Nurhakim, justru menganggap kebijakan tersebut sebagai langkah yang positif meskipun di Garut terdapat fakta yang mengejutkan.
“Bagus, yang jelas hingga saat ini (ke Garut) belum ada bantuan dalam pengelolaan sampah,” katanya.
Garut, meskipun memiliki berbagai keterbatasan, masih terus berjuang menghadapi 400 kubik limbah yang masuk setiap hari. Mayoritasnya merupakan sampah organik, yang jika tidak ditangani dengan baik akan menumpuk dan membusuk. Tantangannya bukan hanya jumlahnya, tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah sejak dari sumbernya, serta anggaran yang terbatas.
“Kesadaran dan partisipasi masyarakat memang menjadi tantangan. Belum lagi masalah anggaran,” kata Jujun, sambil menyebutkan bahwa ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah hingga saat ini masih kurang memadai.
Baginya, dukungan nyata berupa fasilitas, armada, serta teknologi pengolahan menjadi kunci agar sampah tidak lagi menjadi wajah gelap di sudut-sudut Garut.
“Kami berharap pengadaan alat dan fasilitas dapat segera terwujud,” ungkapnya.
Di tengah ancaman penghentian bantuan dan situasi lapangan yang rumit, cerita pengelolaan sampah di Jawa Barat kini memasuki babak baru. Pertanyaannya, mampukah setiap daerah menghadapi tantangan ini sebelum bau sampah berubah menjadi aroma perselisihan kebijakan?
