JABARMEDIA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Susi Pudjiastuti mulai melakukan penyelidikan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pemberian izin Keramba Jaring Apung (KJA) di pantai Kabupaten Pangandaran.
Susi sebelumnya menolak dengan tegas mengenai pemberian izin perusahaan untuk membangun KJA di kawasan pantai tersebut.
Di akun Twitter atau X pribadinya, Sabtu (9/8/2025), Susi bahkan meminta masyarakat untuk membantunya menemukan tahun kapan orang-orang yang berada di balik tiga perusahaan pemilik izin KJA di Pantai Pangandaran serta pihak yang memberikan izin tersebut.
“Semua teman-teman, bantu saya cari di sini siapa saja yang ada di Belakang Perusahaan yang memiliki izin KJA di Pantai Timur Pangandaran; dan siapa yang memberikan izin serta hal-hal lain yang tidak masuk akal terkait izin ini bisa keluar; ayo,” tulis Susi Pudjiastuti, dikutip JabarMedia.
“Sebagai informasi awal, berikut 3 pemilik KJA di Pangandaran: 1. PT Pasifik Bumi Samudera 2. PT Vietmindo Inter Pasifik 3. Supriadi Apakah ada yang bisa membantu mengetahui siapa orang-orang di balik perusahaan ini?,” tulis Susi lagi.
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti marah terkait izin perusahaan KJA di Pantai Pangandaran. Ia bahkan menyebut bahwa hal ini tidak masuk akal.
Tindakan Susi Pudjiastuti yang meninggalkan ruangan saat diskusi mengenai KJA di Pangandaran pada Rabu (6/8/2025) menjadi viral di media sosial.
Ia keluar dari ruang rapat yang diadakan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Samsat) Pangandaran.
“Secara aturan sudah tidak benar bahwa izin tersebut dikeluarkan, itu tidak masuk akal,” ujar Susi Pudjiastuti pada Rabu (6/8/2025).
Menurut Susi, seharusnya saat ini tidak lagi terdapat KJA di Pangandaran.
“200 meter dari tepi pantai, itu luar biasa,” katanya.
Ia kemudian menegaskan bahwa tiga perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk membangun KJA di lokasi Pantai Timur Pangandaran harus dicabut.
Ketidakpuasan terkait pemberian izin tiga perusahaan untuk membangun KJA di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, juga pernah disampaikan melalui akun media sosial X.
Pada unggahannya pada Rabu (6/8/2025), Susi menyampaikan rasa kecewanya. Ia merasa sangat khawatir terhadap keputusan yang dianggapnya merugikan masyarakat dan merusak wilayah pesisir.
Menurutnya, tiga perusahaan terkait seharusnya tidak layak memperoleh izin untuk mengembangkan KJA di lokasi tersebut.
“Hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat prihatin dan sangat terluka,” tulis Susi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sekretariat Negara, Dedi Mulyadi, dikutip Tribun Jabar, Rabu (6/8/2025) siang.
Susi menyoroti bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan janji yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Pada masa itu, Prabowo pernah mengunjungi Pantai Pangandaran dan berjanji akan mengganti anyaman bambu untuk mempercantik kawasan serta meningkatkan hasil tangkapan ikan.
“Kini Bapak Presiden @prabowo saat berperahu, telah berjanji yang sangat kita hargai untuk mengganti anyaman bambu agar Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap menjadi lebih produktif,” katanya.
Susi juga mengajukan permohonan agar Presiden Prabowo Subianto dan pihak-pihak terkait memberikan perhatian serius dalam meninjau kembali izin tersebut guna menjaga kelestarian lingkungan serta masa depan para nelayan setempat.
Dedi Mulyadi bereaksi
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons isu KJA di Pantai Pangandaran.
Dedi menekankan bahwa KJA yang telah diterbitkan perlu dievaluasi agar tidak terus-menerus menimbulkan perdebatan.
“Ini pendapat saya dari sudut pandang konservasi, sehingga menurut saya, sebagai seseorang yang memahami ekologi, hal ini perlu dievaluasi,” ujar Dedi Mulyadi dikutip Jumat (8/8/2025).
Menurut Dedi, kawasan Pangandaran sudah lama dikenal sebagai tempat wisata daripada daerah budidaya ikan.
“Dari sudut pandang ekosistem dan konservasi, sesuai dengan apa yang saya pikirkan, karena bagi saya kawasan Pangandaran sudah pada dasarnya merupakan wilayah pariwisata, kita perlu menghargai hal tersebut dan jika ada budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain,” kata Dedi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Rini Cempaka juga menyatakan, pihaknya telah mengumpulkan data dan informasi dari lapangan guna melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap isu KJA.
“Kami sedang meninjau kembali isu ini. Mengingat tata ruang laut diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, pariwisata, maupun perikanan,” ujarnya.
“Pak Gubernur sangat memperhatikan kebersihan lingkungan serta tata ruang kawasan pesisir. Ini menjadi fokus utama yang akan kami prioritaskan,” kata Rini.
