JABARMEDIA – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan memantau serta mengevaluasi berbagai isu yang muncul terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya yang menjadi perhatian masyarakat.
Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Tasikmalaya Asep Rizal Asyari menyampaikan, beberapa isu yang muncul dalam program MBG tidak mendapat evaluasi dan penyelesaian yang signifikan, sehingga terlihat adanya pengabaian terhadap masalah tersebut, baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak lain yang berkaitan.
Meskipun demikian, menurut informasi yang beredar, berbagai masalah dalam program MBG sering muncul dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, mulai dari keterlambatan pengiriman hingga menu atau hidangan yang dinilai tidak sesuai dengan dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
“Kami siap menyediakan posko atau ruang pengaduan dari masyarakat, mengenai isu terkait program MBG di Kota Tasikmalaya,” kata Asep, Kamis 11 September 2025.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata menyampaikan bahwa program MBG diatur oleh pemerintah pusat. Namun, Pemkot Tasikmalaya memiliki kewajiban untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan lancar. “Misalnya, jika terjadi keterlambatan, hal ini akan berdampak pada guru dan siswa, maka Pemkot serta Dinas Pendidikan harus turut serta memperbaikinya,” katanya.
Terlebih lagi, kata dia, keterlambatan yang terjadi berpotensi merusak kualitas nutrisi makanan, bahkan bisa menyebabkan makanan menjadi tengik. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap kesehatan siswa. Atau: Selain itu, menurutnya, keterlambatan tersebut dapat mengurangi kualitas gizi makanan, dan ada kemungkinan makanan menjadi tidak segar. Hal ini pasti berdampak negatif terhadap kesehatan siswa. Atau: Kata dia lagi, keterlambatan yang terjadi bisa merusak kualitas gizi makanan, bahkan mungkin membuat makanan menjadi busuk. Ini tentu berpengaruh buruk terhadap kesehatan siswa.
Oleh karena itu, dalam penerapannya di lapangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu melakukan evaluasi serta pengawasan guna perbaikan. Jika keterlambatan ini terjadi secara berulang, DPRD tidak akan mengabaikannya. Mereka akan berkoordinasi dengan Komisi IV dan melakukan evaluasi bersama dengan pihak-pihak yang relevan.
