JABARMEDIA.COM – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) merespons isu yang berkembang mengenai Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, mengenai status tanah hingga isu “siap lelang” yang beredar di publik telah menimbulkan keresahan warga, sehingga diperlukan kejelasan dan langkah tindak lanjut.
Warga Resah dan Bingung
Pada Jumat (19/9/2025) sore hingga malam, Kepala DPMDesa Jabar M. Ade Afriandi beserta jajaran mengadakan dialog di Kantor Desa Sukawangi bersama Kepala Desa dan perangkat desa, Camat Sukamakmur, DPMD Kabupaten Bogor, serta perwakilan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Sukawangi, Budiyanto, menjelaskan bahwa keresahan warga berawal sejak Maret 2025, saat petugas Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan memasang stiker peringatan pada sejumlah bangunan di Desa Sukawangi dan Desa Sukaharja tanpa penjelasan terlebih dahulu.
Pertemuan Kadis DPMDesa M Ade Afriandi (batik hijau) dengan Kades Sukawangi (baju biru langit). Kondisi ini menimbulkan kebingungan karena bahkan bangunan kantor desa, fasilitas pendidikan, hingga jalan desa turut diklaim sebagai bagian dari kawasan hutan. Selain itu, warga juga menghadapi persoalan lain terkait lahan adat di Desa Sukaharja yang masuk ke dalam aset BLBI akibat diagunkan pihak swasta.
800 Hektare Dilelang
Lahan seluas 800 hektare tersebut kini dalam proses menuju lelang, menambah kecemasan masyarakat yang merasa hak mereka terancam.
Menanggapi hal ini, Ade Afriandi menegaskan akan segera menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjadi perhatian serius. “Kami juga menyiapkan pembahasan lebih mendalam terkait aspek historis dan kronologis permasalahan lahan bersama pihak-pihak terkait, agar status hukum dapat diperjelas serta solusi dapat dirumuskan dengan adil,” ucapnya, Sabtu 20 September 2025. Ade mengatakan, Pemdaprov Jabar juga akan terus memastikan masyarakat tetap merasa aman dengan hadirnya pemerintah.
“Kami juga berkomitmen menjaga kepentingan warga melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya agar setiap kebijakan menghadirkan kepastian hukum dan ketenangan bagi Desa Sukawangi dan sekitarnya,” pungkasnya.***
(Pr/idram)
