JABARMEDIA – Siang yang ceria di Aula Kantor Camat Kajang. Deretan kursi tersusun rapi diisi oleh peserta “Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak Jalur Formal dan Nonformal” pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba, Andi Herfida Muchtar, menyampaikan pidatinya di ruangan yang penuh perhatian.
“Kita perlu memastikan anak-anak berkembang dengan ilmu pengetahuan, bukan karena tekanan sosial atau ekonomi,” katanya dengan tegas, direspons dengan anggukan dari ratusan peserta yang berasal dari berbagai desa di Kecamatan Kajang.
Bulukumba memperkuat Sekolah Siaga Kependudukan
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bulukumba merupakan bagian dari program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)—sebuah inisiatif pendidikan untuk mengurangi angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah pedesaan seperti Kajang.
Melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi melalui jalur formal maupun nonformal, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pesan tentang pencegahan pernikahan dini tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga menyebar dan melekat dalam masyarakat, keluarga, serta komunitas adat.
“Pernikahan dini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga memutus rantai pendidikan serta kesempatan mereka di masa depan,” ujar Andi Herfida Muchtar di hadapan peserta yang terdiri dari guru, tokoh agama, perangkat desa, dan kader PKK.
Kolaborasi antara pendidikan formal dan nonformal
Keterkaitan antara pembelajaran resmi dan tidak resmi Kombinasi pendidikan yang diberikan di sekolah dan di luar sekolah Kerja sama antara sistem pendidikan formal dan kegiatan edukasi luar sekolah Integrasi antara pendidikan akademik dan pengembangan diri di luar kelas
Di sesi penyampaian lainnya, Sekretaris DP2KBP3A Kabupaten Bulukumba, Andi Nur Aisyah, ST, M.AP, menjelaskan peran penting dalam memperkuat pendekatan pendidikan melalui dua jalur: formal (sekolah) dan nonformal (komunitas serta keluarga).
Menurutnya, dua jalur tersebut merupakan kunci utama dalam menciptakan kesadaran bersama di masyarakat mengenai risiko pernikahan dini—baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun ekonomi.
“Anak-anak perlu kita lindungi dari tindakan yang merusak masa depan mereka. Pendidikan kependudukan harus hadir di dalam ruang belajar maupun lingkungan keluarga,” katanya.
Ia menambahkan, program Sekolah Siaga Kependudukan juga memberikan pembelajaran kepada siswa mengenai perencanaan masa depan, kesehatan reproduksi, serta kesetaraan gender. Seluruh materi disusun agar dapat dengan mudah dipahami oleh para remaja di daerah, dengan pendekatan yang menghargai nilai-nilai lokal.
Dari Kajang menuju masa depan Bulukumba
Kondisi di Aula Kajang pada hari itu terasa hangat tetapi penuh ketenangan. Di barisan kursi paling belakang, beberapa peserta menulis dengan cermat, sementara yang lain sesekali mengangguk. Dari ekspresi wajah mereka terlihat adanya kesadaran baru: bahwa perubahan sosial dimulai dari pendidikan dan empati.
“Kami berharap dapat memutus siklus pernikahan anak dari akar. Masyarakat perlu turut serta menjaga, bukan hanya sekadar mengetahui,” ujar Andi Herfida.
Peserta kemudian membahas mengenai metode komunikasi yang efektif di pedesaan, misalnya dengan memanfaatkan kelompok pengajian, posyandu, dan pertemuan sekolah untuk menyebarkan informasi pencegahan.
Bagi masyarakat Kajang, kegiatan ini bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga momen pemikiran bersama mengenai pentingnya menjaga anak-anak dari tekanan budaya dan ekonomi yang memicu pernikahan dini.
Tindakan nyata kerja sama antar sektor
Andi Nur Aisyah menegaskan bahwa DP2KBP3A Bulukumba berkomitmen untuk memperluas program ini ke seluruh wilayah kecamatan, dengan bantuan PKK, sekolah, dan perangkat desa.
“Kita tidak mungkin bergerak sendiri. Kerja sama menjadi kunci utama. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, sekolah, dan orang tua perlu menyatu dalam satu pendirian,” ujarnya.
Program ini juga diintegrasikan dengan kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sebagai bagian dari tujuan nasional untuk menurunkan jumlah pernikahan anak di bawah usia 18 tahun.
